Kanwil Kumham Lampung Gelar Rapat Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023

Lampung, ham.go.id – Jumat (03/03), Bertempat di Ruang Rapat Legal Drafter, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr.Alpius Sarumaha membuka rapat Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023. Didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Fery Irza Irawan dengan peserta rapat para perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Lampung. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dan Tim Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI yang hadir secara virtual.

Dalam Sambutannya, Dr.Alpius menyampaikan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya.

Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Dimana RANHAM merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM.

Berdasarkan capaian KKP HAM Provinsi Lampung tahun 2022 terdapat 11 Kabupaten dan 1 Kota Madya dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.

‘’Harapan saya untuk tahun ini capaian prestasi ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Bagi Kabupaten/Kota yang tahun lalu belum memperoleh predikat tersebut, mari tahun ini bersama-sama kita dorong lagi kinerja lebih baik lagi’’ ujar Dr.Alpius.

Dr.Alpius juga menyampaikan kepada Kabupaten/Kota yang sudah memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk tidak berpuas diri. Mengajak bersama sama semua unsur di Kabupaten/Kota baik Bagian Hukum, Bappeda serta OPD-OPD terkait kita bahu membahu mewujudkan Kabupaten Kota yang Peduli HAM.

Menutup sambutan, Dr.Alpius berpesan kepada bidang HAM di Kantor Wilayah untuk terus dapat bersinergi dengan rekan-rekan dari Kabupaten/Kota sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung memperoleh Predikat Kabupaten/Kota Peduli Peduli HAM tahun ini.

‘’Program Kabupaten Kota Peduli HAM ini memang bukan kontestasi, tetapi saya harap mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat’’ tutur Dr.Alpius. (Humas Kumham Lampung / RZ)




Kakanwil Sorta Menjadi Pembicara Dalam Rakor Kerukunan Umat Beragama Bersama Sekda Provinsi dan Kaban Kesbangpol Kab/Kota Se-Lampung

Lampung, ham.go.id – Dalam Rangka mewujudkan situasi kondusif dalam Kerukunan Umat Beragama sebagai implementasi Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing; Didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha; ikuti Rapat Koordinasi bersama SEKDA dan Kaban Kesbangpol Kab/Kota Se Provinsi Lampung yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung. Kamis (02/03).

Bertempat di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung Teluk Betung. Selain Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Kegiatan pun turut Hadir Mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Badan Intelijensi Negara Daerah Lampung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama, Kepala Polisi Daerah Lampung yang di Wakili Kabag Analisis, Komandan Korem 043 Gatam Diwakili oleh Kasi Oprasional, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang diwakili Asisten Kasi Intel.

Sekda Provinsi Lampung dalam pembukaan menyampaikan ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa serta mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat makna dari persatuan dan toleransi dalam beragama. Sekda, Fahrizal Darminto; juga berharap seluruh pejabat untuk dapat memberi pemahaman kepada masyarakat, sehingga peristiwa yang tidak diinginkan dapat terjadi.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Materi oleh masing-masing Narasumber yaitu :
1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung (Moderator)
2. Kepala Badan Intelejen Daerah Provinsi Lampung Dengan Tema “Pencegahan Dini Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama”
3. Kabag Analisis Polda Lampung Dengan Tema “Penegakan Hukum Pelarangan Ibadah”
4. KASI OPS 043/GATAM Dengan Tema “Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan”
5. Asisten Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Lampung Dengan Tema “Synergi Pengawasan Aliran Kepercayaan”
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Lampung, Dengan Tema “Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Kerukunan Beragama”
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Dengan Tema “Kebebasan Memeluk Agama dan Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaan Masing-Masing”


Dalam Kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Dr. Sorta menyampaikan bahwa Kemenkumham adalah perpanjangan tangan pemerintah yang mengurus di bidang Hukum dan HAM, terkhusus di bidang HAM Sorta juga menyampaikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya.

“Saya juga mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia bukan negara yang ateis, bukan juga negara komunis melainkan negara Monoteis, yang artinya mengakui tiap warga negara mempuntai Tuhan yang satu.

Pada kesempatan ini juga Kakanwil menyampaikan bahwa Tiap Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa itu Unik, Berbeda. “Kita tidak bisa memaksakan semua harus Sama, Dikatakan Beragama sebenarnya adalah Hubungan Pribadi Seseorang dengan Tuhan Sebagai Penciptanya itulah salah satu arti dari Hak Asasi Manusia” Ujar Sorta.


Diakhir sorta mengharapkan untuk selalu menjalin kebersamaan sebagai bangsa yang kokoh dan bangsa yang kuat dalam mewujudkan Negara Yang Maju kedepannya. Rapat Koordinasi ditutup dengan sesi Diskusi dan Tanya Jawab.


Membahas Pemenuhan Hak Pilih WBP Sebagai Wujud Penghormatan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Temui Plt.Kakanwil Kemenkumham Lampung

BANDAR LAMPUNG, ham.go.id (19/10) – Pada Rabu (19/10), bertempat di ruang kerjanya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Lampung, Hermansyah Siregar menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Internal, Munafrizal Manan beserta Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Komnas HAM RI. Adapun maksud kunjungan Munafrizal di Kanwil Kemenkumham Lampung adalah dalam rangka membahas serta menghimpun data dan informasi guna menjamin hak pilih warga binaan pemasyarakatan, khususnya di Provinsi Lampung.

Hak untuk memilih pada electoral events (kegiatan pemilihan) seperti Pemilu 2024, merupakan hak konstitusional dan unsur tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia seluruh seluruh Warga Negara Indonesia tak terkecuali warga binaan pemasyarakatan (WBP), Membahas hal tersebut Munafrizal menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Lampung memiliki andil yang penting dalam memenuhi hak pilih bagi warga binaan pemasyarakatan. Munafrizal berharap Hermansyah beserta jajarannya di Kanwil Kemenkumham Lampung dapat mengerahkan upaya dalam kuasanya untuk memenuhi hak pilih bagi warga binaan pemasyarakatan.

Memandang bahwa pemenuhan hak pilih sebagai wujud penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Hermasyah memiliki beberapa rekomendasi, di antaranya dengan pendataan identitas WBP yang yang dapat dirangkaikan dalam SOP untuk memastikan seluruh WBP dapat terekam dan teridentifikasi, dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait. Karena validitas identitas menjadi syarat utama seseorang dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara, Hermansyah menambahkan, sebaiknya TPS juga didirikan secara khusus di dalam lingkungan lapas atau rutan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegahnya timbulanya biaya untuk mobilisasi WBP ke TPS terdekat dan timbulnya potensi gangguan keamanan dari proses mobilisasi tersebut. Untuk itu Hermansyah berharap agar Komnas HAM dapat menyampaikan kebutuhan TPS pada setiap Lapas/Rutan di Wilayah Lampung kepada KPUD dan Bawaslu Prov. Lampung.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / DBTM)

Sukseskan Penilaian KKP HAM Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rapat Koordinasi

Lampung, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten / Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2022 pada hari ini, Senin (28/03) bertempat di Aula Kantor Wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan menteri hukum dan HAM nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terdapat perubahan kriteria yang semula 7 Kriteria dengan 82 Indikator Penilaian KKP HAM diubah menjadi 10 Kriteria dengan 120 Indikator penilaian. Dimana sepuluh aspek variable yang dinilai dalam pelaksanaan KKP HAM didasarkan pada indikator struktur, proses dan hasil.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

“Program KKPHAM ini memang bukan kontestasi, tetapi saya harap mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat. Untuk itu saya selaku Kepala Kantor Wilayah Lampung mengajak para pemangku kebijakan di daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam program pemenuhan HAM ini.” Imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edi Ekoputranto; dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ini menghadirkan ­Narasumber dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Ibu Fransisca Mirna.

Kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian KKP HAM 2022 ini diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mensukseskan Penilaian KKP HAM 2022. Dimana KKP HAM 2022 ini merupakan upaya pemerintah yang bertujuan memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan tanggung jawab dan mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / K)

Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Lauching Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM Secara Virtual

Lampung, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti Launching Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM secara virtual pada hari ini, Senin (07/2). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 2 Tahun 2022 yang diselenggarakan secara hybrid. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hadir mengikuti kegiatan ini Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang juga selaku Plt. Kepala Divisi Administrasi, Nur Ichwan; Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto; Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP, dan Seluruh JFT dan JFU bidang HAM.

Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi mengatakan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM ini merupakan peraturan yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yakni Permenkumham No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Salah satu aturan yang tercantum pada aturan baru ini adalah memperluas ruang lingkup pelayanan publik berbasis HAM.

 

“Jika dulu hanya dilaksanakan oleh UPT saja, maka sekarang harus dilaksanakan oleh semua unit kerja Kemenkumham. Mulai dari Unit Utama, Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Layanan di Kantor Perwakilan dan Balai Diklat,” ujar Mualimin.

Sementara itu, Wamenkumham RI, Edward O.S Hiariej menyampaikan bahwa Permenkumham P2HAM ditetapkan pada 5 Januari 2022 sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan Kemenkumham sehingga dapat sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM, maka ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM pada tanggal 5 Januari 2022” ujar Wamenkumham.

Permenkumham P2HAM ini tidak hanya terfokus pada penilaian dalam mekanisme pembentukan pelayanan publik berbasis HAM saja, namun ada beberapa tahapan yang terlebih dahulu harus dilaksanakan, mulai dari tahap pencanangan, pembangunan, evaluasi, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan.

Peluncuran Permenkumham ini selanjutnya dirangkaikan dengan pemaparan materi Permenkumham oleh Direktur Instrumen HAM, Timbul Sinaga yang mengulas peraturan mulai dari dasar hukum, pertimbangan perubahan, judul dan isi peraturan, perubahan permenkumham P2HAM, kriteria P2HAM, serta tahapan pembentukan P2HAM. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / K)

Kanwil Lampung Ikuti Pembahasan Perancangan Permenkumham P2HAM dengan Ditjen HAM Secara Virtual

Lampung, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengikuti kegiatan audiensi yang diadakan melalui zoom meeting oleh Direktorat Jenderal HAM mengenai penyampaian Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (Rancangan Permenkumham P2HAM) serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (22/06).

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung: Ida Asep Somara didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan hadir untuk mengikuti kegiatan ini bertempat di Ruang Kepala Kantor Wilayah. Hadir pula Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM: Ferie Irza Irawan beserta seluruh Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Lampung secara virtual ditempat terpisah. Bertindak sebagai pemateri, Sari dari Direkrorat Instrumen HAM serta Artari Subagjo yang bertindak moderator kegiatan.

Dalam materi yang disampaikan, Sari selaku pemateri dari Direktorat Instrumen HAM menyampaikan bahwa maksud dari Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia serta pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga perubahan permenkumham tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM.

“Pelaksanaan audiensi ini untuk mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Perubahan Permenkumham tentang P2HAM, dimana Rancangan Permenkumham tersebut telah dilakukan pembahasan di Tingkat Pusat, sehingga diharapakan agar kegiatan Pembentukan P2HAM dapat bersinergi dengan Kegiatan pada Bidang HAM masing-masing Kantor Wilayah Lampung Dan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang Terkait.” ucap Sari.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian saran yang dilontarkan oleh para peserta audiensi. Diharapkan saran-saran yang diberikan oleh Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dapat dijadikan masukan oleh Direktorat Jenderal HAM sehingga tercipta Peraturan yang memberikan banyak manfaat khususnya tentang pelayanan publik berbasis HAM. (Humas Kemenkumham Lampung / RZ & PA)

Kanwil Lampung Selenggarakan Rakor KKP HAM dan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021

Lampung, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten/Kota Peduli (KKP) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021. Senin (21/06).

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, acara dihadiri secara langsung oleh Kepala Bidang HAM, Rina Anggraeny dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Ferie Irza Irawan, serta para peserta Rapat Koordinasi KKP HAM. Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung, Ida Asep Somara dan 2 (dua) narasumber dari Direktorat Jenderal HAM mengikuti kegiatan melalui Virtual Zoom Meeting.

