Hari: 15 September 2022

Hari Ketiga Gelaran Konferensi Internasional, Dirjen HAM Tekankan Pentingnya Seluruh Pihak Tolak “Penghalalan” Segala Bentuk Kekerasan dalam Kehidupan Umat Beragama

by in HAM Highlight

Jakarta, ham.go.id – “Menguatkan Kebebasan dan Toleransi Beragama Melalui Literasi Keagamaan Lintas Budaya” menjadi tema pada hari ketiga konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Leimena Institute. Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM), Edward Omar Sharif Hiariej, berkesempatan hadir menyampaikan keynote speech sekaligus membuka konferensi, Kamis malam (15/9).

Dalam pidatonya, WamenkumHAM menyatakan kemajemukan merupakan suatu hal yang telah dikenal lama di bumi nusantara. Penerimaan atas kemajemukan tersebut digambarkan melalui istilah “Bhinneka Tunggal Ika”.

“Dalam kesempatan yang baik ini marilah kita Kembali kepada filosofi negara kita, untuk menghormati kebhinekaan di setiap sendi kehidupan,” ucap pria yang kerap disapa Eddy Hiariej ini.

Diyakini WamenkumHAM, semangat kebhinekaan bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan keharmonisan dan kemuliaan di mata manusia dan Tuhan Sang Pencipta. Justru, kata Eddy, melalui semangat kebhinekaan ini maka nilai-nilai di dalam pancasila akan terwujud.

“Dengan adanya rasa apresiasi terhadap kebhinekaan, maka akan terwujudlah rasa kemanusiaan yang beradab, seperti pada sila kedua, memperlakukan manusia dengan adil, seperti sila kelima, dan terwujudlah kesatuan seperti pada sila ketiga,” jelas WamenkumHAM.

Ia menyambut baik terselenggaranya konferensi internasional terkait isu kebebasan dan toleransi umat beragama. “(konferensi) ini adalah salah bentuk implementasi kita bisa bersama berkumpul dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai pemeluk agama dan kepercayaan berbeda untuk dapat memahami perbedaan antar manusia,” ungkapnya.

Selepas pidato kunci, Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM Dadi Mulyadi, mengundang para narasumber untuk memberikan paparan. Pada kesempatan ini, panitia telah menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidang isu kebebasan dan toleransi umat beragama baik dari dalam maupun luar negeri di antaranya; Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Vice President G20 Interfaith Association, Founder and President of Hardwired Global, Kabid Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal, President of the Love Your Neighbor Community, dan Executive Director of The Sanneh Institute.

Pada akhir konferensi yang diselenggarakan selama tiga hari ini, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato penutup (closing remarks). Dalam pidato singkatnya, Mualimin kembali menekankan pentingnya seluruh pihak untuk menolak “penghalalan” segala bentuk kekerasan manakala menghadapi persoalan dalam kehidupan umat beragama.

“Sebagai Negara yang menganut prinsip supremasi hukum, penyelesaian permasalahan kehidupan beragama dari kelompok tertentu harus diselesaikan oleh negara dengan cara-cara melaksanakan hukum yang benar, bukan dengan tindakan main hakim sendiri,” jelasnya.

Direktur Jenderal HAM juga mengucapkan apresiasi kepada Leimena Institute yang telah mendukung berjalannya acara konferensi berskala internasional selama tiga hari ini. Tidak lupa, Mualimin juga menyampaikan terimakasih kepada para narasumber, para pihak yang telah terlibat, serta para peserta yang menyukseskan berjalannya webinar.

“Dengan mengucap Alhamdulillah webinar Konferensi Internasional yang bertema “Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum, dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya” ditutup pungkas Mualimin.

Hingga penghujung kegiatan hari ketiga, konferensi internasional ini diikuti tidak kurang dari 1800 peserta dari berbagai negara. (Humas DJHAM)

Hadir dalam FGD Kemenkopolhukam, Ditjen HAM Bahas Capaian Pemajuan dan Perlindungan HAM Selama Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB Periode 2020 – 2022

by in Berita

Surabaya, ham.go.id – Direktur Kerja sama HAM bersama dengan Direktur Instrumen HAM menjadi narasumber pada acara yang diselenggarakan Kemenkopolhukam di Hotel Shangrila Surabaya, Kamis (15/9). Pada Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah K/L tersebut, kedua pimti pratama Direktorat Jenderal HAM membahas capaian pemajuan dan perlindungan HAM selama keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB Periode 2020 – 2022.

Dalam paparannya, Direktur Kerja Sama HAM Hajerati, mengulas mengenai sejumlah upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal HAM dalam pemajuan HAM di tanah air mulai dari RANHAM, KKPHAM, hingga yang terkini yaitu bisnis dan HAM.

“Sebagai negara yang mempromosikan UNGPs, pemerintah melalui KemenkumHAM telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM yang kini tengah mendorong disahkannya Strategi Nasional Bisnis dan HAM,” terang Hajerati.

Selain itu, dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air, pihaknya juga telah meluncurkan aplikasi berbasis website yang dinamai Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (PRISMA). Aplikasi tersebut menyasar para pelaku usaha untuk melakukan self assessment terhadap aktivitas bisnisnya.

“Pada Agustus lalu bersamaan dengan perayaan HDKD, kami juga telah memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha yang mendapat status “hijau” setelah melakukan self assessment melalui aplikasi PRISMA,” terang Hajerati.

