Kanwil Kemenkumham Jateng berkolaborasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Lakukan Desk jelang Pengumpulan Data Dukung KKP HAM di Surakarta

Surakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan dan Jajaran berkolaraborasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Subkoordinator Sengketa Hukum dan HAM , Adigana Pranindinto beserta jajaran melakukan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta (27/02).

Kegiatan desk kali ini adalah lanjutan dari desk sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten banyumas dan kabupaten brebes serta berlangsung selama 2 (dua) hari dimana hari ini melibatkan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kab. Boyolali, kab sukoharjo, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kota Magelang, Kab. Jepara sedangakan untuk besok tanggal 28 februari 2024 dengan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kab. Klaten, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab. Semarang, Kab. Karanganyar, Kab Cilacap, dan Kab. Banyumas.

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan data dukung yang terdiri dari 120 Indikator yang akan dikumpulkan kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah OPD dalam melakukan perbaikan serta mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis.

Sebagai informasi batas waktu Pemerintah Daerah mengumpulkan data dukung KKP HAM ke Kanwil Kemenkumham paling lambat di pertengahan bulan maret.

Sinergitas Jelang Pelaporan Penilaian Kriteria KKP HAM, Kanwil Kemenkumham Jateng Bekerjasama Biro Hukum Setda Provinsi Lakukan Pendampingan Pengumpulan Data Dukung KKP HAM di Kabupaten Brebes

Brebes, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan beserta Jajaran bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah lakukan pendampingan kabupaten/kota peduli HAM di Kantor Bupati Brebes Lt.5 Command Center Kabupaten Brebes, Jumat (23/02).

Kegiatan diadakan di Gedung Command Center Kantor Bupati Brebes berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 22-23 Februari 2024 melibatkan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yaitu Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Batang, Kota Pekalongan, Kab. Kendal pada hari pertama, dan Kab. Demak, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar pada hari kedua.

Tujuan kegiatan ini untuk memeriksa kelengkapan data dukung yang terdiri dari 120 Indikator meliputi hak sipil dan politik dan hak ekonomi sosial dan budaya sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Kegiatan desk pengumpulan data dukung KKP HAM kabupaten/Kota ini untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dalam melengkapi dan melakukan perbaikan data dukung serta mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis sebelum di input ke dalam aplikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kegiatan Pemeriksaan data dukung ini berjalan dari pagi hingga sore menjelang petang yang terbagi dalam dua sesi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Dari adanya kegiatan ini diharapkan seluruh kabupaten/kota yang ada di jawa tengah mendapatkan predikat kabupaten/kota peduli HAM tahun ini.

Jelang Pengumpulan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM Kanwil Kemenkumham Jateng bersinergi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Lakukan Pendampingan KKP HAM di Banyumas

Banyumas, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Lista Widyastuti, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan dan Jajaran bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Subkoordinator Sengketa Hukum dan HAM , Adigana Pranindinto beserta jajaran melakukan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas (20/02).

Kegiatan diadakan di Gedung Pertemuan Graha Bhakti Praja berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 19-20 Februari 2024 dengan melibatkan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yaitu Kab. Banjarnegara, Kab Purbalingga, Kota Tegal, Kab Temanggung, Kab. Magelang, Kab Purworejo, Kab Wonosobo, Kab Pemalang, , Kab Kebumen, Kab. Brebes, Kab Pekalongan, dan Kab. Tegal.

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan data dukung yang terdiri dari 120 Indikator yang akan dikumpulkan kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah OPD dalam melakukan perbaikan serta mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis.

Pemeriksaan data dukung ini masih terus berjalan hingga sore menjelang petang.

Bahas Kerja Sama Penyusunan Raperda Kab. Magelang tentang Penanaman Modal dari Perspektif HAM, Kanwil Jateng Menerima Kunjungan dari DPMPTSP Kabupaten Magelang

Semarang, ham.go.id – Bidang Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang kali ini diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menerima kunjungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang, Kamis (15/02).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang yang diwakiki oleh Koordinator Jabatan Fungsional DPMPTSP Kab Magelang, L. Endang Ariyanti dan Analis Penanaman Modal DPMPTSP Kab Magelang, Aji

Endang dalam kesempatan ini menyampaikan rencana pada bulan Juli 2024 DPMPTSP akan mengadakan kegiatan Pembahasan Raperda Kab. Magelang tentang Penanaman Modal dari Perspektif HAM dan meminta rekomendasi narasumber dari Kemenkumham Jawa Tengah.

