Pertanyaan yang Sering Diajukan

Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) adalah kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menangani masalah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM.

Anda dapat mengajukan pengaduan melalui beberapa cara: pengaduan langsung, SIMASHAM, email, atau pos, sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya.

Layanan ini disediakan secara gratis.

Anda perlu memenuhi syarat-syarat seperti menyediakan surat pengaduan, identitas diri, surat kuasa (jika diwakilkan), dokumen pendukung, serta mengisi formulir layanan komunikasi masyarakat.

Anda perlu mendatangi ruang layanan pengaduan Ditjen HAM atau Pos Pengaduan HAM di Kanwil atau UPT Kemenkumham di seluruh Indonesia, mengisi formulir, dan menyerahkan keluhan beserta dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada petugas pelaksana.

Anda dapat mengakses www.simasham.kemenkumham.go.id, mengisi formulir pengaduan HAM, mengunggah softcopy dokumen persyaratan, dan akan menerima email balasan berisi nomor pendaftaran pengaduan.

Ya, dalam proses pengaduan, Anda akan menerima pemberitahuan atau klarifikasi dari pihak terkait jika diperlukan.

Dokumen persyaratan softcopy harus dikirim melalui attachment ke email: yankomas.djham@kemenkumham.go.id.

Anda perlu mengemas dokumen persyaratan hardcopy dalam amplop dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal HAM cq. Direktur Yankomas atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdekat di Provinsi Penyampai Komunikasi dengan tembusan kepada Dirjen HAM. Pastikan mencantumkan nama dan alamat lengkap pengirim pada amplop.

Setelah pengaduan diajukan, pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas pelaksana sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan dalam prosedur.

Waktu penyelesaian pengaduan bervariasi tergantung pada tahapan dan jenis pengaduan. Jangka waktu layanan untuk setiap tahapan telah dijelaskan dalam prosedur.

Tidak ada batasan waktu yang dijelaskan dalam informasi yang diberikan. Namun, disarankan untuk mengajukan pengaduan secepat mungkin setelah mengetahui pelanggaran HAM.

Petugas pelaksana akan melakukan berbagai tindakan, seperti tahap pencatatan, identifikasi dokumen, koordinasi dengan instansi terkait, dan penerbitan surat informasi, klarifikasi, atau rekomendasi, sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan dalam prosedur.

Informasi yang diberikan tidak menyebutkan kemungkinan untuk mengajukan pengaduan secara anonim. Sebaiknya Anda menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut tentang anonimitas pengaduan.

Jika Anda merasa terancam atau dalam bahaya, sebaiknya segera hubungi pihak keamanan setempat atau pihak berwenang untuk perlindungan.

Anda dapat menghubungi pihak yang berwenang atau berusaha untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut jika diperlukan.

Produk layanan yang mungkin Anda terima meliputi Surat Informasi, Surat Klarifikasi, Surat Rekomendasi, Surat Pemberitahuan Klarifikasi, Berita Acara Perdamaian, atau Surat Pemberitahuan Rekomendasi, sesuai dengan kebutuhan pengaduan Anda.

Anda dapat menghubungi pihak yang bertanggung jawab atas Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk pertanyaan tambahan atau bantuan selama proses pengaduan.

Anda dapat menghubungi petugas pelaksana atau instansi terkait untuk memantau perkembangan pengaduan Anda.

Informasi yang diberikan tidak menjelaskan detail tentang pengarsipan atau akses publik terhadap pengaduan yang telah selesai. Sebaiknya Anda menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut tentang pengarsipan dan akses publik.

PRISMA adalah sebuah aplikasi berbasis website yang dibuat oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu perusahaan menilai dampak potensial atau risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap HAM dalam praktik bisnisnya.

PRISMA memberikan alat untuk perusahaan menilai dan memahami dampak potensial atau risiko pelanggaran HAM dalam kegiatan bisnis mereka. Ini membantu perusahaan untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap praktik HAM dalam bisnis mereka.

Penggunaan aplikasi PRISMA adalah gratis.

Anda perlu mengajukan surat permohonan akses dengan menunjuk PIC (Person in Charge) dari perusahaan yang bersangkutan.

Permintaan username dan akses aplikasi memerlukan waktu sekitar 2 hari.

  • Syaratnya berlaku untuk semua badan usaha yang terdaftar di Ditjen AHU.
  • Anda perlu mengajukan surat permohonan akses dan menunjuk seorang PIC (Person in Charge) dari perusahaan yang bersangkutan.
  • Profil perusahaan juga diperlukan.

