Kemenkumham Sulsel Dampingi Pelaporan Aksi HAM Pemkab Soppeng dan Wajo

Makassar, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk melakukan Pelaporan Aksi HAM. Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah daerah, salah satunya melalui Giat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, Rabu-Jumat (12-14/04)

Pendampingan dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi tim yang terdiri atas operator dan pelaksana pada bidang HAM yakni Arfiani Syafiuddin, Indah Tri Saputri Syam, dan Raniansyah. Dalam kunjungan tim, ditekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Sulsel, lebih lanjut dijelaskan perihal indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam Pelaporan Aksi HAM.

“Pelaporan Aksi HAM ini dilakukan langsung melalui Aplikasi KSP, panitianya lima kementerian pada tingkat nasional, kami di Wilayah membantu sebagai fasilitator untuk memastikan daerah mengetahui indikator dan format laporan serta dapat mengatasi kendala yang dialami dalam pelaporan,” terang Dedy Ardianto

Sementara di tempat terpisah Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati menyampaikan bahwa peningkatan koordinasi ke daerah tidak terlepas dari dukungan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi dan instruksi Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak untuk memastikan Kantor Wilayah dapat menawarkan solusi jika daerah mengalami kendala dalam pelaporan Aksi HAM.

Dalam kunjungan di Kabupaten Soppeng, Tim menyambangi Bagian Hukum diterima Kepala Bagian Hukum, Musriadi sementara di Kabupaten Wajo Tim menyambangi Bapelitbangda diterima oleh Sekretaris Bapelitbangda, Susiawati Panikkai didampingi Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial, Yamar serta turut hadir operator masing-masing.

Masing-masing pemerintah Daerah menyampaikan kesiapan dan antusiasme melakukan pelaporan Aksi HAM Tahun 2023, dalam waktu dekat Pemkab Wajo mengagendakan Rapat Koordinasi bersama OPD terkait membahas pemenuhan data dukung Pelaporan Aksi HAM tahun ini.

Tim Yankomas Kemenkumham Sulsel Dampingi Eks Pengguna Narkoba Ikuti Asesmen di BNNP Sulsel

Makassar, ham.go.id Merespon pengaduan masyarakat berinisial HR mengenai hak atas rasa aman yang diduga memiliki kaitan dengan pengalaman masa lalunya mengonsumsi narkotika. Hari ini Tim Yankomas mendampingi HR jalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel).(07/07)

Tim Yankomas sejak Maret 2021 aktif mendampingi HR atas pengaduan yang disampaikan. Setelah sebelumnya (Maret lalu), telah dilakukan komunikasi dengan pihak BNNP, Hari ini Tim Yankomas mendampingi HR jalani pemeriksaan kesehatan di Kantor BNNP Sulsel diterima oleh Analis pada Bagian Umum BNNP, Basri dan Dokter Pemeriksa pada Klinik Adipradana BNNP Sulsel, dr. Dian Abdi.

“Jadi di sini tersedia layanan pemeriksaan kesehatan dan rehabilitasi bagi mereka yang telah berhenti menggunakan narkotika. Langkah awal kita lakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan dulu, untuk menentukan penanganan yang tepat bagi yang bersangkutan,” terang dr. Dian.
Koordinasi Yankomas ke BNNP Sulsel kali ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Meydi Zulqadri didampingi Tim Yankomas, Wawan Darmawan dan Raniansyah yang menyampaikan perihal kewenangan Tim Yankomas dan permasalahan yang dihadapi HR. “Jadi kami ke sini semata-mata sebagai pelayan publik yang melayani kepentingan masyarakat, sifatnya koordinasi karena BNNP lah sebagai instansi terkait yang menangani permasalahan yang diadukan,” Ungkap Meydi.

HR diagendakan akan menjalani pemeriksaan kesehatan di BNNP Sulsel selama beberapa hari ke depan dan perkembangannya akan dikoordinasikan antara BNNP Sulsel dan Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Skip to content