Hari: 18 Juli 2022

Direktur Instrumen HAM Hadir Sebagai Narasumber pada Diskusi “Strengthening the Role of Multistakeholder on the Fulfilment of Human Rights in Indonesia”

by in Berita, Direktorat Instrumen HAM

Jakarta, ham.go.id – Mewakili Direktur Jenderal HAM, Direktur Instrumen HAM Betni Humiras Purba, menjadi narasumber pada acara diskusi bertajuk “Strengthening the Role of Multistakeholder on the Fulfilment of Human Rights in Indonesia”. Acara yang diinisiasi oleh Imparsial ini diselenggarakan di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Senin (18/7).

Di hadapan para pegiat HAM pada acara ini, Betni mengungkapkan komitmen pemerintah Indonesia untuk secara serius menyusun dan menyampaikan laporan periodik sebagai bentuk tanggung jawab dalam P5HAM.

“KemenkumHAM telah memulai proses pemantauan dan pengumpulan data sejak tahun 2018 sebagai bahan penyusunan laporan pada tahun 2022,” ujar Betni.

Tidak hanya bersama K/L, KemenkumHAM dan Kemenlu juga turut melibatkan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang HAM dalam pembahasan guna menyusun laporan UPR. “Kegiatan semacam ini bertujuan untuk menjamin proses yang inklusif dan menjaring masukan dalam penyusunan laporan UPR,” tutur Betni.

Kendati demikian diakui Betni dalam penyusunan laporan guna menjawab 167 rekomendasi yang diajukan pada siklus ke-3, pihaknya masih mendapati sejumlah tantangan. “Salah satunya, masih didapati pemahaman dari K/L yang belum mapan terkait tindaklanjut laporan UPR,” jelasnya.

Selain menghadirkan Direktur Instrumen HAM, panitia juga mengundang tiga narasumber lainnya yaitu Ketua Komnas HAM, Komisioner Komnas Perempuan, dan Direktur Eksekutif HRWG.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia akan mengikuti dialog konstruktif bersama dengan dewan HAM PBB di Jenewa November mendatang. Rencananya, MenkumHAM, Yasonna H. Laoly, akan menjadi pimpinan delegasi RI dalam penyampaian Universal Periodic Review (UPR) siklus ke-4. (Humas DJHAM)

Jajaran Kemenkumham DIY Komitmen Berikan Pelayanan Publik Berbasis HAM

by in Info Kanwil, Kanwil DIY

YOGYAKARTA, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menggelar Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM Berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022. Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY terus berkomitmen dalam upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

Sosialisasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dilaksanakan di Hotel Harper Yogyakarta, Senin (18/7/2022). Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Imam Jauhari menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini penting untuk dilakukan mengingat setiap unit kerja berkewajiban memberikan pelayanan publik berbasis HAM.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY beserta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen lainnya mengenai Hak Asasi Manusia,” kata Imam dalam sambutannya saat membuka kegiatan.

Imam berharap melalui kegiatan ini, para Kepala UPT dapat mengimplementasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia melalui pelayanan publik yang diberikan. UPT jajaran Kanwil Kemenkumham DIY diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

P2HAM1807 2

Sementara itu, Program Officer Friedrich Naumann Foundation For Freedom (FNF) Indonesia Nur Rachmi menyampaikan apresiasi atas kerja sama Kemenkumham dengan FNF yang telah terjalin sejak 2005. Ia berharap Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat semakin dijunjung tinggi dan dipedomani dalam setiap lini kehidupan bermasyarakat.

“Pendidikan demokrasi kemajuan HAM fokus pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Kerja sama dengan Kemenkumham merupakan suatu kehormatan bagi kami. Semoga Hak Asasi Manusia semakin dihargai dan semakin dijunjung di negara Indonesia,” ujar Nur Rachmi.

Kegiatan dilanjutkan dengan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM yang dimoderatori oleh Kepala Divisi Administrasi yang juga Plh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Mutia Farida. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Sri Kurniati Handayani Pane dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Imam Jauhari.

Hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY.

(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta – Jogja Pasti Istimewa)

P2HAM1807 3

P2HAM1807 4

P2HAM1807 5

Masih dalam Rangkaian Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2022, Kemenkumham RI Gelar Acara Doa Kemenkumham untuk Bangsa dan Seminar Nasional

by in Berita

Jakarta, ham.go.id – Sebagai rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar acara Doa Kemenkumham untuk Bangsa dan Seminar Nasional pada Senin, (18/7). Acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H., Direktur Jenderal HAM, Dr. Mualimin Abdi, SH, MH, para pimti madya, dilaksanakan di Graha Pengayoman, Jakarta, serta diikuti oleh Kanwil dan UPT Kemenkumham RI se-Indonesia.

“Tahun ini menjadi tahun penanda kebangkitan indonesia setelah 2 tahun lebih terguncang pandemi Covid-19. Saya perlu mengingatkan kita semua rangkain persoalan-persoalan dunia masih menghantui kita semua,” tutur Menkumham. Menkumham pun menyampaikan pesan dari Presiden RI, Joko Widodo, yang mengingatkan instansi negara untuk selalu berhati hati dan melakukan kegiatan kegiatan secara terencana dengan baik dan melakukan penghematan anggaran agar kita dapat melewati masa-masa sulit ini.

Menkumham menyampaikan bahwa Kegiatan Doa Kumham untuk Indonesia dan Seminar Nasional HDKD selayaknya menjadi momentum kita bersama, untuk merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan. Rangkaian kegiatan HDKD diawali dengan merendahkan diri di depan Sang Maha Pencipta agar pemikiran kritis kembali diasah untuk mengevaluasi semua kebijakan yang telah dilaksanakan.

 

Diselenggarakannya Doa Kemenkumham untuk Bangsa ini merupakan wujud ikhtiar batin dan rasa syukur karena Indonesia secara bersama-sama telah melewati masa-masa sulit akibat Pandemi Covid-19. Acara ini juga bertujuan agar Indonesia terus menjadi semakin kuat serta semangat untuk bangkit, dengan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dr. Sri Puguh Budi Utami, Kepala Balitbangkumham, turut hadir memberikan Laporan Kegiatan. “Adapun peserta seluruh insan Pengayoman dan terbuka untuk masyarakat umum sebanyak 4.234, kemudian yang hadir di Graha Pengayoman sebanyak 80 peserta, melalui aplikasi Zoom sebanyak 1.000, dan melalui Youtube sebanyak 615. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan,” tutur Utami. Pada acara Seminar Nasional, Menkumham akan memberikan keynote speech dan Wamenkumham akan memberikan pesan penutup untuk rangkaian kegiatan hari ini.

Doa Bersama Kementerian Hukum dan HAM untuk Bangsa menghadirkan 5 (lima) orang Pemuka Agama sebagai wujud kerukunan antar umat beragama, yakni Doa Agama Islam oleh Dr. Hasani Ahmad Said, Doa Agama Kristen oleh Pdt. Bernard Manik, M/Th, Doa Agama Katolik oleh Romo Paulus Andri Astanto, SJ, Doa Agama Hindu oleh Ida Pinandita KHRT Astono Chandra Dana, dan Doa Agama Budha oleh Romo Asun Gotama. Acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional yang bertajuk “Indeks Layanan: Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan HAM”. (Humas DJHAM)

Skip to content