7 September 2021 – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Dirjen HAM Tegaskan Pentingnya Nilai-Nilai HAM dalam Dialog Bertajuk “New EU Mandatory Human Rights Due Diligence: What are the consequences?”

7 September 20217 September 2021 by in Direktorat Kerja Sama HAM, HAM Highlight

Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, hadir sebagai pembicara kunci dalam acara Dialog Multi-pihak Bisnis dan HAM Seri XIII, yang diselenggarakan oleh Indonesia Global Compact Network (IGCN) dalam rangka memperingati 10 tahun the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), Selasa (7/9).

Mualimin menyampaikan bahwa Kemenkumham tengah mengembangkan aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (PRISMA) untuk melakukan uji tuntas bisnis dan HAM. Uji tuntas HAM memang dinilai penting untuk dilakukan korporasi kini. “Melalui aplikasi PRISMA, pengembangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di dalam aktivitas bisnis yang tentunya menjadi harapan kita semua,” ujar Mualimin.

Mualimin pun menjelaskan bahwa Uni Eropa telah mensyaratkan uji tuntas bagi korporasi. “Dengan diberlakukannya kewajiban uji tuntas oleh Uni Eropa, akan mempengaruhi produk-produk dari Indonesia ke kawasan atau negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa,” tutur Mualimin.

Selain Dirjen HAM, turut hadir Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas’ud sebagai pembicara panel. Terkait sinergitas multi-sektoral dalam inisiatif Bisnis dan HAM, Hajerati pun menjelaskan bahwa pelibatan seluruh pihak dalam Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia sangatlah penting. “Kami sedang menyusun Stranas BHR, dan ini masih ada di dalam tingkat Kementerian / Lembaga,” ucapnya. “Ada banyak seri-seri nanti yang akan kita lakukan, dan itu akan mengundang para mitra, termasuk disini mitra kami ada APINDO, KADIN, dan ICGN juga tentunya. Kami tetap mohon dukungan terkait penyusunan Stranas BHR ini,” tutur Hajerati.

Rangkaian dialog ini pun merupakan sarana bagi pihak dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, lembaga akademis dan NGO untuk bersinergi dalam mewujudkan keseimbangan Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada aktivitas bisnis di Indonesia. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, IGCN, UN, EuroCham Indonesia, APINDO, ELSAM, dan pakar dari Universitas Airlangga. (Humas DJHAM)

Gandeng Itjen Kemenkumham, Ditjen HAM Gelar Acara Bertajuk Penguatan Mitra Kerja Strategis

7 September 20217 September 2021 by in Sekretariat Direktorat Jenderal HAM

Jakarta, ham.go.id – Bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal KemenkumHAM (Itjen KemenkumHAM), Direktorat Jenderal HAM menggelar acara Penguatan Mitra Kerja Strategis (PMKS), di ruang rapat utama Selasa (7/9).

Inspektur Jenderal KemenkumHAM bersama dengan Direktur Jenderal HAM hadir secara langsung memberikan penguatan berkenaan dengan reformasi birokrasi kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal HAM.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menyatakan Direktorat Jenderal HAM menjadi salah satu dari 11 unit utama yang sedari dini melakukan pencanangan zona integritas. Pembangunan zona integritas, lanjut Mualimin, dilakukan secara sistematis mulai dari pembangunan zona integritas, pembentukan tim hingga penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi dan zona integritas.

“Keberadaan tim ini bukan lagi sekedar nama atau SK tapi telah diikuti dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi nyata yang dituangkan ke dalam laporan dan dilaksanakan monitoring evaluasi kemudian tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi dari monitoring dan evaluasinya,” ungkap Mualimin.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM juga mengulas pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal HAM. Menurutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas memiliki dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal di Direktorat Jenderal HAM.
Direktur Jenderal HAM juga meyakini pelayanan di Direktorat Jenderal HAM tidak ada yang patut diduga menimbulkan “fraud”. “Jadi saya kira apa yang perlu kita perlu sempurnakan adalah berkenaan dengan kerapihan administrasi kita,” tambah Mualimin.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Direktur Jenderal HAM, Inspektur Jenderal HAM menilai pelayanan merupakan bagian penting di dalam pembangunan zona integritas. “Di dalam Zona integritas ini sejatinya ada dua sayap, satu sayap itu adalah anti korupsi dan sayap lainnya adalah pelayanan. Kunci utama dalam membangun pelayanan yang baik adalah sebagaimana ada pada Employer Branding ASN yaitu Bangga Melayani Bangsa,” terang Razilu.

