Bidang HAM Laksanakan Rapat Pengumpulan Data HAM

Padang, ham.go.id – Rapat Pengumpulan Data HAM dilaksanakan Ruang Rapat Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM (6/10). Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 diantaranya data Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), data Kabupten/Kota Peduli HAM, data Pengaduan HAM, data Aksi HAM, data Rekomendasi analisis rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM, data Berita di web ham.go.id dan khusus data Bisnis dan HAM yang baru dilaksanakan di tahun 2024 mendatang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah menginput kriteria penilaianKabupaten/Kota Peduli HAM ke dalam aplikasi di bulan Mei lalu sedangkan dalam penguploadan data dukung penilaian P2HAM sedang proses peningiputan di masing-masing unit kerja. Penghargaan KKP HAM dan P2HAM akan diberikan bagi Kabupaten/Kota dan Unit Kerja yang dianggap layak mendapatkan penghargaan yang akan diserahkan di Bulan Desember nanti sewaktu peringatan Hari HAM sedunia. (LE)

Direktorat Jenderal HAM Menerima Kunjungan dari Teman-Teman Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) Universitas Katolik Parahyangan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menerima kunjungan dari teman-teman mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) Universitas Katolik Parahyangan. Tidak kurang 25 mahasiswa dari kampus swasta kenamaan di Kota Bandung itu hadir di ruang rapat utama Direktorat Jenderal HAM, Jumat (6/10/2023).

Di hadapan para mahasiswa, Analis Hukum Ahli Madya Edwin Aldrin Purba menjelaskan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM. Edwin mengawali paparannya dengan perbedaan Komnas HAM dan Direktorat Jenderal HAM. “Jika Komnas HAM berada di luar eksekutif yang bertugas mengawasi pemerintah, maka Direktorat Jenderal HAM ini ada di dalam pemerintah yang menangani HAM,” tutur Edwin.

Ia juga turut menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal HAM menyambut baik upaya kerja sama dengan kampus. “Setiap Universitas berpotensi untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penelitian HAM melalui PUSHAM (Pusat Studi Hak Asasi Manusia),” jelasnya.

Lebih lanjut, Edwin juga mengungkapkan apa saja program-program di bidang HAM yang kini tengah dikerjakan Direktorat Jenderal HAM di antaranya : Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, Kabupaten/Kota Peduli HAM, Bisnis dan HAM, RANHAM, Pengubahan Permenkumham, Pembangunan Indeks HAM, Pos Pengaduan HAM, Pembangunan Basis Data HAM Indonesia, dan pelaporan sejumlah instrument HAM internasional.

Selepas sesi paparan, para mahasiswa yang hadir ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar HAM. Para mahasiswa tampak antusias menanyakan hal-hal terkait HAM.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Universitas Katolik Parahyangan yang ikut mendampingi para mahasiswa, Anin, membeberkan pentingnya kunjungan ke kantor pemerintahan seperti ke Direktorat Jenderal HAM ini. “Law Firm Visit ini merupakan program tahunan dengan tujuan untuk pengenalan bagi para mahasiswa ketika mereka lulus dan peluang bekerja ke mana. Itulah harapannya, mereka ada gambaran tugas-tugas seperti apa yang ada di Instansi Pemerintahan tersebut,” kata Anin.

Selepas acara audiensi di ruang rapat, para mahasiswa mengunjungi sejumlah ruangan di Direktorat Jenderal HAM. Beberapa mahasiswa tampak diboyong ke ruang podcast Direktorat Jenderal HAM untuk membuat konten terkait HAM. (Humas DJHAM)

Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan kegiatan konsiyering penyusunan Profil Pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2023

Bogor, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan kegiatan konsiyering penyusunan Profil Pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2023. Acara ini berlangsung di Bigland Hotel Bogor selama tiga hari (4 – 6 Oktober 2023).

Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Darsyad, hadir membuka konsinyering tersebut.
Dalam sambutannya, Darsyad menekankan bahwa Profil Pembangunan HAM tahun 2023 merupakan Pilot Project yang akan menjadi landasan penting untuk pengembangan Profil Pembangunan HAM di masa mendatang. “Karena masih pilot project, hanya empat provinsi yang dipilih untuk menjadi fokus proyek ini. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat dalam pelaksanaannya sangat diperlukan untuk kesuksesan penyusunan Profil Pembangunan HAM yang lebih luas di kemudian hari,” terangnya. Menurut Darsyad, tim penyusun akan menetapkan timeline dan deadline finalisasi profil Pembangunan HAM untuk memastikan laporan selesai sesuai target. “Dengan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, Profil Pembangunan HAM tahun 2023 diharapkan akan menjadi panduan yang kuat untuk perbaikan HAM di Indonesia, dengan fokus pada tiga hak utama yang telah ditentukan,” pungkasnya menutup sambutan.

Kegiatan ini menandai langkah awal dalam proses penyusunan Profil Pembangunan HAM tahun 2023. Dalam rangka memastikan kualitas laporan yang optimal, tim penyusun akan menjalani beberapa tahapan penting, di antaranya pemantapan draft, pembaruan outlien dan penentuan bab-bab utama.

Pada acara ini turut hadir, Alamsyah Djafar dan Asep Syamsuri sebagai Konsultan Independen, serta perwakilan dari Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Humas DJHAM)

Bersama dengan Staf Khusus MenkumHAM bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan, Direktur Yankomas Pagar Butar Butar berkunjung ke Kanwil KemenkumHAM Sumatera Utara

Sumatera Utara, ham.go.id – Bersama dengan Staf Khusus MenkumHAM bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan, Direktur Yankomas Pagar Butar Butar berkunjung ke Kanwil KemenkumHAM Sumatera Utara, Kamis (5/10/2023). Dalam kunjungan kali ini, Direktur Yankomas mendiskusikan bersama jajaran Kanwil KemenkumHAM Sumatera Utara terkait pengaduan HAM yang diterima pihaknya hingga September 2023.

Merujuk data yang ia terima, Pagar mengungkapkan pihaknya telah menerima 664 pengaduan HAM dari Sumatera utara. Angka ini menunjukan bahwa ada harapan yang tinggi dari Masyarakat agar permasalahan HAM ini dapat diselesaikan.

“Penting untuk mendorong Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM bagi Pemerintah Daerah karena hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi tim penilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) untuk melakukan pengurangan nilai apabila Kabupaten/Kota tidak melaksanakan tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran HAM,” kata Pagar.

Dalam rapat kali ini, turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem serta didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Desni Manik dan tim.

Selain melakukan rapat di kantor wilayah, Direktur Yankomas juga melakukan pemantauan Pos Pengaduan HAM. Dalam lawatannya kali ini, Pagar beserta tim berkunjung ke Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. Dalam kesempatan ini, Direktur menyampaikan paparan terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat kepada pejabat, pegawai dan petugas Pos Pengaduan HAM di Aula Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.

Direktur Yankomas mengapresiasi Lapas karna menempatkan Pos Pengaduan HAM di depan kantor sebelum pintu portir. Ini penting untuk memudahkan Masyarakat mengakses layanan. “ini menunjukan bahwa Lapas sangat peduli, hadir ditengah masyarakat, untuk melayani masyarakat dan berperspektif P5HAM” pungkasnya. (Humas DJHAM).

Podcast Bicara HAM : Pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan HAM

Jakarta, ham.go.id – Hai #SobatHAM ketemu lagi nih dengan *Podcast Bicara HAM* jangan lupa ya catat hari dan tanggalnya!

Saksikan Bicara HAM Podcast yang bertajuk *“Pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan HAM”*, LIVE di Youtube DJHAM.

🗓️ Selasa, 10 Oktober 2023
⏱️ 09.00 WIB

🎙️Narasumber:
Dr. Dhahana Putra, Direktur Jenderal HAM

🎙️Host:
Ibrahim Reza

Link Youtube DJHAM:
https://www.youtube.com/@djham4856

#DitjenHAM
#KumhamPASTI
#bisnisdanham

Skip to content