KOMITMEN KOLABORASI PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN HAM

Bandung, ham.go.id – Bertempat di kantor dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat 7 (tujuh) institusi  berkomitmen bersama  untuk  meningkatkan kolaborasi  dalam pembinaan kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah Menengah Atas, Sekolah Menegah Kejuruan dan Madrasah Aliyah se Jawa Barat.

Dalam pengantar pembukaannya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim  Ahmad Hadadi  mengharapkan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi program . Para anggota Tim Pembinaan Kesadaran Hukum  yang  hadir  lengkap dari perwakilan institusi yakni Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi  yang berlangsung di Aula Dinas  Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kamis  6 Desember 2018 .

Berbagai persoalan  dbahas dalam rakor tesebut yang disampaikan Kabid HAM Kanwil Jawa Barat selaku Sekretaris II Tim Pembinaan (Hasbullah Fudail) . Adapun  resume hasil yang telah  disepakati untuk ditindaklanjuti secara bersama   adalah sebagai berikut:

  1. Koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan ke sekolah dan madrasah yang melibatkan setiap anggota tim, diharapkan berkoordinasi dengan tim untuk menghindari miss-komunikasi
  2. Secara umum anggota tim menyetujui kolaborasi kegiatan maupun penganggaran untuk program Pembinaan Kesadaran Hukum Jawa Barat
  3. Setiap kegiatan yang berlangsung di masing-masing institusi yang berhubungan dengan Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM wajib menginformasikan kepada tim melalui group WA
  4. Rakor berikutnya bulan Maret 2019 yang menjadi penyelenggara dan Tuan rumah Rakor adalah Kepolisian Daerah Jawa Barat Barat.
  5. Penyediaan kesekretariatan, kelengkapan administrasi dan sarananya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  6. Sekretaris harus segera menyiapkan:
  7. Pengusulan program kerja disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Cabang Dinas
  8. Penyiapan Juklak dan Juknis
  9. Komitmen bersama harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

Direktorat Jenderal HAM lakukan koordinasi Program Pemajuan HAM di Jawa Barat

Bandung, ham.go.id – Bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Kepala Bagian Progran Pelaporan Slamet Pramodji dan Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Arifin melakukan koordinasi dan konsultasi Program Pemajuan HAM di Wilayah.  Acara dihadiri oleh Kepala Bidang HAM Hasbullah, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Lina Kurniasari, Kepala Sub Bidang PPI HAM Dani Kusmawan, Kepala Sub Bagian Program Pelaporan Erwin Wiryawan beserta staf Bidang HAM, Bagian Program dan Pelaporan serta Bagian Keuangan. (1/11)

Acara ini dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi usulan RKA/KL DIPA Direktorat Jenderal HAM Tahun Anggaran 2019 dan usulan Target Kinerja Bidang HAM Tahun 2019. Dalam paparannya Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal HAM menyampaikan bahwa pada program pemajuan HAM untuk Kantor Wilayah terdiri dari 2 (dua) Output, yaitu Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Wilayah. Disamping itu terdapat 3 Target Kinerja yang akan menjadi tugas Kantor Wilayah yaitu Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem monitoring serambi Kantor Staf Presiden https://serambi.ksp.go.id, Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan Data Penanganan Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Aplikasi SIMAS HAM.

Disamping pemaparan mengenai dua hal tersebut, dibahas pula permasalahan yang dihadapi oleh Bidang HAM Kanwil dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran serta bagaimana pelaksanaan aksi ham dan penilaian kabupaten/kota peduli ham yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bidang HAM Kanwil.

 

 

KAKANWIL KUMHAM JABAR HADIRI KOLABORASI GERAKAN KANG Pis Man DAN PENGUKUHAN DUTA HUKUM-HAM

BANDUNG, ham.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenhumkam) Jawa Barat, Ibnu Chuldun bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Bidang Ham, Hasbullah dan Kasubid Ham, Dany hadiri acara kegiatan kolaborasi gerakan Kang Pis Man dan Pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum-HAM se-Kota Bandung oleh Walikota Bandung, M.Oded Danial dan Kepala Dinas Kota Bandung bertempat di SMKN 6 jalan bypass Soekarno – Hatta, Senin (29/10/18).

