Hadirkan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani, Ditjen HAM Angkat Isu Pengarusutamaan Gender dalam Podcast Peringatan Hari Kartini

Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2022, Direktorat Jenderal HAM menggelar podcast BICARA HAM “Human Rights : Women and Empowerment, Kamis (21/4).

BICARA HAM menghadirkan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani sebagai narasumber dan Humas Ditjen Ham berkolaborasi dengan Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Farida W Ghifari sebagai host dalam podcast kali ini.

“(Pengarusutamaan gender) merupakan investasi jangka panjang menyelematkan perempuan, menyelematkan perempuan berarti menyelematkan peradaban,” kata Deputi V KSP yang akrab disapa Dhani.

Berikut sejumlah foto yang dicuplik tim humas Direktorat Jenderal HAM pada acara yang digelar di Pustaka HAM pagi ini.

Untuk lebih lengkapnya #SobatHAM dapat menyaksikan podcast selepas berbuka puasa hari ini di kanal youtube DJHAM. Staytune yaa
(HumasDJHAM)

Link Youtube: https://youtu.be/-HKHGpE2dGo

Bersama K/L Yang Tergabung dalam Pokja P5HAM PDM, Ditjen HAM Terjun Langsung Pantau Kondisi PDM di Panti Rehabilitasi Yogyakarta

Yogyakarta, ham.go.id – Pemerintah terus meningkatkan sinergi dalam upaya mendorong pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas mental di tanah air. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah melakukan monitoring ke sejumlah panti-panti rehabilitasi mental.

Kali ini, bersama dengan sejumlah K/L yang tergabung dalam Pokja P5HAM PDM, Direktorat Jenderal HAM turut terjun langsung memantau kondisi PDM di panti-panti rehabilitasi di DI Yogyakarta. Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Farida W Ghifari dan Sub-Koordinator Penyiapan Hak Kelompok Rentan, Elisabeth Siahaan, hadir mewakili Direktorat Jenderal HAM dalam kunjungan lapangan yang digelar selama 3 hari (18-20 April 2022).

“Kegiatan ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan pada panti-panti rehabilitas benar-benar terpenuhi,” kata Farida kepada tim Humas Direktorat Jenderal HAM.

Dalam kunjungan tersebut, Pokja P5HAM PDM juga turut menggelar dialog dengan para pemangku kepentingan di Yogyakarta. Hadir sejumlah perwakilan dari instansi daerah di antaranya Polda DI Yogyakarta, Dinas Sosial, hingga jajaran Setda DI Yogyakarta.

Dalam upaya meningkatkan akses terhadap hak-hak bagi PDM di Yogyakarta, Farida menilai penting untuk membangun sinergi antara pengelola panti, para pemangku kepentingan dan termasuk pihak keluarga.

“Harapannya tentu agar para penghuni panti dapat mengakses layanan dasar sehingga nantinya mereka dapat kembali ke tengah keluarga dan dapat hidup secara layak di tengah masyarakat,” jelas Farida.

Dalam kunjungan tersebut, Pokja P5HAM PDM juga menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendorong hak-hak PDM di panti-panti rehabilitasi. Dikabarkan bahwa kunjungan monitoring ke panti-panti rehabilitasi tidak hanya berhenti di Yogyakarta namun juga akan digelar di sejumlah daerah di tanah air. (Humas DJHAM/FW)

Pastikan Pelayanan Publik Berbasis HAM Berjalan Efektif di UPT, Kanwil Kemenkumham Malut Kunjungi Rutan Kelas IIB Weda

Weda, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) selalu memastikan pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM di Unit Pelaksana Teknis harus berjalan efektif. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Melalui perintah langsung Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan, Sub Bidang Pemajuan HAM menyambangi Rumah Tahanan Kelas IIB Weda.

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pemajuan HAM, Teguh Firmanto, disambut hangat oleh Plt. Kepala Rutan Kelas IIB Weda, Dadang Firmansyah. Menurut Dadang, implementasi pelayanan publik secara baik dan benar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh jajarannya.

Menyikapi hal itu, Ia berharap keseriusan dan tanggung jawab jajarannya dalam melaksanakan program ini. “Tahun 2021, Rutan Weda berhasil meraih penghargaan UPT Berbasis HAM. Tahun ini, tantangannya lebih sulit, karena harus mempertahankan penghargaan itu. Maka dari itu saya berharap keseriusan dan tanggung jawab teman-teman sekalian,” Tuturnya saat membuka kegiatan di Ruang Rapat, Selasa (19/4/2022).

Sementara itu, Kasubid Pemajuan HAM, Teguh Firmanto saat memberikan pembinaan, menjelaskan bahwa dasar hukum yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM adalah Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Selama berada di Rutan Weda, Ia bersama tim juga memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik sudah memadai.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

WEDA BASIS HAM 1

 

WEDA BASIS HAM 1

 

WEDA BASIS HAM 1

Dirjen HAM Kemenkumham RI Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM Provinsi Bengkulu

Bengkulu, ham.go.id – Pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) menjadi suatu langkah strategis agar dapat mengoordinasikan kementerian/lembaga serta unsur asosiasi pengusaha dan masyarakat sipil sebagai mitra dalam menjalankan program bisnis dan HAM di Indonesia. Oleh karena itu hari ini dilaksanakan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, Kamis, 21/04/2022, bertempat di Aula Soekarno Kanwil Kemenkumham Bengkulu.

Dihadiri secara virtual oleh Direktur HAM Kementerian Hukum dan HAM RI (Mualimin Abdi), kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah (Erfan), seluruh Kepala Divisi, Pejabat Struktural, Asisten I Pemprov Bengkulu, serta Dinas terkait yang tergabung dalam SK Gugus Tugas.

Meskipun secara virtual, Dirjen HAM yang mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM berpesan kepada seluruh anggota yang telah tercantum dalam susunan Gugus Tugas agar segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PBB yang diadopsi oleh Indonesia sejak tahun 2011.

Setelah pengukuhan kegiatan dilanjutkan dengan rapat Gugus Tugas agar seluruh Gugus Tugas mengetahui tugas masing-masing. Asisten I Pemprov Bengkulu (Khairil Anwar) mengucapkan terima kasih dengan adanya pembentukan Gugus Tugas ini dan berharap bisnis di Provinsi Bengkulu dapat meningkat apalagi dengan adanya jalan tol yang segera rampung.

Kakanwil (Erfan) juga berharap agar seluruh anggota Gugus Tugas dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian kelompok kerja dan berharap fungsi Gugus Tugas ini benar-benar ada dan bukan sekedar pengukuhan belaka.

Kegiatan ini berjalan lancar hingga akhir acara. Semoga dengan adanya pengukuhan ini dapat memajukan bisnis di daerah Bengkulu serta pemajuan HAM. (RA/INT/Ed-AF)

82c30d1c-0001-40da-bc62-17d3782c810b.jpg

582ec058-2eb5-4e2d-81ad-115823719e6b.jpg

d2cc44a9-5834-4981-8d4f-2941e543bbe4.jpg

3709c273-b9c7-438a-934b-4e6e53981f60.jpg

Skip to content