TIM YANKOMAS KUMHAM SULBAR SAMBANGI PARA PIHAK DI KAB PASANGKAYU

Mamuju, ham.go.id – Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan koordinasi terkait laporan dugaan pelanggaran HAM, sesuai surat Direktur pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) perihal koordinasi dan klarifikasi kedua nomor HAM.2 .HA.O1.01-154, tanggal 26 Maret 2021, Rabu (21/4/2021) siang.

Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Sulbar melakukan koordinasi dan kunjungan ke Kab Pasangkayu, Hal itu dilakukan dalam rangka pengumpulan data dan informasi  terkait Permasalahan  dugaan pelanggaran HAM sesuai amanat konstitusi UUD 1945 , UU no. 39 tahun 1999 dan UU no.25 tahun 2009 ttg pelayanan publik pasal 18 huruf (c) “bahwa masyarakat berhak mendapat tanggapan terhadap pengaduan yg diajukan” antara Nasir Daeng Nanjeng dan PT Mamuang serta Klarifikasi atas HGU PT. Letawa.

Dalam keterangan yang diterima oleh Tim Yankomas ada beberapa langkah yang akan dilakukan yakni akan berkomunikasi dengan pihak BPN dan Pihak Pengadilan Negeri Pasangkayu dan Pengadilan Tinggi Makassar guna klarifikasi terhadap Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT Mamuang dan Letawa, dan langkah selanjutnya adalah meminta data dukung dari Nasir daeng nanjeng sebagai bahan dalam Rapat berikutnya dengan istansi terkait atau pihak-pihak yang terkait.

Adapun para pihak yang ditemui yaitu: I Gede Oka Arimbawa (CDAM PT Astra Area Sulawesi 1). Rudi Hermanto (CDO PT. Mamuang), Novi (CDO PT. Mamuang), Ahmad Haeruddin (Kades Makmur Jaya) serta Firman (Kades Lariang).

“Diharapkan dalam koordinasi tersebut tim Yankomas yg diketuai oleh Munir kabid HAM segera mendapatkan titik terang penyelesaian permasalahan ini” sambung Munir selaku ketua Tim Yankomas didampingi Kepala Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM dan Perancang Muda Munawir.

Koordinasi ini bertujuan untuk mendengar masukan dari Para pihak Yaitu Nasir Daeng Nanjeng dan PT Mamuang dan PT Letawa.

Yang menjadi output kegiatan yankomas ini, yakni bagaimana tindaklanjut dari hasil Rekomendasi yg dbuat oleh Gubernur Sulawesi Barat yang sampai saat ini belum terlihat titik penyelesaian dan pelaksanaannya oleh pihak Pertanahan dan ingin memastikan sudah sejauhmana progresnya.

Setelah informasi didapatkan dari semua pihak akan disimpulkan dalam sebuah rekomendasi kepada pelapor. (Sumber: Humas Kanwil Kemenkumham Sulbar)

AEA9C547 5DC3 45F5 9E58 1975ACB4B4A1

 

CE27B562 C481 45AD A7E4 4CE6353EC7E5

 

D8BB7FC0 AD4E 465C BB11 ECDA1FEA0A9F

 

4980738E C67E 4773 87DF A795CF7D96E8

Skip to content