Kategori: Direktorat Kerja Sama HAM

Jakarta – portal.ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menerima audiensi dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Direktur Jenderal HAM, Kamis (16/5/2024) ini membahas mengenai upaya kedua belah negara dalam mendorong pengarusutamaan HAM di dunia bisnis.

Mengawali diskusi, Dhahana Putra, menuturkan bahwa pemerintah Indonesia telah menjadikan HAM dalam dunia bisnis sebagai bagian penting dalam kerangka kebijakan nasional. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Tidak hanya pemerintah dan akademisi, Strategi Nasional Bisnis dan HAM juga menjangkau para pelaku usaha.

“Salah satu upaya kami untuk kemudian mengenalkan strategi nasional bisnis dan HAM kepada para pelaku usaha adalah dengan membuat mekanisme self-assesment melalui aplikasi PRISMA,” kata Dhahana.

Dhahana menjelaskan terdapat 12 indikator yang ada dalam aplikasi PRISMA. Hal ini mencakup Kebijakan HAM, Mekanisme Pengaduan, Tenaga Kerja, Pengaruh HAM pada perusahaan, Rantai Pasok, Kondisi Kerja, Serikat Kerja, Privasi, Agraria dan Masyarakat Adat, Diskriminasi, Lingkungan, dan Tanggung jawab Sosial Perusahaan.

“Tidak semata penilaian, kami juga mengundang korporasi yang telah mengikuti PRISMA ke dalam dialog-dialog bersama rekan-rekan media tentang upaya mereka dalam menerapkan HAM dalam sehingga diharapkan dapat membangun citra positif bagi korporasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dhahana berharap JICA dapat mendorong perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia juga akan mengikuti self-assessment melalui PRISMA dalam waktu dekat.

Sementara itu, Mission Director Ministry of Justice, Kei Hirota menuturkan pihaknya kini memang tengah melakukan kerja sama dengan Makamah Agung dan KemenkumHAM terkait Proyek Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efisien dan Adil serta Pengembangan Kapasitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk Meningkatkan Lingkungan Bisnis”. Untuk itu, program bisnis dan HAM yang tengah dikerjakan Direktorat Jenderal HAM merupakan hal yang baik dan bermanfaat untuk didiskusikan bersama antara kedua belah pihak.

Dalam pertemuan kali ini turut hadir Direktur Kerja Sama HAM. Sementara itu dari pihak JICA yang hadir di antaranya Deputy Mission Director JICA, Legal and Judicial Development Officer. Ministry of Justice, dan Cooperation Planning Officer. (Humas DJHAM)

Jakarta – Portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM dan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI mengikuti dialog HAM tahunan bersama kedutaan besar Swiss. Dialog HAM kali kelima ini diselenggarakan di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan (15/5/2024).

Direktur Jenderal HAM dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia hadir dalam pertemuan pagi ini. Dalam forum, kedua belah pihak saling berbagi pandangan terkait beragam isu HAM di ke dua negara seperti penanganan pengungsi lintas negara, KUHP, anti penyiksaan, dan demokrasi serta bisnis dan HAM.

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM dan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI mengikuti dialog HAM tahunan bersama kedutaan besar Swiss”

Jakarta, Portal.ham.go.id – Dalam melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM, Direktorat Jenderal HAM membangun komunikasi yang intensif dengan korporasi di pelbagai sektor. Langkah ini dipandang penting untuk meyakinkan dunia usaha bahwa implementasi HAM dapat memberikan competitive advantage bagi perusahaan ke depan.

Kali ini, Direktorat Jenderal HAM menjalin komunikasi awal terkait bisnis dan HAM di sektor asuransi bersama PT Prudential Life Assurance. Dalam pertemuan di ruang rapat Reformasi Birokrasi, Senin (6/5/2024), Direktur Kerja Sama HAM, Harniati, mengapresiasi kedatangan Prudential untuk mendiskusikan penerapan HAM dalam sektor asuransi.

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM membangun komunikasi yang intensif dengan korporasi di pelbagai sektor”

Tangerang, portal.ham.go.id – Selang satu hari ditutupnya masa pelaporan, Direktorat Jenderal HAM melalui Direktorat Kerja Sama HAM laksanakan verifikasi pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2024 bertempat di Mercure Hotel Kota Tangerang, Senin (06/05).

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM melalui Direktorat Kerja Sama HAM laksanakan verifikasi pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2024”

Jakarta, Portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM terus mendorong para pemangku kepentingan untuk untuk melakukan upaya pemenuhan dan pelindungan HAM pada kegiatan usaha. Pemerintah daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang termasuk di dalamnya.

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM terus mendorong para pemangku kepentingan untuk melakukan upaya pemenuhan dan pelindungan HAM pada kegiatan usaha”

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM tengah menggodok pembahasan terkait Grand Design Uji Tuntas Bisnis dan HAM (Human Rights Due Dilligence) di tanah air. Sebagai langkah awal, Direktorat Jenderal HAM bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation (FNF) menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan selama dua hari (18 – 19 Maret 2024).

