Kumham Sumbar Gelar FGD Perspektif HAM T.A 2023 Mengenai Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Tentang Tanah Ulayat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat melalui Bidang HAM melaksanakan FGD pelaksanaan identifikasi telaahan/rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspertif HAM Tahun 2023 mengenai Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Tentang Tanah Ulayat pada Senin, (24/7).
Rapat yang di laksanakan di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol Kanwil Kemenkumham Sumbar ini dibuka oleh Kepala Bidang HAM, Dewi Nofiyenti yang dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah didampingi oleh Nofrianda Putra selaku Kepala Subbidang Pemajuan HAM bersama Fakhrul Rozi, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan dihadiri oleh narasumber kegiatan dan perwakilan beberapa instansi di Sumatera Barat.
Adapun instansi yang hadir dalam FGD ini antara lain dari Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Bagian Hukum Kota Padang, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.
Dewi menyampaikan bahwa Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi rancangan produk hukum daerah apakah didalam rancangan Perda tersebut sudah mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pembentukan produk hukum daerah sebagai mana yang diamanatkan oleh Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Charles Simabura selaku salah satu narasumber dalam FGD ini menjabarkan Ranperda Tanah Ulayat Dalam Prespektif HAM. Ia mengatakan landasan konstitusional pada Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Seterusnya ia menerangkan juga mengenai hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam dan Aspek Pemenuhan Hak Ekosob Ranperda Tanah Ulayat.
Selanjutnya beberapa Masukan Atas Ranperda Tanah Ulayat antara lain Perlu dievaluasi efektivitas dan kelemahan Perda 6/2008,sehingga memang harus mencabut atau cukup mengubahnya, penguatan Kapasitas KAN perlu dituangkan dalam Perda sebagai konsekuensi atas pegakuan wewenang penyelesaian konflik dan perlu antisipasi dalam hal Kabupaten/Kota tidak membentuk Perda turunan maka yang diberlakukan adalah Perda Provinsi.
Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan peserta dapat sama-sama menelaah dan memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Direktorat Jenderal HAM Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengumpulan Bahan Laporan Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan

Jakarta, ham.go.id – Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Laporan Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan, Direktorat Jenderal HAM berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada, Senin (24/07/2023).

Pembahasan mencakup Permintaan data data dari perwakilan yang hadir pada rapat tersebut untuk melengkapi laporan implementasi, dari Densus 88/AT Polri yaitu data jumlah penangkapan, P21, SP3, dan pra peradilan, data jumlah penyidikan terhadap narapidana terorisme perempuan, anak, disabilitas, HIV/AIDS. Data dari Kejaksaan Agung RI (Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara) yaitu data jumlah penanganan tindak pidana terorisme tahap penuntutan, data perkara tindak pidana terorisme yang divonis hukuman mati.

Sedangkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu jumlah persebaran WBP tindak pidana terorisme di lapas/rutan, data jumlah narapidana terorisme serta narapidana terorisme yang bebas murni, bebas bersyarat, dan cuti menjelang bebas. (Humas DJHAM)

Tingkatkan Kolaborasi dengan Kemenag, Ditjen HAM Hadir dalam Kegiatan Edukasi Satuan Keagamaan Ramah HAM

Jakarta, ham.go.id – Tingkatkan kolaborasi dengan Kemenag, Ditjen HAM hadir dalam Kegiatan Edukasi Satuan Keagamaan Ramah HAM yang diselenggarakan Kementerian Agama tahap kedua, di Hotel Harris Vertue – Harmoni Jakarta (21/7).

Setelah sebelumnya pada tahap pertama hadir sebagai Narasumber, pada tahap kedua Farida Wahid Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Instrumen Hak Ekosob pada Direktorat Instrumen HAM menyampaikan materi “Pendidikan dalam Perspektif HAM”, sebagai narasumber dan didampingi oleh Roni Pratomo Yudistian, Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Analisis Hak Kelompok Rentan sebagai Moderator. Disampaikan bahwa memastikan terwujudnya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan nasional terkait pendidikan. Selain itu, prinsip – prinsip HAM dan prinsip hak anak, serta Aspek Ketersediaan, Aksesibilitas, Dapat Diterima, dan Dapat Diadaptasi dalam ketentuan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan sistem dan lingkungan pendidikan yang ramah HAM.

Salah satu bentuk implementasi hak pendidikan yang berperspektif HAM adalah memastikan implementasi pendidikan yang inklusif di semua satuan dan jenjang pendidikan. Juga pentingnya mengatasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang ramah HAM, antara lain dari segi sarana prasarana,sekolah inklusi, pemerataan guru, dan lingkungan pendidikan yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi.

Dalam diskusi yang berlangsung dibahas pentingnya Pendidikan HAM untuk guru- guru satuan pendidikan di Kemenag, pemahaman tentang sekolah insklusi yang terbatas, langkah-langkah pencegahan kekerasan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan disekolah keagamaan, mekanisme pemantauan di Satuan pendidikan Keagamaan dan saran untuk bekerja sama dengan Kemenkumham dalam memberikan materi dan prinsip-prinsip HAM kepada guru-guru di Satuan Pendidikan.

