Hari HAM Sedunia ke-72, Kanwil Kemenkumham Sumsel Antarkan 11 Kabupaten/Kota Peduli HAM dan 8 UPT dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM

HUMAS, Palembang — Setiap tanggal 10 Desember, seluruh negara di penjuru dunia termasuk Indonesia, memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai salah satu lembaga negara yang berperan memberikan perlindungan kebebasan HAM bagi setiap warga negara, Kementerian Hukum dan HAM RI pun turut memperingati Hari HAM Sedunia ke-72 Tahun 2020, Senin (14/12). Peringatan Hari HAM kali ini bertema “Recover Better, Stand Up for Human Rights.”

Berpusat di Graha Pengayoman, Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2020 dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Ketua & Wakil Ketua Komisi Nasional HAM, Sekjen & Komisioner Komisi Nasional HAM, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, dan tamu penting lainnya. Kemudian turut hadir secara virtual para Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gurbernur/Walikota/Bupati, Kepala Kantor Wilayah dan Pimpinan Tinggi Pratama.

Di awal acara, Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM. “Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelima kalinya di tahun 2020 ini, telah memberikan bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional yang begitu besar, bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM, dan bahkan menjadi role model bagi negara-negara lain,” tutur Menkumham.

Menkumham juga mengatakan bahwa upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah pun tidak luput dari perhatian pemerintah pusat. Melalui Program Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilaksanakan oleh Kemenkumham dengan memperhatikan hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan untuk skala yang lebih terbatas, Pemerintah melalui Kemenkumham sudah lebih fokus lagi menjalankan program Pelayanan Publik berbasis HAM, membuka pos pengaduan HAM (pos Yankomas), walaupun pelaksanaanya masih terbatas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT Pemasyarakatan, Imigrasi, dan BHP) di seluruh Indonesia.

Puncak kegiatan Hari HAM ke-72 dirayakan dengan penyerahan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis kepada beberapa satuan kerja di lingkungan Kemenkumham. Bertempat di Istana Gubernur Griya Agung Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mewakili Menkumham RI, memberikan penghargaan kepada 11 Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diterima langsung oleh Bupati dan Walikota di Provinsi Sumsel, yaitu kabupaten Kab. Musi Rawas, Kota Palembang, Kab. Musi Banyuasin, Kota Lubuklinggau, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Ogàn Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.

Selain itu, diserahkan juga penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada 8 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, antara lain Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Lapas Kelas IIB Kayuagung, Lapas Kelas IIB Muara Enim, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Rutan Kelas IIB Prabumulih, Rutan Kelas IIB Baturaja, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.

Pada kesempatan itu, diberikan juga penghargaan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel atas upaya mendorong sebagian Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2019. (Humas Kanwil)

(*Sumber: https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4431-hari-ham-sedunia-ke-72-kanwil-kemenkumham-sumsel-antarkan-11-kabupaten-kota-peduli-ham-dan-8-upt-dengan-pelayanan-publik-berbasis-ham )

 

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72, Menteri Hukum dan HAM RI Berikan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Termasuk Wilayah Kalimantan Selatan

Banjarbaru, ham.go.id – Memperingati Hari HAM Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember kemarin, hari ini Senin (14/12) Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 dengan tema “Recover Better Stand Up for Human Rights”. Salah satu inti dalam kegiatan ini adalah pemberian penghargaan kepada Bupati/Walikota yang mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kabupaten/Kota Cukup Peduli HAM, serta penghargaan kepada Satuan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan yang berpusat di Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Jakarta ini dilangsungkan secara virtual melalui aplikasi Zoom yang turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, Ketua, Wakil Ketua, Sekjen dan Komisioner Komnas HAM Panglima TNI, dan Kapolri/yang mewakili.