“Raperda ini merupakan pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal karena sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti”, lanjut Endang.

Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menyampaikan dasar hukum pembentukan perundang-undangan dan undang-undang terkait. Hawary juga menyampaikan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan peraturan perundangan-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

“Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa dalam Pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Selain itu dalam pembentukan produk hukum daerah, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia”, jelas Hawary.

“Dalam penyusunan Raperda ini, Hawary menjelaskan bahwa Berdasarkan perspektif HAM, Peraturan Daerah merupakan elemen terpenting dalam Pemerintahan Daerah yaitu Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM. Peraturan Daerah maupun produk hukum daerah lainnya juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya”, tambah Hawary.

Sebagai informasi, pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Non Diskriminasi, Kesetaraan Gender, Pembagian Urusan Pemerintahan, dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini diharapkan dalam pembentukan produk hukum daerah dapat memuat nilai – nilai hak asasi manusia dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Hadiri Pertemuan Pemantauan Komnas HAM RI di Provinsi Jawa Tengah dalam Persiapan Pemilu 2024 dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Semarang, ham.go.id – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang di wakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti beserta jajaran menghadiri pertemuan pemantau Komnas HAM RI di Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan pemilu serentak dari sudut pandang hak asasi manusia. Di ruang rapat Gubernur Jawa Tengah, selasa. (13/02).

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M. didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE.,MM. beserta jajaran menerima Ketua Tim Pemantau Komnas HAM RI, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M. Sc. beserta jajaran. Agenda pertemuan yaitu persiapan pelaksanaan pemilu 2024 dari sudut pandang hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan.

Membuka pertemuan Pj. Gubernur memaparkan terkait persiapan Provinsi Jateng dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Komnas HAM RI telah membentuk tim pemantau persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Sebagai upaya berkelanjutan Komnas HAM secara aktif berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara melalui Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam hal memilih dan dipilih serta hak-hak masyarakat kelompok rentan sejak 2018 hingga 2020. Komnas HAM tetap konsisten dalam berperan aktif guna menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat kelompok rentan dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dalam kesempatan yang baik tersebut Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti menyampaikan terkait dengan pemenuhan HAM bagi kelompok rentan. “bahwa dalam pelaksanaan salah satu fungsinya dalam menyelenggarakan layanan kepada kelompok rentan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Hal ini dikuatkan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA tanggal 4 Januari 2024 perihal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, pada prinsipnya agar kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM di daerah serta membentuk Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik berbasis HAM.

Lebih lanjut, “Dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, Kanwil Kumham Jateng telah melakukan pendataan kepada 49 satker pemasyarakatan, yaitu 32 Lapas dan 17 Rutan melalui google link yang dapat diakses seluruh Lapas dan Rutan. Kami selalu melakukan update data terkait Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan sehingga kami memiliki data pemilih teraktual. Terkait hal tersebut, kami juga bersinergi dengan Dukcapil setempat dan instansi terkait dalam memenuhi hak memilih WBP yang ada di provinsi Jawa Tengah”. Tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sesuai tema. Pertemuan di hadiri oleh KPU Provinsi Jawa Tengah; BAWASLU Provinsi Jawa Tengah; Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satuan Polisi Pamong Praja; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Jelang Pelaporan Penilaian KKP HAM dan Pelayanan Publik Peduli HAM P2HAM, Kanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan

Pekalongan, ham.go.id – Jelang Pelaporan Penilaian Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan Pelayanan Publik Peduli HAM (P2HAM), Kanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan.

Pekalongan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM diwakili Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan beserta jajaran lakukan Koordinasi Persiapan Pemenuhan Indikator Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) bagi Pemerintah Daerah, di Setda Kota Pekalongan, Rabu (07/02).

