Dorong Daerah Peduli HAM, Kemenkumham Sulsel Lakukan Pendampingan di Tiga Kabupaten

Tim Kemenkumham Sulsel berfoto bersama dengan Jajaran Pemerintah Kab.Bulukumba, Rabu (08/03)

Makassar- Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk mengikuti Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan melakukan Pelaporan Aksi HAM. Capaian 18 Kabupaten/Kota dengan Predikat Peduli HAM pada Tahun 2022 berkomitmen terus ditingkatkan. Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah daerah, salah satunya melalui Giat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Bulukumba, dan Bone yang dilaksanakan, Rabu-Jumat (8-10/03).

Pendampingan dilaksanakan langsung oleh Tim pendamping yang terdiri atas operator dan pelaksana pada bidang HAM yakni Indah Tri Saputri Syam, Raniansyah, dan Andi Wahyu Iskandar Zainal. Dalam kunjungan tim, ditekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Sulsel, lebih lanjut dijelaskan perihal indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM.

“Kita harapkan datanya segera dikirimkan ke Kantor Wilayah paling lambat akhir bulan ini, supaya segera dilakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan data yang diunggah nantinya telah sesuai indikator-indikator yang dinilai,” terang Indah Tri Saputri

Tim Pendamping menjelaskan mengenai Indikator Daerah Peduli HAM di Ruang Bagian Hukum Setda Bone, Kamis (09/03)

Dalam kunjungan di Kabupaten Jeneponto, Tim diterima Analis Hukum, Sri Syahrianti sementara di Kabupaten Bulukumba diterima oleh Kepala Bagian Hukum, Andi Afriadi dan di Kabupaten Bone diterima oleh Kepala Bagian Hukum, Ramli.

Masing-masing pemerintah Daerah menyampaikan kesiapan dan antusiasme mengikuti Penilaian KKP HAM Tahun 2023 dan saat ini telah menghimpun dan mengirimkan data dukung untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.

Kanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi Capaian Aksi HAM Takalar, Bantaeng, dan Sinjai Tahun 2021, Dorong agar Dipertahankan Tahun ini

Makassar, ham.go.id – Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) saat ini telah memasuki generasi ke-V dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 sebagai dasar pelaksanaan RANHAM yang telah bergulir sejak tahun 1999. Mendorong tercapainya target RANHAM di Sulsel, Kanwil Kemenkumham Sulsel laksanakan Koordinasi dan Konsultasi Capaian dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM di Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Sinjai, Selasa hingga Kamis (15-17).

Tim Koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati Syarief, didampingi Pelaksana pada Bidang HAM, Andi Wahyu Iskandar Zainal dan Andi Nurlina. Dalam Kunjungannya Utary menjelaskan bahwa RANHAM Generasi V saat ini fokus pada sasaran kelompok Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa capaian Pelaporan Aksi HAM di Sulsel memperlihatkan hasil membanggakan, selama beberapa tahun terakhir angka partisipasi pemerintah daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan dengan terbitnya Perpres 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025, yang mengubah format dan data dukung pelaporan, seluruh Pemerintah Daerah segera mampu beradaptasi sehingga memperlihatkan catatan positif pada hasil Pelaporan Aksi HAM yang menunjukkan indikator hijau.

“Karena capaian daerah kita ini sudah sangat baik, tugas kita tinggal mempertahankan. Jadwalnya April mendatang sudah masa pelaporan caturwulan pertama, dari sekarang kita sudah bisa mempersiapkan data dukung yang diperlukan,” kata Utary.

Capaian Aksi HAM Kabupaten Takalar, Bantaeng, dan Sinjai pada Tahun 2021 juga menunjukkan indikator hijau 100% dalam tiga masa pelaporan yakni pada B04, B08, dan B12. Capaian ini oleh masing-masing Pemerintah Daerah siap dipertahankan, mengingat capaian Aksi HAM juga merupakan unsur yang dapat menjadi nilai tambah dalam Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Skip to content