23 Februari 2023 – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Babel Gelar Rakor Sinergitas Pembangunan Hukum dan Ham di Wilayah

23 Februari 202324 Februari 2023 by in Info Kanwil, Kanwil Bangka Belitung

Pangkalpinang, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto membuka Rapat Koordinasi Sinergitas Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Diseminasi Perseroan Perorangan yang diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kep. Babel, Rabu (15/2/2023) di Hotel Soll Marina Bangka Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Harun menyampaikan, kegiatan ini diikuti oleh 55 orang peserta yang terdiri dari jajaran Biro Hukum/Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota, dan Dinas UMK se-Provinsi Bangka Belitung.

Harun mengatakan, bahwa tujuan dari Rapat Koordinasi ini agar terwujudnya produk hukum daerah yang efektif, terinformasinya perusahaan perorangan, serta meningkatnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan dalam pembangunan hukum dan HAM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam laporannya, Kakanwil Harun juga menyampaikan bahwa Provinsi Bangka Belitung memiliki UMK (Usaha Mikro Kecil) sebanyak 189.971, namun hanya 194 yang melakukan pendaftaran merek, 368 pendaftaran hak cipta, dan 4 pendaftaran paten.

“Kami mengajak UMKM untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya dan perseoran perorangan,” harap Harun.

Perseroan Perorangan memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

Harun juga mengatakan, untuk memperkuat sinergitas, Kanwil Kemenkumham Babel akan melaksanakan MoU dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan optimalisasi fungsi pelayanan hukum dan HAM. Ruang lingkup dari objek kesepakatan ini secara umum di bidang pelayanan hukum dan HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan. Lalu dengan TVRI Bangka Belitung terkait pemberian edukasi dan penyebarluasan informasi tugas dan fungsi pelayanan hukum dan hak asasi manusia.

“Mari kita bersama-sama kuatkan sinergi untuk memajukan Bangka Belitung yang berbudaya hukum dan HAM, sehingga tercapai Bangka Belitung yang maju dan sejahtera,” tutup Harun.

Dalam kesempatan ini, dihadirkan Bupati Belitung Timur, Burhanudin sebagai Narasumber karena keberhasilan membawa nama Kabupaten Belitung Timur dalam penerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM selama 6 tahun berturut-turut dan pencatatan Kekayaan intelektual Komunal terbanyak dalam tahun 2022.

Pada kegiatan ini dilakukan pemberian penghargaan kepada Bupati Belitung Timur dan Bupati Bangka Tengah atas konsistensi dalam melaksanakan P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Lalu kepada Bupati Bangka atas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH). Serta kepada Bupati Belitung atas Peduli Peningkatan dan Pembentukan Desa Sadar Hukum.

Diserahkan juga penghargaan kepada Kepala Kesbangpol Bangka Barat atas Dukungan Aktif sebagai anggota Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) Bangka Barat. Serta kepada Abdul Rachim dan Zulfiandi atas Inisiator Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Bekitung Timur.

Lantik Dirjen PP dan Serah Terima Plt. Dirjen HAM, Menkumham : Pegang Teguh Integritas dan Jangan Salah Gunakan Wewenang

23 Februari 2023 by in Info Kanwil, Kanwil Nusa Tenggara Timur

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengambil sumpah jabatan dan melantik Asep Nana Mulyana sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (23/02/2023). Upacara pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Plt. Dirjen PP, Dhahana Putra kepada Dirjen PP yang baru dilantik. Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan serah terima jabatan Plt. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) dari Mualimin Abdi kepada Dhahana Putra.

Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dirjen PP dan Plt. Dirjen HAM turut diikuti secara virtual oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone dari Kabupaten Alor, serta Kasubbag HRBTI, Dian L.R. Lenggu di Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya, Menkumham Yasonna mengucapkan selamat bergabung kepada Asep Nana Mulyana yang sebelumnya telah meniti karir di Kejaksaan RI selama seperempat abad lebih. Di mata Yasonna, Asep adalah sosok Jaksa yang tenang, kalem, tidak arogan, dan memiliki pengetahuan luas.