Ida Asep Somara dalam sambutan yang juga sekaligus membuka jalannya Rapat Koordinasi. Dalam penyampaian Ida menghimbau sinergi yang terbentuk di dalam Pemerintah Daerah maupun Kota tetap menimbang dengan azas berbasis Hak Asasi Manusia. Ida berharap dengan adanya Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi Lampung ini menjadikan ajang silaturahmi dan koordinasi dalam pembentukan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Acara dilanjutkan dengan pemateri Pertama Yaitu Ruth Marshinta Sarumpaet selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri Dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah I Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia. Ruth menyampaikan tentang Pelaksanaan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penilaian KKP HAM Kanwil Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. Ruth menyampaikan tentang capain KKP HAM 2013-2020 yang terus meningkat. Ruth juga menjelaskan tentang kriteria hak yang baru, seperti hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Terakhir Ruth menjelaskan formulir kuisioner tentang penilaian KKP HAM yaitu hak sipil dan politik (Hak Atas Bantuan Hukum, Hak Atas Informasi, Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan, Hak Atas Keberagaman Dan Pluralisme, Laporan Hak Atas Kependudukan) sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Laporan Hak Atas Kesehatan, Laporan Hak Atas Pendidikan, Laporan Hak Atas Pekerjaan, Laporan Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Serta Hak Atas Perumahan Yang Layak, Laporan Hak Perempuan dan Anak).

Selanjutnya pemateri kedua, Fransisca Mirna Widyaningtyas Selaku Kepala Seksi Kerja Sama Dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah I.B Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Fransisca menjelaskan bahwa pada dasarnya fokus RANHAM Generasi V Terhadap 4 (empat) Kelompok Sasaran (Beneficiaries) yaitu Hak Perempuan, Hak Anak, Hak Penyandang Disabilitas, dan Hak Masyarakat Adat.

Menurut Fransisca, tantangan RANHAM daerah memiliki 4 (empat) factor yaitu pemahaman tentang Substansi Aksi HAM daerah yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran, Koordinasi antar unit Kanwil dalam masa pelaporan, Pergantian kepemimpinan dan pejabat yang memegang user pelaporan, serta jaringan internet dan akses terhadap Website Serambi KSP. Terakhir Fransisca menjelaskan tentang Format Pelaksanaan Aksi HAM B04 dan B08 dengan penjelasan ukuran keberhasilan serta data dukung yang dibutuhkan pada masing-masing kelompok sasaran. Acara diakhir dengan sesi tanya jawab oleh para peserta kepada narasumber. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/PA)

Tim Yankomas Kanwil Lampung Tindaklanjuti Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM

Lampung, ham.go.id – Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung tindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM pada hari ini, Senin (05/4) bertempat di Ruang Legal Drafter. Hadir sebagai perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan didampingi oleh Kepala Bidang HAM, Rina Anggraeny; dan Kasubid Pemajuan HAM, Ferie Irza Irawan.

Sesuai dengan amanat Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah memiliki tugas untuk menangani setiap pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat. Dalam kesempatan ini, Pelanggaran HAM yang dimaksud adalah laporan dugaan pelanggaran HAM oleh PT CLIP kepada pekerjanya.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan HAM yang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan rapat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Lampung, dan instansi terkait lainnya. Tim Yankomas Kanwil Lampung juga turut mengundang terlapor untuk memberikan klarifikasi atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM ketenagakerjaan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Tim Yankomas juga bertindak sebagai mediator terkait permasalahan HAM tersebut. (Humas Kemenkumham Lampung/K)

Kanwil Kemenkumham Lampung Selenggarakan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Lampung, ham.go.id – Bertempat di Aula, Kanwil Kemenkumham Lampung Selenggarakan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) pada Jumat (26/3).

Hadir langsung Kepala Divisi Aministrasi, Ida Asep Somara didampingi oleh Kabid HAM, Rina Anggraeny; Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, Ferie Irza Irawan; Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, & Pengembangan Hukum & HAM Susilowati beserta seluruh peserta perwakilan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tergabung secara virtual, narasumber dari Direktorat Jenderal HAM yaitu Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah II, Olivia Dwi Ayu Qurbanningrum.

