Sambangi Sulawesi Barat, Ditjen HAM Lakukan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Mamuju, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM melakukan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dari senin sampai jumat tanggal 13 – 16 Juni 2023. Dalam kunjungan selama empat hari tersebut, Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM mengunjungi kanwil kemenkumham beserta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.

Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM, Wilayah II Caturwati, yang turut hadir ke Sulawesi Barat menyampaikan bahwa kegiatan penguatan P2HAM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan dorongan agar unit kerja berupaya memenuhi indikator-indikator P2HAM.

“Pemenuhan indikator P2HAM oleh unit kerja jangan dijadikan beban dan tujuannya hanya untuk meraih predikat unit kerja P2HAM, namun menjadi semangat untuk melayani kepada masyarakat ,”jelasnya.

kegiatan penguatan P2HAM didampingi langsung oleh kepala divisi pelayanan hukum dan HAM beserta Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.

“Kedatangan tim dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM harus dimaksimalkan oleh unit kerja di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, agar kedepannya tidak ada permasalahan dalam memenuhi indikator yang ada di Permenkumham tersebut. Sehingga pada akhirnya seluruh unit kerja Kemenkumham di Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan predikat unit kerja P2HAM.” Pungkas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati.

Penguatan pemahaman terhadap kriteria-kriteria yang terdapat dalam PERMENKUMHAM No.2 Tahun 2022 tentang P2HAM menjadi pembahasan utama dalam kegiatan. Selain itu, Caturwati beserta jajaran turut melihat dan mengevaluasi secara langsung layanan serta sarana prasarana yang ada dalam masing-masing unit kerja.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kali ini tujuh unit kerja yang dikunjungi Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM di antaranya Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat, Rutan Majene, Bapas Kelas II Polewali Mandar, Lapas kelas II Polewali Mandar, Kanim Kelas II Polewali Mandar, Rutan kelas IIB Mamuju, dan Kanim Kelas II Non TPI Mamuju. (Humas DJHAM)

Ditjen HAM Lakukan Penguatan P2HAM di DIY

Yogyakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM melakukan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari 13 – 16 Juni 2023. Dalam kunjungan selama empat hari tersebut, Tim dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM mengunjungi sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan KemenkumHAM DIY termasuk Kanwil Kemenkumham DIY.

Koordinator Perencanaan Teknis Diseminasi dan Penguatan HAM, Bertha Erliana Saragi, menyampaikan bahwa kegiatan penguatan P2HAM bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait kriteria-kriteria P2HAM.

“Dengan demikian diharapkan, kunjungan ini dapat memberikan solusi atas hambatan-hambatan yang dialami dalam pemenuhan kriteria-kriteria tersebut, sehingga layanan yang diberikan lebih efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat,”jelasnya.

Pada kegiatan ini, penguatan P2HAM dilakukan dengan pendampingan dari Bidang HAM Kanwil Kemenkumham DIY. Penguatan pemahaman terhadap kriteria-kriteria yang terdapat dalam PERMENKUMHAM No.2 Tahun 2022 tentang P2HAM menjadi pembahasan utama dalam kegiatan kali ini.

Selain itu, pada kunjungan dinas kali ini juga dilakukan dengan melihat langsung layanan serta sarana prasarana yang ada dalam masing-masing UPT.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kali ini kelima UPT yang dikunjungi Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM di antaranya Rutan Kelas IIB Wates, Rupbasan Kelas II Wates, LPKA kelas II Yogyakarta, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, dan juga Kanim Kelas I Yogyakarta. (Humas DJHAM)

Tinjau P2HAM, Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM Terjun Langsung ke UPT Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

Banjarmasin, ham.go.id – Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM terjun langsung ke UPT yang berada dibawah binaan Kantor Wilayah KemenkumHAM Provinsi Kalimantan Selatan. Selama dua hari kedepan, 14-15 Juni 2023 Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan akan langsung memonitoring dan mengevaluasi beberapa UPT, diantaranya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang mendapatkan kesempatan awal disambangi oleh Tim untuk dipantau kelengkapan pemenuhan kriteria pada penilaian Lembaga Publik Berbasis HAM yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Pemenuhan kriteria Lembaga Publik Berbasis HAM sendiri pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbais HAM yang bertujuan untuk memberikan layanan publik yang berasaskan Hak Asasi Manusia yang tidak diskriminatif serta peduli pada kelompok rentan pada masyarakat maupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

 

Angkat Topik Kekerasan Seksual, Ditjen HAM Gelar Diseminasi HAM di Gorontalo

Gorontalo, ham.go.id – Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, menjadi narasumber pada acara Diseminasi HAM di Gorontalo, Selasa (13/6). Diseminasi HAM yang digelar di kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo ini mengangkat topik mengenai kekerasan seksual.

