Kategori: Direktorat Informasi HAM

Bogor, portal.ham.go.id – Wujudkan asa integrasi dan pusat data HAM, Direktorat Jenderal HAM melalui Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi HAM tengah menyusun profil Pembangunan HAM di Indonesia bertempat di Hotel Neo Green Savana Sentul, Rabu-Jumat (1-3/05).

Continue reading “Ditjen HAM Susun Rancangan Grand Design dan Road Map Profil Pembangunan HAM”

Jakarta, ham.go.id – Pembahasan Profil Pembangunan HAM kembali bergulir. Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, memimpin berjalannya agenda yang digelar di ruang rapat utama, Senin (24/7). Rapat berfokus kepada pembahasan metode analisis data.

Dalam sambutannya, Darsyad menyatakan bahwa profil pembangunan HAM akan menjadi prioritas nasional pada tahun mendatang. “ Profil pembangunan HAM akan memotret Hasil pembangunan HAM dan permasalahan HAM baik dilihat dari provinsi, maupun kabupaten sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam melanjutkan atau membuat kebijakan terkait HAM,” ujar Darsyad.

Namun pada tahun ini, profil pembangunan HAM akan melakukan uji coba dengan menggunakan data dari KKPHAM. Terdapat tiga hak yang akan dianalisis pada tahun ini. Adapun hak-hak tersebut di antaranya: hak pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup yang layak.

“Tahun 2023 adalah tahun uji coba profil pembangunan HAM dengan memanfaatkan resources yang sudah tersedia yaitu data dari KKPHAM,” jelas Analis Kebijakan Ahli Madya Ruth Marshinta yang turut serta terlibat dalam penyusunan.

Dalam pembahasan kali ini, panitia menghadirkan dua narasumber yaitu M. Hafiz dari Centra Initiative dan Fahmi Muhammad Ahmadi akademisi dari UIN Jakarta. Menurut Hafiz, Profil Pembangunan HAM harus merujuk pada prinsip-prinsip HAM , utamanya yang diakui secara global. Sementara itu, Ahmadi memandang bahwa perlu adanya kejelian dalam melakukan analisis terhadap data yang kini tersedia untuk dioleh oleh tim profil pembangunan HAM.

Jakarta, ham.go.id – Kementerian Hukum dan HAM selenggarakan Finalisasi Data Dukung Evaluasi Sistem Penilaian Badan Publik Elektronik (SPBE) di Hotel Gran Melia Jakarta, Senin (3/7). Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM Direktorat Jenderal HAM, Darsyad, beserta para Pimpinan Tinggi pemangku tugas dan fungsi Teknologi Informasi (TI) di Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM turut hadir langsung dalam kegiatan dimaksud.

Pada tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) menetapkan target predikat memuaskan dengan nilai 4.2 pada capaian SPBE. Pada tahun 2021, Kumham mencapai nilai 3.68 (Sangat Baik) dalam SPBE.

Hermansyah Siregar, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, memberikan pernyataan kepada para Pimpinan Tinggi pemangku tugas dan fungsi Teknologi Informasi di Kemenkumham, mengajukan permohonan agar SPBE didukung oleh setiap Unit Kerja Eselon I dalam memastikan pengumpulan data (daduk) dan pengunggahan dilakukan tepat waktu. Ia juga mengharapkan komitmen bersama dalam implementasi SPBE Kumham agar penyelenggaraannya semakin baik di tahun-tahun mendatang.

Pada kegiatan Finalisasi Data Dukung Evaluasi SPBE, Tim TIK Direktorat Jenderal HAM aktif berpartisipasi dengan melakukan pengisian jawaban empat Pertanyaan Umum pada aplikasi tauval.spbe.go.id. Mereka juga melakukan finalisasi daduk yang telah diunggah pada aplikasi spbe.kemenkumham.go.id. Selain itu, mereka mengisi catatan Penilaian Mandiri pada setiap level yang dipilih saat Penilaian Mandiri. Data dukung juga diunggah ke Aplikasi SPBE KemenPAN-RB. Tim TIK juga terlibat dalam menentukan strategi wawancara yang akan dilakukan pada Penilaian Interviu yang akan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2023.