Pada kesempatan ini hadir pula sebagai narasumber Putu Elvina Komisioner Komnas HAM dan Azimah Subajiyo dari Organisasi Masyarakat Tolak Pornografi dengan peserta dari Internal Kementerian Agama, Komnas HAM, Kemenko PMK dan Ditjen HAM Kemenkumham. (FW)

Ditjen HAM Kembali Gelar FGD Proses Penyusunan Kebijakan Pokok Materi Muatan HAM dalam RPP Pencegahan TPKS serta Penanganan Perlindungan dan Pemulihan Korban TPKS

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM kembali menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD) dalam proses penyusunan kebijakan terkait pokok-pokok Materi Muatan HAM dalam RPP Pencegahan TPKS Serta Penanganan Perlindungan dan Pemulihan Korban TPKS (RPP P4 TPKS), Kamis (20/7). Bertempat di ruang rapat B Ditjen HAM lt.3. Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal HAM selaku Plt. Direktur Instrumen HAM – Aman Riyadi, dan dimoderatori oleh Plt. Koordinator Instrumen Hak Kelompok Rentan, Farida Wahid dilaksanakan secara Hybrid.

Aman dalam sambutannya menyampaikan muatan HAM dalam RPP P4 TPKS ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan implementasi aturan TPKS di masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan hak untuk pelindungan dan pemulihan korban TPKS, ujarnya.

Kegiatan yg dihadiri oleh Tim Penyusun dari Internal Ditjen HAM dan Perwakilan dari Organisasi Perhimpunan Jiwa Sehat, serta perwakilan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, menghadirkan Bpk. Sriyana selalu Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas – LPSK sebagai narasumber yang menyampaikan mekanisme perlindungan dan pemulihan Saksi dan Korban TPKS yang ada di LPSK. Pemenuhan hak korban terkait Restitusi dan Kompensasi.(FW)

 

Ditjen HAM Hadir dalam Kegiatan Edukasi Satuan Keagamaan Ramah HAM

Jakarta, ham.go.id – Ditjen HAM hadir dalam Kegiatan Edukasi Satuan Keagamaan Ramah HAM yang diselenggarakan Kementerian Agama, di Hotel Mercure – Sabang, Jakarta (18/7/2023).

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman bagi seluruh peserta tentang implementasi pendidikan di lembaga keagamaan yang ramah HAM. Hal ini disampaikan oleh Saan – Koordinator Perancang Biro Hukum dan Kerjasama – Kemenag saat membuka kegiatan. “Harapannya melalui kegiatan ini dapat mengatasi berbagai bentuk kasus pelanggaran HAM yg terjadi di satuan pendidikan keagamaan seperti intoleransi, diskriminasi, perundungan dan kekerasan fisik maupun seksual yang saat ini cukup tinggi”, lanjut Saan.

Dalam kegiatan ini Ditjen HAM sebagai Narasumber pada sesi pertama diwakili oleh Farida Wahid Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Instrumen Hak Ekosob pada Direktorat Instrumen HAM menyampaikan materi “Pendidikan dalam Perspektif HAM”, dengan didampingi oleh Elisabeth Siahaan, Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Hak Kelompok Rentan sebagai Moderator. Disampaikan bahwa memastikan terwujudnya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan nasional terkait pendidikan.

Selain itu, prinsip – prinsip HAM dan prinsip hak anak, serta Aspek Ketersediaan, Aksesibilitas, Dapat Diterima, dan Dapat Diadaptasi dalam ketentuan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan sistem dan lingkungan pendidikan yang ramah HAM.

Salah satu bentuk implementasi hak pendidikan yang berperspektif HAM adalah memastikan implementasi pendidikan yang inklusif di semua satuan dan jenjang pendidikan. Juga pentingnya mengatasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang ramah HAM, antara lain dari segi sarana prasarana,sekolah inklusi, pemerataan guru, dan lingkungan pendidikan yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi.

Pada kesempatan ini hadir pula sebagai narasumber Putu Elvina Komisioner Komnas HAM dan Azimah Subajiyo dari Organisasi Masyarakat Tolak Pornografi dengan peserta dari Internal Kementerian Agama, Komnas HAM, Kemenko PMK dan Ditjen HAM Kemenkumham. (FW)

Ditjen HAM Hadir dalam Dialog Regional ASEAN

Jakarta, ham.go.id – Ditjen HAM Hadir dalam Dialog Regional ASEAN yang diselenggarakan secara hybrid di Hotel Ashley- Menteng (17/7).

Kegiatan yang diselenggarakan dalam program WEAVE yang berupaya mengatasi ketidakadilan ekonomi perempuan dan anak perempuan terutama kelompok dan komunitas yang terpinggirkan dan sementara mereka merupakan mayoritas anak dan perempuan.

Ditjen HAM sebagai salah satu Narasumber yang di wakili oleh Farida, Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Instrumen Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya menyampaikan antara lain prioritas Kementerian Hukum dan HAM untuk isu perempuan dan anak perempuan yang terpinggirkan di Indonesia, langkah-langkah yang diambil oleh Kementrian Hukum dan HAM dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan, program mengatasi perkawinan anak serta program yang dikembangkan dalam memperkuat hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Program-program Ditjen Ham terkait RANHAM termasuk aksi ham pada program kelompok sasaran perempuan dan anak perempuan, Kreteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, Analisis perda diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan.

