Kemenkumham Sulsel Dampingi Pelaporan Aksi HAM Pemkab Soppeng dan Wajo

Makassar, ham.go.id – Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk melakukan Pelaporan Aksi HAM. Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah daerah, salah satunya melalui Giat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, Rabu-Jumat (12-14/04)

Pendampingan dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi tim yang terdiri atas operator dan pelaksana pada bidang HAM yakni Arfiani Syafiuddin, Indah Tri Saputri Syam, dan Raniansyah. Dalam kunjungan tim, ditekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Sulsel, lebih lanjut dijelaskan perihal indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam Pelaporan Aksi HAM.

“Pelaporan Aksi HAM ini dilakukan langsung melalui Aplikasi KSP, panitianya lima kementerian pada tingkat nasional, kami di Wilayah membantu sebagai fasilitator untuk memastikan daerah mengetahui indikator dan format laporan serta dapat mengatasi kendala yang dialami dalam pelaporan,” terang Dedy Ardianto

Sementara di tempat terpisah Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati menyampaikan bahwa peningkatan koordinasi ke daerah tidak terlepas dari dukungan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi dan instruksi Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak untuk memastikan Kantor Wilayah dapat menawarkan solusi jika daerah mengalami kendala dalam pelaporan Aksi HAM.

Dalam kunjungan di Kabupaten Soppeng, Tim menyambangi Bagian Hukum diterima Kepala Bagian Hukum, Musriadi sementara di Kabupaten Wajo Tim menyambangi Bapelitbangda diterima oleh Sekretaris Bapelitbangda, Susiawati Panikkai didampingi Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial, Yamar serta turut hadir operator masing-masing.

Masing-masing pemerintah Daerah menyampaikan kesiapan dan antusiasme melakukan pelaporan Aksi HAM Tahun 2023, dalam waktu dekat Pemkab Wajo mengagendakan Rapat Koordinasi bersama OPD terkait membahas pemenuhan data dukung Pelaporan Aksi HAM tahun ini.

Targetkan Capaian Maksimal dalam Penilaian P2HAM 2023, Kemenkumham Sulsel Monitoring UPT

Makassar, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) menargetkan capaian maksimal dalam Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2023. Mendorong tercapainya target tersebut, Kemenkumham Sulsel terus menggenjot seluruh UPT jajarannya untuk memenuhi indikator layanan publik yang berbasis HAM. Seperti pada giat monitoring yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)Maros, Rutan Kelas IIB Pangkajene, Rutan Kelas IIB Pinrang, dan Rutan Kelas IIB Sidrap, Rabu hingga Jumat pekan ini (15-17/03)

Monitoring dilaksanakan dalam rangka mendorong pemenuhan indikator P2HAM, baik dari aspek sarana dan prasarana, standar layanan, hingga petugas siaga dengan semangat PASTI BerAKHLAK.

Tim monitoring dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Firmanullah dan Pelaksana pada Bidang HAM, Raniansyah dan Andi Nurlina.

Dalam kunjungan tersebut, tim berkeliling mulai dari halaman UPT hingga ke dalam blok tahanan untuk memastikan pemberian pelayanan yang berbasis HAM, baik untuk pengunjung maupun warga binaan pemasyarakatan.
“Persepsi publik soal Lapas dan rutan ini adalah tempat yang ngeri, kita ingin ubah itu. Kita ingin publik melihat bahwa ini adalah tempat pembinaan yang berbasis HAM, di sini ada ruang laktasi bagi ibu menyusui, di sini ada ruang bermain anak, ada toilet khusus disabilitas, ada layanan prioritas bagi kelompok rentan, di sini bahkan masyarakat umum bisa mengadukan permasalahan HAMnya lewat Pos Yankomas yang disiapkan,” terang Dedy Ardianto di sela-sela kunjungan.

Lebih lanjut diberikan rekomendasi kepada Unit Kerja dalam pemenuhan indikator yang belum optimal.

