Kategori: Kanwil Nusa Tenggara Barat

Bima, ham.go.id – Kepala bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB , Pungka M Sinaga beserta rombongan berkunjung ke Rutan Bima pada, Jumat (10/02).

Pada kunjungan kali ini, Pungka M Sinaga beserta tim disambut langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Bima Lancur Ruktipriangga dan jajaran.

Pungka mengharapkan agar dilakukan peningkatan layanan di lingkup Rutan Bima. “Sebagai pelayan masyarakat , kita harus berikan pelayanan optimal dan informatif , sehingga pelayanan publik berbasis HAM di Rutan Bima terstandarisasi secara jelas”, sebut Pungka.

Lancur mengatakan, seluruh jajaran berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat utamanya pelayanan berbasis HAM.
“Kedatangan Kabid HAM menjadi penguat bagi kami untuk terus memberikan layanan berbasis HAM. Arahan akan kami tindak lanjuti”, Ujarnya. (Kanwil Kemenkumham NTB)

Bima, ham.go.id – Dorong capaian Aksi dan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) Tahun 2023, Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Pungka M. Sinaga bersama jajarannya menyambangi Pemerintah Daerah Kota Bima, Jumat(10/2), dan diterima langsung oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Bima, Muhammad Fakhrunraji dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima, Dedi Irawan.

Dalam pertemuan tersebut, Pungka menyampaikan bahwa Capaian Aksi HAM Kota Bima berpredikat rendah, sedangkan capaian KKPHAM masih perlu ditingkatkan lagi agar memperoleh predikat kota peduli HAM.

“Selama ini komunikasi dan sinergitas antara Kanwil Kemenkumham NTB dengan Pemerintah Kota Bima sudah baik, khususnya terkait pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Namun masih perlu ditingkatkan lagi”, ungkap Pungka.

Lebih lanjut Pungka berharap agar pada tahun ini Kota Bima bisa memperoleh predikat sebagai Kota Peduli HAM.

Di kesempatan yang sama, Fakhrunraji sangat mendukung program Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Hal tersebut disambut baik pula oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemda Kota Bima, Dedi Irawan untuk terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam memenuhi data dukung yang diperlukan.

Upaya responsif Pemda Kota Bima diyakini mampu memenuhi data dukung terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam kontestasi Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun ini. Pelaksanaan penilaian KKPHAM pada Tahun 2023 akan dilakukan terhadap 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 pelaksanaan KKPHAM bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota  melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

KKPHAM digagas dalam rangka mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah serta memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Disamping itu, pertemuan ini juga menjadi sarana menjalin sinergi dan silaturahmi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan bersama antara Kanwil Kemenkumham NTB bersama Pemda Kota Bima akan berjalan maksimal dan sesuai tujuan. (Kanwil Kemenkumham NTB)

Jakarta, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham NTB bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk memastikan pelaksanaan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) tahun 2023 berjalan maksimal pada Kamis (02/02).

Zulhairi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM didampingin oleh Kabid HAM, Pungka M Sinaga serta Kasubid Pemajuan HAM, Supardan berkonsultasi dengan Direktur Kerjasama untuk menyamakan persepsi dan memberikan informasi terkait pelaksanaan Aksi HAM dan KKPHAM tahun 2023.

Dalam koordinasi sekaligus konsultasi ini, Pungka menyampaikan kepada Mualimin Abidin selaku Plt. Direktur Jenderal HAM bahwa pelaksanaan KKPHAM Tahun 2023 ada beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam hal pemenuhan data dukung.

“Ditahun-tahun sebelumnya penilaian KKPHAM ini dilakukan terhadap 6 aspek hak asasi manusia, pada tahun ini (red-2023) ada penambahan menjadi 10 aspek HAMnya,” terang Pungka.

Pungka juga menuturkan bahwa dari 10 aspek hak asasi manusia yang dilakukan penilaian terdapat 120 indikator.

“Nantinya kabupaten/kota seluruh indonesia akan “berkompetisi” memperebutkan penghargaan prestisius dari Menteri Hukum dan HAM RI ini,” sambungnya.

Di kesempatan ini, apresiasi dan dorongan mengalir deras dari Pemerintah Daerah kepada Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB karena kegiatan koordinasi ini membawa dampak signifikan terhadap program kerja yang akan dijalankan.

Pelaksanaan penilaian KKPHAM pada Tahun 2023 akan dilakukan terhadap 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 pelaksanaan KKPHAM bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota  melaksanakan penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Selain itu, dalam kunjungan kerja kali ini, Pungka bersama tim Bidang HAM juga tak lupa menyampaikan dan berbagi informasi  terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Adapun kegiatan tersebut lanjut data dan informasi laporan dugaan pelanggaran HAM adalah terkait pencemaran mikroplastik pada sungai di Nusa Tenggara Barat sebagaimana termuat dalam Surat Direktorat Jenderal HAM Nomor : HAM.2-HA.01.02-16 tanggal 19 Januari 2023.

Dari laporan yang disampaikan Tim Ekspedisi Sungai Nusantara dan Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa sejumlah sungai di Kota Mataram tercemar mikroplastik.