Kegiatan diawali oleh sambutan Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara, mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam Sambutannya Ida menyampaikan jika P2HAM ini merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

“Diharapkan kepada UPT baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi yang belum memperoleh pernghargaan pada tahun 2020, dapat memperbaiki fasilitas pelayanan publik pada instansinya agar pada tahun 2021 ini dapat memperoleh penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM,” ujar Ida.

Berlanjut dengan pemberian materi dengan tema “Menciptakan Pelayanan Publik yang Berbasis HAM oleh Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah II, Olivia Dwi Ayu Qurbanningrum. Olivia menjelaskan jika Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan P2HAM ini adalah untuk memberikan acuan, motivasi, dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh UPT untuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Dijelaskan pula contoh standar pelayanan P2HAM yang baik serta mekanisme penilaian P2HAM.

Adapun UPT yang telah memenuhi kriteria yang ada, Menteri Hukum dan HAM akan memberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada setiap UPT terbaik berdasarkan klasifikasinya.

“Saat ini di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung telah ada 6 Lembaga Pemasyarakatan, 5 Rumah Tahanan Negara, 1 Balai Pemasyarakatan dan 2 Kantor Imigrasi yang telah mendapat penghargaan pelayanan publik berbasis HAM,” jelas olivia.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab mengenai kendala yang dihadapi oleh UPT dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik berbasis HAM. Untuk kedepannya seluruh UPT berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis HAM lebih baik lagi. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG / NAN)

Kanwil Lampung Ikuti FGD, Menkumham Himbau Peran Serta Kanwil Untuk Memajukan Bisnis dan HAM

Lampung, ham.go.id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM) bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia mengadakan Focused Group Discussion (FGD) online dalam rangka implementasi bisnis dan HAM serta pengenalan PRISMA yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia kepada Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia, Selasa (16/3).


Di Aula Kantor Wilayah Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo Bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi beserta Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, para JFU dan JFT mengikuti kegiatan FGD tersebut.


Diawali dengan sambutan dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi dan dilanjutkan oleh Almut Besold selaku Kepala Kantor Perwakilan FNF di Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly membuka secara langsung kegiatan FGD. Dalam sambutannya Yassona menyampaikan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam mendorong prinsip-prinsip bisnis dan HAM, bagi perusahan-perusahaan yang berbasis di daerah. Salah satunya dengan mengajak dan menghimbau perusahan untuk menggunakan aplikasi PRISMA. Diakhir sambutan Yassona menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada FNF yang telah mendukung dan berkomitmen membantu pemerintah dalam memajukan Bisnis dan HAM di Indonesia.


Acara dilanjutkan dengan pemaparan terkait peranan Kantor Wilayah dalam mendukung implementasi bisnis dan HAM oleh Mualimin Abdi. Mualimin mengharapkan agar Kantor Wilayah bisa mensosialisasikan dan memberikan pelatihan bisnis dan HAM untuk meningkatkan pemahaman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, serta mensosialisasikan Aplikasi PRISMA dan turut membentuk Forum Koordinasi dengan melibatkan Pemda dan Pelaku Usaha agar dapat mendorong penyusunana regulasi daerah yang menerapkan norma dan nilai Bisnis dan HAM.

Selanjutnya Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM, Hajerati selaku narasumber dalam FGD ini juga menjelaskan tanggung jawab negara di Bidang HAM dalam Bisnis. Hajerati menjelaskan bahwa secara khusus, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi implementasi HAM dalam konteks binis melalui pembuatan kebijakan dan peraturan, pemeberian panduan bagi pelaku usaha, pemenuhan koherensi aturan hukum, serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan sinergi dengan pelaku usaha maupun Lembaga.

Narasumber terakhir yaitu Patricia Rinwigati menjelaskan hal-hal terkait penilaian resiko Bisnis dan HAM. Patricia menilai agar semua bisa terwujud negara harus berperan aktif untuk merumuskan ekspektasi dengan jelas bagaimana perusahaan dapat menghormati HAM dan juga Pelaku Usaha harus menghindari pelanggaran HAM serta mampu mengidentifikasi dan menilai potensial dari aktivitasnya atau relasi bisnisnya. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dari Para peserta FGD dari Kantor Wilayah seluruh Indonesia. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/PA)

Skip to content