Saat ini merupakan salah satu kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya HAM yaitu melalui solidaritas serta kemanusaiaan yang dapat memulihkan kondisi global saat ini. Tujuan penyelenggaraan Peringatan Hari HAM ini adalah agar standar dan norma HAM diinternalisasikan dalam kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan harapan agar ke depan lebih ditingkatkan, bukan hanya di Kemenkumham, namun juga di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, sesuai amanat UUD 45 dalam pasal 28 ayat 4 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan Kegiatan Peringatan Hari HAM oleh Direktur Jenderal HAM , Mualimin Abdi. Narasumber pada Peringatan Hari HAM kali ini terdiri dari Ketua Komisi Nasional HAM, Ahmad Taufan Damanik. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan virtual oleh Menteri Luar Negeri, Retno Mursidi dan Presiden RI, Joko Widodo, serta Meteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Dalam sambutannya, Manteri Hukum dan HAM, Yasonna H, Laoly mengatakan bahwa acara ini memberikan kesan istimewa bagi kita semua. Karena biasanya peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia dirayakan dengan suasana yang meriah, dihadiri langsung oleh banyak orang yang mewakili berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Namun, mengingat kondisi saat ini yang masih belum kondusif, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, maka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia ke-72 tahun 2020 ini, kita peringati dengan cara sederhana, meskipun tentunya tidak mengurangi arti yang terkandung di dalam tujuan dari peringatan itu sendiri.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelima kalinya di tahun 2020 ini, telah memberikan bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional yang begitu besar, bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM, dan bahkan menjadi role model bagi negara-negara lain,” ujar Yasonna.

Menkumham mengucapkan selamat kepada seluruh Pemerintah Kab/Kota dan jajaran yang telah memperoleh penghargaan Peduli HAM. “Semoga dapat memacu prestasi yang terbaik dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.” tandasnya

Sambutan presiden, Joko Widodo secara virtual, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting. Penegakan telah dituangkan dalam aksi nasional HAM, saat ini kita mengalami krisis Covid19 dan sejalan dengan krisis perekonomian, kita terus kerja keras.

Bertempat di Gedung Idham Chalid Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yakni menyaksikan kegiatan secara virtual yang direlay dari Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, sesangkan sesi kedua diisi dengan sambutan dan penyerahan penghargaan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Kabupaten/Kota penerima pengjargaan Peduli HAM, serta Satuan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini berlangsung dengan pengawasan protokol kesehatan covid-19 yang mewajibkan para tamu undangan memakai masker dan membatasi tamu yang memasuki tempat acara. Bupati/Walikota yang berhak mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM terdidi dari di Kalimantan Selatan, diantaranya : 1. Walikota Banjarmasin; 2. Walikota Bajarbaru; 3. Bupati Banjar; 4. Bupati Tapin; 5. Bupati Hulu Sungai Selatan; 6. Bupati Hulu Sungai Tengah; 7. Bupati Balangan; 8. Bupati Tabalong; 9. Bupati Tanah Laut; 10. Bupati Tanah Bumbu. Terdapat 3 Bupati yang mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Cukup Peduli HAM, yaitu : 1. Bupati Barito Kuala; 2. Bupati Hulu Sungai Utara; 3. Bupati Kotabaru.

Selain itu, 6 UPT yang ada di Kemenkumham Kalsel pun turut mendapatkan penghargaan P2HAM, diantaranya : 1.Lapas Kelas II A Banjarmasin; 2. Lapas Kelas IIA Kotabaru; 3. Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura; 4. Lapas Kelas IIB Banjarbaru; 5. Rutan Kelas IIB Pelaihari; dan 6. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin.

Setelah melaksanakan kegiatan secara virtual dari Kemenkumham Pusat, kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diawali dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel tentang Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dilanjutkan dengan Sambutan Guberrnur Kalimantan Selatan. Kemudian Gubernur Kalimantan Selatan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalselmemberikan Pneghargaan kepada Bupati/Walikota yang mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kabupaten/Kota Cukup Peduli HAM, dan UPT Kemenkumham yang mendapatkan penghargaan P2HAM.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel menyampaikan bahwa saat ini terdapat peningkatan pada UPT yang meraih penghargaan Peduli HAM, yang mana di tahun lalu, hanya 2 UPT yang berhasil meraih penghargaan P2HAM, namun kali ini meningkat menjadi 6 UPT. “Semoga di tahun ke depan seluruh UPT dapat meraih predikat pelayanan publik terbaik berbasis HAM,” harapnya.