Selain itu juga dilakukan monitoring pada 6 UPT di dalam kota Makassar dan sekitarnya yakni pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar, Bapas Kelas I Makassar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Rupbasan Kelas I Makassar, Rutan Kelas I Makassar, dan Lapas Kelas I Makassar.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi mendukung kinerja jajarannya, menurutnya Pemenuhan Layanan Publik Berbasis HAM pada UPT merupakan sebuah keharusan sebagai satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Kita gerbang Indonesia bagian tengah dan timur, itu harus tergambar dari kualitas layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Atas instruksi dan arahan Bapak Kakanwil (Liberti Sitinjak), kita akan upayakan seluruh UPT kita meraih Predikat P2HAM” Kata Hernadi.

Wakili Kakanwil, Kabid HAM Kemenkumham Sulsel Jadi Narasumber Rakor Aksi HAM di Maros

Makassar, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel diwakili Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati hadir menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Aksi HAM Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kab. Maros, Selasa (22/03).

Utary menyampaikan apresiasi terhadap Kab. Maros yang telah meraih Predikat Peduli HAM dalam penilaian Kota/Kab Peduli (KKP) HAM secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir, sepanjang 2018-2020. Meski pada tahun 2021 Penilaian KKP HAM ditiadakan sementara berdasarkan kebijakan panitia nasional. Hasil yang positif juga diperlihatkan Pemerintah Kabupaten Maros melalui Capaian Pelaporan Aksi HAM yang juga menunjukkan indikator hijau, atau dilaporkan secara aktif.

Lebih Lanjut Utary menyampaikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), Utary sampaikan bahwa RANHAM ini telah memasuki Generasi ke-V. Diketahui sejak 2021, telah tertib payung hukum baru Pelaksanaan RANHAM Tahun 2021 hingga 2025 mendatang yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 53 Tahun 2021 untuk RANHAM tahun 2021-2025.

“Kalau kita perhatikan, saat ini Fokus RANHAM ke-V itu pada empat kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Jadi pemenuhan hak-hak, aksesibilitas termasuk tersedianya kebijakan hukum yang pro terhadap pemajuan dan penegakan hak-hak kelompok tersebut,” papar Utary.

Utary berharap dengan adanya RANHAM ke-V ini mendorong pada capaian pelaksanaan aksi HAM yang berfokus pada output, bukan hanya administrasinya saja sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kab Maros Najib menyampaikan bahwa sejak tahun 2017, Kab. Maros meraih predikat cukup peduli pada KKP HAM. Kemudian pada tahun 2018-2020, Kab. Maros meraih predikat peduli pada KKP HAM. Najib berharap pencapaian tersebut agar jangan sampai mengalami penurunan predikat. “Bahkan, Bupati Kab. Maros tegaskan agar pencapaian tersebut harus meningkat, program ini jika kita perhatikan visi Bupati sangat sejalan berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Maros” tambah Najib.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Dinas PMD, Sekretaris Dinas Sosial, dan Perwakilan OPD Terkait.

Tim Yankomas Kemenkumham Sulsel Dampingi Eks Pengguna Narkoba Ikuti Asesmen di BNNP Sulsel

Makassar, ham.go.id Merespon pengaduan masyarakat berinisial HR mengenai hak atas rasa aman yang diduga memiliki kaitan dengan pengalaman masa lalunya mengonsumsi narkotika. Hari ini Tim Yankomas mendampingi HR jalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel).(07/07)

Tim Yankomas sejak Maret 2021 aktif mendampingi HR atas pengaduan yang disampaikan. Setelah sebelumnya (Maret lalu), telah dilakukan komunikasi dengan pihak BNNP, Hari ini Tim Yankomas mendampingi HR jalani pemeriksaan kesehatan di Kantor BNNP Sulsel diterima oleh Analis pada Bagian Umum BNNP, Basri dan Dokter Pemeriksa pada Klinik Adipradana BNNP Sulsel, dr. Dian Abdi.

“Jadi di sini tersedia layanan pemeriksaan kesehatan dan rehabilitasi bagi mereka yang telah berhenti menggunakan narkotika. Langkah awal kita lakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan dulu, untuk menentukan penanganan yang tepat bagi yang bersangkutan,” terang dr. Dian.
Koordinasi Yankomas ke BNNP Sulsel kali ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Meydi Zulqadri didampingi Tim Yankomas, Wawan Darmawan dan Raniansyah yang menyampaikan perihal kewenangan Tim Yankomas dan permasalahan yang dihadapi HR. “Jadi kami ke sini semata-mata sebagai pelayan publik yang melayani kepentingan masyarakat, sifatnya koordinasi karena BNNP lah sebagai instansi terkait yang menangani permasalahan yang diadukan,” Ungkap Meydi.