Sebagai informasi bahwa Perubahan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE juga diresumsikan. Perubahan ini dilakukan dengan urgensi untuk menerapkan pendekatan RB Tematik dan MPP Digital dalam penilaian Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Publik Berbasis Elektronik, sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan (indikator 45-47). (OG)

Jakarta, ham.go.id – Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, mengikuti acara Stakeholder Meeting dalam rangka peringatan HAM sedunia tahun 2023 yang digelar Komnas HAM. Pertemuan tersebut diselenggarakan di ruang rapat pleno I Komnas HAM, Rabu (31/5).

Melalui rapat ini diharapkan dapat terjalin kerja sama yang lebih kuat dan harmonis antar berbagai pihak dalam pemajuan dan penegakan HAM di tanah air. “. Peringatan Hari HAM sedunia menjadi momentum penting untuk terus mempromosikan, melindungi, dan menghormati hak-hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan masyarakat,”kata Darsyad yang juga merupakan Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM.

Selain membahas persiapan peringatan hari HAM Se-dunia, forum juga mendiskusikan mengenai amanat Bapak Presiden RI yang disampaikan dalam ASEAN Summit di Labuan Bajo. Kala itu, Bapak Presiden RI menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Sejumlah K/L, perwakilan mitra baik dalam maupun luar negeri turut hadir mengikuti berlangsungnya pembahasan. Ada pun pihak-pihak tersebut di antaranya ; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Pusat Penelitian dan Pengembangan Nasional Republik Indonesia (PPNRI), Komnas Perempuan, delegasi Uni Eropa, Bidang Hukum PT.KAI, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang HAM.

Perlu diketahui, pada gelaran peringatan hari HAM tahun ini Komnas HAM rencananya akan mengusung tema “Harmoni dalam Keberagaman”.Tema ini diambil sebagai upaya refleksi dalam memperingati dan memajukan HAM di dunia. (Humas DJHAM)

Banten, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM terus mengembangkan layanan informasi di bidang HAM melalui sharing informasi dengan para pemangku terkait, termasuk Kanwil. Kali ini, Kelompok Substansi Pengembangan TIK melakukan lawatan kerja ke kanwil KemenkumHAM Banten, Jumat (5/5).

Kabid HAM Kanwil KemenkumHAM Banten, Penstra, membuka berlangsungnya rapat. Pembahasan rapat berfokus pada aplikasi SIMAS HAM, KKPHAM, dan P2HAM. Sebagai pelaksana kebijakan di bidang HAM di Banten, Penstra memberikan sejumlah masukan dan saran terhadap ketiga aplikasi tersebut.

Pembahasan teknis seperti pengoperasian, pemanfaatan hingga mitigasi terhadap kendala serta efektivitas aplikasi mewarni percakapan antara Kelompok Pengembangan TIK Direktorat Jenderal HAM dan Kabid HAM Kanwil KemenkumHAM Banten siang ini.

“Melalui rapat ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan sistem layanan informasi yang dikelola Direktorat Jenderal HAM,”ujar Koordinator Pengembangan TIK, Tarwo. (Humas DJHAM)

 

Jakarta, ham.go.id – Penyusunan Grand Design Profil Pembangunan HAM mulai dibahas. Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, membuka berjalannya pertemuan yang dihelat di ruang rapat B, Senin (27/3).

Integrasi data P5HAM di tanah air, kata Darsyad, menjadi urgensi pentingnya membangun profil pembangunan HAM. “Hingga kini, data-data P5HAM belum terintegrasi dengan baik sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memberikan gambaran HAM di tanah air secara utuh,” jelasnya.

Melalui profil pembangunan HAM, diharapkan integrasi data terkait P5HAM dapat segera terwujud.

Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Aman Riyadi, yang hadir dalam kesempatan ini juga mendukung upaya yang tengah dilakukan Direktur Fasinfo HAM beserta jajaran. Ia mengusulkan pada tahun ini agar dapat dibangun profil pembangunan HAM yang sifatnya segmented. Sebagai contoh, pada hak kesehatan dapat mengangkat mengenai isu stunting.

