6 Layanan Publik Direktorat Jenderal HAM

Jakarta, ham.go.id – Hai #SobatHAM!!! Sudah tahu belum apa saja pelayanan publik yang ada di Ditjen HAM?
Nah #DJHAMin kasih tahu nih, ada enam layanan publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia:

  • Layanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM (Yankomas)
  • Layanan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Berspektif HAM
  • Layanan Advokasi Bisnis dan HAM/ Layanan Penilaian Mandiri Resiko Bisnis dan HAM
  • Layanan Perpustakaan HAM Digital
  • Layanan Permohonan Informasi Pembangunan HAM

Yuk ketahui lebih dalam tentang DJHAM!

Terima Kunjungan DPD RI, Kanwil Kemenkumham Jateng Siap Bersinergi Berikan Pelayanan Publik Berbasis HAM

SEMARANG, ham.go.id – Pemberian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sudah menjadi keharusan bagi setiap instansi pemerintahan untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna layanan. Dalam rangka implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang berkualitas, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Selasa (12/07).

Kepala Kantor Wilayah Kemekumham Jawa Tengah diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi bersama Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, menyambut Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik beserta rombongan di ruang rapat Arjuna.

Membuka kegiatan, Bambang menyampaikan implementasi P2HAM yang ada di Kanwil Kemenkumham Jateng. Di mana sebanyak 52 Unit Pelaksana Teknisnya sudah meraih penghargaan P2HAM pada 2021 silam.

“Pada dasarnya, masyarakat adalah warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah. Pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publiknya bertanggung jawab memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk memenuhi kepentingan publik,” ujar Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM.

Selanjutnya Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik mengungkapkan dalam rangka kunjungannya kali ini ingin mengenal lebih dalam tupukosi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sebagai bagian dari konstituensi DPD RI di Jawa Tengah.

“Banyak sekali kinerja positif bahkan prestasi di kanwil ini dan itu membuat DPD RI support dan berharap sinergi bisa lebih ditingkatkan. Salah satunya mengenai spirit pelayanan berbasis HAM yang selain diterapkan pada Kemenkumham sendiri bisa juga ada di Pemda setiap tingkatan,” ungkap Kholik.

Turut hadir dalam kegiatan antara lain Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Moh. Hawary Dahlan, dan Kepala Sub Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum & HAM Andhy Kusriyanto.

IMG 20220712 125246 428

*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*Jateng PASTI Produktif*
*PASTI WOW*
*PASTI WBK*

#KumhamSemakinPASTI

Guna Wujudkan Komitmen dan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Melakukan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM

Batam, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Kepulauan Riau melakukan pembinaan lembaga publik berbasis HAM di Aula Ismail Saleh Lapas Kelas IIA Batam. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kalapas Kelas IIA Batam, KA Rutan Kelas IIA Batam beserta jajaran, Selasa (11/02).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Kanwil Kemenkum HAM Kepri, tanggal 14 Juni lalu yang bertempat di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkum HAM Kepri dan dihadiri oleh Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi.

Dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Artinya, negara berkewajiban salah satunya memberikan pelayanan kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik.

Pelayanan publik berbasis HAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada semua unit kerja di lingkungan Kemenkumham. Selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM.

Harapannya setiap satker bukan sekedar memperoleh predikat/penghargaan P2HAM namun lebih kedalam implementasi yang nyata dalam memberikan pelayanan berbasis HAM seperti menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta petugas yang selalu siaga membantu masyarakat terutama kelompok rentan. (Humas Kanwil Kemenkumham Kepri)

#KumhamSemakinPasti
#KanwilKepri
#KemenkumhamRI

HAM 1107 1HAM 1107 1

Skip to content