HR diagendakan akan menjalani pemeriksaan kesehatan di BNNP Sulsel selama beberapa hari ke depan dan perkembangannya akan dikoordinasikan antara BNNP Sulsel dan Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Tim P2 HAM Kumham Sulbar Lakukan Monitoring Pelayanan Publik Berbasis HAM

Polewali, Senin (28/06) Bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, Munir selaku Tim Penilaian Publik (P2 HAM )yang juga Kabid HAM didampingi Andi Fahrizal  Kasubid Pemajuan HAM. Dalam Koordinasi diterima langsung oleh Kabapas Polewali Hery Kusbandono.

Adapun tujuan koordinasi ini adalah dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terhadap pelayanan publik yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis.

Dalam kunjungan tersebut Tim P2HAM Kanwil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasiltas serta layanan yang diberikan Bapas Polewali. Secara garis besar Bapas Polewali masih perlu melengkapi dan menyiapkan beberapa sarana dan ketersediaan fasilitas dalam rangka penilaian publik berbasis HAM, sehingga di tahun 2021 ini dapat memperoleh penghargaan, karna tahun sebelumnya Bapas Polewali tidak berhasil mendapatkan penghargaan tersebut.

Selanjutnya Kabid HAM melihat secara langsung bentuk fasilitas dan pelayanan publik yang diberikan oleh Bapas Polewali. Adapun beberapa fasilitas yang ditinjau diantaranya maklumat pelayanan, Akses informasi layanan publik, ruang layanan informasi, call center dan pengaduan online, fasilitas tanggap bencana, pelayanan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, ruang menyusui/laktasi, alat bantu kelompok rentan dan disabilitas, ruang bermain layak anak, tempat ibadah, rambu-rambu dan yang lainnya.

Kasubid Pemajuan HAM menambahkan pula, bahwa sesuai Juklak terkait penilaian berbasis HAM ini terdiri dari 17 Indikator dan 3 kriteria Penilaian. Kriteria penilaian tersebut adalah aksesibiltas, ketersediaan sarana/prasarana dan fasilitas, serta kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadapa standar pelayanan.

Diakhir pertemuan Kabapas Polewali menyambut baik atas adanya kunjungan ke Bapas guna memberikan perhatian dan pemahaman pelayanan berbasis HAM. Selanjutnya ia dan jajaran Bapas Polewali akan berusaha melangkapi berbagai fasilitas yang dipersyarakatkan, sehingga tahun 2021 ini Bapas Polewali juga akan mampu meraih penghargaan UPT berbasis HAM jelas Kabapas Polewali Hery Kusbandono. (Humas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat)

4B8FBA48 5F12 4D42 9885 AAB67F5157E5

TANGANI MASALAH ABH, KANWIL KEMENKUMHAM ACEH LAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI

Banda Aceh, ham.go.id – Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan Rapat koordinasi Telaahan Yankomas Dengan Kasus penanganan Anak Perempuan yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Rabu (28/4/2021).

Bertempat di Aula Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Aceh, Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Heri Azhari) dan Kepala Divisi Administrasi (Rakhmat Renaldy). Selain itu juga hadir Kabag PDH, Kepala Bapas Banda Aceh, Kepala LPKA, Kepala LPP, dan serta Tim Yankomas Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Kegiatan ini membahas rencana kerjasama Lembaga Asosiasi Spikolog Forensi Indonesia ( Apsifor) dengan Balai Pemasyarakatan terkait Pembinaan dan konseling terhadap ABH yang ditempatkan di LPKA atau LPKS.

Kepala Divisi Yankumham, Sasmita, mengatakan bahwa penempatan ABH ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sangat tepat mengingat adanya perlindungan HAM sesuai UU HAM 39/1999 Pasal 8 Penghormatan, Perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM menjadi tanggung jawab Negara, karena anak termasuk kelompok rentan yang harus dilindungi oleh undang-undang.

