Tim Yankomas Pusat Bersama Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Koordinasikan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

Jakarta, ham.go.id – Sesuai arahan Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Pagar Butar Butar) Tim Yankomas Pusat dipimpin oleh Kasubdit Yankomas Wilayah II menghadiri kegiatan rapat koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat pada Kanwil kemenkumham DKI Jakarta, Rabu (24/3). Tim Yankomas Pusat membahas laporan pengaduan masyarakat baik/Dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan melalui pelaksana Yankomas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta maupun yang tidak dikomunikasikan (menjadi atensi pada lini masa) terkait dugaan pelanggaran hak atas rasa aman (penyalah gunaan akta perkawinan), dugaan pelanggaran hak atas lingkungan hidup (peran fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penanggulangan limbah Covid-19) dan dugaan pelanggaran hak atas kepastian hukum (penundaan ganti rugi tanah masyarakat untuk kepentingan umum).

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh pegawai dari Sudin Dukcapil Jakarta Utara, pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jakarta, pegawai dari PT. Jasa Medivest dan pegawai dari Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Dalam rapat koordinasi tersebut diperoleh informasi dan klarifikasi dari para pihak terkait peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang mana dapat mendorong upaya penyelesaian masalah yang dimaksud, namun ada salah satu laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak atas kepastian hukum yang harus memerlukan dorongan kebijakan dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Ram)

Direktorat Yankomas Dorong Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM di Kanwil Kemenkumham Aceh

Banda Aceh, ham.go.id – Dalam rangka upaya untuk mendorong Penyelesaian Permasalahan Dugaan Pelanggaran HAM, Direktorat Jenderal HAM cq Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat HAM melaksanakan tugas Koordinasi dan Konsultasi Pelanggaran HAM di Provinsi Aceh. Kanwil Kemenkumham Aceh sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal HAM melalui Bidang HAM membantu pelaksanaan kegiatan penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran HAM seperti Hak-Hak WBP, dan Status Refugee Rohingya tanggal 7 dan 8 Juli 2020.

Selain Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM, Tim Dit. Yankomas juga melaksanakan pemantauan POS Yankomas yang ada di UPT Rutan Jhanto, Lapas Perempuan Sigli, Cabang Rutan Lhoknga, dan Kanim Banda Aceh. Pemantauan tersebut untuk mengetahui kendala terkait pelaksanaan Pos Yankomas baik dalam hal sarana dan prasarana, teknis petugas dalam menerima penyampaian permasalahan HAM dari Masyarakat, maupun Penggunaan Aplikasi SIMASHAM.

Pos Yankomas merupakan wadah untuk masyarakat sekitar dalam melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami atau yang mereka lihat kepada petugas Yankomas yang ada di UPT kemenkumham terdekat. Penerapan POS Yankomas diharapkan dapat meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan, pemajuan, penghormatan, pemenuhan HAM di Indonesia. (Operator Yankomas)

 

 

Skip to content