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM Bekerja Sama dengan Friedrich Naumann Foundation (FNF) menggelar Forum Group Discussion (FGD)”

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat Kesekretariatan RANHAM terkait Bimbingan Teknis Aplikasi SAPA-HAM. Bimbingan teknis tersebut dihelat di ruang rapat utama, Selasa (25/7).

Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, hadir membuka berlangsungnya acara bimbingan teknis. Dalam sambutannya, Darsyad menyatakan Direktorat Jenderal HAM selaku panitia nasional RANHAM terus melakukan peningkatan dalam pelaksanaan aksi HAM.

“Terkini, kami telah mengembangkan aplikasi pelaporan RANHAM dengan aplikasi SAPA-HAM yang nantinya menggantikan aplikasi dari KSP,” jelas Darsyad.

Untuk itu, bimbingan teknis semacam ini penting. Karena, sambung Darsyad, melalui bimbingan teknis ini dapat memudahkan pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga dalam melakukan pelaporan aksi HAM ke depannya.

“Rencananya, aplikasi SAPA-HAM akan digunakan pada pelaporan Aksi HAM periode B08 dan B12 tahun 2023,” kata Darsyad.

Pada acara yang diikuti sejumlah pegawai dari Direktorat Kerja Sama HAM ini juga nenghadirkan konsultan RANHAM, M. Hafiz dan konsultan Tim IT RANHAM sebagai narasumber

Pada kesempatan ini, Hafiz memberikan gambaran pelaporan aksi HAM dari pemerintah daerah pada B04. Sementara itu, tim IT konsultan memaparkan mengenai teknis pelaporan dengan menggunakan aplikasi SAPA-HAM. (Humas DJHAM)

 

Tangerang, ham.go.id –  Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyampaikan keynote speech pada acara konsinyering finalisasi Ranperpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Kamis (20/7). Pada acara yang dihelat di Hotel Episode Serpong Tangerang, Dhahana menyampaikan perkembangan terkini terkait Ranperpres Strategi Bisnis dan HAM.

“Alhamdulillah, saat ini draft tersebut sudah masuk pada tahap akhir dan kita berencana menyerahkan draft ini ke Sekretariat Negara pada akhir Juli 2023 sehingga dapat ditandatangani Presiden sesuai rencana,” jelas Dhahana.

Kendati demikian, Dhahana menilai perlu ada pematangan lebih lanjut terhadap draft Stranas Bisnis dan HAM yang ada kini. “Melalui konsinyering ini, kita ingin menelisik draft tersebut secara mendetil dari awal sehingga benar-benar siap untuk diserahkan ke Sekretariat Negara,” kata Dhahana.

Selepas pidato kunci, agenda dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan pentingnya pencermatan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui, acara yang digelar di Hotel Episode Serpong Tangerang ini terselenggara atas kerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation (FNF). (Humas DJHAM)

 

Surabaya, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyampaikan keynote speech pada agenda konsultasi publik Rancangan Perpres terkait Strategi Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (13/7).

Dalam pidatonya, Dhahana menyampaikan perkembangan terkini mengenai Rancangan Perpres Stranas BHAM. “Saat ini rancangan stranas dimaksud sudah masuk dalam proses harmonisasi di Ditjen Perundang-undangan dan diharapkan akan dapat ditanda tangani menjadi Perpres pada akhir Juli atau awal Agustus 2023,” kata Dhahana.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM Stranas Bisnis dan HAM nantinya akan berfokus kepada tiga hal yaitu, peningkatan kapasitas mengenai bisnis dan HAM bagi setiap pemangku kepentingan, penyelarasan kerangka regulasi dan harmonisasi peraturan terkait bisnis dan HAM, serta penguatan akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

“Stranas ini, kami harapkan dapat menjadi panduan-panduan yang rill dan lebih jelas terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM di dalam setiap programnya,” imbuh Dhahana.

Berkaitan dengan pengarusutamaan bisnis dan HAM, sambung Dhahana, KemenkumHAM selaku national focal point melakukan pelbagai langkah di antaranya dengan membentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM di tataran nasional dan daerah serta aplikasi PRISMA.

Pada kesempatan yang sama Asisten 1 Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, turut hadir mewakili Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Benny mengapresiasi dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi untuk melakukan konsultasi publik. Mengingat, sambung Benny, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik di tanah air.

Selain itu, pada acara yang didukung oleh UNDP ini, Direktorat Jenderal HAM juga memberikan penghargaan kepada PT. Bumi Resources Tbk. Perusahaan yang bergerak di industri pertambangan ini dinobatkan sebagai perusahaan swasta pertama yang meluncurkan laporan uji tuntas dan sudah menenuhi kategori PRISMA.

Selepas pemberian penghargaan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Jatim, Koordinator Kerja Sama Luar Negeri dan Sub-Koordinator Kerja Sama Badan Khusus PBB dan Badan Internasional non PBB DJHAM, perwakilan dari UNDP serta perwakilan PT. Bumi Resources Tbk. (Humas DJHAM)