Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, terima Laporan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jabar, Andi Taletting Langi, bersama Kabid HAM, Hasbullah Fudail, Kasubbid Pemajuan HAM, Yuniarti Kurniasari, dan tim staf dari Bidang HAM dalam rangka koordinasi terkait program-program prioritas Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023, Jum’at, 03 Februari 2023.
Mengawali pertemuan Kadivyankum Jabar, Andi Taletting Langi, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jabar telah melakukan terobosan baru dalam penyelenggaraan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) melalui mekanisme Yankomas Online, “saat ini di Kantor Wilayah Jawa Barat kami telah membuat inovasi Yankomas Online untuk memudahkan masyarakat di seluruh pelosok wilayah Jawa Barat dalam menyampaikan aduannya terkait permasalahan HAM, dan tentu sosialisasi melalui penyebaran informasi dengan konten-konten edukasi di media sosial”.
Dalam kesempatan tersebut turut dijelaskan pula terkait Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kab/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Tahun 2022, “Di Tahun 2023 ini kami akan membangun inovasi, meningkatkan koordinasi, kolaborasi, komunikasi aktif, serta pendampingan kepada seluruh Kab/Kota khususnya terkait program KKP HAM dan harapannya terjadi peningkatan jumlah kab/kota di Jawa Barat yang berhasil meraih penghargaan predikat Peduli HAM daripada tahun 2022,” jelas Kadivyankum Jabar Andi Taletting Langi.
Dirjen HAM Republik Indonesia, Mualimin Abdi, berikan apresiasi langsung kepada Kadivyankum Kanwil Kemenkumham Jabar beserta jajarannya yang segera melakukan evaluasi serta koordinasi ke Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kinerja daripada tahun sebelumnya.
“Tingkatkan komunikasi terkait indikator-indikator Penilaian Kab/Kota Peduli HAM, lakukan koordinasi dengan baik karena banyak Kab/Kota yang masih belum peduli hingga saat ini, dan saya harap Kanwil Kemenkumham Jabar bisa menjadi pelopor dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat melalui Yankomas Online, lakukan sosialisasi dengan penyebaran konten-konten edukatif sehingga masyarakat paham dan mengerti bagaimana menyampaikan aduannya terkait permasalahan HAM,” pesan Dirjen Mualimin Abdi.
(red/foto: Mifta, editor: Toh)