15 Maret 2023 – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Kerja Sama dengan Kemendagri, Ditjen HAM Gelar Bimtek HAM bagi Aparat Satpol PP

15 Maret 202315 Maret 2023 by in Berita, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM

Lampung, ham.go.id – Bekerja Sama dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Direktorat Jenderal HAM menggelar Bimtek HAM bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung, 14 – 16 Maret 2023.

Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane, hadir menjadi narasumber secara daring pada acara ini. Dalam paparannya, beliau menyampaikan pentingnya pengetahuan tentang dasar-dasar hak asasi manusia dan penerapannya oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas.
“Optimalisasi kinerja dan peran Satpol PP dalam masyarakat harus mengedepankan norma dan nilai-nilai hak asasi manusia termasuk penghormatannya,” kata Sri Kurniati.

Perlu diketahui, kegiatan dibuka oleh Bapak M. Zulkarnain, S.Sos, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung. Panitia juga mengundang sejumlah pihak lainnya selaku narasumber di antaranya Penyuluh Hukum Muda, Muhammad Dimas Saudian, Dewan Penasihat Pusat Bankum PERADI dan Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum. (Humas DJHAM)

Ditjen HAM Dorong Peningkatan Kapasitas di Kalangan Prajurit tentang Materi-Materi HAM

15 Maret 202316 Oktober 2023 by in Berita, Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Jakarta, ham.go.id – Dorong Peningkatan kapasitas di kalangan prajurit tentang materi-materi HAM, Koordinator Yankomas Wilayah IV, Zuliansyah, menjadi narasumber pada acara FGD bertajuk “Sinergitas Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran HAM Guna Menjaga Soliditas dan Militansi Prajurit TNI, Rabu (15/3).

Dalam paparannya Zuliansyah menilai perlu adanya semacam peningkatan kapasitas di kalangan prajurit tentang materi-materi HAM. Salah satunya, kata Zuliansyah, diusulkan pembentukan buku saku HAM sebagai panduan bagi TNI.

“Semoga dengan acara ini, kita dapat meningkatkan kerja sama antara TNI dan Direktorat Jenderal HAM. Harapannya, tentu agar dapat membangun upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM manakala prajurit melakukan operasi,” jelas Zuliansyah.

Selain Zuliansyah, acara kali ini juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Komandan Polisi Militer AD, Komisioner Komnas HAM, dan Direktur Hukum Angkatan Darat. (Humas DJHAM)

Saksikan Podcast Bicara HAM “Derita Anak Napiter”

15 Maret 202315 Maret 2023 by in Berita, Sekretariat Direktorat Jenderal HAM

Jakarta, ham.go.id – Dalam kesehariannya, anak tidak hanya dihadapkan dengan risiko masalah yang timbul dari lingkungan seperti di sekolah, rumah, maupun keluarga, namun ada juga anak-anak yang jatuh pada kategori kondisi khusus. Anak-anak dari narapidana terorisme tidak hanya menghadapi persoalan psikologis, namu juga persoalan ekonomi dan stigma yang membuat mereka sulit untuk hidup secara harmonis bersama masyarakat.

Saksikan Podcast Bicara HAM “Derita Anak Napiter” dengan narasumber Ardi Prasetya, PhD, Pakar Deradikalisasi, BNPT bersama Host Agnes Sitompul, yang tayang pada Selasa, 14 Maret 2023!

Pemprov Kalbar Bersinergi Dengan Kanwil Kumham Kalbar Dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi KKP HAM Dan RANHAM Se-Kalimantan Barat Tahun 2023

15 Maret 202316 Maret 2023 by in Info Kanwil, Kanwil Kalimantan Barat

Pontianak, ham.go.id – Dalam Rangka Peningkatan kinerja pemerintah untuk memenuhi P5 HAM, maka Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar bekerjasama demgan Pemprov Kalbar melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Se-Kalimantan Barat Tahun 2023, bertempat Hotel Golden Tulip Pontianak, (Selasa, 14/03/2023).

Acara dimulai mendegarkan Laporan Ketua Panitia, Kepala Biro Hukum Pemprov Kalbar, Abussamah “Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI No 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kementerian Hukum Dan HAM setiap Tahunnya melakukan penilaian yang cukup ketat dan menetapkan Kabupaten/Kota peduli HAM, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengisi data Penilaian dan wajib menyampaikan Dokumen pendukung yang diperlukan” ujar Abussamah .

Dilanjutkan Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, Natalia Karyawati, sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) SeKalimantan Barat Tahun 2023.” Natalia Karyawati dalam sambutanya menyampaikan “Dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakkan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5 HAM), Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025; dan 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintah “ yang salah satu misinya adalah “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dan mewujudkan masyarakat yang tertib”.

Direktur Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hajerati dalam paparannya menyampaikan “Peran Negara Terhadap HAM adalah Perlindungan: Negara wajib melindungi dan memastikan bahwa orang lain tidak melanggar atau menghalangi akses ke HAM, Penghormatan: Negara wajib untuk menghormati HAM dan Pemenuhan: Negara wajib untuk mengambil Tindakan-Tindakan dalam memfasilitasi penikmatan HAM degan lebih baik”

Paparan juga diberikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Harniati, Memberikan tentang Penilaian Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Kendala yang sering terjadi dalam pelaporan KKPHAM.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melalui Zoom memberikan Paparan tentang Komitmen kuat Pemerintah dalam menegakkan HAM telah dilaksanakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021 – 2025, yang tentunya juga harus kita tegakkan.

Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Se-Kalimantan Barat Tahun 2023 diikuti 61 orang terdiri dari Bappeda Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat, Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Kepala Perangkat Daerah Kalimantan Barat, disesi acara peserta Rakor diskusi tentang pelaksanaan kegiatan KKP HAM dan RANHAM. (Foto/Narasi:Yulizar).

Dokumentasi: