Ditjen HAM Gelar Pertemuan Bersama Kemenlu dan K/L Terkait Tindak Lanjuti Laporan Periodik Kovenan Hak Ekosob

Jakarta, ham.go.id – Pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan periodik kovenan hak ekonomi sosial dan budaya untuk kedua kalinya pada Juli 2021 silam. Dalam dialog konstruktif bersama komite tahun lalu, pemerintah Indonesia menerima sejumlah list of issue (LoI).

Sebagai bentuk tindaklanjut, Direktorat Jenderal HAM bersama Kemenlu dan K/L terkait menggelar sejumlah pertemuan. Kali ini, pembahasan tindaklanjut guna menyusun jawaban terhadap LoI ini digelar di ruang rapat utama Direktorat Jenderal HAM, Selasa (13/12).

Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, memimpin berjalannya rapat pembahasan ini. Dalam paparannya, Betny Purba menyatakan sebagai negara pihak, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaksanaan kovenan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkala.

Laporan tersebut dinilai bukan semata dokumen melainkan juga merupakan bentuk hasil kerja pemerintah dalam mengimplementasikan kovenan ekonomi, sosial, dan budaya.

“Upaya-upaya tersebut hendaknya memang dapat digambarkan secara komprehensif dan terukur sehingga dapat menggambarkan kehadiran pemerintah dalam menerapkan hak-hak ekonomk sosial dan budaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat,” jelas Betni.

Direktur Instrumen HAM mengapresiasi keterlibatan K/L pada rapat kali ini baik yang hadir secara fisik maupun daring. Menurutnya, koordinasi yang baik antar K/L adalah bagian dari komitmen penting dalam merampungkan penyusunan tanggapan terhadap LoI.

Pada acara yang dimoderatori oleh Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ini, Farida, panitia menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemenko PMK dan Kasubdit Hak Ekonomi Sosial dan Pembangunan dari Kemenlu. (Humas DJHAM)

 

Kemenkumham Papua Barat Hadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Ke-74 Tahun 2022

Jakarta, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum), Jonson Siagian dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Ieriman Manda, hari ini, Senin, 12 Desember 2022, menghadiri acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-74 Tahun 2022, dengan mengusung tema ‘Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang’; Advancing Human Rights for Everyone, bertempat di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat.

Pada kesempatan peringatan Hari HAM ini, Kemenkumham RI dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H. Ma’ruf Amin. Kegiatan diawali dengan Sambutan dari Menkumham RI, Yasonna Laoly, beliau menyampaikan, “Dengan berbagai catatan dan tantangan yang saat ini masih kita hadapi dalam upaya penegakan HAM, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada tanggal 9 November tahun ini, Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodic Review di Jenewa, Swiss.” Tuturnya.

Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima saat ini. Kita patut berbangga, namun tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan hak asasi manusia merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan Konstitusi.” Jelasnya.

Komitmen ini pula yang terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Indeks Pembangunan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan PRISMA HAM, dan untuk memastikan hak asasi manusia betul-betul dinikmati oleh setiap warga negara dan sebagai perwujudan dari pengejawantahan pembangunan berbasis hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM sedang pula menginisiasi Indeks Pembangunan HAM Indonesia.” Tambahnya.

Saya juga berharap bahwa, segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.  Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta.” Pungkasnya.

kegiatan dilanjutkan dengan memberikan penghargaan oleh Wakil Presiden kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terus berkomitmen mewujudkan “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk setiap Orang” yang dimplementasikan melalui kebijakan dan program Hak Asasi Manusia, dan ditutup dengan sambutan dari Wakil Presiden RI.

Peringatan Hari HAM Sedunia merupakan momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan hak asasi manusia secara universal. Hak Asasi Manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berarti menjunjung tinggi peradaban. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.” Ungkap Wapres.

Sebagai penutup, saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022. Mari jadikan peringatan Hari HAM Sedunia sebagai momen untuk meneguhkan pemajuan HAM bagi setiap orang menuju Indonesia Maju.” Tutur wapres dalam mengakhiri sambutannya.

