Kategori: Kanwil Papua Barat

Jakarta, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum), Jonson Siagian dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Ieriman Manda, hari ini, Senin, 12 Desember 2022, menghadiri acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-74 Tahun 2022, dengan mengusung tema ‘Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang’; Advancing Human Rights for Everyone, bertempat di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat.

Pada kesempatan peringatan Hari HAM ini, Kemenkumham RI dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H. Ma’ruf Amin. Kegiatan diawali dengan Sambutan dari Menkumham RI, Yasonna Laoly, beliau menyampaikan, “Dengan berbagai catatan dan tantangan yang saat ini masih kita hadapi dalam upaya penegakan HAM, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada tanggal 9 November tahun ini, Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodic Review di Jenewa, Swiss.” Tuturnya.

“Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima saat ini. Kita patut berbangga, namun tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan hak asasi manusia merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan Konstitusi.” Jelasnya.

“Komitmen ini pula yang terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Indeks Pembangunan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan PRISMA HAM, dan untuk memastikan hak asasi manusia betul-betul dinikmati oleh setiap warga negara dan sebagai perwujudan dari pengejawantahan pembangunan berbasis hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM sedang pula menginisiasi Indeks Pembangunan HAM Indonesia.” Tambahnya.

“Saya juga berharap bahwa, segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.  Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta.” Pungkasnya.

kegiatan dilanjutkan dengan memberikan penghargaan oleh Wakil Presiden kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terus berkomitmen mewujudkan “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk setiap Orang” yang dimplementasikan melalui kebijakan dan program Hak Asasi Manusia, dan ditutup dengan sambutan dari Wakil Presiden RI.

“Peringatan Hari HAM Sedunia merupakan momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan hak asasi manusia secara universal. Hak Asasi Manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berarti menjunjung tinggi peradaban. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.” Ungkap Wapres.

“Sebagai penutup, saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022. Mari jadikan peringatan Hari HAM Sedunia sebagai momen untuk meneguhkan pemajuan HAM bagi setiap orang menuju Indonesia Maju.” Tutur wapres dalam mengakhiri sambutannya.

KEMENKUMHAM PAPUA BARAT “PASTI BISA”, (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)

 

Fakfak, ham.go.id – Tindak lanjut komitmen Kabupaten Fakfak dalam upaya meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat melalui Sub Bidang Pemajuan HAM lakukan Monitoring dan Evaluasi pelaporan penilaian KKP HAM di kabupaten Fakfak, Jumat, (22/07).

Pelaksanaan monev yang dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Jonson Siagian serta Kasubbid Pemajuan HAM, Ieriman Manda siang itu disambut oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak, Aroby Hindom serta pejabat lainya dilingkungan Pemkab Fakfak juga perwakilan OPD terkait.

Digelar di ruang rapat Bupati, Monev pelaporan penilaian tersebut dilakukan lebih terkait pada proses pengisian kuesioner dan penyampaian data dukung penilaian kabupaten/ kota peduli HAM yang dilakukan oleh Pemkab Fakfak.

Berlangsung komunikatif dan lancar diharapkan saat pengisian kuesioner dan penyampaian data dukung penilaian KKP HAM tahun berikutnya, kabupaten Fakfak semakin baik sehingga dapat menerima Penghargaan kabupaten/kota peduli HAM. (Humas Kanwil Kemenkumham Papua Barat)

Fakfak, ham.go.id – Dalam rangka mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, lebih khususnya di Kabupaten Fakfak yang tengah berupaya meraih predikat KKP HAM tahun ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat melalui Sub Bidang Pemajuan HAM menggelar Rapat pembahasan pengisian kuesioner dan data Dukung KKP HAM. Kamis (21/07).

Berlangsung di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Fakfak, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Jonson Siagian didampingi Kasubbid Pemajuan HAM, Ieriman Manda.