Inspektur Jenderal HAM menegaskan pihaknya akan mengutamakan pendekatan preventif bukan reaktif. “Ukuran kesuksesan kami ini bukan pada jumlah temuan tetapi bagaimana kami memberikan bantuan agar tidak terjadi temuan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Razilu menilai pelaksanaan PMKS di Direktorat Jenderal HAM ini menjadi bagian penting dalam membangun langkah-langkah pencegahan munculnya temuan. “Tujuan dari kegiatan ini tidak muluk-muluk, hanya ingin menghimbau agar seluruh jajaran KemenkumHAM bersama-sama menjamin dan memastikan keagungan KemenkumHAM,” kata Razilu.

Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal HAM menyambut baik penguatan yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal KemenkumHAM. “Kami menghargai setiap bimbingan dan masukan yang telah diberikan Pak Irjen bersama jajaran. Kami mengharapkan lebih banyak saran membangun lagi dari Inspektorat Jenderal KemenkumHAM untuk ke depannya,” pungkas Mualimin.

Sebagai informasi berdasar hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Pengawas Internal (TPI) Itjen KemenkumHAM, pelaksanaan Zona Integritas di Direktorat Jenderal HAM telah meraih poin 82.71. Angka ini terbilang tinggi mengingat passing grade minimal menuju WBK adalah 75.

Acara yang diikuti seluruh Pimti Pratama dan Pejabat Administrator secara Offline juga diikuti oleh seluruh Pegawai Ditjen Ham secara virtual. (Humas DJHAM)

Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau Sukseskan RANHAM 2021-2025

7 September 202121 September 2021 by in Info Kanwil, Kanwil Riau

Pekanbaru, ham.go.id – Dalam rangka menyukseskan Rencana Aksi Nasional Ranham Generasi ke V sesuai Peraturan Presiden No 57 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025, Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Riau Dean satria melakukan kordinasi ke Bagian Hukum Sekretariat Kota Dumai dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Senin 06 September 2021. Dalam kunjungan ke Bagian Hukum Setda Kota Dumai, tim Bidang HAM Kaneil Riau diterima langsung oleh Kepala Subbagian Hukum dan HAM Ibu Susi Lestari.

Di Bagian Hukum Sekretariat Kota Dumai, Tim Bidang HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Riau yang juga dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Ibu Nurhayati), Staff Bidang HAM (Elva Yenti, Kristina Rafaela Simamora, Mohd. Fauzan Hanafi dan Andry Putra) melakukan verifikasi data dukung Aksi HAM Kota Dumai dimana Tim Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Riau mendapatkan bahwa data dukung tersebut telah memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya untuk aspek teknis substansi akan dilakukan penilaian lebih lanjut oleh Tim RANHAM Pusat.

Kegiatan yang sama juga dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran langsung RANHAM. Hasil verifikasi Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Riau bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah melengkapi data dukung sesuai sasaran 9 Aksi terkait Jumlah Pemberian Dokumen Kependudukan (KIA dan Akta Kelahiran) dalam kelompok anak.

Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak di Bagian Hukum Kota Dumai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai atas sinergitas dan kerjasamanya dalam mempersiapkan data dukung Aksi HAM dan mensukseskan kegiatan RANHAM di daerah pada Tahun 2021. (red Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Riau)

Penghargaan Komnas HAM Perwakilan Sumbar pada Kanwil Kemenkumham Sumbar atas Kerjasama dalam P5HAM

7 September 202127 Desember 2021 by in Info Kanwil, Kanwil Sumatera Barat

Padang, ham.go.id – Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Sultanul Arifin beserta jajarannya mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar pada Senin (6/9) dalam rangka silahturahmi dan pemberian piagam penghargaan untuk Kemenkumham Sumbar.

Kedatangan jajaran Komnas HAM Perwakilan Sumbar disambut langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya, serta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dewi Nofyenti dan Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Fakhrul Rozi.

Piagam yang dianugrahkan Komnas HAM Perwakilan Sumbar pada Kanwil Kemenkumham Sumbar adalah Penghargaan Atas Kerjasama yang Baik dengan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Dalam Rangka Penghormatan, Penegakan, Pemajuan, Pemenuhan, dan Perlindungan HAM di Sumatera Barat.