Dalam paparannya, Darsyad yang juga merupakan Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM memandang keterlibatan semua pihak sangat penting dalam upaya pencegahan hingga rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

“Dengan kegiatan Diseminasi HAM ini, diharapkan masyarakat Gorontalo memiliki pemahaman yang lebih baik dan terlibat aktif dalam perlindungan HAM serta membantu membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual,”ujar Darsyad.

Pada acara diseminasi HAM kali ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Heni Susila Wardoyo, turut hadir membuka acara. Ia mengapresiasi terlaksananya acara ini. “Kegiatan ini memiliki kontribusi berharga dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan seksual,”jelasnya.

Selain menghadirkan Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, paintia juga mengundang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo selaku narasumber.

Perlu diketahui, acara diseminasi HAM di Gorontalo ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual serta mempromosikan perlindungan HAM di tingkat lokal. (Humas DJHAM)

 

Kerja Sama dengan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ditjen HAM Gelar Diseminasi HAM Bertajuk Tindaklanjut Implementasi Konvensi Anti Penyiksaan

Jakarta, ham.go.id – Melalui UU No. 5 Tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Kala itu, Ratifikasi CAT dipandang sebagai langkah penting implementasi HAM di tanah air.

Negara pihak (state party) dalam CAT memiliki beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi mulai dari pengimplementasian prinsip-prinsip CAT dalam program-program pembangunan nasional hingga menyiapkan laporan periodik. Pemerintah Indonesia sendiri telah melaporkan implementasi CAT ke komite sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2001 dan 2008.

“Terkini, Kami tengah menyusun draft laporan periodik CAT ketiga. Targetnya, pada Oktober nanti laporan yang disusun bersama kementerian dan lembaga terkait telah rampung,” kata Dhahana pada acara Diseminasi HAM : Tindaklanjut Implementasi Konvensi Anti Penyiksaan, yang digelar di Aula Kanwil KemenkumHAM Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut Dhahana sebagai instansi pemerintah yang membidangi urusan HAM, Direktorat Jenderal HAM memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan diseminasi HAM CAT kepada aparat penegak hukum di tanah air. Terlebih, sambung Dhahana, KemenkumHAM memiliki UPT lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan rumah detensi imigrasi.

“Menjadi hal yang krusial bagi kami, untuk kemudian secara konsisten memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip di dalam CAT bagi para petugas kami baik di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, maupun rumah detensi imigrasi,” kata Dhahana.

Pada kesempatan diseminasi CAT kali ini, Direktorat Jenderal HAM menghadirkan Direktur Jenderal HAM, Guru Besar Hukum UI Prof. Dr. Hakristuti Harkrisnowo, dan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari sebagai narasumber.

Kakanwil KemenkumHAM Jakarta, Ibnu Chuldun, membuka berlangsungnya acara. Selain itu sejumlah pimpinan tinggi pratama Direktorat Jenderal HAM dan Kanwil KemenkumHAM Jakarta turut hadir mengikuti berlangsungnya acara.

Adapun peserta acara diseminasi HAM pagi ini adalah UPT KemenkumHAM baik Imigrasi maupun Pemasyarakatan se-Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta, Polres Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (HumasDJHAM)

Sebelumnya, kegiatan diseminasi HAM kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan CAT juga telah dilakukan Direktorat Jenderal HAM. Pelatihan bagi aparat penegak hukum ini mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Swiss. Selain pelatihan, Kedutaan Besar Swiss juga turut mendukung pembentukan modul Training of Training terkait CAT.

“Hingga dua tahun terakhir, jumlah peserta didik atau tenaga latih yang sudah dihasilkan melalui kegiatan diseminasi HAM terkait CAT mencapai sekitar 400 orang,”jelas Dhahana.(HumasDJHAM)

Tengah Tugas Perjalanan Luar Negeri, Dirjen HAM Sempatkan Diri Ikuti Rencana Perubahan PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang P2HAM

Jakarta, ham.go.id – Di tengah melaksanakan tugas perjalanan luar negeri, Direktur Jenderal HAM menyempatkan diri untuk mengikuti pembahasan rencana perubahan PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Senin (29/5).

Rapat internal kali ini ini, bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai PermenkumHAM yang akan diubah tersebut. Dalam rapat turut hadir para pejabat dan pelaksana di Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM.

