Hari: 27 Oktober 2022

Medan, ham.go.id – Pendidikan adalah hak warga negara khususnya anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta mendapatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan tersebut, Kanwil Kemenkumham Sumut diwakili Kabid HAM Flora Nainggolan bersama-sama dengan Perancang Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum kunjungi Dinas Pendidikan Kota Medan. Tim diterima oleh Kasi Kurikulum PAUD dan PNF Azriani didampingi Nirwan dan Suryanto. (27/10)

“Terdapat permasalahan yang dikomunikasikan masyarakat ke Kanwil Kemenkumham Sumut melalui layanan Yankomas terkait adanya ABH yang mengalami kekerasan seksual dan membutuhkan pendidikan lanjutan. Pelayanan komunikasi masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia dan salah satunya bentuk kegiatannya adalah pelaksanaan koordinasi yang sebagaimana sekarang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai upaya memberikan layanan HAM terbaik bagi masyarakat”, demikian disampaikan Flora mengawali kegiatan.

Menanggapi hal tersebut, Azriani menyampaikan bahwa Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A,B,C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Dasar hukum pendidikan kesetaraan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. Pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan yang ditujukan kepada satuan pendidikan dan warga negara yang tidak berkesempatan akses pendidikan formal. Di Kota Medan sendiri menyelenggaran hal tersebut dan Gratis dengan syarat yang sederhana. Pendidikannya juga dilakukan secara daring dan khusus ABH yang tadi disampaikan, segera akan kami bantu supaya dapat melanjutkan pendidikannya.

Merespon hal tersebut, Flora menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan atensi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dalam percepatan penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. (Kanwil Kemenkumham Sumut)

Medan, ham.go.id – Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik. Hal ini tidak dapat dikerjakan oleh satu kementerian atau lembaga saja namun juga melibatkan pemerintah daerah.

Terdapat 3 Instansi yang menjadi Proyek Percontohan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal HAM Nomor: HAM-09.HA.03.02 Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022. Salah satu diantaranya adalah Badan Pertanahan Kota Medan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Hukum Berbasis HAM sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di instansi Pemerintah.

Untuk mematangkan kesiapan Badan Pertanahan Kota Medan, pada (26/10/2022), Kanwil Kemenkumham Sumut diwakili Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan, mengunjungi Badan Pertanahan Kota Medan. Tim diterima oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Yayuk. Flora menyampaikan bahwa, kunjungan kali ini adalah menindaklanjuti rapat yang diselenggarakan beberapa waktu lalu antara Kanwil Kemenkumham Sumut, Instansi yang diusul dari Provinsi Sumatera Utara dan Ditjen HAM Kemenkumham RI.

Apresiasi tentu diberikan atas kesiapan yang telah dilakukan oleh BPN Kota Medan, baik dari sisi sarana dan prasarana layanan, penerapan SOP secara menyeluruh, kesiapan petugas dan inovasi-inovasi percepatan pemberian layanan kepada masyarakat. Diharapkan kedepannya dapat semakin meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya. (Kanwil Kemenkumham Sumut)

Medan, ham.go.id – Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diwakili oleh Kasubbid Pemajuan HAM, Desni Manik dan Tim melakukan Koordinasi Fasilitasi Laporan Dugaan Pelanggaran HAM, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 27 Oktober 2022.

Koordinasi Tim Kanwil diterima oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Fahrul Rozi Pane dan Sekretaris Dinas Sosial Fakhrudin Harahap. Desni Manik menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Tim untuk berkoordinasi terkait laporan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur untuk percepatan penyelesaian dari Dinas Sosial sebagai lining sektor permasalahan sosial di masyarakat.

Fahrul Rozi menyampaikan, “Pada prinsipnya Dinas Sosial tidak akan lepas tangan mengenai kasus tersebut, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan BPJS untuk upaya pemulihan Kesehatan korban, selain itu sudah ditempatkan ke “Rumah Aman” agar korban tidak terintervensi dari masyarakat. Walaupun korban tersebut saat ini berada di Lembaga Swadaya Masyarakat, kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, apabila anak tersebut di serahkan ke Dinas Sosial, maka akan ditempatkan di Sentra Bahagia yang di naungi oleh Kementerian Sosial RI dan di dampingi oleh pekerja sosial”, ujar Fahrul Rozi.

Tim Kanwil Kemenkumham Sumut menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan atensi yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial dalam melakukan percepatan penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. (Kanwil Kemenkumham Sumut)

Medan, ham.go.id – Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik, Kanwil Kemenkumham Sumut kunjungi Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Instansi Pemerintah sebagai Proyek Percontohan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal HAM Nomor: HAM-09.HA.03.02 Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022.

Medan, ham.go.id – Penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi yakni kegiatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai upaya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan HAM yang diadukan. Dalam rangka koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkumham Sumut diwakili Kabid HAM Flora Nainggolan bersama-sama dengan Perancang Perundang-undangan, kunjungi Kepolisian Sektor Medan Barat, Rabu (26/10).

“Pelayanan komunikasi masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamnatkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia dan salah satunya bentuk kegiatannya adalah pelaksanaan koordinasi yang sebagaimana sekarang dilakukan di Polsek Medan Barat, terkait adanya penyelidikan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHPidana yang menurut penyampai komunikasi belum mendapat informasi perkembangan penanganan penyelesaiannya,” Ujar Flora.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Medan Barat, Kompol. Ruzi Gusman menyampaikan bahwa menyambut baik dan mendukung koordinasi yang telah dilakukan oleh Kemenkumham ke Polsek Medan Barat. “Benar telah menerima surat koordinasi dan klarifikasi dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara perihal tersebut dan jawaban atas surat itu, sudah selesai danpada kesempatan ini boleh kami serahkan kepada tim dari Kanwil Kemenkumham Sumut, pada intinya proses penanganan permasalahan itu masih tetap dilakukan peneyelidikannya guna menemukan alat bukti agar menjadi terang perkaranya,” tutur Ruzi.

Flora kemudian menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan atensi yang diberikan oleh Polsek Medan Barat dalam percepatan penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. (Kanwil Kemenkumham Sumut)