Hari: 7 Februari 2023

Direktorat Jenderal HAM Diskusikan HAM dan Kebebasan Pers.

by in Berita

Bersama Wartawan, Direktorat Jenderal HAM Diskusikan HAM dan Kebebasan Pers.

Menyambut Hari Pers Nasional, Direktorat Jenderal HAM menggelar dialog bertema Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Pers, Selasa (7/2).

Acara yang digelar di perpustakaan Direktorat Jenderal HAM. Plt. Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, bersama dengan Direktur Informasi dan Komunikasi Polhukam Kemenkominfo, dan Penasehat Kehormatan MenkumHAM menjadi narasumber pada acara ini.

Di hadapan sejumlah wartawan yang hadir, Mualimin menyatakan Pers memiliki peran strategis dalam alam demokrasi termasuk pemajuan HAM di tanah air.

Mualimin menilai kebebasan pers merupakan hal yang fundamental di dalam HAM. Pasalnya, kebebasan pers erat kaitannya dengan kebebasan berpendapat.

“Makanya dalam undang-undang dasar mengatur secara jelas implementasi HAM yang tidak bisa dibatasi itu ada tujuh poin di antaranya kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan sebagainya,” jelasnya

Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Polhukam, Bambang Gunawan, mengulas konteks terkini kondisi media di tanah air.

Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan dalam industri media massa pasca reformasi. Salah satunya yaitu menjamurnya media massa yang tidak terverifikasi di dewan Pers.

Berdasar catatan Kemenkominfo, tidak kurang kini terdapat 40.000an media online. “Yang terdaftar di dewan Pers ini tidak banyak. Karena untuk terverifikasi di dewan Pers ini tidak mudah,” kata Bambang

Kendati demikian, menurut Penasehat Kehormatan MenkumHAM Aidir Amin Daud, secara prinsip kebebasan pers tidak boleh dibatasi.

“Jangan sampai ada kebebasan yang diberangus karena Pers itu dihadirkan untuk menyalurkan harkat kemanusiaan,” terang Aidir.

Selepas dialog bersama awak media, Plt. Direktur Jenderal HAM juga melaunching Podcast Direktorat Jenderal HAM. Acara tersebut digelar dengan pemotongan tumpeng bersama dengan para wartawan yang hadir di Perpustakaan Direktorat Jenderal HAM sore ini. (Humas DJHAM)

Bidang HAM Kemenkumham Jatim Hadir dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi KKPHAM Tahun 2022

by in Info Kanwil, Kanwil Jawa Timur

Mojokerto, ham.go.id – Bagian hukum pemkab Mojokerto gandeng Tim Bidang HAM Kemenkumham Jawa Timur gelar Rapat Koordinasi dalam rangka untuk persiapan pengumpulan data KKPHAM 2023 serta evaluasi KKPHAM Tahun 2022 di Ruang Rapat Kantor Bupati Mojokerto, Selasa (07/01).

Dibuka oleh Sekda Kabupaten Mojokerto (Teguh Gunarko) yang menyampaikan bahwa tahun lalu Kabupaten Mojokerto sempat vakum dan tidak mendapat penghargaan Peduli HAM karena adanya kesalahan teknis dalam pengisian indikator KKP HAM dan diharapkan untuk tahun ini data KKPHAM harus benar-benar diperhatikan karena urusan HAM saat ini menjadi prioritas bagi kita khususnya aparat pemerintahan dan juga menjadi perhatian di dunia internasional. Disampaikan juga bahwa pentingnya meraih penghargaan sebagai bentuk apresiasi kinerja kita kepada masyarakat.

Selain Sekda Kabupaten Mojokerto, kegiatan yang dihadiri perwakilan dari 19 OPD ini turut menghadirkan narasumber yaitu Kabag Hukum Sekda Kabupaten Mojokerto (Tatang M) dan Kasubid Pemajuan HAM Kanwil Kumham Jatim (Lusie Irawati).

Tatang menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memotivasi pemda dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam P5HAM sekaligus untuk mengevaluasi data KKP HAM tahun lalu dimana Kabupaten Mojokerto belum memperoleh penghargaan peduli HAM serta bagaimana tindak lanjut untuk tahun ini agar bisa meraih penghargaan Peduli HAM.

Kasubid Pemajuan HAM menyampaikan materi teknis tentang indikator KKP HAM serta evaluasi pelaporan dan penilaian tahun 2022.