Kakanwil, Agus Toyib juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Provinsi Kalsel yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Penyelenggaraan hari HAM sedunia agak berbeda dai biasanya, yang tidak memungkinkan kegiatan dilaksanakan secara langsung. Berkat dukungan dari Pemerintah Provinsi, acara dapat diselenggarakan dengan baik.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Plt Sekretris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib, Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S. Hidayat, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Karim, Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, dan Pejabat Struktural Kemenkumham Kalsel, para Bupati/Walikota yang mendapatkan penghargaan P2HAM atau yang mewakili, serta jajaran UPT Pemasyarakatn dan Imigrasi yang memperoleh penghargaan. (Humas Kanwil Kalsel)

(*Sumber: https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6380-peringatan-hari-ham-sedunia-ke-72-menteri-hukum-dan-ham-ri-berikan-penghargaan-kabupaten-kota-peduli-ham-termasuk-wilayah-kalimantan-selatan )

90% Kab/Kota di Provinsi Gorontalo Raih Predikat Peduli HAM serta 90% UPT di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo Raih Predikat Layanan Berbasis HAM

Gorontalo, ham.go.id – Senin (14/12), Provinsi Gorontalo dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo layak berbangga dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2020 yang bertemakan “Recover Better, Stand Up For Human Rights” yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Hal ini dikarenakan dari 6 Kabupaten/Kota yang diusulkan, 4 Kab./Kota (Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, dan Kab. Gorontalo Utara) berhasil meraih predikat Peduli HAM dan 1 Kabupaten (Kab. Bone Bolango) meraih predikat Cukup Peduli HAM. Sementara dalam kategori Unit Pelaksana Teknis, dari 7 UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo yang diusulkan, 6 UPT (Lapas Kelas II A Gorontalo, Kanim Kelas I TPI Gorontalo, Lapas Kelas II B Boalemo, Lapas Kelas II B Pohuwato, Bapas Kelas II Gorontalo, dan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo) berhasil meraih predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Penyerahan piagam penghargaan dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo secara daring dan luring. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Gorontalo yg diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Sukri Botutihe), Walikota Gorontalo (Marten Taha), Bupati Gorontalo (Nelson Pomalingo), Bupati Pohuwato (Syarif Mbuinga), Wakil Bupati Gorontalo Utara (Thoriq Modanggu) bersama perwakilan Bagian Hukum dari Provinsi dan Kab./Kota serta para Kepala UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Piagam Penghargaan Kab./Kota Peduli HAM diserahkan oleh Asisten I Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini mewakili Gubernur Gorontalo kepada para Walikota/Bupati dan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (Budi Sarwono). Acara dilaksanakan dengan tetap mengutamakan Protokol Kesehatan di masa New Normal Pandemi COVID-19.

Acara diawali dengan Teleconference Peringatan Hari HAM Sedunia di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam acara tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan sambutan. “Pembangunan infrastruktur harus kita jadikan sarana untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada kaum disabilitas dengan membentuk komisi nasional. Dengan meningkatkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, kita akan menjadi bangsa yang besar”, kata Presiden RI. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna H. Laoly) dan Menteri Luar Negeri RI (Retno Marsudi) turut memberikan sambutan serta ucapan selamat kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati serta para Kepala UPT yang berhasil meraih penghargaan.