Tim Bidang HAM disambut hangat oleh Analis Hukum Muda, Agus Hamzah beserta jajaran di ruang rapat Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan.

Agus Hamzah menyampaikan “terima kasih atas kehadiran Bidang HAM di bagian hukum setda kota pekalongan. Kami sudah mulai mengumpulkan data dukung ke OPD terkait”.Ujarnya.

Lebih lanjut, “Dalam pengumpulan data kami harus mengerti dahulu, paham data dukung apa yang akan diminta ke OPD, agar dapat mengumpulkan data dukung tepat sasaran, kami informasikan juga akan melaksanakan semacam FGD/desk dengan opd terkait dalam pengumpulan data dukung kkp HAM ini. “Ungkapnya.

Maksud dan tujuan kedatangan tim Kanwil ke Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan dalam rangka koordinasi persiapan pemenuhan data dukung indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) bagi pemerintah daerah.

Lista menyampaikan bahwa “Bidang HAM telah mengklasifikasikan OPD yang terlibat pada kegiatan/laporan/data sesuai dengan kriteria pada 120 (seratus dua puluh) indikator pada Permenkumham dimaksud. Pengklasifikasian ini untuk mempermudah kab/kota dalam memilih dan memilah data dukung pada setiap indikator, juga apabila ada data dukung yang kurang sesuai”., Terangnya.

Lebih lanjut, Lista menyampaikan Biro Hukum dan Kanwil Jateng akan bersinergi untuk melaksanakan Desk Evaluasi Data Dukung Indikator KKPHAM yang akan dilaksanakan di akhir bulan Februari 2024.

“Kegiatan KKP HAM merupakan kegiatan yang ada setiap tahun, betul sekali kita harus mengerti dahulu apa yang perlu disiapkan agar dapat memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data dukung setiap indikatornya. 120 indikator data dukung dalam pelaporan KKP HAM ini merupakan data pada tahun sebelumnya”. Jelas Lista

“Harapan kami agar bagian hukum dapat memberikan penjelasan kepada opd dalam pengumpulan data dukung dan ketika melakukan rapat dengan opd dapat mengundang bappeda sebagia support sistem. Kami mohon dukungan dari kepala daerah untuk mendorong pelaksanaan KKP HAM ini khususnya di Kota Pekalongan agar berjalan baik dengan hasil yang maksimal.” Pungkas Lista

Di akhir pertemuan, Lista menyampaikan “berdasarkan Permenkumham No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, nantinya Pemerintah Daerah dapat mengikuti kegiatan dalam pemenuhan Pelayanan Publik berbasis HAM. Hal ini dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA tanggal 4 Januari 2024 perihal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, pada prinsipnya agar kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM di daerah serta membentuk Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik berbasis HAM.“ tutupnya.

Koordinasi ini merupakan bentuk sinergitas antar instasi dalam memajukan dan menyukseskan P5HAM di Jawa Tengah. Semoga pada tahun ini seluruh kab/kota di jawa tengah mendapatkan predikat KKP HAM dan P2HAM.

Jelang Pelaksanaan Program Pemajuan HAM di Wilayah, Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi dengan Biro Hukum Setda

Semarang, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan didampingi oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh Hawary Dahlan melakukan Koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah terkait Persiapan Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, KKP HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Selasa (06/02).

Kedatangan Tim Bidang HAM diterima langsung oleh Koordinator Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Tengah, ZRP. Tj Mulyono dan Sub Koordinator Sengketa Hukum dan HAM, Adigana Pranindito beserta jajaran di ruang kerjanya.

Di awal pertemuan, Lista menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke Biro Hukum adalah dalam rangka persiapan pelaksanaan Strategis Nasional Bisnis dan HAM. “Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD-BHAM) telah dikukuhkan oleh Pj. Gubernur 28 Desember lalu, selanjutnya untuk persiapan nantinya akan kita adakan rapat koordinasi dengan mengundang masing-masing anggota POKJA yang masuk dalam GTD-BHAM. Pada rapat tersebut, kita akan sampaikan kembali tugas dan fungsi masing-masing POKJA sebelum kita lakukan Sosialisasi aplikasi PRISMA 2.0 kepada perusahaan-perusahaan”, jelas Lista.

