KOMITMEN KOLABORASI PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN HAM

Bandung, ham.go.id – Bertempat di kantor dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat 7 (tujuh) institusi  berkomitmen bersama  untuk  meningkatkan kolaborasi  dalam pembinaan kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah Menengah Atas, Sekolah Menegah Kejuruan dan Madrasah Aliyah se Jawa Barat.

Dalam pengantar pembukaannya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim  Ahmad Hadadi  mengharapkan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi program . Para anggota Tim Pembinaan Kesadaran Hukum  yang  hadir  lengkap dari perwakilan institusi yakni Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi  yang berlangsung di Aula Dinas  Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kamis  6 Desember 2018 .

Berbagai persoalan  dbahas dalam rakor tesebut yang disampaikan Kabid HAM Kanwil Jawa Barat selaku Sekretaris II Tim Pembinaan (Hasbullah Fudail) . Adapun  resume hasil yang telah  disepakati untuk ditindaklanjuti secara bersama   adalah sebagai berikut:

  1. Koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan ke sekolah dan madrasah yang melibatkan setiap anggota tim, diharapkan berkoordinasi dengan tim untuk menghindari miss-komunikasi
  2. Secara umum anggota tim menyetujui kolaborasi kegiatan maupun penganggaran untuk program Pembinaan Kesadaran Hukum Jawa Barat
  3. Setiap kegiatan yang berlangsung di masing-masing institusi yang berhubungan dengan Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM wajib menginformasikan kepada tim melalui group WA
  4. Rakor berikutnya bulan Maret 2019 yang menjadi penyelenggara dan Tuan rumah Rakor adalah Kepolisian Daerah Jawa Barat Barat.
  5. Penyediaan kesekretariatan, kelengkapan administrasi dan sarananya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  6. Sekretaris harus segera menyiapkan:
  7. Pengusulan program kerja disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Cabang Dinas
  8. Penyiapan Juklak dan Juknis
  9. Komitmen bersama harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Terapkan Layanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Bandung, 22/11/2018. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

6 (enam) Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diajukan kepada Tim Penilaian Pusat untuk dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Permenkumham tersebut. Kriteria penilaian didasarkan pada:
1. Aksesibilitas dan ketersedian fasilitas;
2. Ketersediaan petugas yang siaga; dan
3. Kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan masing-masing bidang pelayanan.

Unit Pelaksana Teknis yang memenuhi ketiga kriteria diatas akan diberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia yang rencananya akan diberikan pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari HAM Sedunia.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia serta sebagai contoh bagi Unit Pelayanan Teknis yang ada di Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berupaya menyediakan berbagai macam fasilitas layanan yang berbasis HAM seperti
1. Ruang Laktasi;
2. Playground untuk Balita; dan
3. Akses Jalan, tempat parkir dan toilet khusus bagi penyandang Disabilitas.

Kepala Kantor Wilayah serta Pimpinan Tinggi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat kedepannya sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada para penerima layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

 

Skip to content