Seusai teleconference, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan yang diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah yang menyampaikan urgensi pemenuhan HAM dan data-data Kabupaten/Kota serta UPT yang meraih penghargaan. Setelahnya Kepala Kantor Wilayah menyerahkan Piagam Penghargaan Atas Pembinaan Kab./Kota Peduli HAM kepada Asisten I Provinsi Gorontalo, yang kemudian secara berurutan menyerahkan piagam penghargaan Kab./Kota Peduli HAM kepada para Walikota dan Bupati. Diikuti dengan penyerahan piagam penghargaan UPT dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh Kepala Kantor Wilayah kepada para Kepala UPT. “Poin paling penting adalah kerjasama, mari kita sukseskan program pemerintah dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Harapan dari Gubernur Gorontalo agar seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerapkan pelayanan publik berbasis HAM yang dalam pelaksanaannya perlu bimbingan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Komnas HAM serta Stakeholder terkait”, kata Asisten I ketika membacakan sambutan Gubernur Gorontalo di akhir acara. (Humas Kumham Gorontalo)

(*Sumber: https://gorontalo.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3450-peduli-ham )

Kanwil Kemenkumham Kaltim Laksanakan Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-72

Samarinda, ham.go.id –  Dengan mengusung tema ““Recover Better, Stand Up for Human Rights” Kanwil Kemenkumham Kaltim turut serta memperingati HAM sedunia yang ke-72 (14/12). Pada tahun ini, pelaksanaan peringatan hari HAM sedunia bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI dan di relay secara daring di Aula Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Turut hadir dalam kegiatan kali ini Kakanwil (Agus Subandriyo), Kadiv Administrasi (Hajrianor), Plt. Kabid HAM (Umi Laily), Kabag Program dan Humas (Agus Sartono), Kasubbid Pemajuan HAM (Favourita Sirait), Kasubbid Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Yarnawati) dan para JFU/JFT Kanwil Kemenkumham Kaltim. Adapun selaku tuan rumah kegiatan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor turut hadir secara langsung di Aula Ruhui Rahayu.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal HAM (Mualimin Abdi), Dalam laporannya Mualimin menyampaikan “pada tahun 2020 tercatat ada 439 Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi, dan 259 diantaranya adalah meraih penghargaan Kab/Kota Peduli HAM. Di samping pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang sudah dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2013,  Kementerian Hukum dan HAM juga telah mendorong penerapan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia.  Program ini masih terbatas di lingkungan internal, yakni di unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM.  Tujuannya, agar standar dan norma HAM dikedepankan dalam pemenuhan kebutuhan layanan warga masyarakat, yang membutuhkan jasa dan atau pelayanan hukum.  Harapannya ke depan program ini dapat lebih ditingkatkan, bukan hanya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM saja, tetapi terhadap semua jenis pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah.  Agar seluruh institusi yang melaksanakan pelayanan publik  menerapkan standar dan norma penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia”.

Menkumham Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan “pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM. bukan hanya klaim sepihak dari pemerintah. Masyarakat  internasional pun telah mengakuinya, dan mengapresiasi berbagai tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelima kalinya di tahun 2020 ini, telah memberikan bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional yang begitu besar, bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM, dan bahkan menjadi role model bagi negara-negara lain. Aktivitas Indonesia dalam memajukan HAM di dalam negeri pun memperoleh sambutan dan dukungan dari masyarakat internasional, maupun dari berbagai pihak. Sebagai contoh, bahwa pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), tidak pernah terputus pelaksanaanya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Bahkan, pelaksanaan RANHAM ini bukan hanya oleh Kementerian dan Lembaga di Pusat saja, akan tetapi melibatkan secara aktif pemerintah daerah Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia tanpa kecuali. Tahun 2020 ini, RANHAM sudah menginjak generasi atau periode ke-5. Dalam perkembangannya, RANHAM  tidak lagi hanya membahas tentang formalitas pembangunan HAM secara umum. Tetapi sudah menjadi sebuah dokumen politik HAM, yang menjadi tolak ukur terhadap komitmen penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM”.

“Upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah pun tidak luput dari perhatian pemerintah pusat. Melalui Program Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan” lanjut Yasonna.

