Ditjen HAM Gelar Bimtek Aplikasi SAPA-HAM

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat Kesekretariatan RANHAM terkait Bimbingan Teknis Aplikasi SAPA-HAM. Bimbingan teknis tersebut dihelat di ruang rapat utama, Selasa (25/7).

Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, hadir membuka berlangsungnya acara bimbingan teknis. Dalam sambutannya, Darsyad menyatakan Direktorat Jenderal HAM selaku panitia nasional RANHAM terus melakukan peningkatan dalam pelaksanaan aksi HAM.

“Terkini, kami telah mengembangkan aplikasi pelaporan RANHAM dengan aplikasi SAPA-HAM yang nantinya menggantikan aplikasi dari KSP,” jelas Darsyad.

Untuk itu, bimbingan teknis semacam ini penting. Karena, sambung Darsyad, melalui bimbingan teknis ini dapat memudahkan pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga dalam melakukan pelaporan aksi HAM ke depannya.

“Rencananya, aplikasi SAPA-HAM akan digunakan pada pelaporan Aksi HAM periode B08 dan B12 tahun 2023,” kata Darsyad.

Pada acara yang diikuti sejumlah pegawai dari Direktorat Kerja Sama HAM ini juga nenghadirkan konsultan RANHAM, M. Hafiz dan konsultan Tim IT RANHAM sebagai narasumber

Pada kesempatan ini, Hafiz memberikan gambaran pelaporan aksi HAM dari pemerintah daerah pada B04. Sementara itu, tim IT konsultan memaparkan mengenai teknis pelaporan dengan menggunakan aplikasi SAPA-HAM. (Humas DJHAM)

 

Dirjen HAM Sampaikan Keynote Speech dalam Konsinyering Finalisasi Ranperpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM

Tangerang, ham.go.id –  Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyampaikan keynote speech pada acara konsinyering finalisasi Ranperpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Kamis (20/7). Pada acara yang dihelat di Hotel Episode Serpong Tangerang, Dhahana menyampaikan perkembangan terkini terkait Ranperpres Strategi Bisnis dan HAM.

“Alhamdulillah, saat ini draft tersebut sudah masuk pada tahap akhir dan kita berencana menyerahkan draft ini ke Sekretariat Negara pada akhir Juli 2023 sehingga dapat ditandatangani Presiden sesuai rencana,” jelas Dhahana.

Kendati demikian, Dhahana menilai perlu ada pematangan lebih lanjut terhadap draft Stranas Bisnis dan HAM yang ada kini. “Melalui konsinyering ini, kita ingin menelisik draft tersebut secara mendetil dari awal sehingga benar-benar siap untuk diserahkan ke Sekretariat Negara,” kata Dhahana.

Selepas pidato kunci, agenda dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan pentingnya pencermatan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui, acara yang digelar di Hotel Episode Serpong Tangerang ini terselenggara atas kerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation (FNF). (Humas DJHAM)

 

Dirjen HAM Sampaikan Keynote Speech pada Agenda Konsultasi Publik Rancangan Perpres terkait Strategi Bisnis dan HAM

Surabaya, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyampaikan keynote speech pada agenda konsultasi publik Rancangan Perpres terkait Strategi Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (13/7).

Dalam pidatonya, Dhahana menyampaikan perkembangan terkini mengenai Rancangan Perpres Stranas BHAM. “Saat ini rancangan stranas dimaksud sudah masuk dalam proses harmonisasi di Ditjen Perundang-undangan dan diharapkan akan dapat ditanda tangani menjadi Perpres pada akhir Juli atau awal Agustus 2023,” kata Dhahana.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM Stranas Bisnis dan HAM nantinya akan berfokus kepada tiga hal yaitu, peningkatan kapasitas mengenai bisnis dan HAM bagi setiap pemangku kepentingan, penyelarasan kerangka regulasi dan harmonisasi peraturan terkait bisnis dan HAM, serta penguatan akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

“Stranas ini, kami harapkan dapat menjadi panduan-panduan yang rill dan lebih jelas terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM di dalam setiap programnya,” imbuh Dhahana.

Berkaitan dengan pengarusutamaan bisnis dan HAM, sambung Dhahana, KemenkumHAM selaku national focal point melakukan pelbagai langkah di antaranya dengan membentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM di tataran nasional dan daerah serta aplikasi PRISMA.