Ya, profil perusahaan diperlukan sebagai salah satu syarat penggunaan PRISMA.

  • Anda perlu mengajukan surat permohonan akses dengan menunjuk PIC dari perusahaan yang bersangkutan.
  • Setelah itu, Ditjen HAM akan memberikan akses untuk mengisi aplikasi PRISMA.
  • Perusahaan dapat mengisi aplikasi PRISMA melalui https://prisma.kemenkumham.go.id/.
  • Ditjen HAM akan melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan hasil pengisian aplikasi PRISMA.
  • Selanjutnya, Ditjen HAM dan gugus tugas Nasional/daerah Bisnis dan HAM akan melakukan koordinasi dan advokasi terhadap perusahaan yang telah mendapatkan hasil atau nilai dari PRISMA.
  • Hasil dari koordinasi dan advokasi Ditjen HAM bersama gugus tugas merupakan pembinaan terhadap perusahaan agar memenuhi standar hak asasi manusia.

Setelah Anda mengisi aplikasi PRISMA, Ditjen HAM akan melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan untuk menilai dampak potensial atau risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis perusahaan Anda.

Ya, Anda perlu menghubungi PIC dari perusahaan yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan akses PRISMA.

Setelah perusahaan mendapatkan hasil atau nilai dari PRISMA, Ditjen HAM dan gugus tugas akan melakukan koordinasi dan advokasi terhadap perusahaan untuk membantu mereka memenuhi standar hak asasi manusia.

Ya, perusahaan akan menerima sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri jika mereka mendapatkan nilai/skor hijau melalui PRISMA.

Informasi yang diberikan tidak mencantumkan batasan waktu penggunaan PRISMA. Sebaiknya Anda menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Informasi yang diberikan tidak menjelaskan apakah hasil penilaian PRISMA bersifat rahasia atau dapat diakses oleh publik. Anda dapat menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Informasi yang diberikan tidak secara khusus menyebutkan rekomendasi konkret dari PRISMA. Namun, Ditjen HAM dan gugus tugas akan melakukan koordinasi dan advokasi untuk membantu perusahaan memenuhi standar hak asasi manusia.

Informasi yang diberikan tidak menyebutkan pelatihan atau panduan secara khusus. Anda dapat menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Anda dapat mencari informasi kontak Ditjen HAM untuk pertanyaan lebih lanjut atau bantuan selama penggunaan PRISMA.

Informasi yang diberikan tidak menjelaskan apakah PRISMA berlaku untuk perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Sebaiknya Anda menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Informasi yang diberikan tidak secara khusus menyebutkan integrasi aspek hukum dalam PRISMA. Namun, PRISMA dapat membantu perusahaan dalam menilai risiko pelanggaran HAM yang dapat memiliki implikasi hukum.

Hasil penilaian PRISMA dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko pelanggaran HAM dalam praktik bisnis mereka. Perusahaan dapat menggunakan hasil ini untuk memperbaiki praktik bisnis mereka dan mematuhi standar hak asasi manusia.

Informasi yang diberikan tidak menyebutkan alat atau sumber daya tambahan secara khusus. Namun, Ditjen HAM dan gugus tugas akan melakukan koordinasi dan advokasi untuk membantu perusahaan yang mendapat hasil atau nilai rendah.

Informasi yang diberikan tidak secara khusus menyebutkan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum perusahaan dapat bergantung pada hasil penilaian PRISMA dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mematuhi standar hak asasi manusia.

Ya, hasil penilaian PRISMA dapat digunakan sebagai bukti komitmen perusahaan terhadap HAM dalam bisnis mereka.

PRISMA membantu perusahaan untuk lebih sadar terhadap risiko pelanggaran HAM dalam praktik bisnis mereka dan mendorong tanggung jawab perusahaan terhadap HAM.

Anda dapat mencari informasi kontak Ditjen HAM untuk pertanyaan lebih lanjut atau bantuan selama penggunaan PRISMA.

Pustaka HAM Indonesia Digital adalah aplikasi layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk memberikan akses kepada bahan literasi berkualitas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat dimanfaatkan oleh siapa pun.

Layanan ini adalah gratis.

Waktu yang dibutuhkan untuk registrasi adalah sekitar 15 menit.

Anda dapat menggunakan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, dan setelah registrasi, Anda dapat meminjam buku digital Ditjen HAM dan Mitra Pustaka Ditjen HAM.

Masa peminjaman buku adalah 7 hari dan dapat diperpanjang selama 7 hari.

