Direktorat Jenderal HAM gelar Diseminasi HAM bagi Pemilih Pemula di SMKN 9 Jakarta

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM gelar Diseminasi HAM bagi Pemilih Pemula di tingkat Sekolah Menengah Atas. Setelah sebelumnya dilaksanakan di SMAN 3 Jakarta selatan, SMAN 44 Jakarta Timur dan SMAN 68 Jakarta Pusat, hari ini berlangsung di SMKN 9 Jakarta Barat. Acara yang diselenggarakan bersama dengan Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM (Koppeta HAM) di Aula SMKN 9 Jakarta Barat, Selasa (30/1/2024).

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM gelar Diseminasi HAM bagi Pemilih Pemula di SMKN 9 Jakarta”

Berkolaborasi dengan KPU RI, Direktorat Jenderal HAM Menyelenggarakan Diseminasi HAM terkait Hak Pemilih bagi Pemula di SMAN 68 Jakarta

Jakarta, portal.ham.go.id – Dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu yang damai dan ramah HAM, Direktorat Jenderal HAM menggelar diseminasi HAM terkait hak pemilih pemula di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Kali ini, berkolaborasi dengan KPU RI, Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan diseminasi HAM terkait hak pemilih bagi pemula di SMAN 68 Jakarta, Selasa (23/01/2024).

Continue reading “Berkolaborasi dengan KPU RI, Direktorat Jenderal HAM Menyelenggarakan Diseminasi HAM terkait Hak Pemilih bagi Pemula di SMAN 68 Jakarta”

Direktorat Jenderal HAM gelar Diseminasi HAM bagi Pemilih Pemula di SMAN 44 Jakarta

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM gelar Diseminasi HAM bagi Pemilih Pemula di SMAN 44 Jakarta, setelah sebelumnya terlaksana di SMAN 3 Jakarta Selatan. Acara yang diselenggarakan bersama Koppeta HAM di Ruang Audio Visual SMAN 44 Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM gelar Diseminasi HAM bagi Pemilih Pemula di SMAN 44 Jakarta”

Direktorat Jenderal HAM menggelar diseminasi HAM bagi pelajar di SMAN 3 Jakarta

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar diseminasi HAM bagi pelajar di SMAN 3 Jakarta. Acara yang diselenggarakan bersama Koppeta HAM di ruang audio visual Kamis (11/1/2024) diikuti tidak kurang dari 100 pelajar SMAN 3.

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM menggelar diseminasi HAM bagi pelajar di SMAN 3 Jakarta”

Ditjen HAM Bersama KemenKumHAM RI Menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Rakor P2HAM)

Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia tahun 2023, Direktorat Jenderal HAM mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Rakor P2HAM) secara hybrid pada, Rabu (02/08/2023). Pertemuan yang digelar di ruang rapat utama ini dihadiri oleh seluruh bidang HAM dari Kanwil KemenkumHAM se-Indonesia Barat.

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir secara langsung membuka dan memberikan sambutan pada acara rakor P2HAM ini. Menurut Dhahana, melalui Rakor P2HAM, Direktorat Jenderal HAM ingin mendorong lebih baik lagi pemahaman substansi HAM pada seluruh jajaran bidang HAM maupun operator P2HAM di UPT.

Pada rapat koordinasi kali ini, para peserta membahas tentang tahapan pembentukan HAM serta melakukan evaluasi tentang Pasal 10 PermenkumHAM NO 2/2022 tentang P2HAM. Tahap evaluasi tersebut dilaksanakan pada Bulan April sampai dengan September tahun berjalan. Ada pun hasil evaluasi tersebut berupa surat keterangan dan berita acara yang berisi unit kerja yang telah berhasil memenuhi kriteria dan indikator pembentukan P2HAM.

Pada pertemuan kali ini, forumjuga mem bahas tentang penggunaan aplikasi P2HAM serta Tahapan Proses Penilaian pada Aplikasi P2HAM dan cara Mengakses Aplikasi Mengakses P2HAM. Esok hari, kegiatan serupa akan juga dilakukan dengan melibatkan peserta yaitu operator P2HAM dan Bidang HAM dari kanwil KemenkumHAM di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. (Humas DJHAM)

Ditjen HAM Kerja Sama dengan Kanwil Kemenkumham Jabar Gelar Diseminasi HAM

Bandung, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM bekerja sama dengan Kanwil KemenkumHAM Jawa Barat menggelar diseminasi HAM. Bertempat di ruang rapat Kakanwil KemenkumHAM Jawa Barat, Jumat (23/6), Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, menjadi narasumber pada kegiatan diseminasi HAM.