Pada kesempatan yang sama Asisten 1 Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, turut hadir mewakili Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Benny mengapresiasi dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi untuk melakukan konsultasi publik. Mengingat, sambung Benny, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik di tanah air.

Selain itu, pada acara yang didukung oleh UNDP ini, Direktorat Jenderal HAM juga memberikan penghargaan kepada PT. Bumi Resources Tbk. Perusahaan yang bergerak di industri pertambangan ini dinobatkan sebagai perusahaan swasta pertama yang meluncurkan laporan uji tuntas dan sudah menenuhi kategori PRISMA.

Selepas pemberian penghargaan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Jatim, Koordinator Kerja Sama Luar Negeri dan Sub-Koordinator Kerja Sama Badan Khusus PBB dan Badan Internasional non PBB DJHAM, perwakilan dari UNDP serta perwakilan PT. Bumi Resources Tbk. (Humas DJHAM)

 

Gandeng UNDP dan Kedubes Jepang, Ditjen HAM Gelar High Level Dialogue on Responsible Business Conduct

Jakarta, ham.go.id – Bertempat di Ruang Singosari Hotel Borobudur Jakarta, Senin (10/7), Direktorat Jenderal HAM menggelar High Level Dialogue on Responsible Business Conduct. Acara tersebut terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dengan UNDP dan Kedubes Jepang di Indonesia.

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir secara langsung membuka berlangsungnya kegiatan. Dalam sambutannya, Dhahana menekankan bahwa Ranperpres Stranas BHAM (Rencana Peraturan Presiden Strategi Nasional Bisnis dan HAM) merupakan komitmen solid pemerintah.

“Kami terus berupaya mempercepat Langkah-langkah proses penyusunan Ranperpres sehingga diharapkan akhir Juli mendatang sudah akan dapat disahkan oleh Bapak Presiden,”terang Dhahana.

Dhahana meyakini melalui pengesahan Perpres Stranas BHAM maka akan menjadi angin segar bagi dunia bisnis dan HAM di tanah air. “Dengan sendirinya (Stranas BHAM) akan mempermudah koordinasi berbagai pihak baik pemerintah maupun dunia usaha untuk menerapkan bisnis yang berperspektif HAM di Indonesia,”jelasnya.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM juga mengulas mengenai pentingnya aplikasi PRISMA sebagai alat uji tuntas bagi perusahaan-perusahaan di tanah air. “Di negara-negara maju di Eropa uji tuntas ini sudah menjadi kewajiban, namun di Indonesia masih belum karena masih bertujuan meningkatkan awareness di kalangan dunia usaha,” pungkas Dhahana.

Sementara itu, Koordinator Kerja Sama Luar Negeri, Sofia Alatas, yang turut menjadi narasumber pada acara kali ini menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan utama Stranas BHAM mulai dari penanaman pemahaman, pemetaan regulasi hingga kepada upaya pemulihan. “Kami berharap bahwa Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pentingnya pengisian PRISMA di perusahaan Bapak dan Ibu. Tidak perlu kuatir data-data perusahaan akan bocor karena pemerintah menjamin kerahasiaan data,” ucap Sofia.

Selain Koordinator Kerja Sama Luar Negeri, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya di antaranya Marzuki Darusman dari FIHRSST, Dhaniswara dari KADIN, dan Nanang Sahroini dari Pertamina. Sekitar 18 perusahaan mengikuti berlangsungnya acara ini. (Humas DJHAM)

Kunjungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia ke Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Jakarta, ham.go.id – Plt. Direktur Kerja Sama, Pagar Butar Butar beserta jajaran melakukan kunjungan ke Bappeda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pembahasan pelaksanaan RANHAM pada Kamis (06/07/2023). Pemerintah Daerah Sumsel diharapkan tidak hanya dapat memenuhi aspek administrasi, tapi juga mencapai substantif melalui ukuran keberhasilan yang ditetapkan, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selanjutnya, rencana aksi HAM tahun 2024 – 2025 juga telah dikirimkan ke daerah untuk mengantisipasi kendala terkait anggaran dalam pelaksanaan aksi HAM yang sering ditemui oleh Pemerintah Daerah sehingga daerah dapat melakukan persiapan pelaporan aksi HAM tahun selanjutnya. (Humas DJHAM)

 

Ditjen HAM Lakukan Monitoring Capaian Target Aksi HAM Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, ham.go.id – Menindaklanjuti verifikasi aksi HAM periode B-04 Tahun 2023, Ditjen HAM menggelar kegiatan Monitoring Capaian Target Aksi HAM Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu, (05/07/2023). Plt. Direktur Kerja Sama HAM, Pagar Butar Butar, mengapresiasi komitmen Kanwil dan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dalam keikutsertaan pelaksanaan P5 HAM untuk masyarakat.

