Lampung, ham.go.id – Jumat (03/03), Bertempat di Ruang Rapat Legal Drafter, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr.Alpius Sarumaha membuka rapat Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023. Didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Fery Irza Irawan dengan peserta rapat para perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Lampung. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dan Tim Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI yang hadir secara virtual.
Dalam Sambutannya, Dr.Alpius menyampaikan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya.
Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Dimana RANHAM merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM.
Berdasarkan capaian KKP HAM Provinsi Lampung tahun 2022 terdapat 11 Kabupaten dan 1 Kota Madya dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.
‘’Harapan saya untuk tahun ini capaian prestasi ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Bagi Kabupaten/Kota yang tahun lalu belum memperoleh predikat tersebut, mari tahun ini bersama-sama kita dorong lagi kinerja lebih baik lagi’’ ujar Dr.Alpius.
Dr.Alpius juga menyampaikan kepada Kabupaten/Kota yang sudah memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk tidak berpuas diri. Mengajak bersama sama semua unsur di Kabupaten/Kota baik Bagian Hukum, Bappeda serta OPD-OPD terkait kita bahu membahu mewujudkan Kabupaten Kota yang Peduli HAM.
Menutup sambutan, Dr.Alpius berpesan kepada bidang HAM di Kantor Wilayah untuk terus dapat bersinergi dengan rekan-rekan dari Kabupaten/Kota sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung memperoleh Predikat Kabupaten/Kota Peduli Peduli HAM tahun ini.
‘’Program Kabupaten Kota Peduli HAM ini memang bukan kontestasi, tetapi saya harap mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat’’ tutur Dr.Alpius. (Humas Kumham Lampung / RZ)