Dengan dihadiri oleh pejabat terkait dilingkungan Pemkab Fakfak yakni Kabag Hukum Setda Fakfak Umar Faisal bauw, Kasubag Bantuan Hukum Kahar Talib dan  Kasubag perundang-undangan Petrus Melkior Krispul serta Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Hiryaden L. Heremba kegiatan rapat tersebut berlansung komunikatif dan intensif.

Berdasarkan tindaklanjut dari Rakor sebelumnya yang digelar oleh Kanwil di terkait  pengisian kuesioner dan data Dukung KKP HAM saat ini Fakfak telah mengisi data tersebut.

Terkait hal itu, Kadivyankumham menyampaikan terimakasih dan apresiasinya atas kerjasama pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Hukum  Setda Fakfak sehingga dapat mengisi kuisioner dan data dukungnya serta mengirimkan ke kantor wilayah yang selanjunya akan di upload dalam aplikasi Kabupaten Kota peduli HAM.

HUMAS KEMENKUMHAM PABAR “PASTI BISA”, (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)

Sorong, ham.go.id – Aimas, bertempat diruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Tim Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat yang dalam hal ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Agustinus Pardede) didampingi Kepala Bidang Hukum (Nelly Marani), Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Hamid Badilah) dan Pejabat Struktural Bagian Hukum Kabupaten Sorong telah melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Sorong pada tanggal 18 Oktober 2018.

Tim diterima Wakil Bupati Kabupaten Sorong (Suko Harjono, M.Si). Dalam pertemuan ini dibicarakan 2 (dua) hal yaitu tentang keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta mengenai Kabupaten/Kota Peduli HAM dan laporan RANHAM.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyambut baik kedatangan Tim dari Kanwil yang dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan tentang peran perancang yang dimiliki Kanwil dan perlu keterlibatan Perancang dalam membuat Peraturan Daerah dan Kebijakan Bupati didalam Harmonisasi.

Papua Barat, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melaksanakan Koordinasi dengan Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat pada Senin, 01 Oktober 2018 yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Agustinus Pardede), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Ancelina Paseru), Kepala Sub Bidang  Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum (Achmad Djunaidi) dan Kepala Sub Bidang Keamanan ( Gustav A. Rumaikewi).

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal penting antara lain :

1. Kerjasama Bidang Penyuluhan Hukum dengan materi Kekayaan Intelektual;
2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan
3. Kabupaten/Kota Peduli HAM

Terkait dengan Kab/Kota Peduli HAM, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agustinus Pardede menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota di nilai oleh Pusat bahwa hanya 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang mempunyai kesadaran atau peduli HAM yang tinggi yakni :

1. Kota Sorong
2. Kabupaten Sorong
3. Kabupaten Fak-Fak
4. Kabupaten Teluk Wondama

Menanggapi pertemuan tersebut, Sekda Provinsi Papua Barat Nathaniel menginstruksikan kepada Kepala Biro Hukum (Roberth KR. Hammar untuk dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat terkait hal-hal yang telah dibahas, dan diharapkan dapat terus terjalin dengan baik sehingga upaya penegakan hukum dan penghormatan HAM dapat berjalan dengan baik bahkan diharapkan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Papua Barat semakin tinggi.

  

Papua Barat, ham.go.id – Bertempat di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak, Tim Kanwil Kemenkumham melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum, Kepala Bagian Hukum menyambut dan merespon dengan baik kedatangan Tim Kanwil guna melakukan koordinasi terkait capaian aksi HAM yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan Aksi HAM telah membawa perubahan kearah pencapaian, peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat terhadap persoalan dan penanganan HAM secara umum. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini, harus diakui bahwa pencapaian HAM belum optimal. (23-28/8)

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai laporan capaian aksi HAM, juga membahas Kabupaten/Kota Peduli HAM. juga terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak seperti KDRT, Kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya.

Tujuan Pelaksanaan Aksi HAM adalah mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah (OPD) untuk melaksanakan Aksi HAM nya sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab dalam rangka pemenuhan, penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.