KEMENKUMHAM PAPUA BARAT “PASTI BISA”, (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)

 

WhatsApp Image 2022 12 12 at 19.31.361

WhatsApp Image 2022 12 12 at 19.31.361

WhatsApp Image 2022 12 12 at 19.31.36

WhatsApp Image 2022 12 12 at 19.31.371

WhatsApp Image 2022 12 13 at 00.58.31

WhatsApp Image 2022 12 12 at 19.31.372

Kanwil Kumham Sumut Raih Penghargaan Instansi Responsif Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Peringatan Hari HAM Sedunia Ke 74 Tahun 2022

Jakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengikuti Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 74 Tahun 2022. Bertempat di Aula Soepomo seluruh jajaran pegawai Kanwil Kumham Sumut mengikuti acara tersebut secara daring melalui zoom meeting, Senin, 12 Desember 2022.. Tanggal 10 Desember Tahun 1978masyarakat dunia mencatat peristiwa penting dan bersejarah, yakni disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB. Selaras dengan Deklarasi tersebut, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM) adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Sebagaimana slogan PBB untuk Hari HAM Sedunia ke 74 Tahun 2022 yaitu dignity, freedom, justice for all, maka Yasonna H.Laoly mengambil tema Peringatan Hari HAM di Indonesia yaitu Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang. Dalam sambutannya, Yasonna menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan koperasi, serta seluruh anggota masyarakat atas segala upaya dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan P5HAM di Indonesia.

“Saya juga berharap bahwa segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia”, ucapnya.

Selanjutnya Wakil Presiden Indonesia K.H. Ma’aruf Amin dalam sambutannya menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab baik secara hukum , sosial, lingkungan serta tetap mengedepankan nilai – nilai Hak Asasi Manusia. “Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan Publik Berbasis HAM dan instansi responsif dalam penanganan Dugaan Pelanggaran HAM”, ucapnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sendiri mendapatkan Penghargaan dalam kategori instansi responsif dalam penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem, Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan, Kepala Subbidang  yang turut hadir langsung dalam peringatan Hari HAM Sedunia tersebut. (HUMAS/MR.R)

12.12.22HAM1

12.12.22HAM6

12.12.22HAM6

12.12.22HAM6

12.12.22HAM6

12.12.22HAM6

penghargaan ham 2022 2

Gubernur dan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Terima Penghargaan Pembina Kab./Kota Peduli HAM

Jakarta, ham.go.id – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak menerima penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.
Kolaborasi keduanya dinilai berhasil membina 18 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulsel dalam pemenuhan kriteria penilaian daerah peduli HAM.

Penghargaan ini diterima pada puncak peringatan hari HAM sedunia ke-74 tahun 2022 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (12/12).

Piagam penghargaan untuk Gubenur Sulsel diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin, sedangkan untuk Kakanwil Kemenkumham Sulsel diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Plt. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Plt. Dirjen HAM), Mualimin Abdi. Penghargaan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: M.HH-03.HA.02.01.01Tahun 2022 sebagai Pembina 60 Persen atau Lebih Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruhmasyarakat Indonesia.

“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselenggaranya Pelayanan Publik Berbasis HAM. “Kita patut berbangga, namun tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan HAM merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia, melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan konstitusi,” ucap Yasonna.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh Sulsel sebanyak 18 Kabupaten/Kota dan telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. “Tentunya kita mendorong agar seluruh Kabupaten/Kota bisa memenuhi sebagai Peduli HAM,” ungkap Andi Sudirman.

NAWACITAPOST.COM

Sementara itu, Liberti Sitinjak menyebut bahwa 18 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan tersebut memang benar-benar berdasarkan penilaian bahwa pelayanan publik yang berbasis HAM sudah betul-betul diwujudkan.

“Pencapaian ini adalah sebuah lompatan yang baik di dalam pelayanan publik sebagaimana pelayanan yang berbasis ham itu adalah bagian yang harus kita wujudkan Demi Indonesia maju dan bisa berkiprah di dunia internasional khususnya dari sudut pelayanan publik,” ungkap Liberti.

Peningkatan pada pemberiaan penghargaan KKP HAM ini juga signifikan. Di tahun 2019 dan 2020, hanya 14 Kabupaten/Kota yang memperoleh KKP HAM. Sedangkan di Tahun ini, meningkat menjadi 18 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar dan Parepare.