“Perkuat peran strategis Ditjen PP dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Jangan segan-segan berkolaborasi dan bekerjasama,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Yasonna, Ditjen PP juga perlu melakukan supervisi para Perancang di daerah dan terus meningkatkan digitalisasi pelayanan publik. Mengingat, Ditjen PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berhubungan dengan banyak institusi terkait kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Dirjen PP agar mendukung penuh dan melaksanakan program pemerintah di dalam mensosialisasikan KUHP Nasional yang baru. Kemudian untuk Plt. Dirjen HAM, Yasonna berpesan agar segera membuat peta jalan HAM yang kini menjadi perhatian serius Presiden RI.

“Pegang teguh integritas dan jangan salahgunakan wewenang,” tegasnya.

Asep Nana Mulyana selaku Dirjen PP Kemenkumham yang baru memulai karir di Kejaksaan RI pada tahun 1996. Jabatan terakhirnya sebagai Insan Adhyaksa adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak Juli 2021 hingga Februari 2023.

“Tentu ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon bimbingan. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini dengan baik,” ujarnya.

Asep mengharapkan adanya sinergi dan kolaborasi di dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya Kemenkumham. Ditjen PP khususnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung kinerja Kemenkumham.

Ditjen PP sebelumnya dipimpin Dhahana Putra selaku Plt yang kini dipercaya menjadi Plt. Dirjen HAM. Selama hampir 9 bulan, ada sejumlah capaian yang ditorehkan Dhahana ketika menjadi Plt. Dirjen PP. Salah satunya, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan masterpiece di bidang hukum pidana. Kini sebagai Plt. Dirjen HAM, Dhahana mengaku siap melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang HAM.

Sementara itu, Mualimin Abdi yang sudah hampir 8 tahun menjabat sebagai Dirjen HAM kini mengemban tugas baru sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama. Mualimin juga berharap bisa melaksanakan tugas dengan baik pada pengabdian barunya ini.

Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dirjen PP dan Plt. Dirjen HAM turut dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto. (Humas/rin)

Dhahana Putra Dipercaya untuk Menjabat Sebagai Plt. Direktur Jenderal HAM, Prosesi Serah Terima Digelar Pagi ini

23 Februari 202324 Februari 2023 by in Berita

Jakarta, ham.go.id – Bertempat di Graha Pengayoman, diselenggarakan kegiatan serah terima jabatan Plt. Direktur Jenderal HAM, Kamis (23/2). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, hadir secara langsung dalam kegiatan serah terima jabatan pagi ini.

Diketahui, melalui serah terima jabatan pagi ini, Dhahana Putra dipercaya oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal HAM menggantikan Mualimin Abdi. Ada pun kini, Mualimin Abdi menempati jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama.

Dalam sambutannya, Yasonna menilai baik Dhahana Putra maupun Mualimin Abdi memiliki rekam jejak yang baik. Tanpa berpanjang lebar, Yasonna langsung memberikan arahan kepada Plt. Direktur Jenderal HAM. Yasonna meminta Dhahana untuk langsung gaspol.

”Apalagi ada keputusan terakhir yang mengenai PPHAM ya, dan Presiden menaruh perhatian serius tentang itu. Maka saudara harus buat peta jalan terkait apa yang telah diputuskan agar dapat kita laksanakan dengan baik,” ujar Yasonna.

Menilik latar belakang Dhahana, Menteri Hukum dan HAM optimis Plt. Direktur Jenderal HAM mampu mengendalikan roda organisasi dengan baik. “Dengan pengetahuan di bidang peraturan perundang-undangan, Saya yakin saudara akan dapat memimpin Direktorat Jenderal HAM dengan baik,”ucapnya.

Tidak lupa Yasonna juga mengingatkan pentingnya integritas untuk diperhatikan oleh seluruh jajaran di KemenkumHAM.

Sebagai informasi, selain serah terima jabatan Plt. Direktur Jenderal HAM, acara di Graha Pengayoman pagi ini juga sekaligus pelantikan bagi Asep N. Mulyana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Sebelumnya Asep N. Mulyana merupakan kepala kejaksaan tinggi Jawa Barat.

Sejumlah tokoh dan pejabat turut serta dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan pagi ini di Graha Pengayoman di antaranya Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Fraksi PKB DPR RI, dan Gubernur Jawa Barat.

Selamat bertugas Pak Dhahana selaku Plt. Direktur Jenderal HAM. Dan selamat bergabung dalam keluarga besar Pengayoman untuk Pak Asep N. Mulyana. (Humas DJHAM)