Jakarta, portal.ham.go.id – Perubahan iklim diyakini berdampak langsung pada hak asasi manusia terutama kelompok rentan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, dalam acara peluncuran policy brief : Pendekatan Berbasis HAM dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia yang digelar di Hotel Atlet Century, Selasa (6/2/2024).
“Perlu ada pendekatan yang holistik dan berbasis HAM dalam menghadapi transisi energi dari energi fosil ke energi hijau,” terang Dhahana.
Kendati transisi energi merupakan hal yang krusial, namun diharapkan proses tersebut abai terhadap HAM. “Oleh karena itu, policy brief ini bertujuan untuk memberikan pandangan terkait transisi energi dengan mengutamakan keadilan yang berbasis hak asasi manusia,” jelasnya.
Direktur Jenderal HAM juga menyinggung pentingnya mengutamakan koordinasi yang efektif antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci untuk memastikan agar kebijakan transisi energi memperhatikan dengan baik aspek HAM.
“Kami harap policy brief ini dapat menjadi titik awal bagi KemenkumHAM dengan melibatkan multipihak dalam menjalankan peran strategisnya untuk mendorong dan memastikan bahwa transisi energi di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip HAM,” pungkasnya.
Acara terselenggara atas dukungan Raoul Wallenberg Institute (RWI) ini turut menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Direktur Kerja Sama HAM dan Program Officer RWI. (Humas DJHAM)