Dirjen HAM Tegaskan Pentingnya Nilai-Nilai HAM dalam Dialog Bertajuk “New EU Mandatory Human Rights Due Diligence: What are the consequences?”

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, hadir sebagai pembicara kunci dalam acara Dialog Multi-pihak Bisnis dan HAM Seri XIII, yang diselenggarakan oleh Indonesia Global Compact Network (IGCN) dalam rangka memperingati 10 tahun the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), Selasa (7/9).

Mualimin menyampaikan bahwa Kemenkumham tengah mengembangkan aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (PRISMA) untuk melakukan uji tuntas bisnis dan HAM. Uji tuntas HAM memang dinilai penting untuk dilakukan korporasi kini. “Melalui aplikasi PRISMA, pengembangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di dalam aktivitas bisnis yang tentunya menjadi harapan kita semua,” ujar Mualimin.

Mualimin pun menjelaskan bahwa Uni Eropa telah mensyaratkan uji tuntas bagi korporasi. “Dengan diberlakukannya kewajiban uji tuntas oleh Uni Eropa, akan mempengaruhi produk-produk dari Indonesia ke kawasan atau negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa,” tutur Mualimin.

Selain Dirjen HAM, turut hadir Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas’ud sebagai pembicara panel. Terkait sinergitas multi-sektoral dalam inisiatif Bisnis dan HAM, Hajerati pun menjelaskan bahwa pelibatan seluruh pihak dalam Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia sangatlah penting. “Kami sedang menyusun Stranas BHR, dan ini masih ada di dalam tingkat Kementerian / Lembaga,” ucapnya. “Ada banyak seri-seri nanti yang akan kita lakukan, dan itu akan mengundang para mitra, termasuk disini mitra kami ada APINDO, KADIN, dan ICGN juga tentunya. Kami tetap mohon dukungan terkait penyusunan Stranas BHR ini,” tutur Hajerati.

Rangkaian dialog ini pun merupakan sarana bagi pihak dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, lembaga akademis dan NGO untuk bersinergi dalam mewujudkan keseimbangan Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada aktivitas bisnis di Indonesia. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, IGCN, UN, EuroCham Indonesia, APINDO, ELSAM, dan pakar dari Universitas Airlangga. (Humas DJHAM)

Skip to content