“Capaian Aksi Ham yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik dan perlu terus dilakukan koordinasi aktif antara Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Jenderal HAM,” ujar Pagar.

Mendekati rampungnya penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, maka Pagar mengharapkan agar Pemprov Sumsel dapat mendorong Kabupaten/Kota yang Belum Mencapai Target Aksi HAM dan juga berperan aktif dalam merespon isu-isu HAM yang beredar di tengah masyarakat.

“Mengingat pelaporan aksi HAM merupakan indikator penting dalam penentuan Predikat KKP HAM, dimohon pemerintah daerah juga dapat responsif terhadap isu-isu aktual HAM di masing-masing daerah,” ujar Pagar. (Humas DJHAM)

 

Dirjen HAM Terus Dorong Implementasi Praktik Bisnis dan HAM

Tokyo, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra, hadir sebagai perwakilan Indonesia pada High-Level Event on “Human Rights Due Diligence in a Connected World: Japanese Policies and Approaches to Shaping Sustainable Business Practices” dan Pertemuan Bilateral dengan Kementerian Luar Negeri Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada 13-14 Juni 2023.

Pada kesempatan ini, Dhahana menyampaikan capaian dan berbagi pengalaman Indonesia di dalam negeri terkait Bisnis dan HAM.

Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang implementasi praktik Bisnis dan HAM di tingkat global sehingga dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional mengenai Bisnis dan HAM. (Humas DJHAM)

 

Memasuki Tahap Penilaian, Ditjen HAM Gelar Rapat Verifikasi Kabupaten Kota Peduli HAM Tahun 2023

Jakarta, ham.go.id – Ditjen HAM gelar rapat verifikasi Kabupaten Kota Peduli HAM tahun 2023. Rapat yang akan berlangsung selama empat (4) hari ini dilaksanakan di dilaksanakan di hotel Yuan Garden Pasar Baru Jakarta. Plt. Direktur Kerja Sama HAM, Pagar Butarbutar, berpesan kepada verifikator pada sambutan pembukanya, agar kegiatan verifikator dilaksanakan tidak hanya sebatas formalitas namun merupakan bagian dari verifikasi data bagi 514 kabupaten kota yang menyampaikan laporannya.

Ditjen HAM Terima Audiensi Yayasan Tifa, Bahas Pengarusutamaan Bisnis dan HAM

Jakarta, ham.go.id – Plt. Direktur Kerja Sama HAM, Pagar Butar Butar, beserta jajaran menerima kunjungan dari Yayasan Tifa pada Senin, (12/06/2023).

Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama antara Ditjen HAM dan Yayasan Tifa melalui program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM), serta sosialisasi Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM, termasuk aplikasi PRISMA, yang tengah disusun oleh Yayasan Tifa.

Diharapkan keterlibatan Ditjen HAM mampu mendongkrak partisipasi korporasi dalam Pengarusutamaan HAM pada kegiatan bisnis mereka. (Humas DJHAM)

 

Ditjen HAM Kemenkumham RI Akan Gelar Forum Internasional Perubahan Iklim dan HAM

Jakarta, ham.go.id – Fenomena bencana geologi dan adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim tengah mengancam jaminan atas HAM, terutama kelompok rentan seperti anak, perempuan, difabel, maupun lansia, serta menghalangi pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs 2030). Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kemenkumham RI, didukung oleh UNDP dan UNICEF, akan menggelar Forum Internasional Perubahan Iklim dan HAM. Hal ini disampaikan oleh Direktur Yankomas, Pagar Butar Butar pada rapat persiapan forum, Jumat, (09/06/2023).

Kegiatan ini direncanakan akan digelar pada 20 Juni 2023 yang akan datang di Hotel Borobudur, Jakarta, dan akan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly. Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun stakeholders lainnya direncanakan akan hadir sebagai bentuk komitmen dalam merespons isu HAM dan perubahan iklim.

Forum yang bertajuk “Workshop Pengarusutamaan HAM dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana” diharapkan akan menghasilkan bahan awal penyusunan Policy Brief dalam menjawab tantangan kesepakatan G20 terkait perubahan iklim dan manajemen bencana. (Humas DJHAM)

Skip to content