Hari: 13 Oktober 2023

Surakarta, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Bidang HAM lakukan pemantauan pos pengaduan dugaan pelanggaran HAM dan monitoring evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) guna pengumpulan dan pengolahan Data HAM di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, Kamis (12/10).

Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Bidang HAM diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti didampingi Penyuluh Hukum Madya, R. Danang Agung Nugroho dan Pelaksana Bidang HAM disambut hangat oleh Kasi pembinaan tahanan, Ervan dan KPR, Hendra beserta jajaran.

Mengawali pertemuan, Lista menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Tim Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng dalam rangka monitoring pos pengadun dugaan pelanggaran HAM dan evaluasi P2HAM kali ini demi tercapainya pelayanan publik berbasis HAM dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM di Rutan Kelas I Surakarta guna pengumpulan dan pengoalahan data implementasi HAM di Jateng.

Kepala Bidang HAM mengatakan bahwa “Melalui Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dari UPT. penempatan Pos Pengaduan pada tiap UPT sebagai salah satu layanan yang mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran HAM”. Ungkapnya

Lebih lanjut, “Sesuai dengan amanat Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semula pos Yankomas sekarang menjadi Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM, dan berdasarkan Permen dimaksud, bidang HAM pun telah menyiapkan buku saku sebagai pedoman petugas penerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dalam melayani masyarakat.” Ujar Lista

Ervan menyampaikan “mewakili Karutan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kerja sama bidang HAM kanwil dalam pemantauan pos pengaduan dugaan pelanggaran HAM dan monitoring pemenuhan fasilitas serta pelayanan dalam pelaksanaan P2HAM di rutan Kelas I Surakarta,” ujarnya.

Lebih lanjut, pos pengaduan dugaan pelanggaran HAM sementara ini belum ada ruangan khusus namun masih bergabung dengan pelayanan yang lain dan kami masih berbenah untuk pemenuhan sarpras dan tempat layanan, dan terkait jumlah pengadu dugaan pelanggaran HAM sampai saat ini belum ada, namun besar harapan kami agar petugas pos pengaduan dugaan pelanggaran HAM kami di berikan bimtek/pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan bagi masyatakat,”. Ungkap Ervan.

Lebih lanjut Operator P2HAM Rutan Surakarta menyampaikan bahwa “terkait dengan Pemenuhan data dukung P2HAM kami sudah berusaha memenuhi indikator yang terdapat pada Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM namun masih terdapat kendala dalam pemenuhan data dukungnya, dan akan berusaha kembali agar mendapatkan predikat P2HAM pada tahun depan”. Imbuhnya.

Sebagai informasi, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, harus dapat melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM sesuai Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan P5HAM.

Kegiatan di akhiri dengan melakukan peninjauan fasilitas yang diperuntukkan untuk pelayanan.

Surakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti didampingi Penyuluh Hukum Madya, R. Danang Agung Nugroho dan Pelaksana Bidang HAM hadiri Desk Panitia Ranham Daerah Kota Semarang tahun 2023 dengan tajuk Menuju Kota Semarang Peduli HAM, di Hotel Swiss-bellin Saripetojo, Kota Surakarta. Kamis (12/10).

Bertempat di hotel swiss-bellin saripetojo kota surakarta, acara dibuka oleh Kepala Bagian Hukum, Diah Supartiningtias, SH., M.kn, dalam sambutannya menyampaikan pesan dari walikota semarang, berharap para peserta kegiatan Desk Panitia Daerah RANHAM dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana evaluasi serta wadah untuk meningkatkan sinergi dalam mewujudkan peningkatan capaian hasil penilaian bagi kota semarang di penilaian berikutnya.

Walikota semarang juga berpesan kepada para peserta untuk mengikuti acara Desk Panitia Daerah RANHAM ini dengan sungguh-sungguh dengan mencermati materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber serta turut aktif berdiskusi, sebagai bentuk pemenuhan HAM bagi masyarakat khususnya kota semarang.

Kegiatan yang berlangsung secara khidmat tersebut menghadirkan dua pembicara dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang di wakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti, dan dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, ZRPtj. Mulyono dengan moderator Wundri Aji Sari. Di

Dalam paparannya Kepala Bidang HAM menyampaikan perbedaan antara RANHAM dan KKP HAM yaitu data dukung penilaian untuk pelaporan RANHAM adalah pada tahun berjalan, sedangakan KKP HAM data dukung tahun sebelumnya.

“Kanwil kumham melalui Bidang HAM memiliki peran dalam pendampingan kab/kota dalam memenuhi pelaporan baik aksi maupun KKP HAM. Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng membuka pintu selebar-lebarnya untuk kab/kota berkoordinasi dan konsultasi terkait pelaporan baik Aksi HAM maupun KKP HAM sebelum melaporkan mengunggah data dukung ke aplikasi SAPAHAM untuk pelaporan RANHAM dan aplikasi KKPHAM untuk pelaporan penilaian KKPHAM, kami siap lakukan pendampingan sebagai komitmen dalam pemajuan HAM di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Semoga Kota Semarang kembali mendapatkan predikat kab/kota peduli HAM.” ungkap Lista

Koordinator Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Tengah, ZRPtj. Mulyono berkesempatan menyampaikan terkait dengan Strategi Optimalisasi Penilaian KKP HAM dan Aksi HAM di Kota Semarang Tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Hukum Kota Semarang menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh kota semarang dalam pengumpulan dan pengolahan data dukung baik aksi dan kkp ham kota semarang.

Guna menjamin terlaksananya pelaksanaan P5HAM di tingkat daerah, terdapat dua penilaian yang dilakukan secara berkala dan serentak oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam memenuhi kewajiban P5HAM di wilayahnya, yaitu Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan Penilaian Aksi HAM.

Sebelum kegiatan ditutup diadakan sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagai infomasi kegiatan desk panitia ranham daerah kota semarang ini hadiri oleh OPD terkait, KPU, FKUB, Akademisi, Sahabat Disabilitas yang ada di Kota Semarang.