Jakarta, ham.go.id – Sebagai bagian dari Pokja P5HAM Penyandang Disabilitas Mental (PDM), Direktorat Jenderal HAM tengah gencar melakukan pengarusutamaan isu hak-hak PDM kepada para stakeholders mulai dari kementerian, Lembaga, hingga pemerintah daerah. Untuk itu, Direktorat Jenderal HAM kembali menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Pokja P5HAM PDM, Rabu (23/2).
Direktur Instrumen HAM, Timbul Sinaga, membuka acara rapat koordinasi dan sosialisai Pokja P5HAM PDM yang digelar secara daring tersebut. “ Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan dan memajukan HAM setiap orang termasuk Penyandang Disabilitas Mental,”kata Timbul mengawali sambutannya.
Dalam rangka itu, Direktorat Jenderal HAM telah menginisiasi kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu terkait penyandang disabilitas yaitu Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) sejak tahun 2018. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan kunjungan observasi ke 2 Panti Rehabilitasi Sosial Swasta yang dimiliki masyarakat di Bekasi. Kala itu, kata Timbul, kunjungan tersebut juga turut diikuti oleh Ombuddsman RI.
“Dari kunjungan tersebut, kami menemukan kondisi yang memprihatinkan terkait dengan persoalan Hak Asasi Manusia sepertinya adanya kekerasan, over kapasitas, Kesehatan yang tidak memadai, dan banyak persoalan lainnya,” ungkap Timbul.
Setelah melakukan sejumlah diskusi bersama dengan K/L terkait, Timbul menjelaskan muncul kesepakatan untuk membentuk sebuah kelompok kerja yang kini dinamai Pokja P5HAM bagi PDM. “Penanganan pelanggaran HAM yang terjadi di panti-panti sosial harus segera diselesaikan dengan komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Timbul mengutip rekomendasi yang dikeluarkan Pokja P5HAM PDM pada 2018 silam.
Direktur Instrumen HAM bersyukur bahwa pada akhir 2021, Pokja P5HAM telah disahkan melalui SK MenkumHAM Nomor M.HH-01.HA.04.02. “Tidak berselang lama setelah pelaksanaan Hari HAM Se-Dunia tahun lalu, kami juga menggelar peluncuran Pokja P5HAM yang disambut secara positif tidak hanya oleh K/L namun juga pemerintah daerah, “ ujar Timbul.
Terkini Timbul menyatakan pihaknya bersama dengan Pokja P5HAM PDM tengah Menyusun roadmap dan policy brief sebagai bagian dari upaya meningkatkan P5HAM bagi PDM di tanah air.
Selain menghadirkan Direktur Instrumen HAM, hadir Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat dan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat sebagai narasumber utama dalam forum ini. Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, serta Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM dan beberapa perwakilan dari Ditjen Ham juga menggandeng kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia beserta perwakilan Biro Hukum pusat maupun daerah dalam pertemuan daring ini. (Humas DJHAM)
