Tim P2 HAM Kumham Sulbar Lakukan Monitoring Pelayanan Publik Berbasis HAM

Polewali, Senin (28/06) Bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, Munir selaku Tim Penilaian Publik (P2 HAM )yang juga Kabid HAM didampingi Andi Fahrizal  Kasubid Pemajuan HAM. Dalam Koordinasi diterima langsung oleh Kabapas Polewali Hery Kusbandono.

Adapun tujuan koordinasi ini adalah dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terhadap pelayanan publik yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis.

Dalam kunjungan tersebut Tim P2HAM Kanwil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasiltas serta layanan yang diberikan Bapas Polewali. Secara garis besar Bapas Polewali masih perlu melengkapi dan menyiapkan beberapa sarana dan ketersediaan fasilitas dalam rangka penilaian publik berbasis HAM, sehingga di tahun 2021 ini dapat memperoleh penghargaan, karna tahun sebelumnya Bapas Polewali tidak berhasil mendapatkan penghargaan tersebut.

Selanjutnya Kabid HAM melihat secara langsung bentuk fasilitas dan pelayanan publik yang diberikan oleh Bapas Polewali. Adapun beberapa fasilitas yang ditinjau diantaranya maklumat pelayanan, Akses informasi layanan publik, ruang layanan informasi, call center dan pengaduan online, fasilitas tanggap bencana, pelayanan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, ruang menyusui/laktasi, alat bantu kelompok rentan dan disabilitas, ruang bermain layak anak, tempat ibadah, rambu-rambu dan yang lainnya.

Kasubid Pemajuan HAM menambahkan pula, bahwa sesuai Juklak terkait penilaian berbasis HAM ini terdiri dari 17 Indikator dan 3 kriteria Penilaian. Kriteria penilaian tersebut adalah aksesibiltas, ketersediaan sarana/prasarana dan fasilitas, serta kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadapa standar pelayanan.

Diakhir pertemuan Kabapas Polewali menyambut baik atas adanya kunjungan ke Bapas guna memberikan perhatian dan pemahaman pelayanan berbasis HAM. Selanjutnya ia dan jajaran Bapas Polewali akan berusaha melangkapi berbagai fasilitas yang dipersyarakatkan, sehingga tahun 2021 ini Bapas Polewali juga akan mampu meraih penghargaan UPT berbasis HAM jelas Kabapas Polewali Hery Kusbandono. (Humas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat)

4B8FBA48 5F12 4D42 9885 AAB67F5157E5

TANGANI MASALAH ABH, KANWIL KEMENKUMHAM ACEH LAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI

Banda Aceh, ham.go.id – Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan Rapat koordinasi Telaahan Yankomas Dengan Kasus penanganan Anak Perempuan yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Rabu (28/4/2021).

Bertempat di Aula Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Aceh, Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Heri Azhari) dan Kepala Divisi Administrasi (Rakhmat Renaldy). Selain itu juga hadir Kabag PDH, Kepala Bapas Banda Aceh, Kepala LPKA, Kepala LPP, dan serta Tim Yankomas Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Kegiatan ini membahas rencana kerjasama Lembaga Asosiasi Spikolog Forensi Indonesia ( Apsifor) dengan Balai Pemasyarakatan terkait Pembinaan dan konseling terhadap ABH yang ditempatkan di LPKA atau LPKS.

Kepala Divisi Yankumham, Sasmita, mengatakan bahwa penempatan ABH ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sangat tepat mengingat adanya perlindungan HAM sesuai UU HAM 39/1999 Pasal 8 Penghormatan, Perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM menjadi tanggung jawab Negara, karena anak termasuk kelompok rentan yang harus dilindungi oleh undang-undang.

“Untuk itu terlebih dahulu harus dibuat MoU (Memorandum of Under Standing) agar saling membutuhkan terkait penanganan ABH dan kerjasama bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya

Disamping itu, terulangnya kasus pidana yang dilakukan ABH disebabkan pembimbingan yang kurang efektif. selain itu, Hasil putusan perkara Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri dengan pertimbangan Litmas Balai Pemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum ( ABH) anak perempuan ditempatkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) ,

Namun pihak Bapas tidak berani merekomendasikan karena LPKA Banda Aceh hanya menerima Narapidana/Tahanan anak Laki-laki, sehingga ditempatkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS) di bawah Dinas Sosial.

“Rapat Koordinasi ini akan membahas segala permasalahan, untuk dicarikan jalan keluarnya,” tutupnya.

IMG 20210502 WA0010

IMG 20210502 WA0008

IMG 20210502 WA0006

IMG 20210502 WA0005

IMG 20210502 WA0004

Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh

Skip to content