Menurutnya, Kemenkumham melalui Kanwil Sulsel kedepan akan terus memberikan edukasi terkait bagaimana yang sebenarnya sebuah kota atau Kabupaten berbasis HAM. Kedepan, diharapkan semua Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan dapat meraih predikat tersebut sehingga dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance.

Penghargaan lainnya diserahkan kepada 6 (enam) Menteri dan pimpinan tinggi Lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penangan dugaan pelanggaran HAM, 10 Gubernur sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, 2 Gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM, 170 Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM, 7 Bupati/Walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, 1 Pemerintah Daerah yang responsif terhadap isu HAM global, 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM. (Kanwil Kemenkumham Sulsel)

Puncak Peringatan Hari HAM Ke-74 Tahun 2022, Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan

Jakarta, ham.go.id –  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meraih penghargaan dalam gelaran Puncak Peringatan Hari HAM Ke – 74 Tahun 2022, Senin (12/12/2022) di Jakarta. Penghargaan diterima antara lain atas upaya Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam mendorong dan mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Puncak Peringatan Hari HAM yang ke-74 tahun 2022 sendiri mengambil tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju (Advancing Human Rights for Everyone)”, dihadiri secara langsung Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward O.S Hiraej, Menteri ATR/BPN, Wakil Jaksa Agung, Gubernur, Walikota, dan Bupati, serta para undangan.

Sementara dari Kanwil Kemenkumham Jateng Kepala Kantor Wilayah Dr. A.Yuspahruddin mengikuti kegiatan secara virtual, sedangkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi hadir secara langsung beserta jajaran Bidang HAM.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly dalam laporannya mengatakan bahwa 74 tahun yang lalu masyarakat dunia mencatatkan peristiwa penting dan bersejarah dengan disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Norma tertulis pertama yang disepakati oleh dunia menetapkan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat status sosialnya, asal usul kebangsaan, warna kulit, kondisi fisik, gender, agama dan lain sebagainya yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan oleh setiap negara.” Ujar Yasonna.

“Nilai-nilai HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM atau yang disingkat P5HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.” Sambungnya.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyampaikan sambutannya bahwa Peringatan HAM sedunia ini adalah momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan hak asasi manusia secara universal.

“Melalui Peringatan Hari HAM Sedunia ini saya mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa hal, pertama untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM kita tegakan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali. Kedua dalam konteks ke Indonesiaan yang majemuk penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktek toleransi, moderasi dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga dab pemerintah daerah yang turut serta aktif dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM).

Penghargaan tersebut juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta 20 Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Atas raihan penghargaan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng juga diberikan penghargaan atas upaya mendorong mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Jawa Tengah.

Penghargaan diterima secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi dari Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi.

Tak hanya itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah mendorong UPTD Provinsi Jawa Tengah sebagai UPTD Percontohan yaitu Balai Pelatihan Kesehatan Prov. Jateng di Gombong Kabupaten Kebumen dan Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo Kudus. (Kanwil Kemenkumham Jateng)

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI

Kemenkumham Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi III DPR RI

Jakarta, ham.go.id – KemenkumHAM menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi III DPR RI, Selasa (13/12). Dalam rapat tersebut, MenkumHAM hadir didampingi WamenkumHAM dan sejumlah pimti madya.

Plt. Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi dan Plt. Sesditjen HAM, Hajerati juga turut mengikuti berlangsungnya agenda di Senayan siang ini. Isu seputar keimigrasian dan pemasyarakatan menjadi pembahasan utama dalam rapat dengar pendapat bersama dengan komisi III DPR RI. (Humas DJHAM)

 

Pemajuan HAM untuk Setiap Orang “Menuju Indonesia Maju”

Jakarta, ham.go.id – Di peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-74, telah banyak berbagai kemajuan yang kita sudah capai secara bersama-sama. Namun, berbagai tantangan juga tetap harus menjadi prioritas pemerintah ke depan.

