Hari: 17 April 2023

Sebelum Sebelum Hari Kemenangan Tiba, Dirjen HAM Menyapa dan Berdialog dengan Seluruh Jajaran Direktorat Jenderal HAM

by in Berita

Jakarta, ham.go.id – Sebelum Hari Kemenangan Tiba, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, menyapa dan berdialog dengan seluruh jajaran Direktorat Jenderal HAM. Dalam pertemuan di ruang rapat utama, Senin (17/4), turut hadir para pimti pratama mendampingi Direktur Jenderal HAM.

Dalam pertemuan yang digelar secara tatap muka dan daring ini, Direktur Jenderal HAM menyampaikan sejumlah pesan sekaligus pengarahan kepada seluruh jajaran. Ada pun beberapa poin yang sempat tercuplik dalam pertemuan tersebut di antaranya berkenaan dengan himbauan aturan cuti bersama, perlunya meningkatkan integritas, evaluasi pelaksaanaan kegiatan termasuk program-program prioritas Direktorat Jenderal HAM.

Selepas pengarahan, Direktur Jenderal HAM dan Sekretaris Direktorat Jenderal HAM memberikan bingkisan paket lebaran kepada PNS dan PPNPN.

Sebelumnya, dapat disampaikan bahwa kegiatan yang dihelat pagi ini di ruang rapat utama merupakan bentuk tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-UM.01.01-236 tentang Langkah-Langkah Antisipasi Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444H / 2023M. (Humas DJHAM)

Ditjen HAM Terus Dorong Implementasi P5HAM bagi PDM di Panti Sosial

by in Berita, Direktorat Instrumen HAM

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM terus melakukan upaya mendorong implementasi P5HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) di tanah air. Salah satu yang kini menjadi fokus adalah pengimplementasian P5HAM bagi PDM di panti-panti.

Untuk menangani tantangan tersebut, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat pada Senin, (17/4). Pertemuan di ruang rapat 553 Sekretariat Jenderal KemenkumHAM tersebut, menghadirkan sejumlah K/L.

 

Koordinator Instrumen Hak Ekosob, Farida Wahid, membuka berlangsungnya acara. Menurut Farida, rapat kali bertujuan untuk membahas pedoman perlindungan dan pemenuhan HAM bagi PDM.

“Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendengarkan masukan dan saran mengenai upaya pencegahan pelanggaran HAM bagi penyandang disabilitas mental di panti-panti di tanah air,” kata Farida.

Pembahasan ini dipandang penting mengingat didapati masih terdapat perlakuan yang tidak sejalan dengan P5HAM di sejumlah panti bagi para PDM di tanah air.

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal HAM terlibat di dalam Tim Pokja P5HAM bagi PDM. Pokja tersebut dibentuk pada tahun 2021 melalui ketetapan MenkumHAM Nomor M. HH-01.HA.04.02. (Humas DJHAM)

Kemenkumham Sulsel Dampingi Pelaporan Aksi HAM Pemkab Soppeng dan Wajo

by in Info Kanwil, Kanwil Sulawesi Selatan

Makassar, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk melakukan Pelaporan Aksi HAM. Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah daerah, salah satunya melalui Giat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, Rabu-Jumat (12-14/04)

Pendampingan dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi tim yang terdiri atas operator dan pelaksana pada bidang HAM yakni Arfiani Syafiuddin, Indah Tri Saputri Syam, dan Raniansyah. Dalam kunjungan tim, ditekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Sulsel, lebih lanjut dijelaskan perihal indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam Pelaporan Aksi HAM.

“Pelaporan Aksi HAM ini dilakukan langsung melalui Aplikasi KSP, panitianya lima kementerian pada tingkat nasional, kami di Wilayah membantu sebagai fasilitator untuk memastikan daerah mengetahui indikator dan format laporan serta dapat mengatasi kendala yang dialami dalam pelaporan,” terang Dedy Ardianto

Sementara di tempat terpisah Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati menyampaikan bahwa peningkatan koordinasi ke daerah tidak terlepas dari dukungan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi dan instruksi Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak untuk memastikan Kantor Wilayah dapat menawarkan solusi jika daerah mengalami kendala dalam pelaporan Aksi HAM.

Dalam kunjungan di Kabupaten Soppeng, Tim menyambangi Bagian Hukum diterima Kepala Bagian Hukum, Musriadi sementara di Kabupaten Wajo Tim menyambangi Bapelitbangda diterima oleh Sekretaris Bapelitbangda, Susiawati Panikkai didampingi Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial, Yamar serta turut hadir operator masing-masing.

Masing-masing pemerintah Daerah menyampaikan kesiapan dan antusiasme melakukan pelaporan Aksi HAM Tahun 2023, dalam waktu dekat Pemkab Wajo mengagendakan Rapat Koordinasi bersama OPD terkait membahas pemenuhan data dukung Pelaporan Aksi HAM tahun ini.

Skip to content