Dalam bincang-bincang Kakanwil bersama Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Sultanul Arifin mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham dalam upaya penghormatan, penegakan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Diantara upaya yang telah dilakukan adalah pembentukan Law and Human Right Center Kantor Wilayah dan juga penyelesaian permasalahan/isu terkait HAM oleh Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Posyankomas) yang tersebar di satuan kerja Kemenkumham Sumatera Barat maupun dijajaran Kelurahan/Nagari se-Sumbar yang terwujud atas kerjasama Kanwil Kemenkumham Sumbar dengan LKAAM dan KAN Sumatera Barat.

Posyankomas merupakan wadah yang difasilitasi Kanwil Kemenkumham Sumbar dalam melayani komunikasi masyarakat dalam hal pengaduan dugaan pelanggaran HAM dalam bentuk tertulis maupun datang langsung ke Posyankomas terdekat. Penyelenggaraan tugas Yankomas tersebut dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi dan audiensi dalam upaya mencapai pemberian perlindungan dan pemenuhan HAM.

“Kami juga mengapresiasi kesediaan Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham Sumbar yang turut aktif berpartisipasi dalam program-program P5 HAM yang Komnas HAM Sumbar lakukan, diantaranya kegiatan Penguatan Jejaring HAM dan diskusi-diskusi terkait HAM “, ujar Kepala Komnas HAM Sumbar.
Kakanwil menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan silahturahmi dan penghargaan yang diberikan oleh Komnas HAM Perwakilan Sumbar sebagai Mitra Kerja Kanwil Kemenkumham Sumbar.

“Partisipasi saya dalam program-program bersama Komnas HAM adalah sebagai cermin bahwa saya dan jajaran siap menjadi garda terdepan untuk perlindungan HAM. Kami (Kanwil Kemenkumham Sumbar) betul-betul ingin menjadi lambaga yang implementatif dalam menjalankan amanat undang-undang terutama dalam penegakan HAM. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Tinjau Lokasi Yankomas, Kakanwil Kumham NTB Inginkan Rekomendasi Terbaik Bagi Para Pihak

7 September 2021 by in Info Kanwil, Kanwil Nusa Tenggara Barat

Lombok Barat, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Haris Sukamto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati meninjau lokasi pengaduan yang dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Pohdodol melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) terkait dugaan permasalahan HAM (6/9).

Peninjauan lokasi ini merupakan salah satu tahapan yang dilakukan Tim Yankomas sebagai tindaklanjut dari laporan yang disampaikan sekaligus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berada dekat dengan objek yang dipermasalahkan.

Dalam kesempatan tersebut Haris menuturkan pentingnya pendekatan dialogis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. “Dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, kita mengharapkan persoalan yang ada terselesaikan dengan solusi yang terbaik,” ucapnya.

“Masyarakat harus sabar dulu. Dengan sabar kita selesaikan satu-satu permasalahan yang ada” sambung Haris.

Selain itu Haris juga menekankan bahwa mekanisme penyelesaian Yankomas adalah dengan mengedepankan cara kekeluargaan. Terciptanya rekomendasi melalui mediasi terhadap para pihak menjadi tujuan utamanya.

Yankomas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan wujud nyata negara hadir dalam pemenuhan HAM, dimana negara menyediakan akses komunikasi masyarakat untuk melaporkan dugaan permasalahan HAM. (Humas Kanwil Kemenkumham NTB)

Layanan Inovasi Ramah HAM Kanim Bekasi

7 September 202110 September 2021 by in Info Kanwil, Kanwil Jawa Barat

BEKASI, ham.go.id – Kantor Imigrasi Non TPI Bekasi saat ini sedang memaksimalkan segala potensinya untuk mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Setelah tahun lalu memperoleh penghargaan Wilayah Bebas Korupsi WBK dari Kementerian Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan Wahyu Hidayat Kepala Kantor Imigrasi Bekasi ketika menerima kunjungan Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Hasbulllah Fudail di kantor Imigrasi Bekasi, Senin, (6/09/21).

Dalam kesempatan ini Hasbulllah menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh Jajaran Kantor Imigrasi Bekasi atas berbagai kolaborasi yang dibangun selama ini dengan Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, khususnya dalam program pelayanan publik berbasis Ham Kanim Imigrasi Bekasi menjadi UPT yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM .

Selain itu kantor Imigrasi Bekasi juga senantiasa memperoleh hasil hijau atau baik dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat IKM dan Indeks Persepsi Korupsi IPK.

Setelah acara penyambutan dan diskusi di ruang rapat, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat berbagai fasilitas layanan publik berbasis Ham dan Ramah HAM yang ada Kanim Bekasi. (red/foto: Fudail/Kemenkumham Jabar)