Rencananya, perubahan dalam P2HAM ditujukan untuk melakukan penyesuaian kembali beberapa ketentuan di dalam materi muatan agar lebih implementatif. (Humas DJHAM)

Ditjen HAM Gelar Kegiatan Diseminasi HAM di Kanwil Kemenkumham Banten

Serang, ham.go.id -Direktorat Jenderal HAM menggelar kegiatan diseminasi HAM di Kanwil KemenkumHAM Banten, Senin (29/5). Kegiatan diseminasi kali ini difokuskan pada isu pertanahan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Tejo Harwanto, membuka berlangsungnya acara yang dihelat di aula kanwil. Dalam sambutannya, Tejo menekankan kewajiban negara dalam memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Berdasarkan laporan tahun 2022, terdapat 21 pengaduan terkait masalah pertanahan di wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu, kegiatan Diseminasi HAM yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan yang relevan dan prinsip-prinsip HAM.

Hadir selaku narasumber pada kegiatan ini yaitu narasumber dari Direktorat Jenderal HAM, Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Darsyad, dan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Danu Susilo.

“Harapannya, kegiatan ini dapat memfasilitasi penyelesaian kasus secara efektif dan tepat sasaran, serta meningkatkan layanan yang diberikan oleh aparat negara, sehingga dapat meminimalkan laporan pelanggaran yang sama terulang,” kata Darsyad.

Sebagai informasi acara tersebut dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara dan perwakilan masyarakat. Diskusi dalam acara tersebut membahas solusi terkait kepemilikan ganda atas objek tanah. (Humas DJHAM)

Masih Mengusung Tema Pertanahan, Ditjen HAM Gelar Diseminasi HAM di Kalimantan Barat

Pontianak, ham.go.id – Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal HAM menggelar diseminasi HAM dengan tema Pertanahan, Kamis (25/5).

Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah II, Caturwati, menjadi narasumber pada acara diseminasi kali ini. Dalam paparannya, Caturwati menyampaikan bahwa pemahaman serta implementasi 10 hak dasar manusia dan kewajiban negara atas HAM patut untuk didorong dalam rangka mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM).

“Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan manusiawi bagi semua warga negara termasuk dalam penanganan kasus pertanahan,” jelasnya.

Dalam kegiatan yang sama, Koordinator Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat, Sukariyadi, menuturkan terkait dengan berbagai kendala pertanahan dan penanggulangannya.

Perlu diketahui, kegiatan tersebut dihadiri 30 orang peserta dari aparatur dan organisasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. (Humas DJHAM)

Ditjen HAM Gelar Diseminasi Terkait Pertanahan di Kanwil Kemenkumham Sumsel

Palembang, ham.go.id – Kegiatan diseminasi HAM dengan tema Pertanahan, hari ini, 25 Mei 2023, diselenggarakan di Aula Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.

Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Darsyad, membuka acara diseminasi HAM yang digelar di Aula Kanwil KemenkumHAM Sumatera Selatan, Kamis (25/5).

Kali ini, Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan menyampaikan paparan diseminasi HAM yang berfokus kepada isu pertanahan. Hal ini dilandasi atas banyaknya laporan pengaduan dugaan pelanggaran HAM mengenai pertanahan ke Ditjen HAM melalui Direktorat Yankomas.

Provinsi Sumatera Selatan, sambung Darsyad, tidak lepas dari persoalan pertanahan. “Harapannya tentu, dengan terselenggaranya kegiatan ini kasus-kasus pertanahan dapat ditindak lanjuti dengan lebih baik lagi,” jelasnya

Selain itu, Darsyad menilai perlu adanya langkah-langkah koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggarahan HAM di bidang pertanahan. (Humas DJHAM)

Perkuat P2HAM di Wilayah, Dirjen HAM Sambangi UPT Kanwil Kemenkumham Bengkulu

Bengkulu, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, melakukan kunjungan dinas dalam rangka penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM ke Bengkulu, Rabu (24/5). Lapas Kelas IIA Bengkulu menjadi salah satu lokasi yang dituju Direktur Jenderal HAM pada kunjungan dinasnya kali ini ke Bengkulu.

“Ini kunjungan kerja rutin yang memang kami lakukan dalam rangka memantau pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di UPT-UPT KemenkumHAM baik Imigrasi naupun Pemasyarakatan,” kata Dhahana.

Didampingi Kakanwil KemenkumHAM Bengkulu, para kadiv, dan kalapas Bengkulu, Direktur Jenderal HAM meninjau layanan serta fasilitas bagi warga binaan maupun pengunjung yang ada di Lapas Kelas IIA Bengkulu.

Tidak lupa, Direktur Jenderal HAM juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan sejumlah warga binaan dan jajaran di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Ia menyemangati seluruh jajaran agar terus memberikan pelayanan sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM kepada publik.

Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh jajaran di Lapas Kelas IIA Bengkulu sudah baik dan optimal. “Kami mengapresiasi atas kerja-kerja yang dikerjakan oleh teman-teman di Lapas Kelas IIA Bengkulu semoga semakin baik lagi ke depan dalam memberikan pelayanan baik bagi warga binaan maupun pengunjung,” pungkasnya.

Skip to content