SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07 – 45 /HUMAS/X/2024
Jakarta, 12 Oktober 2024 – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, memandang rendahnya kesadaran masyarakat terkait isu Kesehatan mental merupakan tantangan bagi pemerintah. Padahal, Kesehatan mental tidak kalah pentingnya untuk diketahui masyarakat sebagai bagian dari hak dasar setiap orang atau warga negara.
SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07 – 44 /HUMAS/X/10.10.2024
Jakarta, 10 Oktober 2024, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa kejahatan seksual yang menimpa sejumlah anak di salah satu yayasan panti sosial anak di Tangerang. Peristiwa ini bukan hanya sebuah pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak-hak anak.
SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07 – 43 /HUMAS/X/06.10.2024
Jakarta – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menekankan peran krusial Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satpol PP tidak hanya diharapkan dapat menegakkan peraturan, tetapi juga didorong untuk tidak abai dalam perlindungan hak-hak masyarakat.
Continue reading “KEMENKUMHAM DORONG SATPOL PP JADI PELINDUNG HAM”
SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07-37/HUMAS/15.09.2024
Jakarta – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyoroti adanya tren peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) belakangan di tanah air. Menurutnya kondisi semacam ini membuat adanya dorongan publik agar pemerintah melakukan langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya ABH.
SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07-41/HUMAS/28.09.2024
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, memandang pengungsi sebagai salah satu kelompok paling rentan di dunia. Pasalnya, mereka sangat rentan terhadap ancaman eksploitasi, perdagangan manusia, dan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.
SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07-40/HUMAS/25.09.2024
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya Pilkada yang ramah HAM, bebas dari provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Guna mencapai tujuan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengajak generasi muda untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka dalam pelaksanaan pilkada mendatang.
Continue reading “KICKOFF HARI HAM SEDUNIA KE-76 DEKLARASI PILKADA BAGI PEMILIH PEMULA”
SIARAN PERS NOMOR :HAM.1-HH.01.07-39/HUMAS/17.07.2024
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menerangkan perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Untuk itu, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat di tanah air. Salah satunya dengan mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07-38/HUMAS/17.07.2024
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyoroti kasus dugaan perundungan yang terjadi Brandoville Studios yang belakangan viral. Menurutnya perundungan termasuk di dunia kerja tidak boleh ditolerir.
Continue reading “Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Jadi Senjata untuk Atasi Perundungan di Tempat Kerja”
SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07-37/HUMAS/15.09.2024
Jakarta – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyoroti adanya tren peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) belakangan di tanah air. Menurutnya kondisi semacam ini membuat adanya dorongan publik agar pemerintah melakukan langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya ABH.
SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07-35/HUMAS/07.09.2024
Jakarta, portal.ham.go.id– 07 September 2024 – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, menegaskan komitmennya terhadap penerapan “living law” dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Penerapan “living law” dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Baru., sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat yg masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara Repubik Indonesia (Pasal 18B ayat 2 UUD 1945). Hukum yang hidup dalam masyarakat itu hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Sehingga keberlakuan Hukum yang Hidup dibatasi oleh ruang (tempat), konstitusi, nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dan UU KUHP itu sendiri.