Pada acara pembahasan grand design ini, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Co Founder Datum Indonesia dan konsultan dari Centra Initiative. (Humas DJHAM)

Jakarta, ham.go.id – Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, menjadi narasumber pada Rapat Produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan tema Perundungan Siber Pada Anak, Kamis (16/3). Pada acara yang digelar secara daring pagi ini, Darsyad, memaparkan perundungan di dunia maya dan upaya-upaya pencegahan.

“Cyberbullying dapat menimpa siapa pun di dunia maya, akan tetapi anak menjadi kelompok yang paling rentan dan berpotensi menjadi korban perundungan,” kata Darsyad.

Padahal, sambung Darsyad, dampak perundungan bagi anak di dunia maya tidak bisa dikatakan sederhana. Sejumlah kejadian belakangan menunjukan anak yang menjadi korban perundungan kerap menghadapi kondisi traumatik.

“Oleh karena itu, kita perlu menjadi teman (bagi anak korban perundungan) yang bisa diajak bicara dan berbagi cerita sehingga menumbuhkan trust terhadap kita,” kata Darsyad.

Walhasil, dengan metode demikian diharapkan dapat memotivasi bahwa korban tidak lah seburuk sebagaimana yang pelaku labelkan kepada korban.

Lebih lanjut, Darsyad menyampaikan perundungan terhadap anak jelas tidak sejalan dengan semangat pelindungan HAM yang dilakukan selama ini oleh pemerintah.

“Pemerintah melalui serangkaian instrumen seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas menunjukan adanya komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak,” jelas Darsyad lagi.

Selain menghadirkan Direktur Informasi dan Fasilitasi HAM, panitia juga mengundang Akademisi dari Universitas Esa Unggul selaku narasumber.

Perlu diketahui, Pemerintah juga memasukan anak sebagai kelompok sasaran dalam Perpres No 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. (Humas DJHAM)

Jakarta, ham.go.id – Mengawali kegiatan di tahun anggaran 2023, Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM melaksanakan rapat inventarisir kebutuhan system informasi di masing-masing unit teknis lingkungan Direktorat Jenderal HAM. Pada kesempatan pertama ini, Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM mengundang Direktorat Kerja Sama HAM untuk duduk bersama guna menjaring kebutuhan bidang IT yang diperlukan, Senin. (13/03)

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM membahas terkait pengembangan beberapa aplikasi yang diampu oleh Direktorat Kerja Sama sebagai user/pengguna, diantaranya aplikasi KKP HAM, aplikasi SAPA HAM dan PRISMA HAM. Dari pertemuan ini diharapkan evaluasi dan masukan dari sisi pengguna untuk dapat menyampaikan kekurangan atau menyampaikan kebutuhan yang belum terakomodir pada aplikasi tersebut.

“Pada direktorat Kerja Sama HAM terdapat 3 aplikasi yang saat ini sedang dikembangkan. Terkait data KKP HAM terdapat penambahan provinsi baru, agar sekaligus dibahas pengembangan secara keseluruhan sebelum dilakukan oleh vendor/pihak ketiga” ungkap Gempur (Pranata Komputer Muda).

Dalam pertemuan ini juga menyinggung terkait rencana pembangunan Basis Data HAM. Direncanakan aplikasi-aplikasi yang belum didaftarkan pada BMN akan dibuat rumah besarnya bernama Basis Data HAM Indonesia sedangkan aplikasi-aplikasi yang ada dan belum terdaftar pada BMN akan menjadi bagian dari fitur pada Basis Data HAM Indonesia. (Reza/HumasDJHAM)

Jakarta, ham.go.id – Penasaran dengan profil pembangunan HAM serta beragam inovasi dan aplikasi untuk program pemajuan HAM?

#SobatHAM bisa simak tayangan Podcast Bicara HAM “Human Rights Outlook 2023: Fasilitasi dan Informasi HAM”, bersama narasumber dari Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM Ruth Sarumpet, R.Gempur, dan host Ajeng Wulansari.