Kemudian disampaikan program prioritas lainnya seperti bisnis dan HAM yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak perempuan serta penyusunan indeks HAM dan P5 HAM bagi penyandang disabilitas mental utamanya perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan, ujar Farida.

Pada kesempatan itu hadir pula sebagai narasumber dari Kaliyana mitra, perwakilan Sekretariat Asean, Asisten Deputi dari KPPA, Ketua AICHR serta Assiten Kemenkop dan UKM.(FW)

Ditjen HAM Himpun Perspektif Pakar Dalam Penyusunan Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jakarta, ham.go.id – Ditjen HAM tengah menyusun Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Guna mendapatkan pendangan yang lebih holistik dalam penyusunan materi tersebut, Ditjen HAM mengundang Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi pada Senin, (10/7/2023).

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir dan membuka kegiatan tersebut. “Asas kemanusiaan memberikan landasan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional,” jelas Dhahana. Menurutnya, hal ini belum sepenuhnya dapat dipalikasikan melalui peraturan yang ada sehingga perubahan perlu segera dilakukan.

Rapat Tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta, perwakilan dari Ditjen PP, dan segenap jajaran Ditjen HAM. (Humas DJHAM)

 

Ditjen HAM Turut Hadir dalam Rapat Koordinasi Membahas Persiapan Awal Delri pada Sesi Ke-75 Komite CESCR

Tangerang, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM turut hadir dalam Rapat Koordinasi Membahas Persiapan Awal Delri pada Sesi Ke-75 Komite Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) yang dilaksanakan oleh Kemenkopolhukam di Hotel Mercure, Tangerang. (7/7)

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut penyampaian tanggapan Indonesia atas tanggapan list of issues yang disampaikan kepada Komite CESCR pada akhir bulan Juni 2023 lalu. Kehadiran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyampaikan materi terkait “best practices tahapan persiapan penyelenggaraan Dialog HAM Indonesia” yang disampaikan oleh Perencana Muda pada Direktirat Instrumen, Vini Hygieani Waluya.

Dalam materinya Vini menyampaikan terkait Persiapan Materi Substansi, “Substansi yang akan disampaikan pada UPR atau CRPD perlunya disiapkan terkait Pemetaan isu yang akan ditanyakan, Mengidentifikasi Kementerian/Lembaga yang tepat, Menyelenggarakan rapat pembahasan berdasarkan tematis isu serta Menjaring masukan dari stakeholders lain dalam Konsultasi Publik,” ungkapnya.

Selain dari Kemenkopolhukam, hadir dalam kegiatan hari ini adalah dari Kementerian PMK dan Kementerian Luar Negeri.(HumasDJHAM)

 

Ditjen HAM Susun Pedoman Perlindungan Pemenuhan HAM Bagi Penyandang Disabilitas Mental di Panti

Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka penyusunan pedoman perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mental (PDM) di panti, Ditjen HAM menggelar rapat pembahasan instrumen hak ekonomi, sosial, dan budaya pada Kamis, (06/07/2023).

Penyusunan pedoman ini diinisiasi dari temuan dari Tim Pokja PDM yang mendapati berbagai macam dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, baik itu perampasan hak atas kemerdekaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan lainnya.

Hal ini merupakan salah satu bentuk penanganan kedaruratan bagi para penghuni panti yang telah bertahun-tahun terkurung dalam panti atau mendapatkan risiko kekerasan fisik dan seksual. Pada pertemuan sebelumnya, telah dibahas tentang Peta Pelanggaran HAM yang kerap terjadi terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Panti, lalu kondisi-kondisi panti rehabilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia.

Rapat turut dihadiri oleh Beberapa Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komnas Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan jajaran Ditjen HAM. (Humas DJHAM)

Ditjen HAM Gelar Rapat Analisa dan Penelahaan Peraturan Perundang-undangan berupa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat

Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka menyusun rekomendasi Analisis Peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM, Direktorat Jenderal HAM gelar Rapat Analisa dan Penelahaan Peraturan Perundang-undangan berupa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, Rabu (5/7).

Aman Riyadi, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, selaku Plt. Direktur Instrumen HAM membuka rapat dengan menyampaikan bahwasannya “setiap regulasi harus memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia”, ujarnya. Implementasi pelaksanaan hukum sudah banyak namun sayangnya undang-undang masyarakat hukum adat belum ada. Lebih lanjut Aman menyampaikan bahwa tidak akan ada Indonesia jika tidak ada masyarakat adat karena Indonesia terdiri dari berbagai suku adat istiadat yang berbeda dan tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harapannya melalui rapat ini dapat masukan untuk penyusunan rekomendasi analisis Peraturan Perundang-undangan dari perspektif HAM.

Rapat yang dimoderatori oleh Koordinator Instrumen Hak Ekosob selaku Plt. koordinator Hak Kelompok Rentan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

Skip to content