Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM terus membangun kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Kali ini didukung Kemenkominfo, Direktorat Jenderal HAM yang diwakili Direktur Kerja Sama HAM, Harniati, hadir menyapa publik dan menjelaskan mengenai bisnis dan HAM pada acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (29/4/2024).
Hadir sebagai salah satu narasumber, Harniati mengungkapkan urgensi terbitnya Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. “Perkembangan terkini di dunia sudah melihat HAM bukan lagi sebatas relasi antara negara dan masyarakat, namun juga bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diimplementasikan di dalam sektor bisnis,” terangnya.
Pasalnya, sambung Harniati, aktivitas korporasi memiliki potensi atau dampak negatif terhadap HAM. “Untuk itu, kami di KemenkumHAM bersama Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM punya tiga strategi utama yaitu capacity building, policy and regulation improvement, dan strengthening effective remedy,” jelas Harniati.
Selain itu, Harniati juga mengajak para pelaku usaha untuk melakukan self-assessment pada aplikasi mandiri berbasis website yaitu PRISMA. “Aplikasi ini kami bangun untuk membantu para pelaku usaha memetakan dan menganalisis risiko dugaan pelanggaran HAM dalam operasional kegiatan bisnis,” pungkasnya.
Dalam acara yang juga turut dikelola CNN Indonesia ini hadir dua narasumber lainnya yaitu Peneliti Bisnis dan HAM Dr. Eri Trinurini Adhi dan Perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru Royanto Purba. (Humas DJHAM)