Samarinda, portal.ham.go.id – Usai melaksanakan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Kanwil Kemenkumham Kaltim melaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 mengenai Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Selasa (30/04)
Kategori: Info Kanwil
Bersinergi Dengan Kanwil Kaltim Dalam Penegakkan HAM Di Sektor Bisnis, Pj. Gubernur Kukuhkan Tim GTBH Wilayah Kaltim
Samarinda, portal.ham.go.id – Kantor Wiayah Kemenkumham Kaltim melaksanakan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, (30/04/2024).
Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang terkait Aksi dan KKPHAM Tahun 2024
Semarang, portal.ham.go.id – Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM menerima kunjungan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka koordinasi dan konsultasi pemenuhan data dukung Aksi dan KKPHAM Tahun 2024, Jumat (19/04).
Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Kelengkapan Data Dukung KKP HAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM Periode B-04 Tahun 2024, Kemenkumham Jawa Tengah Lakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Salatiga, portal.ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga dalam rangka persiapan pengunggahan data dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2024. Jumat (19/4)
Kemenkumham Jateng Hadiri Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Perspektif HAM, Di BPKPAD Kab. Sukoharjo
Portal.ham.go.id, Sukoharjo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan beserta jajaran hadiri undangan dari BPKPAD Kab.Sukoharjo, terkait rapat lanjutan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (RAPERBUP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten Sukoharjo dari perspektif HAM, Rabu (03/04).
Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Gorontalo: Menuju Perda Ramah HAM
Gorontalo, portal.ham.go.id – Usai melaksanakan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Gorontalo, Kanwil Kemenkumham Gorontalo melaksanakan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM dan Perumusan Rekomendasi Peraturan Daerah Berbasis HAM Tahun 2024.(26/03)
Continue reading “Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Gorontalo: Menuju Perda Ramah HAM”
Bisnis Ramah HAM di Gorontalo, Dirjen HAM Kukuhkan Gugus Tugas Daerah
Gorontalo, portal.ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo telah meresmikan Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (B-HAM). Pengukuhan GTD oleh Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI Dhahana Putra ini menjadi bentuk komitmen provinsi Gorontalo dalam mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.(26/03)
Continue reading “Bisnis Ramah HAM di Gorontalo, Dirjen HAM Kukuhkan Gugus Tugas Daerah”
18 Kabupaten/Kota Di Sulsel Terima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM
Makassar, portal.ham.go.id – Sebanyak 18 (Delapan Belas) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) terima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Continue reading “18 Kabupaten/Kota Di Sulsel Terima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM”
Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkumham DIY Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Strategi Bisnis dan HAM
Yogyakarta, portal.ham.go.id – Kanwil Kemenkumham DIY menyelenggarakan acara Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Strategi Bisnis dan HAM pada Senin (25/3/2024). Acara ini diselenggarakan sebagai wujud dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat DIY yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang terkait Data Dukung KKPHAM Tahun 2024
Semarang, portal.ham.go.id – Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM menerima kunjungan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka koordinasi dan konsultasi pemenuhan data dukung KKPHAM Tahun 2024, Senin (25/03).
Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Subkoordinator Bantuan Hukum dan HAM, Mashadi beserta jajaran diterima langsung oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti.
Mashadi dalam kesempatannya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pemenuhan data dukung KKPHAM tahun 2024.
“Dalam Koordinasi ini kami berharap Kabupaten Rembang bisa mendapatkan Penilaian Kota/Kabupaten Peduli HAM yang lebih baik dari tahun Kemaren”.
Lista dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Kanwil Jateng membuka pintu selebar-lebarnya bagi kab/kota untuk berkoordinasi dan konsultasi terkait pemenuhan KKPHAM sebelum mengumpulkan data dukung.
“Kami siap lakukan pendampingan untuk mengimplementasikan amanat Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM bahwa Pemenuhan data dukung KKPHAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelaksanaan P5HAM di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Data dukung KKPHAM Tahun 2024 adalah Kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2023”, jelas Lista.