Di hadapan para peserta rapat, Darsyad menjelaskan mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai HAM dalam tata Kelola pemerintahan. “Dalam kaitannya dengan HAM, kita ada di pihak negara khususnya pemerintah memiliki posisi sebagai pemangku kewajiban, sementara masyarakat ada selaku pemangku hak,” kata Darsyad yang juga merupakan Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM ini.

Merujuk kepada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Darsyad menuturkan terdapat sejumlah kewajiban yang diemban oleh negara sebagai pemangku kewajiban HAM. “Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, hingga Pemajuan HAM merupakan tanggung jawab kita selaku pemerintah,”imbuhnya.

Selain itu, Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM menerangkan isu HAM yang patut menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan di Jawa Barat. Darsyad mengungkapkan di provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 silam, isu seputar pertanahan menjadi yang paling mencolok. “Berdasarkan catatan kami tahun lalu, ada 175 laporan dari publik di Jawa Barat kepada kami di Direktorat Jenderal HAM terkait isu seputar pertanahan,”tutur Darsyad.

Untuk itu, Darsyad berharap pertemuan ini dapat membantu memberikan perspektif HAM terkait isu pertanahan di Jawa Barat. “Mudahan-mudahan lewat rapat ini kita memiliki perspektif yang semakin baik bahwa isu pertanahan merupakan bagian penting di Jawa Barat yang juga berkaitan erat dengan implementasi HAM,” jelasnya.

Rapat kali ini dibuka oleh KadivyankumHAM Jawa Barat, Andi Taletting. Dalam sambutannya, Andi menerangkan bahwa implementasi HAM tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, menurut Andi Taletting, dalam perspektif masyarkat internasional penerapan HAM merupakan aspek penting bagi investasi.

“Jika penerapan HAM buruk tidak menutup kemungkinan akan berpotensi memiliki implikasi terhadap investasi yang pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada penerimaan pajak negara,”jelas Andi.

Dalam rapat kali ini turut hadir perwakilan dari Kanwil ATR/BPN Jawa Barat, Kantor ATR/BPN Kota Bandung, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kota Bandung, dan pemerintah kota Cimahi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. (Humas DJHAM)

Kunjungi Sejumlah UPT Kemenkumham di Bandung, Ditjen HAM Lakukan Penguatan Implementasi P2HAM

Bandung, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM terus melakukan penguatan dalam implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Kali ini, Direktur Informasi dan Fasilitasi HAM, Darsyad, bersama dengan Subkoordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah 1 mengunjungi sejumlah UPT KemenkumHAM di Bandung, Kamis (22/6).

Didampingi pihak Kanwil KemenkumHAM Jabar, Darsyad bersama jajaran melihat kondisi sarana prasarana di ketiga UPT yang dikunjungi. Ada pun ketiga UPT tersebut di antaranya, Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Lapas kelas IIA Perempuan Bandung, dan Rutan Kelas I Bandung.

“Kunjungan ke UPT ini penting untuk melihat betul bagaimana upaya teman-teman kita di UPT dalam menerapkan P2HAM,” jelas Darsyad yang juga merupakan Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM.

Tidak lupa, Darsyad juga menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah warga binaan. Salah satu yang diajak berbincang adalah warga binaan lansia di lapas perempuan. “Bu, coba, saya ingin lihat kalau makanan di sini seperti apa?”

Dengan bangga, Ibu warga binaan itu kemudian memperlihatkan dua kotak makan kepada Direktur. “Alhamdulillah ya bu, makanannya sedap ini,” kata Darsyad.

Selain melihat kondisi sarana dan prasarana, Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM juga berdialog dengan masing-masing kepala UPT. Dalam percakapan itu, tantangan dan kendala penerapan P2HAM dibahas.

Esok hari, direncanakan Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM akan menggelar diseminasi HAM di kanwil KemenkumHAM Jabar. Topik terkait pertanahan menjadi fokus dalam diseminasi HAM. (Humas DJHAM)

Sambangi Sulawesi Barat, Ditjen HAM Lakukan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Mamuju, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM melakukan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dari senin sampai jumat tanggal 13 – 16 Juni 2023. Dalam kunjungan selama empat hari tersebut, Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM mengunjungi kanwil kemenkumham beserta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.

Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM, Wilayah II Caturwati, yang turut hadir ke Sulawesi Barat menyampaikan bahwa kegiatan penguatan P2HAM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan dorongan agar unit kerja berupaya memenuhi indikator-indikator P2HAM.

“Pemenuhan indikator P2HAM oleh unit kerja jangan dijadikan beban dan tujuannya hanya untuk meraih predikat unit kerja P2HAM, namun menjadi semangat untuk melayani kepada masyarakat ,”jelasnya.

kegiatan penguatan P2HAM didampingi langsung oleh kepala divisi pelayanan hukum dan HAM beserta Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.

“Kedatangan tim dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM harus dimaksimalkan oleh unit kerja di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, agar kedepannya tidak ada permasalahan dalam memenuhi indikator yang ada di Permenkumham tersebut. Sehingga pada akhirnya seluruh unit kerja Kemenkumham di Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan predikat unit kerja P2HAM.” Pungkas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati.

Penguatan pemahaman terhadap kriteria-kriteria yang terdapat dalam PERMENKUMHAM No.2 Tahun 2022 tentang P2HAM menjadi pembahasan utama dalam kegiatan. Selain itu, Caturwati beserta jajaran turut melihat dan mengevaluasi secara langsung layanan serta sarana prasarana yang ada dalam masing-masing unit kerja.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kali ini tujuh unit kerja yang dikunjungi Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM di antaranya Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat, Rutan Majene, Bapas Kelas II Polewali Mandar, Lapas kelas II Polewali Mandar, Kanim Kelas II Polewali Mandar, Rutan kelas IIB Mamuju, dan Kanim Kelas II Non TPI Mamuju. (Humas DJHAM)

Ditjen HAM Lakukan Penguatan P2HAM di DIY

Yogyakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM melakukan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari 13 – 16 Juni 2023. Dalam kunjungan selama empat hari tersebut, Tim dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM mengunjungi sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan KemenkumHAM DIY termasuk Kanwil Kemenkumham DIY.

Koordinator Perencanaan Teknis Diseminasi dan Penguatan HAM, Bertha Erliana Saragi, menyampaikan bahwa kegiatan penguatan P2HAM bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait kriteria-kriteria P2HAM.

“Dengan demikian diharapkan, kunjungan ini dapat memberikan solusi atas hambatan-hambatan yang dialami dalam pemenuhan kriteria-kriteria tersebut, sehingga layanan yang diberikan lebih efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat,”jelasnya.

Pada kegiatan ini, penguatan P2HAM dilakukan dengan pendampingan dari Bidang HAM Kanwil Kemenkumham DIY. Penguatan pemahaman terhadap kriteria-kriteria yang terdapat dalam PERMENKUMHAM No.2 Tahun 2022 tentang P2HAM menjadi pembahasan utama dalam kegiatan kali ini.

Selain itu, pada kunjungan dinas kali ini juga dilakukan dengan melihat langsung layanan serta sarana prasarana yang ada dalam masing-masing UPT.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kali ini kelima UPT yang dikunjungi Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM di antaranya Rutan Kelas IIB Wates, Rupbasan Kelas II Wates, LPKA kelas II Yogyakarta, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, dan juga Kanim Kelas I Yogyakarta. (Humas DJHAM)

Tinjau P2HAM, Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM Terjun Langsung ke UPT Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

Banjarmasin, ham.go.id – Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM terjun langsung ke UPT yang berada dibawah binaan Kantor Wilayah KemenkumHAM Provinsi Kalimantan Selatan. Selama dua hari kedepan, 14-15 Juni 2023 Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan akan langsung memonitoring dan mengevaluasi beberapa UPT, diantaranya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang mendapatkan kesempatan awal disambangi oleh Tim untuk dipantau kelengkapan pemenuhan kriteria pada penilaian Lembaga Publik Berbasis HAM yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Pemenuhan kriteria Lembaga Publik Berbasis HAM sendiri pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbais HAM yang bertujuan untuk memberikan layanan publik yang berasaskan Hak Asasi Manusia yang tidak diskriminatif serta peduli pada kelompok rentan pada masyarakat maupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

 

Skip to content