Tema Peringatan Hari HAM di Indonesia untuk tahun ini adalah “Pemajuan HAM untuk Setiap Orang”, memastikan pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun atau “No One Left Behind”. Hal ini dimulai dr penguatan sistem pendataan kelompok rentan/marjinal sbg basis kebijakan afirmasi, penggeser perspektif charity mnjd pendekatan berbasis HAM, serta memastikan setiap kelompok rentan/marjinal menikmati kualitas tertinggi HAM.

Pada kesempatan ini, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin menekankan bahwa Peringatan Hari HAM Sedunia merupakan momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan HAM secara universal. Wakil Presiden mengatakan mengatakan Hak Asasi Manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berarti menjunjung tinggi peradaban.

Pada peringatan hari HAM se-dunia tahun ini beberapa penghargaan akan diberikan oleh Kemenkumham sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan HAM. Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada lembaga negara dan pemda sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

 

 

Bersama Wapres, Kakanwil Papua Hadiri Peringatan Hari HAM Sedunia ; Dorong Pemulihan Ekonomi Yang Kondusif, Inklusif, Berimbang & Memenuhi HAM

Jakarta, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Mohamad Mufid menghadiri peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia (12/12/2022) di Jakarta.

Peringatan Hari HAM Se-Dunia juga digelar live Youtube dipusatkan pada The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Juga  diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia termasuk di Kanwil Kemenkumham Papua yang diikuti langsung oleh Kasubid Pemajuan Hak Asasi Manusia, Idawati Prapak beserta Staf Bidang HAM, juga Kasubag Pengelolaan BMN dan Keuangan, Vicktor Lucky Maturbongs.

Kegiatan ini pun dihadiri langsung oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laloly, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Cahyanto, Wakil Menteri Hukum dan HAM,Prof. Edwards O.S. Hiariej, Kepala Daerah, Komisioner KomnasHAM dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Adapun Tema peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022 yakni “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang” (Advancing Human Rights for Everyone).

WhatsApp_Image_2022-12-12_at_18.00.12.jpeg

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI; Yasonna H. Laoly kembali mengajak setiap komponen bangsa untuk melaksanakan apa yang terdapat dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia sedunia, 10 Desember 1945. Tanggal 10 Desember dipilih karena bertepatan dengan diadopsinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 silam. UDHR menjadi pernyataan global pertama terkait hak asasi manusia.

“Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, tutur Yasona.

Terus menerus harus ditingkatkan, di dalam Pancasila sebagai ideologi negara.
Kemenkumham ambil peran ranham, index ham, prisma ham, kasus pelanggaran HAM.
Bersama2 menegakkan P5 HAM, topangan kebutuhan dasar seperti pendidikan.
Aspek legislasi, UU TPKS. KUHP telah berhasil mengubah paradigma pidana, korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Dikatakan Menkumham, Sebagai suatu komitmen untuk melaksanakan P5HAM, Pemerintah terus pula memperkuat aspek legislasi dan kebijakan HAM, baik di tingkat nasional maupun lokal. Disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu menjadi tonggak kemajuan HAM di Indonesia. Dengan KUHP yang baru disahkan, Indonesia patut pula berbangga telah berhasil mengubah paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan mengedepankan prinsip keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif dibandingkan pemenjaraan.

WhatsApp_Image_2022-12-12_at_18.00.14.jpeg

“Selaku Menteri Hukum dan HAM, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga Negara dan Pemerintah yang telah berperan, serta masyarakat sipil yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam proses penyusunannya,” Ujar Yasonna.

Penghujung Sambutan Yasonna berharap, segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia di bumi Indonesia tercinta,” Ujarnya
Kepada unsur pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, Menkumham RI berpesan baik yang mendapatkan maupun yang belum mendapatkan penghargaan untuk bersama-sama melaksanakan secara konsisten apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur negara terhadap Hak Asasi Manusia.
Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Presiden untuk dapat memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terus berkomitmen mewujudkan “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk setiap Orang” yang dimplementasikan melalui kebijakan dan program Hak Asasi Manusia.