“Untuk itu terlebih dahulu harus dibuat MoU (Memorandum of Under Standing) agar saling membutuhkan terkait penanganan ABH dan kerjasama bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya

Disamping itu, terulangnya kasus pidana yang dilakukan ABH disebabkan pembimbingan yang kurang efektif. selain itu, Hasil putusan perkara Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri dengan pertimbangan Litmas Balai Pemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum ( ABH) anak perempuan ditempatkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) ,

Namun pihak Bapas tidak berani merekomendasikan karena LPKA Banda Aceh hanya menerima Narapidana/Tahanan anak Laki-laki, sehingga ditempatkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS) di bawah Dinas Sosial.

“Rapat Koordinasi ini akan membahas segala permasalahan, untuk dicarikan jalan keluarnya,” tutupnya.

IMG 20210502 WA0010

IMG 20210502 WA0008

IMG 20210502 WA0006

IMG 20210502 WA0005

IMG 20210502 WA0004

Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh

Tim Yankomas Sul-Sel Gerak Cepat, Hari ini ke Polrestabes dan BPKP

Makassar, ham.go.id – Merespon pengaduan masyarakat yang diterima Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). Setelah sebelumnya melaksanakan analisis dan rapat telaahan secara internal, Tim Yankomas hari ini (5/3/2021) koordinasi dengan pihak Polrestabes Makassar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

Koordinasi ini bersifat membangun sinergi diantara institusi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat serta memastikan informasi yang masih bersifat sepihak dari penyampai komunikasi dapat diklarifikasi pihak terkait.

Adapun Tim Koordinasi yang bergerak ke BPKP Sul-Sel dipimpin Kabid HAM Utary Sukmawati didampingi Kasubbib Pemajuan HAM Meydi Zulqadri bersama anggota Tim Yankomas, Raniansyah dan Andi Wahyu Iskandar.

Sementara ke Polrestabes dipimpin Kasubbid P3Kumham, Andi Rahmat didampingi anggota Tim Yankomas, Arfiani dan Firmanullah.

“Tim sudah menyusun dokumen analisis dan dirapatkan Senin kemarin. Giat hari ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Telaahan terkait kasus ini,” ungkap Utary.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa giat Yankomas sebagai wujud kehadiran negara dalam pemajuan dan penegakan HAM di wilayah. (Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel)

RAIH KATEGORI ‘’KABUPATEN CUKUP PEDULI HAM’’, KAKANWIL SERAH TERIMA PENGHARGAAN DENGAN BUPATI ACEH TENGAH

Aceh Tengah, ham.go.id – Upaya Pemajuan HAM di Aceh Tahun 2019, terdapat 3 Kabupaten / Kota yang mampu meraih penghargaan Kabupaten /Kota “Pedulu HAM” dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Provinsi Aceh. Sedangkan Salah satu Kabupaten/Kota yang dianugerahi Predikat “Cukup Peduli HAM” adalah Kabupaten Aceh Tengah.

Bertempat di Pendopo Bupati Aceh Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Zulkifli memberikan secara langsung Piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang diterima oleh Bupati Shabela Abubakar, Rabu (22/7), atas upaya dan keberhasilan Kabupaten /Kota dalam pemenuhan dan pelayanan publik.

Penghargaan yang diserahkan ini merupakan hasil penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018 yang penghargaannya diserahkan pada Tahun 2019. Adapun Kabupaten Aceh Tengah salah satu dari Kabupaten yang terpilih sebagai Kabupaten dengan kategori “Cukup Peduli HAM”.

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilakukan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dimana penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten/Kota yang dinilai telah menegakkan HAM melalui program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang sifatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dengan mencakup 7 kriteria macam Hak, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Mengingat yang diundang untuk diberikan penghargaan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) hanya Kabupaten/Kota yang terpilih dengan kriteria “Peduli HAM”, maka penghargaan Kabupaten/Kota dengan predikat “cukup peduli HAM” diserahkan oleh Menkumham yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah selain kunjungan sebagai langkah sinergis dan menjalin silaturahmi dengan Instansi terkait di Kabupaten Aceh Tengah.

Kegiatan dihadiri oleh Para Kepala Dinas dan SPSK Aceh Tengah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Pejabat Administrasi, dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon.