Dalam kesempatannya, Mulyono menanggapi positif terkait rencana rapat koordinasi dengan para POKJA GTD-HAM ini. “Rapat koordinasi ini penting mengingat sejak dikukuhkan, POKJA GTD-HAM belum sempat melakukan rapat. Nanti kita undang juga APINDO Jawa Tengah sebagai anggota POKJA yang memiliki akses ke Pengusaha di seluruh Jawa Tengah. Rencanaya rapat akan dipimpin oleh Ketua yaitu Gubernur didampingi oleh Wakil Ketua, Setda Provinsi dan Sekretaris yaitu Kepala Kantor Wilayah,” jelas Mulyono.

Lebih lanjut, Lista menyampaikan “Dalam Rakor hendaknya bisa disampaikan Rencana Kerja Pokja GTD BHAM dan dapat sebagai ajang silaturahmi bagi para anggota dalam pokja masing-masing, setelah Rakor dengan POKJA GTD-BHAM, kita bisa melakukan sosialisasi PRISMA 2.0 agar Perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah bisa melakukan penilaian dan assesmen mandiri apakah perusahaan tersebut telah sesuai dengan indikator-indikator Bisnis dan HAM, tambah Lista.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis. Stranas Bisnis dan HAM merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM dan disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Kemenkumham Jateng Hadiri Rapat Koordinasi Implementasi HAM dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pengumpulan Data Dukung Pelaporan Penilaian KKP HAM Kabupaten Batang

Salatiga, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Lista Widyastuti didampingi Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan beserta jajaran, menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi HAM Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pengumpulan Data Dukung Dalam Pelaporan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Tahun 2024 di Gedung Merapi, Laras Asri Resort Kabupaten Salatiga, Kamis (01/02).

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Willopo, dalam sambutannya menyampaikan salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah meningkatkan peran dan tanggungjawabnya guna memberikan P5HAM (penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM) kepada masyarakat tanpa terkecuali.

Kepala Bagian Hukum Setda Kab Batang, Siti Ghoniyah menyampaikan dengan adanya kegiatan Rapat Koordinasi ini, dapat meningkatkan kerja sama dan sinergi antara OPD yang hadir sebagai bentuk tanggung jawab implementasi P5HAM bagi masyarakat. Dirinya berharap, pada penilaian tahun ini, Kabupaten Batang bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus dari tahun kemaren.

Dalam Kesempatan ini, Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti menyampaikan bahwa penilaian KKP HAM tahun ini baik mekanisme dan data dukung berikut indikator tetap sama dengan pelaksanaanj tahun sebelumnya. Sehingga hal ini memudahkan kepada Bagian Hukum selaku coordinator dan OPD terkait dalam pengumpulan data dukungnya. Perkuat sinergitas dan komunikasi yang intensif dengan Kantor Wilayah dan OPD terkait dapat memudahkan dalam pengumpulan dan perbaikan serta mencari solusi dalam mengatasi kendala teknis.”

Dalam paparannya, Lista menjelaskan secara lebih terinci strategi pemgumpulan data dukung serta menguraikan secara teknis data dukung pada 120 indikator KKP HAM.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Biro Hukum Provinsi, OPD terkait diantaranya adalah Bappeda, Polres, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Disperkim, Dinsos P2KB, DPMPPA, DLH, Bakesbangpol, Dinperinaker, dan Diskominfo.

Sebelum Rakor berakhir dilakukan verifikasi data dukung dari tiap OPD terkait kelengkapan data dukung KKP HAM yang dilakukan oleh Kanwil kemenkumham Jawa Tengah bersama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Kanwil Kemenkumham Jateng Dampingi Ditjen HAM Lakukan Penguatan Terkait P2HAM Kepada UPT Eks Karisidenan Surakarta

Surakarta, ham.go.id – Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh unit kerja pelaksana pelayanan publik.

Bertempat di Aula Rutan Kelas I Surakarta, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Dhahana Putra melaksanakan Penguatan Terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada seluruh UPT-eks Karisidenan Surakarta.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdian dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Direktur Jenderal HAM beserta rombongan.

