Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM tengah menggodok pembahasan terkait Grand Design Uji Tuntas Bisnis dan HAM (Human Rights Due Dilligence) di tanah air. Sebagai langkah awal, Direktorat Jenderal HAM bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation (FNF) menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan selama dua hari (18 – 19 Maret 2024).
Direktur Jenderal HAM, Dhahana putra, membuka berlangsungnya acara FGD. Dalam sambutannya, Dhahana menyinggung tujuan dibentuknya aplikasi PRISMA. Menurut Dhahana, PRISMA bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam menganalisa risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnisnya.
”Saat ini sudah hampir 300 perusahaan yang telah berpartisipasi pada PRISMA secara sukarela,” ungkap Dhahana dalam sambutannya, Senin (18/3/2024).
Adanya respon positif dari pelaku usaha terhadap PRISMA, sambung Dhahana, menjadi insentif bagi Direktorat Jenderal HAM untuk mulai melakukan kajian awal penyusunan Grand Design terkait uji tuntas HAM bagi pelaku usaha. ‘’ Kajian terkait uji tuntas HAM ini salah satunya bertujuan untuk menyiapkan dan menyempurnakan Stranas BHAM generasi selanjutnya,” imbuhnya.
Dalam agenda ini, panitia juga turut mengundang sejumlah narasumber di antaranya Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Ekonomi, Akademisi Hukum Universitas Indonesia, Konsultan Independen Bisnis dan HAM serta Koordinator program bisnis dan HAM dari FIHRRST.
Direktur Kerja Sama HAM, Harniati, menutup acara FGD pada hri kedua. Dalam pidatonya, Direktur Kerja Sama HAM mengapresiasi peran serta FNF dalam terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, hal ini menjadi langkah awal yang baik dalam membentuk grand design uji tuntas bisnis dan HAM. (Humas DJHAM)