Kegiatan ini diawali dengan apel pagi bersama dengan para unsur unsur forkopimda Kota Bandung, para Kepala Sekolah, para guru dan seluruh siswa SMA se-Kota Bandung.

Dalam apel paginya, Oded selaku Walikota Bandung menerangkan Pemerintah Kota Bandung mengesahkan gerakan sampah yaitu gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan), kini seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bandung sudah memberlakukan gerakan ini di Kecamatannya bahkan di tempat sekolah se-Kota Bandung.

“Saya yakin dan percaya dengan dengan diterapkannya pendidikan hukum dari sejak dini, akan berkembang generasi yang unggul yakni sadar, taat, dan tidak melanggar hukum serta mempunyai kreatifitas dan integritas yang tinggi” Terang Mang Oded sapaan akrab Walikota Bandung.

Usai pengarahan saat apel pagi oleh Walikota Bandung dan pengukuhan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung langsung dilakukan penobatan Duta Forum Pelajar Hukum-Ham dengan disematkannya selendang Duta Hukum-Ham oleh Walikota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat serta Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Bandung kemudian dilanjutkan dengan penandatangan deklarasi sebagai langkah komitmen bersama dalam mendukukung Gerakan Kang Pisman dan Pengujuhan Forum Duta Pelajar Hukum dan Ham serta dilanjutkan dengan peninjauan hasil kreatifitas pengolahan sampah oleh para siswa se-Kota Bandung.

Usai lakukan peninjauan,Kepala Kantor Wilayah memberikan arahan terhadap para siswa terkait Hukum dan HAM di Aula SMKN 6.

Melalui wawancaranya dengan tim humas Kanwil Kemenkumham dengan para Forum Duta Pelajar Hukum-Ham Ibnu Chuldun selaku Kepala Kantor Hukum dan HAM menyampaikan bahwa setelah deklarasi dan penobatan pelajar sadar hukum-Ham ini, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ditargetkan pelajar tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada lagi kriminalitas di lingkungan pendidikan.

“Kami memahami di usia remaja sangat rentan pelanggaran hukum, mulai saat ini setelah diberi pembekalan serta dikukuhkan saya berharap remaja di Kota Bandug taat serta dapat mencegah dan meminimalisir pelanggaran hukum,” Ucap Ibnu.

“Saya sangat bangga terhadap adik-adik Forum Pelajar Duta Hukum-Ham di Kota Bandung ini yang dapat menerapkan karakter sejak dini untuk taat hukum dan dapat mendukung Gerakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung yakni Kang Pis Man. Dengan kesadaran dan pemahaman tentang hukum hendaknya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari hari, sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, serta dapat meminimalisir pelanggaran hukum dari dini dan dengan demikian dapat menunjang kreatifitas serta integritas kepribadian para siswa di Kota Bandung ini,” jelas Ibnu. (red/foto: 56W/Azis).

 

KUKUHKAN DUTA PELAJAR HUKUM DAN HAM DI SMKN 1 CIMAHI, KAKANWIL:”KALAU KITA TAAT HUKUM, TIDAK AKAN MASUK SUKAMISKIN.”

CIMAHI, ham.go.id – Sejumlah 2.000 Pelajar dari 41 SMA/SMK dan MA baik negeri maupun swasta se-Kota Cimahi mengikuti Apel Deklarasi Kesadaran Hukum-HAM serta Pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum-HAM SMKN I Cimahi dan Penobatan Duta Hukum-HAM se-Kota Cimahi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Ibnu Chuldun didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kabid HAM, Hasbullah Fudail, Kabid Hukum, Ahmad Kapi Sutisna, Kepala Lapas Sukamiskin, Tejo Harwanto. Turut hadir Walikota Cimahi, Ajay M. Priatna dan Sekda Pemkot Cimahi, Maria Fitriana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, perwakilan BNNP, unsur Forkopimda Kota Cimahi serta para Kepala Sekolah dan perwakilan Guru di wilayah Kota Cimahi.

