Viral, Anak Penyandang Disabilitas Alami Kekerasan Seksual, Kemenkumham Sulsel Pantau Proses Hukum di Polrestabes Makassar

Makassar, ham.go.id – Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) atas instruksi Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak bergerak cepat pantau proses hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Besar (Polrestabes) Makassar terkait berita viral perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur, Senin (05/06).

Koordinasi dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi Tim yakni Indah Tri Saputri dan Raniansyah. Kecuali dalam rangka mengklarifikasi informasi yang beredar melalui berbagai kanal media, memastikan proses penegakan hukum berjalan lancar, koordinasi juga dilakukan untuk memastikan akses atas pemulihan dan pendampingan kondisi fisik maupun psikologis korban, sekaligus membahas arah perlindungan bagi korban yang masih dibawah umur.

“Kehadiran kami kesini adalah untuk merespon berita viral beberapa waktu lalu yang menjadi perhatian pimpinan kami, baik di pusat maupun di wilayah guna memastikan terpenuhinya hak-hak asasi bagi korban, terutama dikarenakan korban adalah anak dibawah umur dan penyandang disabilitas” Ucap Dedy.

Sementara Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar, Iptu Syahuddin Rahman yang ditemui tim menyampaikan bahwa hingga kini pihak Kepolisian terus melakukan langkah penanganan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan cepat dan lancar. “Polrestabes Makassar telah memeriksa beberapa orang saksi dan menetapkan S sebagai tersangka dengan jerat Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memastikan pelaku mendapatkan hukum yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan. ” Ungkap Syahuddin.


Turut hadir pada pertemuan ini Kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Hafidah Djalante didampingi Pendamping dari UPTD PPA Kota Makassar, Hana yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui DP3A juga bergerak cepat merespon kasus ini.

Kehadiran DP3A Kota Makassar beserta Tim sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi bersama Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk bersama mengawal penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang terjadi di wilayah Sulsel.

“Jadi pak Dedy, kami sudah melakukan pendampingan sekaligus mengunjungi kediaman korban untuk menawarkan fasilitas rumah aman bagi korban, namun atas permintaan orang tua korban tetap dalam pengawasan orang tua, dan rencananya besok korban akan kami asessment untuk memberikan pendampingan psikologis yang tepat,” ungkap Hafidah.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual. “Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah berkomitmen mendorong penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Begitu mendapat berita ini Bapak Kakanwil langsung mengintruksikan untuk melakukan pemantauan, peristiwa ini sungguh mencederai rasa kemanusiaan, korban adalah seorang anak dibawah umur dan seorang penyandang disabilitas, kok bisa tega melakukan perbuatan itu!” Ungkap Hernadi.

Sebelumnya viral diberitakan, seorang anak penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan hingga hamil 5 bulan oleh Pemilik Warung Coto di Jalan Sungai Saddang Makassar berinisial S. Korban atas tipu daya pelaku, setidaknya telah melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali sejak Januari yang dilakukan pada saat warung coto dalam keadaan sepi.

Tindak Lanjuti Dugaan Kekerasan Terhadap Anak, Tim Yankomas Kemenkumham Sulsel Temui Kapolres Lutim dan Kadinsos DP3A Lutim

Luwu Timur, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan terus mendorong Pemajuan dan Penegakan HAM di Wilayah, Kemarin (2/2) Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM temui Kapolres Lutim dan Kadinsos DP3A Lutim untuk mengkoordinasikan penanganan Dugaan Kekerasan Terhadap Anak (DM) pada giat pengamanan Malam Tahun baru lalu yang viral melalui media.

Koordinasi dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto didampingi Anggota Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Kemenkumham Sulsel, Firmanullah dan Raniansyah sebagai Tindak Lanjut Surat Plt Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dan instruksi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak untuk cepat dan tepat dalam merespon adanya peristiwa yang membutuhkan pendampingan.

Di Polres Luwu Timur, Tim diterima langsung oleh Kapolres, AKBP Silvester M.M. Simamora di ruang kerjanya, didampingi Wakalpolres, Kompol Syamsul, Kasi Was AKP Arifin dan Kasi Propam AKP Agusman.

Kapolres Lutim menyampaikan klarifikasi bahwa pemberitaan mengenai adanya tindak penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan anggotanya tidak benar. “Kami selalu tekankan kepada jajaran layani masyarakat secara humanis, berikan pelayanan terbaik. Adapun oknum yang bersangkutan juga sudah kami berikan tindakan, tapi bukan karena adanya penganiayaan atau pemukulan, tetapi karena tidak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan,” Ungkap Silvester.

Lebih lanjut Kapolres Lutim menyampaikan juga telah mengunjungi kediaman korban (DM) dan keluarganya pada Senin (02/01) lalu untuk mengetahui kondisi korban, meminta maaf, hingga memediasi proses kembalinya DM ke Sekolah karena sebelumnya DM telah putus sekolah.

Sementara di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur, Tim diterima oleh Kepala Dinas, Drs. Sukarti di Ruang Kerjanya, didampingi anggotanya dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Firawati. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas menyampaikan bahwa ia dan jajarannya mengetahui adanya peristiwa tersebut juga segera melakukan pemantauan dan pendampingan dan mencari keterangan yang sebenarnya terhadap korban.

“Kami dan tim sudah berkunjung ke sana, tidak ada tindakan pemukulan atau kekerasan seperti kejadian yang diberitakan, makanya pihak keluarga korban tidak membuat laporan. Kasusnya juga sudah dimediasi dengan baik dan sudah ada surat perdamaian kedua belah pihak,” ungkap Firawati.

Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan yang memimpin koordinasi menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkumham Sulsel adalah untuk memastikan kehadiran Negara dalam perlindungan dan penegakan HAM terhadap korban, sekaligus memastikan kebenaran informasi yang beredar sebelumnya tentang oknum polisi yang diduga menganiaya remaja di Luwu Timur pada malam pergantian Tahun Baru.

Skip to content