Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kakanwil DIY Ajak OPD Sukseskan Capaian Aksi HAM Tahun 2022

Bagikan

YOGYAKARTA, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY melaksanakan persiapan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Imam Jauhari, mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyukseskan capaian pelaksanaan Aksi HAM di DIY.

Persiapan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 2022 dilaksanakan di Wisma Tamu Pengayoman, Wirogunan, Yogyakarta, Rabu (23/3/2022). Imam menjelaskan terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang pada tahun 2021-2025 ini, penyusunan Aksi HAM berfokus pada empat kelompok sasaran, yaitu anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

“Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa pemerintah terus berkomitmen serta bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan di bidang Hak Asasi Manusia sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia. Melalui program RANHAM, pemerintah berupaya mensinergikan setiap program kebijakan yang diambil, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar selaras dengan kepentingan Hak Asasi Manusia,” ujar Imam.

Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM sangat strategis untuk menjadi acuan bagi semua pihak, baik Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota dalam mengejawantahkan nilai-nilai HAM pada level paling praktis di lapangan.

WhatsApp Image 2022 03 23 at 10.45.32 1

“Kita patut bersyukur bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menyambut baik dalam menjalankan setiap Program RANHAM tahun 2021 yang lalu. Hal tersebut tentu tidak lepas dari upaya kerja keras, sinergitas dan komunikasi yang dibangun kita semua, khususnya OPD di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Imam.

“Oleh sebab itu, mari kita sambut dan persiapkan pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM B04 Tahun 2022,” lanjutnya.

Selain program RANHAM, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Daerah lebih dapat berperan serta dalam mengimplementasikan sejumlah program HAM dan mengukur hasil capaian kinerja Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

WhatsApp Image 2022 03 23 at 10.45.33

“Semoga melalui Program Aksi dan Implementasi Aksi HAM ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami nilai-nilai Hak Asasi Manusia, membangun semangat, mewujudkan komitmen, dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama guna menciptakan sinergi antar-lembaga,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang HAM, Purwanto berharap para peserta kegiatan dapat menyamakan persepsi dan mindset tentang HAM yang wajib dijunjung dan dihormati demi harkat dan martabat manusia.

Koordinasi tersebut dihadiri OPD terkait Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM se-DIY. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda DIY Pratama Wahyu Hidayat, Kepala Divisi Administrasi Mutia Farida, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Bidang HAM Purwanto, serta Kepala Bidang Yantah Watkeshab Lola Basan Baran dan Keamanan Ganang Utoyo.

WhatsApp Image 2022 03 23 at 10.45.31

(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta – Jogja Pasti Istimewa)

Skip to content