Kegiatan ini digelar dalam rangka sinergitas untuk meningkatkan kesadaran Hukum dan HAM, khususnya bagi para pelajar di Wilayah Kota Cimahi yang dipusatkan di SMKN 1 Cimahi, (Kamis,11/10/18).

Kemudian mengawali arahannya, Ajay selaku Pembina Apel yang sekaligus selaku Walikota Cimani menyampaikan bahwa Pendidikan Karakter merupakan hal yang ditekankan dalam membangun kota Cimahi. Ia pun mengatakan,” Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.”ucap Ajay.

“Kesadaran dan pemahaman tentang hukum hendaknya bisa diterapkan sejak dini dalam kehidupan sehari hari-hari, sehingga hukum dapat ditegakan”.ungkapnya.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi atas langkah yang digelar penobatan duta hukum oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Kalian selaku  generasi penerus bangsa harus terus belajar serta memahami atas kesadaran hukum.Jauhi Narkoba dan pergaulan-pergaulan yang akan merugikan diri sendiri dan keluarga!” tandas Ajay.

Usai pengarahan yang disampaikan oleh Walikota Cimahi dilanjutkan dengan penyematan selendang dan pengukuhan kepada perwakilan pelajar yang dinobatkan sebagai Duta Pelajar Hukum dan HAM.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, Ibnu Chuldun selaku Kepala Kantor Wilayah mengatakan,‘’Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas Kanwil Kemenkumham Jabar, dinas pendidikan, BNNP serta unsur Forkopimda untuk mengajak para pelajar dalam implementasikan kesadaran dan ketaatan hukum.”ujar Ibnu.

“Kalau kita taat hukum, kita tidak akan masuk Lapas Sukamiskin, kalau mau lihat-lihat kedalam Lapas Sukamiskin silahkan, asalkan jangan menginap.” canda Ibnu yang membuat gelak tertawa seluruh para peserta apel.

“Teruskan, ikuti dan laksanakan apa yang telah diajarkan oleh bapak/ibu guru kita”. tutur Ibnu.

“Kami memahami di usia remaja sangat rentan pelanggaran hukum, mulai saat ini setelah dikukuhkan saya berharap kalian menjadi leader untuk mengajak remaja di Kota Cimahi agar taat kepada hukum. Terus, belajar, terus bekerja untuk masa depan yang lebih cerah”Ajak Ibnu.

Ia pun menuturkan,”Terimakasih saya ucapkan kepada bapak Walikota, Ibu Sekda yang telah berkenan hadir serta kepala sekolah atas atensinya dan dukungannya, kami berjanji berikutnya akan mengagendakan penyuluhan untuk SMKN se-kota Cimahi agar mewujudkan generasi-generasi yang unggul baik untuk pendidikan maupun tingkat kesadaran dan ketaaatan hukum.” tutup Ibnu. (red/foto: 56W/Adb/Fauzie).

7 INSTITUSI BERSINERGI MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAJAR DI JAWA BARAT

Bandung (30/20/2017). Bertempat di Lapangan Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Jl. Jakarta No 27 Bandung dalam rangkaian Peringatan Hari Dharma Karyadika Tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kantor Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan Provinsi Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Sinergitas Pelaksanaan Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Jawa Barat.

Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan dengan maksud sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui penerangan dan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia bagi pelajar Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa di Jawa Barat.

Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, baik per-institusi maupun secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sesuai tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini, yaitu peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Nota Kesepahaman Bersama ini disepakati berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Kegiatan pembinaan terhadap pelajar berupa bela negara, pembentukan forum pelajar, duta hukum dan hak asasi manusia parade cinta tanah air, pelatihan TOT kepada pelajar, jambore forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia, lomba cerdas cermat hukum dan hak asasi manusia, lomba parade cinta tanah air, pemberian penghargaan sekolah sadar hukum dan lain sebagainya.

 

 

Skip to content