Direktur Yankomas Pimpin Rapat Koordinasi Bersama Kanwil Kemenkumham Bengkulu

Jakarta, ham.go.id – Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Pagar Butar Butar pimpin langsung Rapat Rapat Koordinasi bersama perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu bertempat di Ruang Rapat Direktorat Yankomas, Kamis (15/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu guna membahas terkait permasalahan pemindahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang akan dialihfungsikan menjadi perkantoran.

Permasalahan yang timbul adalah pada saat ada pemakaman salah satu pegawai di UPT kanim imigrasi melalui proses adat yang belum ada kesepakatan antara pihak pemkot Bengkulu dengan pihak keluarga.

Dalam arahannya, Pagar Butar Butar memberikan sejumlah solusi kepada Bidang HAM  Kanwil Bengkulu agar berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Bengkulu mengenai pemanggilan pendeta, tokoh adat, kepala divisi imigrasi untuk menyamakan persepsi bagaimana mekanisme pemindahan makam disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Lakukan Koordinasi terkait Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Tim Yankomas Ditjen HAM Bertolak ke NTB

Mataram, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM terus melakukan upaya koordinasi dengan Kanwil maupun instansi terkait di daerah dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran HAM. Kali ini, Bertolak ke Nusa Tenggara Barat selama tiga hari (12-14 April 2021) tim Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Dit. Yankomas) berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian ATR/BPN setempat guna menindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat.

Rapat koordinasi kali ini tidak diselenggarakan di Kanwil KemenkumHAM NTB namun di Kanwil ATR/BPN setempat. Dalam kunjungan ini, tim yang dipimpin Kasi Yankomas Wilayah I, Suryadianto, diterima Plt Kabid Pengevaluasian dan Pemetaan Tanah Kanwil ATR/BPN. Kedua belah pihak membahas dua kasus pengaduan yang berlokus di Bima.

Namun perjalanan tiga hari ke NTB tidak hanya dimanfaatkan untuk koordinasi dan konsultasi terkait dugaan pelanggaran HAM. Rupanya, tim Direktorat Yankomas juga menggelar pelatihan aplikasi SIMAS HAM bagi para pelaksana Pos Yankomas.

Sebagaimana koordinasi dugaan pelanggaran HAM, pelatihan tidak dilaksanakan di Kantor Wilayah. Tim Dit. Yankomas terjun langsung ke keempat UPT KemenkumHAM. Ada pun di UPT tersebut di antaranya adalah Rutan Kelas IIB Lombok Praya, Kanim Kelas I Mataram, Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Lapas Terbuka IIB Lampung Tengah.

Kegiatan pelatihan bagi para pelaksana ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal HAM untuk melakukan pendampingan dan pembinaan Pos Yankomas.

Usai tuntas mengunjungi UPT-UPT, di hari terakhir tim Direktorat Yankomas berkesempatan untuk berdiskusi dengan Kakanwil KemenkumHAM NTB, Harris Sukamto di lapangan apel.

Surya bersama tim memaparkan kepada Kakanwil tentang apa saja yang telah dikerjakan timnya dalam kunjungan 3 hari.

Dalam pertemuan singkat ini, Kakanwil KemenkumHAM NTB menyatakan jajarannya siap untuk mendukung program-program Direktorat Jenderal HAM khususnya Pos Yankomas.

 

“Terimakasih atas penguatan yang telah dilakukan tim Direktorat Jenderal HAM dalam membangun Pos Yankomas di NTB. Semoga kunjungan ini memberikan penambahan wawasan dan kapasitas khususnya bagi para pelaksana tugas Pos Yankomas di UPT-UPT ,” ucap Haris, Rabu (14/4). (Humas DJHAM)

Tim Yankomas Ditjen HAM Hadir dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM di Kanwil Kemenkumham Jabar

Bandung, ham.go.id – Menindaklanjuti  Surat dari Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham RI Nomor HAM.2-HA.01.01-176 tanggal 5 April 2021, Tim Yankomas Ditjen HAM hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Selasa (13/4).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Ismail Saleh ini dihadiri sejumlah stakeholder terkait diantaranya Perwakilan Polda Jabar, Perwakilan Polres Cimahi, Kapolsek Cileungsi, Perwakilan Pemprov Jabar, Biro Hukum Pemprov Jabar, Bidang Hukum Pemkot Bandung, Bidang Hukum Pemkab Sumedang, serta Bidang Hukum Pemkot Bekasi.

Ada 16 kasus yang telah disampaikan oleh Penyampai Komunikasi (PK) selama periode sisa sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2021 yang dibahas dalam kegiatan ini, kasus tersebut terkait dengan hak atas tanah dan rumah, upah buruh, kepegawaian, pidana, dan perdata.

Guna mengklarifikasi kasus pengaduan tersebut, rapat kali ini turut menghadirkan Perwakilan dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Gubernur Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Bupati Sumedang, Bupati Indramayu, Walikota Bekasi, Kepolisian Resor Kota Bandung, Kepolisian Resor Kota Cimahi, Kepolisian Resor Metro Bekasi, Kepolisian Resor Bogor, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bekasi, Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, Kepolisian Sektor Cileungsi, Kepala Desa Cileungsi, Kepala Desa Pingku, KPP Pratama Bekasi Barat, Camat Muara Gembong, Perum Perumnas, Tim Kurator PT. Selaras Kausa Busana, Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Bekasi, PT. Tirta Segara Biru (Damai Putra Group), PT. Chandra Mulia Sentosa, PT Sani Hexa Putra dan PT Jasa Sarana.

Bahas Pemulihan Hak PNS Korban Pelanggaran HAM Yang Berat, Tim Terpadu Yankomas Berkoordinasi dengan BKN

Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka menindaklanjuti upaya pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, Tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat, dipimpin Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Pagar Butar Butar, melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian dan Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat, Badan Kepegawaian Negara, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jumat (9/4).

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperoleh informasi terkait tindak lanjut pemenuhan dan pemulihan hak-hak kepegawaian bagi korban dugaan pelanggaran HAM berat yang berstatus PNS. Dalam kesempatan tersebut, Paryanto, Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian menyampaikan, bahwa BKN khususnya Direktorat SKK akan bekerja sama dengan Tim Terpadu Yankomas dalam rangka pemenuhan dan pemulihan hak-hak kepegawaian korban dugaan pelanggaran HAM yang berat. Diharapkan kedepannya, kerja sama antara BKN dan Tim terpadu dapat dilanjutkan dalam rangka memenuhi dan memulihkan hak-hak korban dugaan pelanggaran HAM yang berat, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

Koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Tim terpadu dalam rangka memenuhi dan memulihkan hak-hak korban dugaan pelanggaran HAM yang berat. (Ram)

Skip to content