Dilangsungkannya kegiatan tersebut merupakan salah satu tugas dan fungsi Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab dalam merumuskan Pemajuan HAM di Wilayah dan sekaligus mengawal, agar aparatur pemerintah dapat menerapkan norma dan standar HAM dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat, pungkas Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya.

(Sumber: Humas Kanwil Kemenkumham Aceh)

DIRJEN HAK ASASI MANUSIA BERIKAN ARAHAN DALAM RAPAT KOORDINASI KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM DAN P2HAM TAHUN 2020 DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, Agus Widjaja membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM T.A. 2020 di Wilayah Kepulauan Riau yang bertempat di Aula Ismael Saleh Kanwil Kemenkumham Kepri didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Darsyad (Jum’at, 17/7/2020). Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan tatap muka dan juga secara Virtual Zoom Meeting dengan menghadirkan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Kantor Wilayah selalu berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dan penyampaian data penilaian kriteria Peduli HAM di Wilayah Kepulauan Riau dan koordinasi yang terjalin selama ini sudah sangat baik dan akan terus ditingkatkan.

Dirjen Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi memberikan arahan sekaligus mendorong pelaksanaan program penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada suluruh peserta khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Riau agar terus berupaya untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukkan kepada dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM. Program Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain. Beliau mengatakan bahwa capaian pelaksanaan program penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di Wilayah Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 yang lalu dimana seluruh Kabupaten/Kota nya berhasil memperoleh penghargaan Peduli HAM.

Dalam Rapat Koordinasi ini, Dirjen HAM juga menyampaikan arahan kepada seluruh UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri yang mengikuti secara virtual zoom meeting di tempat masing-masing terkait pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) di seluruh UPT yang juga erat kaitannya dalam upaya implementasi HAM. Untuk capaian pelaksanaan penilaian P2HAM di UPT Kanwil Kemenkumham Kepri Tahun 2019 terdapat 10 UPT yang mendapatkan penghargaan, dan diharapkan untuk terus ditingkatkan sehingga seluruh UPT yang ada dapat memberikan pelayanan publik dengan menerapkan nilai-nilai HAM.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum Provinsi Kepri, Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Riau baik yang hadir melalui tatap muka maupun yang mengkuti secara virtual. Disamping itu rapat ini juga diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri secara virtual. (Humas Kanwil Kepulauan Riau)

KANWIL KEMENKUMHAM KEPRI SELENGARAKAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PELAPORAN CAPAIAN AKSI HAM

Tanjung Pinang, ham.go.id – Selasa (23/06), Kepala Divisi YankumHAM Kanwil Kemenkumham Kepri Bapak Darsyad memimpin rapat evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian aksi HAM bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kepri. Peserta rapat diikuti oleh perwakilan dari Bappeda Prov/Kab/Kota, Biro/Bagian Hukum Prov/Kab/Kota serta OPD terkait Aksi HAM yang ada di Prov Kepri. Peserta dari instansi di dalam pulau Bintan hadir ditempat, sementara peserta dari instansi luar pulau Bintan mengikuti secara online/daring menggunakan media Zoom Meeting.

Rapat ini membahas hasil evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM Tahun 2019 dan juga B04 Tahun 2020, termasuk juga dibahas permasalahan yang terjadi dalam pelaporan dan solusi yang ditawarkan.

Pelaporan periode berikutnya yaitu Bulan Ke Depalan (B08) Tahun 2020 harus menjadi perhatian bersama untuk lebih teliti lagi dalam membuat data dukung Aksi HAM dan juga proses upload ke website KSP Setber RANHAM serta proses verifikasi/perbaikan data dukung agak lebih baik lagi dan segera dikoordinasikan sebelum batas waktu pelaporan berakhir.

Setelah semua perwakilan dari Prov/Kabupaten/Kota menyampaikan masukan, maka ada beberapa hal yang disepakati untuk segera dilaksanakan yaitu:

  1. Meningkatkan koordinasi antara sekretariat Ranham dengan anggota (dinas terkait) utk mempermudah pengumpulan data dukung.
  2. Memperbaiki kualitas laporan aksi ham dan data dukungnya untuk B08.
  3. Menyampaikan atau mengupload lebih awal laporan B08 dan data pendukungnya supaya ada waktu untuk verifikasi ulang

(Sumber: Humas Kanwil Kepulauan Riau)

Skip to content