Lebih lanjut Anggiat menyampaikan beberapa hal terkait apa yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi direktorat jenderal HAM.

Dalam Kesempatan ini, Dhahana putra menjelaskan pelaksanaan P2HAM diwajibkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan kementerian Hukum dan HAM dan dapat dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Lebih lanjut Dhahana menyampaikan penilaian P2HAM ada 3 kriteria atau indikator yaitu ketersediaan aksebilitas, ketersediaan sarana dan prasana, serta ketersediaan Sumber Daya Manusia atau petugas.

UPT eks Karisidenan Surakarta terdiri dari 11 UPT yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonogiri, Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Boyolali, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sragen, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonogiri.

Jelang Pelaporan Kriteria KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2024, Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati

Pati, ham.go.id – Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan, dan Pelaksana Bidang HAM lakukan koordinasi persiapan pelaporan penilaian Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan Pelaporan Aksi HAM B04 tahun 2024, di Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati, rabu (17/01).

Pertemuan yang berlangsung di ruangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati, Tim Bidang HAM disambut hangat oleh Kepala Bagian Hukum, Irwanto didampingin Kasubbag Bantuan Hukum, Ari Sih Hartono.

Mengawali pertemuan Irwanto menyampaikan “terima kasih atas kehadiran dan kerja sama Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan mengucapkan puji syukur atas prestasi yang telah ditorehkan oleh Kabupaten Pati pada tahun lalu mendapat predikat kab/kota peduli HAM”. Ungkapnya.

Lebih lanjut, kendatipun hasil capaian KKP HAM pada tahun lalu Kab. Pati mendapat predikat KKP HAM, namun belum maksimal dalam pemenuhannya. Adapun pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggaran, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang masih menjadi kendala dalam pelaporan baik Aksi maupun KKP HAM di Kab. Pati. Ujar Irwanto.

Senada dengan Irwanto, Ari Sih Hartono, Kasubbag Bantuan Hukum juga menyampaikan “kendala yang masih saja ada yaitu pemahaman di OPD terkait dan dinamika pergantian SDM yang menangani pelaporan baik Aksi dan KKP HAM”. Tambahnya.

Kepala Bidang HAM menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan memperhatikan pencapaian Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Pati dalam memperoleh penghargaan Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun lalu dan juga persiapan pelaporan Aksi HAM B04 tahun 2024.

Lebih lanjut, Bidang HAM telah mengklasifikasikan OPD yang terlibat pada kegiatan/laporan/data sesuai dengan kriteria pada 120 (seratus dua puluh) indikator pada Permenkumham dimaksud. Pengklasifikasian ini untuk mempermudah kab/kota dalam memilih dan memilah data dukung pada setiap indikator, juga apabila ada data dukung yang kurang sesuai, ungkap Lista.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Lista menyampaikan terkait timeline yang terdapat pada surat notifikasi dari Direktorat Jenderal HAM, pada bulan januari tahun 2024 s.d. pertengahan bulan maret tahum 2024 kab/kota sudah dapat mengumpulkan data penilaian yang terdiri dari formulir isian serta seluruh data dukung tahun sebelumnya (tahun 2023), yang sudah disahkan oleh kepala OPD dan/atau sekda kab/kota, serta melampirkan surat pengantar dari sekda provinsi saat diserahkan kepada Kanwil Kemenkumham.

“Pada pertengahan bulan maret s.d. pertengahan bulan Mei 2024, kanwil kemenkumham melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian, dan melakukan pemginputan ke dalam aplikasi KKP HAM. Meskipun masih menunggu format pelaporan Aksi HAM tahun 2024 perlu kami ingatkan pada bulan april nanti sudah dibuka di aplikasi SAPHAM untuk melaporkan Aksi HAM B04” Ungkap Lista.

Koordinasi ini merupakan bentuk sinergitas antar instasi dalam memajukan dan menyukseskan P5HAM di Jawa Tengah. Semoga pada tahun ini seluruh kab/kota di jawa tengah mendapatkan predikat KKP HAM.

Skip to content