“saya mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komnas HAM, dan seluruh anggota masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Presiden RI dalam pidato peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 bahwa dengan meningkatkan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. Terutama pada saat ini, bangsa kita dan bangsa di dunia, sedang bersama-sama berjuang menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, yang tidak hanya berdampak kepada kondisi kesehatan saja, tetapi juga meluas hingga mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial. Semoga segala upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan kita dapat kembali pada pemulihan tatanan hidup normal seperti sebelum pandemi Covid-19, hal ini sejalan dengan tema Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia Tahun 2020 ini, yaitu “Recover – Better, Stand Up for Human Rights” jelas Yasonna sekaligus menutup sambutannya.

Sebagai penutup kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut menyampaikan sambutannya, dalam sambutannya pada Peringatan Hari HAM ke-72 kali ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa “kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi Bangsa yang lebih beradap, lebih tangguh dan lebih maju. Komitmen kuat Pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam rencana aksi Nasional HAM 2020-2025”.

“Hak Sipil, hak politik serta hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan”, tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menekan terkait kebebasan beribadah dibeberapa tempat, diminta kepada para Aparat, Pemerintah Pusat dan Daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, damai dan bijak. Pembangunan infrastruktur juga harus didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.

Lebih lanjut Joko Widodo mengutarakan, demikian halnya dengan pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di Daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Secara khusus Presiden memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas.

“Kita telah membentuk komisi Nasional disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM”, Jelas Jokowi.

Seusai rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM sedunia ke-72, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberian Piagam Kabupaten/Kota peduli HAM di Wilayah Kalimantan Timur. Pemberian Piagam ini diberikan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor didampingi Kakanwil Kemenkumham Kaltim Agus Subandriyo.

Adapun Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang mendapatkan predikat Peduli HAM adalah :

  • Kabupaten Berau
  • Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Kabupaten Paser
  • Kabupaten Penajam Paser Utara
  • Kota Balikpapan
  • Kota Bontang
  • Kota Samarinda

Sedangkan untuk predikat Cukup Peduli HAM disematkan kepada Kabupaten Kutai Barat.

Dan untuk Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara yang mendapatkan predikat Peduli HAM tersebut pada tahun 2019 kali ini adalah :

  • Kabupaten Bulungan

Sementara penghargaan Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2019 diraih oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Sedangkan penetapan Pimpinan Pemerintah Provinsi yang membina sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2019 diraih oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam laporannya Kakanwil menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2020, memang agak berbeda dari biasanya.  Pertama, karena kondisi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, dinilai masih belum cukup kondusif untuk dilakukan pertemuan tatap muka secara langsung, sehingga peringatan ini dilaksanakan secara terbatas, mengikuti protokol kesehatan, baik di Pusat maupun di daerah-daerah. Kedua, karena menjelang peringatan ini, hampir separuh dari daerah Kabupaten dan Kota, dan di berbagai Provinsi, sedang melaksanakan pesta demokrasi yang sangat penting, yakni melaksakan pemilihan kepala daerah. Ketiga Provinsi Kalimantan Utara karena masih merupakan wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur maka penyerahan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Bulungan juga turut dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur.

Namun demikian, kiranya hal ini tetap tidak mengurangi makna dan kehidmatan, serta pesan-pesan yang disampaikan pada Peringatan hari Hak Asasi Manusia, yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan pada acara di Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya Gubernur Prov. Kalimantan Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa “ Prestasi yang didapat merupakan kerja sama dari semua pihak yang ada di Kalimantan Timur, ini adalah salah satu bentuk kepedulian Kalimantan Timur terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, Saya berharap dengan didapatkannya predikat ini menjadi pemacu bagi daerah-daerah lain khususnya di Wilayah Kalimantan Timur agar lebih perduli lagi kepada pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayahnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Kaltim atas kerja sama yang telah dibangun selama ini dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Kalimantan Timur” jelas Isran Noor sekaligus menutup kegiatan hair ini. (Red Humas Kaltim)

(*Sumber: https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3199-kanwil-kemenkumham-kaltim-laksanakan-peringatan-hari-ham-sedunia-ke-72 )

Secara Virtual Kanwil Kemenkumham Sumbar Ikuti Peringatan Hari HAM Sedunia Ke 72

Padang, ham.go.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Hak Asasi Manusia se Dunia ke-72 pada Senin (14/12)  yang bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI, kegiatan ini juga dilakukan secara virtual dengan menggunakan Aplikasi Zoom dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Se-Indonesia.

