Kategori: Kanwil Sumatera Barat

Padang, ham.go.id – Dengan adanya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat laksanakan Koordinasi mengenai pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) pada Jum’at (13/10).

Adapun sesuai dengan Pasal 7 Perpres No. 60 Tahun 2023 ini gugus tugas daerah BHAM diketuai oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta Sekretariat berada di Kantor Wilayah Kemenkumham.

Koordinasi ini bertujuan untuk membicarakan draft Keputusan Gubernur sesuai dengan format yang ada di Perpres. Terdapat 3 kelompok kerja dalam GTD BHAM yang meliputi Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Kapasitas dari Semua Pemangku Kepentingan tentang BHAM, Pengembangan Regulasi yang mendukung Penghormatan HAM dan Akses Pemulihan Pelanggaran HAM dalan kegiatan usaha.

Dalam susunan keanggotaan GTDBHAM untuk Provinsi Sumatera Barat harus terdiri dari OPD terkait, unsur mitra non pemerintah serta asosiasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Setelah pembentukan Keputusan Gubernur, akan dilaksanakan pengukuhan GTDBHAM untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM di Provinsi Sumatera Barat. GTD BHAM bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas di tingkat daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Aksi Bisnis dan HAM di daerah kepada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. (LE)

Solok, ham.go.id – Untuk mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM, Bidang HAM yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah (12/10).

Maksud kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aksi HAM adalah untuk mengevaluasi hasil pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM B08 dari Pemerintah Kabupaten Solok sekaligus menyampaikan format laporan Aksi HAM B12 Tahun 2023.

Dari 7 Aksi HAM yang dilaporkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mendapatkan kendala pada Aksi 5 yakni mengenai pemberian layanan khusus hak pendidikan anak-anak dari kelompok 3t, KMA dan anak dengan penyakit tertentu. Hal ini terjadi karena tidak didapatnya data yang dibutuhkan dari OPD terkait.

Dengan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi Aksi HAM ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok bisa melaporkan 7 aksi pada pelaksanaan pelaporan Aksi HAM di B12 mendatang dan mendapatkan hasil capaian aksi HAM yang sempurna di ketujuh aksi yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025.

Padang, ham.go.id – Rapat Pengumpulan Data HAM dilaksanakan Ruang Rapat Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM (6/10). Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 diantaranya data Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), data Kabupten/Kota Peduli HAM, data Pengaduan HAM, data Aksi HAM, data Rekomendasi analisis rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM, data Berita di web ham.go.id dan khusus data Bisnis dan HAM yang baru dilaksanakan di tahun 2024 mendatang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah menginput kriteria penilaianKabupaten/Kota Peduli HAM ke dalam aplikasi di bulan Mei lalu sedangkan dalam penguploadan data dukung penilaian P2HAM sedang proses peningiputan di masing-masing unit kerja. Penghargaan KKP HAM dan P2HAM akan diberikan bagi Kabupaten/Kota dan Unit Kerja yang dianggap layak mendapatkan penghargaan yang akan diserahkan di Bulan Desember nanti sewaktu peringatan Hari HAM sedunia. (LE)

Bertempat di Ruang Rapat Imam Bonjol Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar (12/09), Bidang Hak Asasi manusia menggelar rapat terkait dengan Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten/Kota Peduli HAM. Rapat ini dibuka oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Dewi Nofyenti mengatakan bahwa setiap tahun Kantor Wilayah mendorong pemerintah daerah untuk menyertakan data Kab/ Kota Peduli HAM sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Rapat ini dimaksudkan mendorong terwujudnya Kabupaten/ Kota peduli HAM dengan tujuan tentunya untuk memotivasi pemerintah daerah Kab/ Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Disamping itu, hal ini juga dapat mengembangkan sinergi satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah serta memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kab/ Kota dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM. Sebagai dasar dari kriteria mendorong terwujudnya kab/kota peduli ham bersarkan permenkumham no. 22 tahun 2022 tentang kriteria daerah kab/kota peduli ham kepada perintah daerah.

Untuk diketahui, capaian Kab/ Kota Peduli HAM ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun ini pemerintah daerah telah memberikan data dukung lebih namun ada juga beberapa daerah yang mengalami permasalahan dalam penyampaian data sehingga perlu pengawasan dari pimpinan daerah dan instruksi khusus dalam penyampaian data.
“Untuk pencapaian kinerja dalam pemajuan HAM, perlu dilaksanakan bimbingan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal HAM dengan mengundang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaporan dalam pengisian indikator, serta penilaian Kab/ Kota Peduli HAM ini dilaksanakan tidak tiap tahun”. Ujar Dewi menutup rapat. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui Bidang HAM mengadakan Rapat petunjuk pelaksanaan Permenkumham No.2 tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM yang dibuka oleh Kepala Bidang HAM, Dewi Nofyenti diikuti oleh Bidang HAM dan perwakilan dari Subbag Humas, RB dan TI di ruang Rapat Imam Bonjol pada Rabu (13/09).

Rapat pagi ini membahas terkait dengan Permenkumham No.2 tahun 2022 terkait dengan pemenuhan data dukung dalam segi penilaian Unit kerja berbasis HAM. “Berbeda dengan tahun sebelumnya, terkait dengan permenkumham terbaru ini kantor wilayah termasuk unit kerja yang dinilai oleh pusat serta seluruh UPT di sumbar ini, maka dari itu segala pemenuhan data dukung yang sesuai dengan permenkumham ini secepatnya dituntaskan,” ujar Dewi.

Kanwil Kemenkumham Sumbar masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan data dukung layanan publik berbasis HAM, maka dari itu dalam minggu ini Kabid HAM berharap pemenuhan setiap data dukung tersebut. “Tentunya dengan pemenuhan daduk ini, sangat mendukung penilaian yang sempurna untuk Kantor Wilayah dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM,” tutup Dewi.
Permenkumham ini merupakan komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan layanan yang adil sesuai kebutuhan bagi semua elemen masyarakat sebagai penerima layanan, termasuk masyarakat dari kelompok rentan.(Humas Kemenkumham Sumbar)

Untuk mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM, Bidang HAM yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh (3/8). Maksud kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aksi HAM adalah untuk mengevaluasi pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM B04 dari Pemerintah Kota Payakumbuh sekaligus menyampaikan format laporan Aksi HAM B 08 Daerah Tahun 2023.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aksi HAM dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil capaian aksi HAM B04 Kota Payakumbuh yang tidak dilaporkan dengan nilai 0. Pemda Kota Payakumbuh tidak melaporkan capaian pelaksanaan Aksi HAM B04 ke aplikasi KSP melalui Bappeda. Hal ini terjadi karena tidak didapatnya data yang dibutuhkan dari OPD terkait.

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi Aksi HAM di Pemerintah Kota Payakumbuh ini diharapkan pada pelaporan pelaksanaan aksi HAM di B08 mendatang bisa melaporkan dan mendapatkan hasil capaian aksi HAM yang sempurna. (LE)