Dirjen HAM Sampaikan Keynote Speech pada Agenda Konsultasi Publik Rancangan Perpres terkait Strategi Bisnis dan HAM

Bagikan

Surabaya, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyampaikan keynote speech pada agenda konsultasi publik Rancangan Perpres terkait Strategi Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (13/7).

Dalam pidatonya, Dhahana menyampaikan perkembangan terkini mengenai Rancangan Perpres Stranas BHAM. “Saat ini rancangan stranas dimaksud sudah masuk dalam proses harmonisasi di Ditjen Perundang-undangan dan diharapkan akan dapat ditanda tangani menjadi Perpres pada akhir Juli atau awal Agustus 2023,” kata Dhahana.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM Stranas Bisnis dan HAM nantinya akan berfokus kepada tiga hal yaitu, peningkatan kapasitas mengenai bisnis dan HAM bagi setiap pemangku kepentingan, penyelarasan kerangka regulasi dan harmonisasi peraturan terkait bisnis dan HAM, serta penguatan akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

“Stranas ini, kami harapkan dapat menjadi panduan-panduan yang rill dan lebih jelas terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM di dalam setiap programnya,” imbuh Dhahana.

Berkaitan dengan pengarusutamaan bisnis dan HAM, sambung Dhahana, KemenkumHAM selaku national focal point melakukan pelbagai langkah di antaranya dengan membentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM di tataran nasional dan daerah serta aplikasi PRISMA.

Pada kesempatan yang sama Asisten 1 Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, turut hadir mewakili Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Benny mengapresiasi dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi untuk melakukan konsultasi publik. Mengingat, sambung Benny, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik di tanah air.

Selain itu, pada acara yang didukung oleh UNDP ini, Direktorat Jenderal HAM juga memberikan penghargaan kepada PT. Bumi Resources Tbk. Perusahaan yang bergerak di industri pertambangan ini dinobatkan sebagai perusahaan swasta pertama yang meluncurkan laporan uji tuntas dan sudah menenuhi kategori PRISMA.

Selepas pemberian penghargaan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Jatim, Koordinator Kerja Sama Luar Negeri dan Sub-Koordinator Kerja Sama Badan Khusus PBB dan Badan Internasional non PBB DJHAM, perwakilan dari UNDP serta perwakilan PT. Bumi Resources Tbk. (Humas DJHAM)

 

Skip to content