FGD Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM, Kakanwil Berpesan Pentingnya Muatan Hak Asasi Manusia dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangaan

Tanjungpinang, ham.go.id – Kamis 3 Juni 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM T.A. 2021 di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Kepri. FGD ini dilaksanakan secara tatap muka dengan Protokol Kesehatan Covid-19 diikuti oleh perwakilan dari Kanwil Kumham Kepri, Biro Hukum Prov Kepri, Bagian Hukum Kota Tanjungpinang, Bappelitbang Kota TPI, Setwan Kota TPI, Dinas PU dan Tata Ruang Kota TPI, Dinas Perkim Kota TPI, Bagian Hukum Kab Bintan dan Fisip UMRAH. Kegiatan juga diikuti secara daring (online) oleh Bagian Hukum Kab/Kota Se-Kepri.

FGD ini dibuka oleh Kakanwil Kumham Kepri Husni Thamrin. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pentingnya memperhatikan nilai-nilai HAM dalam setiap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28i ayat (5) yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”. UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan (perlindungan dan penghormatan HAM).

Kadivyankumham Kepri Darsyad dalam laporannya menyampaikan bahwa secara komprehensif pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Permenkumham 24 Tahun 2017 yang menjadi acuan bagi setiap lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan Kegiatan ini juga sebagai ajang sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah provinsi, kab/kota di Kepri.

Hadir sebagai narasumber Perencana Madya Bappelitbang Kota Tanjungpinang Heni Ari Putranti, ST, MT menyampaikan paparan terkait Ranperda Kota Tanjungpinang Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota TPI tahun 2021.

Dilanjutkan paparan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Kanwil Kumham Kepri Wenni Erfianti, SH, MH yang menyampaikan telaahan dan rekomendasi terhadap Ranperda tersebut ditinjau dari Perspektif HAM. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator dari Bagian Hukum Kota Tanjungpinang Febri Fikriansyah Plt. Kabag Hukum Kota TPI (Bidhamkepri). (Humas Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau)

FB IMG 1622777817318FB IMG 1622777817318FB IMG 1622777817318FB IMG 1622777817318FB IMG 1622777817318FB IMG 1622777817318FB IMG 1622777817318FB IMG 1622777817318FB IMG 1622777817318

 

DIRJEN HAK ASASI MANUSIA BERIKAN ARAHAN DALAM RAPAT KOORDINASI KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM DAN P2HAM TAHUN 2020 DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, Agus Widjaja membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM T.A. 2020 di Wilayah Kepulauan Riau yang bertempat di Aula Ismael Saleh Kanwil Kemenkumham Kepri didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Darsyad (Jum’at, 17/7/2020). Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan tatap muka dan juga secara Virtual Zoom Meeting dengan menghadirkan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Kantor Wilayah selalu berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dan penyampaian data penilaian kriteria Peduli HAM di Wilayah Kepulauan Riau dan koordinasi yang terjalin selama ini sudah sangat baik dan akan terus ditingkatkan.

Dirjen Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi memberikan arahan sekaligus mendorong pelaksanaan program penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada suluruh peserta khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Riau agar terus berupaya untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukkan kepada dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM. Program Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain. Beliau mengatakan bahwa capaian pelaksanaan program penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di Wilayah Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 yang lalu dimana seluruh Kabupaten/Kota nya berhasil memperoleh penghargaan Peduli HAM.

Dalam Rapat Koordinasi ini, Dirjen HAM juga menyampaikan arahan kepada seluruh UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri yang mengikuti secara virtual zoom meeting di tempat masing-masing terkait pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) di seluruh UPT yang juga erat kaitannya dalam upaya implementasi HAM. Untuk capaian pelaksanaan penilaian P2HAM di UPT Kanwil Kemenkumham Kepri Tahun 2019 terdapat 10 UPT yang mendapatkan penghargaan, dan diharapkan untuk terus ditingkatkan sehingga seluruh UPT yang ada dapat memberikan pelayanan publik dengan menerapkan nilai-nilai HAM.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum Provinsi Kepri, Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Riau baik yang hadir melalui tatap muka maupun yang mengkuti secara virtual. Disamping itu rapat ini juga diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri secara virtual. (Humas Kanwil Kepulauan Riau)

KANWIL KEMENKUMHAM KEPRI SELENGARAKAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PELAPORAN CAPAIAN AKSI HAM

Tanjung Pinang, ham.go.id – Selasa (23/06), Kepala Divisi YankumHAM Kanwil Kemenkumham Kepri Bapak Darsyad memimpin rapat evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian aksi HAM bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kepri. Peserta rapat diikuti oleh perwakilan dari Bappeda Prov/Kab/Kota, Biro/Bagian Hukum Prov/Kab/Kota serta OPD terkait Aksi HAM yang ada di Prov Kepri. Peserta dari instansi di dalam pulau Bintan hadir ditempat, sementara peserta dari instansi luar pulau Bintan mengikuti secara online/daring menggunakan media Zoom Meeting.

Rapat ini membahas hasil evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM Tahun 2019 dan juga B04 Tahun 2020, termasuk juga dibahas permasalahan yang terjadi dalam pelaporan dan solusi yang ditawarkan.

Pelaporan periode berikutnya yaitu Bulan Ke Depalan (B08) Tahun 2020 harus menjadi perhatian bersama untuk lebih teliti lagi dalam membuat data dukung Aksi HAM dan juga proses upload ke website KSP Setber RANHAM serta proses verifikasi/perbaikan data dukung agak lebih baik lagi dan segera dikoordinasikan sebelum batas waktu pelaporan berakhir.

Setelah semua perwakilan dari Prov/Kabupaten/Kota menyampaikan masukan, maka ada beberapa hal yang disepakati untuk segera dilaksanakan yaitu:

  1. Meningkatkan koordinasi antara sekretariat Ranham dengan anggota (dinas terkait) utk mempermudah pengumpulan data dukung.
  2. Memperbaiki kualitas laporan aksi ham dan data dukungnya untuk B08.
  3. Menyampaikan atau mengupload lebih awal laporan B08 dan data pendukungnya supaya ada waktu untuk verifikasi ulang

(Sumber: Humas Kanwil Kepulauan Riau)

Skip to content