Pada kegiatan ini juga dilakukan Penyerahan Sertifikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Sertifikat Cukup Peduli HAM serta Sertifikat UPT Berbasis HAM dengan mengusung tema “Recover Better Stand Up For Human Right”, Peringatan Hari HAM tahun ini diharapkan bisa menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia di masa mendatang.

Dalam laporannya Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi menyampaikan pada tahun 2020 tercatat ada 439 Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi dan 259 diantaranya meraih penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Mualimin berharap Pemerintah Daerah dapat mempercepat Laporan Rencana Aksi HAM sehingga bisa memetakkan permasalahan yang dihadapi khususnya masalah HAM.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah perhatian kepada Kabupaten/Kota yang telah berusaha untuk membangun dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya, dengan standar, kriteria dan indikator program yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Indonesia yang amat sangat beragam.

Lebih lanjut, Yasonna berharap agar seluruh pemangku kepentingan di Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, baik pusat, pemerintah daerah, Komnas HAM, masyarakat sipil maupun seluruh anggota masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden RI dalam pidato peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia ke-72 bahwa dengan meningkatkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju.

Sebagai informasi, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) ada 11 Kabupaten/Kota, penghargaan Cukup Peduli 4 Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM, sebanyak 24 UPT baik dari Pemasyarakatan dan Imigrasi. (Humas Kemenkumham Sumbar)

(*Sumbar: https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3496-secara-virtual-kanwil-kemenkumham-sumbar-ikuti-peringatan-hari-ham-sedunia-ke-72 )

Kanwil Kemenkumham Jambi Ikuti Puncak Peringatan Hari HAM se Dunia bersama Kepala Daerah Dalam Provinsi Jambi

Jambi, ham.go.id – Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi pada hari senin (14/12) digelar Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se Dunia yang ke-72 untuk Wilayah Provinsi Jambi sedangkan untuk Acara Puncak Peringatan Hari HAM se Dunia ini ini sendiri dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 33 Provinsi secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Pada kesempatan ini Kantor Wilayah mengundang para Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Walikota yang menerima penghargaan sebaga Kabupaten Kota Peduli HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis penerima penghargaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Berbasis HAM.

Tampak Gubernur Jambi yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi H. Apani, Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro dan Bupati Tebo Sukandar serta Beberapa Wakil Bupati dan Wakil Walikota turut hadir mengikuti Peringatan Hari Hak Asasi Manusia secara virtual.

Setelah pelaksanaan puncak peringatan Hari HAM yang disiarkan secara virtual berakhir. Acara dilanjutkan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten/Kota Peduli HAM sera UPT Berbasis HAM.

Acara diawali dengan penyampaian Laporan yang disampaikan oleh Kakanwil. Dalam Laporannya disampaikan bahwa pada Tahun 2020 ini Provinsi Jambi memperoleh penghargaan 9 Kabupaten/Kota Peduli HAM yakni terdiri dari Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 2 Kabupaten/Kota Cukup Peduli HAM yakni Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh. sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM ada 5 UPT yang menerima penghargaan yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Tebo, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci.

Setelah penyampaian Laporan oleh Kakanwil, acara dilanjutkan dengan Sambutan Gubernur Jambi yang disampaikan oleh Asisten I H. Apani dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kabupaten Kota yang yang memperoleh penghargaab sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM. dan ini tentunya harus menjadi kebanggaan kita semua. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan selamat kepada UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. semoga dengan adanya penghargaan ini akan memacu kita semua untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat kita” pungkasnya. (HUMAS KANWIL)

(*Sumber: https://jambi.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3848-kanwil-kemenkumham-jambi-ikuti-puncak-peringatan-hari-ham-se-dunia-bersama-kepala-daerah-dalam-provinsi-jambi )

Skip to content