Syarat untuk registrasi adalah identitas diri, termasuk nama lengkap dan alamat email.

  • Unduh Aplikasi Pustaka HAM Indonesia dari Google Play atau gunakan versi desktop.
  • Daftar dengan akun email atau Facebook.
  • Klik registrasi dan ikuti panduan serta langkah yang diberikan.
  • Lengkapkan profil Anda.
  • Sistem akan melakukan verifikasi email secara otomatis.
  • Setelah registrasi, Anda dapat menggunakan layanan untuk meminjam dan membaca buku.
  • Anda juga dapat memperpanjang masa peminjaman buku.

Produk layanan yang tersedia adalah peminjaman koleksi digital Ditjen HAM dan Mitra Pustaka Ditjen HAM.

Layanan Informasi HAM adalah platform yang menyediakan akses cepat dan akurat terhadap informasi terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip HAM dan isu-isu yang berkaitan, dengan harapan meningkatkan kesadaran dan advokasi dalam mewujudkan HAM di berbagai sektor kehidupan.

Layanan ini adalah gratis.

Maksimal 7 hari kerja.

  • Masyarakat umum, baik perorangan maupun kelompok (LSM), serta instansi pemerintah atau badan swasta dapat mengajukan permohonan.
  • Anda perlu mengisi data sesuai di Form Permohonan.
  • Cantumkan email, nomor HP, dan nomor identitas yang benar.
  • Masyarakat umum, perorangan, kelompok (LSM), instansi pemerintah, atau badan swasta dapat mengisi Form Permohonan informasi publik dengan mencantumkan nomor identitas yang benar serta nomor HP (data dilindungi).
  • Setelah permohonan diajukan, Anda akan menerima jawaban informasi melalui email.
  • Selain itu, pemohon informasi akan diberikan survey layanan untuk evaluasi layanan informasi dalam peningkatan layanan.

Anda dapat meminta informasi terkait pengaduan dugaan pelanggaran HAM, KKP HAM, RANHAM, Instrumen HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Anda akan menerima jawaban informasi melalui email. Selain itu, Anda akan diminta untuk mengisi survey layanan untuk evaluasi layanan informasi.

Informasi akan dikirimkan dalam bentuk elektronik melalui email.

Data identitas Anda akan dilindungi dan tidak akan diungkapkan tanpa persetujuan Anda.

Anda dapat memberikan umpan balik atau saran terkait layanan ini melalui survey layanan yang akan diberikan setelah Anda menerima jawaban informasi.

Layanan Narasumber Direktorat Jenderal HAM adalah platform yang memberikan akses kepada para narasumber ahli di bidang Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakkan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) dari Direktorat Jenderal HAM. Narasumber ini adalah individu yang kompeten dan berpengalaman dalam isu-isu terkait P5HAM dan siap memberikan pandangan, penjelasan, serta perspektif mendalam tentang kebijakan dan tantangan yang berkaitan. Mereka juga memberikan saran dan rekomendasi relevan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi P5HAM di berbagai konteks, baik nasional maupun internasional.

Layanan ini adalah gratis.

  • Surat Permohonan narasumber: 15 Menit
  • Surat koordinasi: 2 hari
  • Penyusunan Materi: 3 hari
  • Pelaksanaan Kegiatan: 1 hari

Anda perlu menyampaikan surat permohonan narasumber dari instansi pemohon narasumber.

  • Instansi membuat dan menyampaikan surat permohonan narasumber ke Direktorat Jenderal HAM melalui langsung dan tidak langsung (PPID).
  • Direktorat Jenderal HAM mengirim surat balasan berupa surat koordinasi ke instansi terkait dan membuat Surat Penunjukan narasumber.
  • Direktorat Jenderal HAM menyusun materi yang akan disampaikan.
  • Direktorat Jenderal HAM memberikan layanan narasumber pada kegiatan instansi tersebut.

Informasi yang diberikan tidak mencantumkan batasan waktu khusus. Sebaiknya Anda menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Informasi yang diberikan tidak menyebutkan apakah Anda dapat memilih narasumber tertentu. Sebaiknya Anda menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Informasi yang diberikan tidak mencantumkan panduan atau kriteria khusus untuk memilih narasumber. Anda dapat menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Informasi yang diberikan tidak menjelaskan apakah narasumber dapat memberikan presentasi dalam bahasa asing. Sebaiknya Anda menghubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Anda dapat mencari informasi kontak Direktorat Jenderal HAM untuk pertanyaan lebih lanjut atau mengajukan permohonan narasumber.

Skip to content