Dilema Pengumpulan Data KKPHAM, Kanwil Kumham DKI Dampingi Walikota Jakarta Timur

by in Info Kanwil, Kanwil DKI Jakarta

Jakarta.info, ham.go.id – Penilaian Kabupaten Kota Peduli Ham memang selalu menjadi dilema dari tahun ke tahun. Data dukung yang tidak mudah di dapatkan menjadi persoalan dari 5 wilayah dan 1 kabupaten di Wilayah DKI Jakarta.

Salah satu tugas fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, selalu melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penilaian KKPHAM dari tahun ke tahun.

Untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam mendapatkan penilaian terbaik dalam pelaksanaan penilaian KKPHAM tahun ini Kepala Bidang Ham, Safatil Firdaus berkesempatan memimpin kegiatan Rapat Evaluasi dan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten Kota Peduli Ham Tahun 2023 Selasa (07/02).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Bidang Pemajuan Ham, Lusia Wahyuniati, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Provinsi serta seluruh UKPD dan SKPD terkait dilingkungan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Hukum pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur mengajak seluruh komponen-komponen jajaran di wilayah Jakarta Timur untuk selalu membangun solidaritas dan kekompakan agar seluruh proses pelaksanaan pengumpulan data dapat tercapai sesuai dengan data yang diminta oleh Kemenkumham khususnya Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

Koordinasi Layanan Berperspektif HAM, Kanwil Kemenkumham Sumut Berkunjung ke PT. Bank Sumut

by in Info Kanwil, Kanwil Sumatera Utara

Medan, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara diwakili Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Desni Manik beserta tim berkunjung ke PT.Bank Sumut dalam rangka tindak lanjut terkait aduan masyarakat yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sudah terpenuhinya pelayanan yang berperpektif HAM melalui kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang menjadi tusi Kementerian Hukum dan HAM. (06/02)

Perwakilan Bank Sumut Risky Adinata beserta tim legal menjelaskan bahwa dalam pelayanan dengan nasabah, Bank Sumut selalu mengedepankan aspek pelayanan prima dan juga berperspektif HAM, “Dalam menghadapi aduan masyarakat kami memiliki sarana pengaduan dan kami selalu mengedepankan pelayanan yang prima dapat diterima oleh nasabah”, ujar Risky.

Mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam menyediakan layanan pengaduan yang mengedepankan aspek HAM, Kepala Subbidang Pemajuan HAM meminta agar terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan, “Semoga kualitas pelayanan dalam penanganan aduan yang dilakukan Bank Sumut terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan”, tutup Desni. (Kanwil Kemenkumham Sumut)

ham bank sumut2

Kunjungi Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Lakukan Pendampingan Persiapan Pengumpulan Data Dukung KKPHAM

by in Info Kanwil, Kanwil Jawa Tengah

Temanggung, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan didampingi pelaksana bidang HAM melakukan kunjungan dan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung terkait Persiapan Pemenuhan Data Dukung KKPHAM tahun 2023, di Setda Kabupaten Temanggung, Senin (06/02).

Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng yang di wakili Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan didampingi pelaksana bidang HAM disambut hangat oleh Kepala Bagian Hukum, Endro Suwarso, dan Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM, Dhian Milasari beserta jajaran.

Membuka pertemuan Endro menyampaikan “terima kasih atas kunjungan dari tim Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng yang berkenan mengunjungi bagian hukum guna silaturahmi dan persiapan pengumpulan data dukung KKPHAM tahun ini, selain itu juga menginformasikan pada akhir bulan ini akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang seluruh OPD terkait dalam pemenuhan data dukung indikator KKP HAM sesuai dengan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM” Ungkapnya.

Dhian menambahkan “hambatan yang dialami yaitu Koordinasi dan Ketersediaan data yg tidak sesuai dari OPD terkait” tegasnya.Dalam Kesempatan tersebut, Hawary menyampaikan tujuan dari kunjungan dan koordinasi ini dalam rangka persiapan dan pendampingan dalam pemenuhan data dukung Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM untuk tahun 2023.

Lebih lanjut, hawary menyampaikan “meskipun pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung belum mendapatkan penghargaan predikat Peduli HAM, semoga di tahun 2023 ini Kabupaten Temanggung mendapat nilai yang lebih baik dengan bersama-sama mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data dukung indikator, agar dalam pelaporan tahun ini mendapat penghargaan predikat Peduli HAM sesuai dengan yang diharapkan” Pungkasnya.

Sebelum menutup kegiatan, Hawary menegaskan “Bidang HAM, Kanwil Kemenkumham Jateng berkomitmen dalam pemenuhan P5HAM di daerah khususnya dalam membantu Kota/Kabupaten dalam mendorong 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memenuhi data dukung KKPHAM sebelum diunggah ke aplikasi”. Tutupnya.

Skip to content