WhatsApp_Image_2022-12-12_at_16.28.00.jpeg

Sementara itu, dalam Sambutan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, 74 tahun yg lalu diadopsi duham Menghormati ham secara universal. Menjunjung tinggi ham bearti menjunjung tinggi peradaban. Kemerdekaan menjadi mula cita2 luhur yang mampu menghormati dan menjunjung tinggi ham. Saat ini sedang pulih dari krisis. Pemulihan ekonomi menuntut lingkungan yg kondusif. Pemerintah mendorong pemulihan yang kondusif dan, inklusif, berimbang dan memenuhi Ham. Hak mobilitas,
Kesehatan stunting kesetaraan disabilitas.Menjaga keberlangsungan hak2 dasar. Melindungi hak2 wong cilik, yang memarjinalkan.

1.menempatkan setiap kebijakan, 2. Dlm konteks keindonesiaan moderasi dan keseta kawananan. Intoleransi meruntuhkan.3. Berimbang antar ham dan konteks keindonesiaan, 4. Peran penting Kemenkumham sbg penjaga kemajuan ham

Selamat dan apresiasi KPD lbaga negara Pemda peduli ham. Instansi responsif, Mari jadikan peringatan HAM untuk meneguhkan ham sbg Indonesia manu Hak hamba
Hak Allah Apabila hak ini berbenturan, maka yg harus didahulukan adalah hak hamba daripada hak Allah.

WhatsApp_Image_2022-12-12_at_16.27.58.jpeg

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua

Yasonna Tegaskan Perlindungan dan Penegakan HAM

Jakarta, ham.go.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berupaya memperkuat aspek legislasi dan kebijakan HAM, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengesahan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu tonggak kemajuan HAM di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 di Jakarta, Senin (12/12/2022).

“Sebagai suatu komitmen untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM),” ucap Yasonna.

Pelaksanaan P5HAM meliputi aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Unit Pelayanan Teknis daerah. Memasikan setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang layak.

“Dengan topangan kebutuhan utamanya, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Menjadi komitmen yang kuat untuk membangun peradaban HAM di Indonesia,” tambahnya.

Kemenkumham akan memperkuat penyelarasan kebijakan nasional dan daerah dengan prinsip-prinsip HAM universal dan kerangka hukum nasional yang menjamin pelaksanaan P5HAM yang lebih efektif. Selain itu, juga menginisiasi penyusunan kebijakan HAM berbasis bukti, untuk memastikan bahwa HAM betul-betul dinikmati oleh setiap warga negara, dengan target penyelesaian pada tahun 2024.

“Kami mengharapkan dukungan dan sokongan dari berbagai pihak dalam proses pembangunannya. Berharap pengukuran HAM berbasis bukti dapat menjadi penguat regulasi dan kebijakan di masa yang akan datang,” ungkap Yasonna.

Menurutnya, dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Indonesia patut berbangga. Sebab telah berhasil mengubah paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan mengedepankan prinsip keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif, dibandingkan pemenjaraan.

Yasonna menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan KUHP. Baik kepada seluruh lembaga dan pemerintahan, juga kepada seluruh masyarakat.

“Terima kasih kepada masyarakat sipil yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam proses penyusunannya,” imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Pria Wibawa bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati juga hadir secara langsung dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 di Jakarta. (Kanwil Kemenkumham Kalbar)

WhatsApp Image 2022 12 12 at 18.11.29

WhatsApp Image 2022 12 12 at 18.11.29

WhatsApp Image 2022 12 12 at 16.04.34

Peringatan Hari HAM Tahun 2022, Dua Kabupaten di Kalimantan Barat Terima Penghargaan

Jakarta, ham.go.id – Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia Ke-74 di Hotel Sultan, Jakarta (12/12/2022).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Pria Wibawa, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati, Kepala Bidang HAM, Muh. As’ad, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Muhayan, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Krisitana M. Samosir, dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, Zulzaeni Mansyur, ikut menghadiri acara peringatan Hari HAM Tahun 2022 yang juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota peduli HAM se-Indonesia.

Terdapat 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang dianugerahi penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang yang diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi.

Peringatan Hari HAM Sedunia ini juga turut dihadiri Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Dalam sambutannya, Wapres menyebut pentingnya seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menghormati hak orang lain dan melakukan pemenuhan HAM agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih tangguh dan beradab. (Kanwil Kemenkumham Kalbar)

5

5

5

5

Skip to content