Selain itu, Henny Tri Rama Yanti selaku Koordinator Yankomas Wilayah II menyebut bahwa berbagai upaya telah dilakukan hanya di dorong menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan Permenkumham No 23 Tahun 2022.

Diakhir pertemuan ini, Pungka menegaskan bahwa kehadiran Kantor Wilayah Kemenkumham NTB di Dinas LHK NTB semata-mata dalam rangka silaturahmi sekaligus mencari solusi terbaik dari persoalan yang dilaporkan. Sekaligus Koordinasi P2HAM dan penegasan sesuai Permenkumham No 2 Tahun 2022 disambut ibu Lia Analis Hukum terkait penguatan Diseminasi HAM dan Proyek Perubahan P2HAM ke UPD setempat.

Mataram, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan evaluasi hasil pelaporan Aksi HAM di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (18/1).

Jargon Kabupaten Lombok Tengah Solah, Soleh, Soloh yang artinya indah, beriman dan damai menjadi spirit untuk menggaungkan Aksi HAM 2023. Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu kabupaten yang telah melaksanakan pelaporan Aksi HAM di tahun 2022.

Kepala Bidang HAM, Pungka Marudut S., beserta Kasubid Pemajuan HAM Supardan, SH mengharapkan agar di tahun 2023 pelaporan aksi HAM Kabupaten Lombok Tengah dapat lebih maksimal lagi sehingga hasil yang pelaporan bisa tercapai.

Pungka menyampaikan bahwa kunci keberhasilan dari pelaporan aksi HAM ini adalah adanya sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah yakni Bagian Hukum beserta OPD yang di bawahnya. Kantor Wilayah Kemenkumham NTB siap mengawal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan pelaporan capaian aksi HAM yang maksimal. Selain itu terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM yang merupakan program tahunan harus tetap dilaksanakan secara maksimal, sehingga diharapkan Kabupaten Lombok Tengah di Tahun 2023 dapat menyandang predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, H.M.Herman Edy, menyambut baik niat dan maksud dari kedatangan jajaran Kanwil Kemenkumham NTB dan siap turut serta menyukseskan Program Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM di tahun 2023. (Kanwil Kemenkumham NTB)

Mataram, ham.go.id – Aksi Hak Asasi Manusia di Tahun 2023 menjadi salah satu target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai langkah awal, Kanwil Kemenkumham NTB jemput bola dengan melaksanakan sejumlah koordinasi agar capaian Aksi HAM Wilayah Nusa Tenggara Barat sesuai target.

Di awal tahun 2023 ini, Kepala Bidang HAM Pungka Marudut bersama Kasubid Pemajuan HAM Supardan, Kasubid Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Indra Firmansyah dan sejumlah staf Bidang HAM melaksanakan koordinasi di Kabupaten Lombok Utara.

Pungka mengatakan, pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah NTB merupakan skala prioritas dan merupakan komitmen pemangku kepentingan dalam hal perlindungan dan pemajuan HAM di pusat maupun daerah. Koordinasi disambut secara langsung oleh Kabag Hukum Kabupaten Lombok Utara yaitu R. Eka Asmahardi. Eka mengatakan, Kabupaten KLU siap bersama-sama mewujudkan Aksi HAM di Tahun 2023.

Kegiatan koordinasi Aksi HAM direncanakan akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok. Kegiatan bertujuan meningkatkan Capaian Aksi HAM, sekaligus mengembangkan sinergi dan mengukur hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan P5 HAM yaitu penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di Nusa Tenggara Barat. (Kanwil Kemenkumham NTB)

Mataram, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Rapat Kerja Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM, di Hotel Sunwood, Selasa (31/05).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, turut serta hadir dalam kegiatan tersebut, sekaligus menjadi Ketua Panitia Kegiatan. Adapun Narasumber dari kegiatan adalah Direktur Kerjasama HAM, Hajerati.

Sesuai dengan bunyi pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Rapat koordinasi ini merupakan momentum untuk menguatkan tali silaturahmi jajaran Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, disamping itu juga untuk meningkatkan sinergitas antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat guna menyamakan persepsi dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Pada tahun 2021, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2021. Dimana Permenkumham ini menggantikan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016. Selain itu terkait pelaporan Aksi HAM, Presiden Republik Indonesia juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM pada tanggal 8 Juni 2021.

Upaya ini merupakan usaha maksimal dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dibidang HAM dalam menunjang pembangunan di bidang pariwisata sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. (Humas Kanwil Kemenkumham NTB)

NTB, ham.go.id – Direktur Kerja Sama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Herajati, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Kelas IIB Praya (Rutan Praya) dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram (Lapas Mataram) Kanwil Kemenkumham NTB guna meninjau Sarana dan Prasarana penunjang P2HAM pada Senin (30/05).

Didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi dan Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim, Herajati meninjau satu persatu sarana prasarana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memastikan telah memenuhi standar.

Pada tahun 2021, sebanyak 12 UPT mendapatkan predikat terbaik dan 2 UPT mendapatkan predikat baik dalam penilaian P2HAM. Pada tahun 2022 sesuai dengan aturan terbaru yaitu Permenkumham No. 2 Tahun 2022, ada penambahan indikator dan unit kerja dalam penilaian P2HAM dan UPT harus melakukan pencanangan kembali untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Menkumham. (Humas Kanwil Kemenkumham NTB)