Sementara itu, Direktur Instrumen HAM Betni Humiras Purba menjelaskan kerja-kerja pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan sejumlah instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Setelah bulan lalu bersama Mensos Tri Rismaharini mengikuti dialog konstruktif bersama komite CRPD, kini pihaknya bersama dengan K/L terkait tengah mempersiapkan penyampaian laporan universal periodic review (UPR).

“Penyampaian laporan sejumlah instrumen HAM internasional ini bukan semata penyerahan dokumen tetapi juga menunjukan komitmen pemerintah Indonesia dalam pemajuan HAM di tanah air,”kata Betni.

Untuk itu, Ia mengharapkan kerja sama dan koordinasi kementerian dan Lembaga termasuk pemerintah daerah dapat terus membaik dalam proses penyusunan laporan implementasi.

“Melalui dialog konstruktif bersama komite sebagaimana yang telah kita lakukan saat penyampaian laporan CRPD tempo lalu, kita dapat menjelaskan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam pemajuan HAM di tanah air,” tutur Betny Purba.

Sebagai informasi, Indonesai merupakan negara anggota dewan HAM PBB untuk kali kelima. pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembahasan HAM melalui pelibatan dialog dan kerja sama HAM yang konstruktif. (Humas DJHAM)

Penyusunan Indikator Indeks HAM Indonesia Terus Dilakukan, Ditjen HAM Soroti Masukan dari Daerah

by in Berita, Uncategorized

Jakarta, ham.go.id Bertempat di Hotel Avenzel Bekasi, Direktorat Jenderal HAM kembali menggodok pembahasan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI). Pada pertemuan yang digelar selama dua hari (14 -15 September 2022) tersebut, tim penyusun bersama konsultan berupaya untuk merampungkan indikator IHAMI.

Hadir dari ruang kerjanya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi memberikan pengarahan kepada tim penyusun. Pada konsinyering yang digelar kali ke-5, Direktur Jenderal HAM mendorong agar Tim Penyusun dapat segera merampungkan indikator IHAMI.

“Saya mendorong agar pengidentifikasian indikator dapat dilakukan secara komprehensif dan visible sehingga dapat menjadi suatu alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi perkembangan implementasi HAM di Indonesia dengan baik,” kata Mualimin.

Menurut Mualimin, yang perlu diperhatikan juga oleh tim dalam penyusunan indikator IHAMI adalah masukan dari daerah. Sehingga dalam pelaksanaan IHAMI disesuaikan dengan kondisi daerah dan ketersediaan data didaerah.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM turut menyinggung mengenai penyusunan kerangka konseptual yang juga turut dibahas dalam konsinyering kali ini. Sebagaimana indikator IHAMI, ia juga menilai perlunya tim penyusun agar memperhatikan dengan sungguh sejumlah rambu-rambu.

“Dalam tahapan penyusunan kerangka konseptual Indeks HAM Indonesia ini memang harus disusun secara ideal, namun tentu dengan tetap mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia,” terang Mualimin.

Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Farida menjadi moderator dalam rapat pembahasan yang diselenggarakan selama dua hari tersebut.

Sebagai informasi, IHAMI merupakan salah satu Program Prioritas Nasional Direktorat Jenderal HAM pada Tahun 2022. Diproyeksikan IHAMI dapat menjadi tolak ukur untuk pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam menjamin Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di Indonesia. (Humas DJHAM)

 

Kanwil Kumham Kepri Melakukan Kunjungan Lapangan Percontohan P2HAM ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepri

by in Info Kanwil, Kanwil Kepulauan Riau

Tanjungpinang, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengunjungi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepri yang berlokasi di Kota Tanjungpinang (15/09). Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari penunjukan UPTD PPA Provinsi Kepri sebagai UPTD Percontohan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HAM RI pada Tahun 2022.

Tim Kanwil Kemenkumham Kepri yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM Sukiman, SH, MH diterima oleh Kepala UPTD PPA Kepri Dr. Herman, M.Pd beserta jajaran. Disamping itu, juga hadir perwakilan dari Biro Hukum Setdaprov Kepri.

Sukiman memberikan informasi terkait pelaksanaan, tujuan dan tahapan proyek percontohan P2HAM yang saat ini menjadi program kerja Direktorat Jenderal HAM. Setiap Provinsi di Indonesia diminta untuk mengusulkan UPTD Percontohan P2HAM dilingkup Pemerintah Provinsi dibawah koordinasi Kanwil Kemenkumham. Pada Tahun 2022, terdapat 2 (dua) UPTD yang ditunjuk sebagai Proyek Percontohan P2HAM di Prov Kepri yaitu UPTD PPD SAMSAT BATAM CENTRE dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Prov Kepri.

Dr. Herman menyampaikan kesiapan UPTD PPA Kepri yang telah ditunjuk sebagai percontohan P2HAM oleh Kemenkumham dan ini juga sejalan dengan penilaian pelayanan inklusif ramah kelompok rentan dari MenPAN RB. Beliau menyambut baik pelaksanaan proyek percontohan P2HAM ini, dan berharap terus dilakukan koordinasi sehingga pelaksanaannya sukses membawa manfaat bagi pelayanan publik yang berbasis HAM. Selanjutnya, beliau mengajak Tim Kanwil Kumham Kepri meninjau secara langsung ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang proyek percontohan P2HAM ini. (Humas Kanwil Kemenkumham Kepri)

#KumhamSemakinPast
#KanwilKepri
#KemenkumhamRI

HAM 1509 1

Skip to content