Posts

Dendam Positif Indra Sjafri

Indra Sjafri, pelatih sukses timnas U-19, masih teringat sakitnya ketika gagal menjadi anggota timnas saat ia masih muda. Ia gagal bukan karena talenta yang tidak memadai, bukan pula karena kemampuannya yang kurang memenuhi syarat. Tapi, lebih karena tidak ada pihak dari PSSI pusat yang menyempatkan diri me lihat kemampuannya.
Ia sudah sukses masuk tim Pra-PON Sumatra Barat pada 1985, dan menanti-nanti pemandu bakat dari timnas untuk melihat dan menguji talentanya. Tapi, tak satupun yang datang.

`’Saat itu saya berkeyakinan memiliki potensi untuk masuk tim nasional, tapi saya tidak memi- liki kesempatan,” katanya kepada Republika.

Ia bisa merasakan pedihnya kondisi saat itu, tapi tidak menjadikan ingatan atas kesedihan sebagai sumber duka, melainkan sumber semangat. Ia mengalihkan energi kesedihan menjadi kekuatan `dendam positif’. Indra sakit hati dan tidak ingin talenta-talenta Tanah Air bernasib sama seperti dirinya.

Ketika ditanya kunci sukses menemukan talenta berbakat di U-19, dengan gamblang ia menjelaskan salah satu motivasinya, `’Semua berawal dari sakit hati saya ketika masih jadi pemain dan berhasil masuk tim Pra-PON Sumatra Barat pada tahun 1985.”

Ya, saat itu ia berprestasi tapi tak seorang pun pengurus atau pihak berwenang dari PSSI yang sempat melihat bakatnya hingga ia terabaikan. Indra sadar benar mungkin tidak hanya dirinya, tapi ada ribuan anak lain yang mengalami nasib serupa. Karena itu, ketika mendapat kepercayaan melatih tim U-19, maka ia memastikan sebatas kemampuannya untuk membuka kesempatan kepada setiap anak Indonesia untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. ”Setelah saya sekarang menjadi pelatih, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Ke langit pun pemain akan saya cari,” katanya.

Ia bahkan sampai bersusah payah pergi ke Muara Teweh, kota kecil di Provinsi Kalimantan Utara, meski sangat sulit dicapai dan harus menempuh perjalanan darat selama sepuluh jam.”Itu menjadi pengalaman hebat bagi saya. Sebab, saya merupakan pelatih timnas pertama yang mengunjungi daerah itu. Dampaknya juga luar biasa. Di sana sudah ramai dengan sekolah sepak bola (SSB),\” ujarnya mengenang masa- masa sulit mencari talenta muda di Indonesia.

Keinginannya mengunjungi sebanyak mungkin daerah tidak mudah sebab berbenturan dengan anggaran yang tersedia. Tapi, tetap dengan se mangat “No Excuse!” ia mencari cara untuk mengunjungi sebanyak-banyaknya tempat. Ketika tidak cukup biaya, ia melobi tokoh peduli sepak bola setempat, pemda, donatur, atau siapa pun yang bisa membantu hingga ia punya kesempatan melihat talenta yang ada.

Usahanya tidak sia-sia. Tim U-19 yang dilatihnya berhasil menaklukkan raksasa Piala Asia Korea Selatan setelah sebelumnya menaklukkan Vietnam, Malaysia, dan pesaing lainnya.

Dendam positif telah memberi kekuatan lebih pada Indra Sjafri untuk membuka kesempatan lebih luas kepada anak bangsa agar dapat berprestasi.

Dendam positif sesungguhnya merupakan semangat yang harus dipupuk oleh setiap orang. Keburukan yang pernah mereka alami tak perlu dialami orang lain.

Dendam positif telah banyak memberi bukti kebaikan, dan akan terus memberi kebaikan jika kita menjadikan segala pengalaman buruk sebagai pemicu agar orang lain tidak perlu melaluinya.

Jet Li, pernah mengalami peristiwa tragis nyaris menghadapi kematian ketika terjadi tsunami besar di Aceh. Saat itu ia di kepulauan Maldives yang juga terkena dampaknya. Setelah berhasil melalui masa traumatik, ia berkomitmen membantu para korban bencana dan mendirikan yayasan The One Foundation.

JK Rowling sangat bersedih kehilangan ibunya yang tujuh tahun berjuang melawan kanker, sebelum buku Harry Potter-nya terbit. Setelah dirinya menjadi salah satu wanita terkaya, ia menyumbangkan sebagian harta untuk yayasan penelitian yang bergerak di bidang kanker, sebagai upaya mengurangi banyaknya anak yang bersedih sebab kehilangan ibu akibat kanker.

Terbayangkah jika Indonesia dipenuhi orang yang mempunyai semangat dendam positif? Mahasiswa baru yang benci menjadi korban perploncoan bersumpah membasmi perploncoan ketika menjadi senior. Rakyat yang menjadi korban korupsi bersumpah membasmi korupsi ketika ia memiliki kesempatan berkuasa. Korban kekerasan bersumpah menumpas kekerasan dengan memutus mata rantai perilaku tak terpuji itu dan menjadikan dirinya sebagai korban terakhir serta tidak menularkannya kepada orang lain.

Jika ini menjadi budaya, bangsa ini akan menjadi bangsa yang jauh lebih baik. Insya Allah.

Penulis : Asma Nadia
Sumber : Republika.co.id

Unpad-Komnas HAM Kerja Sama Kembangkan Aspek HAM

Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung menandatangani perjanjian kerja sama dengan Komnas HAM dalam pengembangan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). “Dalam pengembangan aspek HAM, rencana kerja sama yang akan dilakukan adalah kolaborasi penelitian dan pengembangan antara Unpad dalam hal ini melalui Fakultas Hukum (FH), Komnas HAM, dan beberapa praktisi lainnya terkait dengan aspek Human Rights,” kata Wakil Rektor Bidang PPM dan Kerja Sama Unpad Dr Setiawan di Bandung, Kamis (24/10).

Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Serba Guna Lantai IV Unpad Kampus Bandung di sela-sela acara Padjadjaran International Legal Conference (PILC) 2013. Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang PPM dan Kerja Sama Unpad itu dengan Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila.

Setiawan mengungkapkan, kerja sama FH Unpad dengan Komnas HAM sendiri sudah lama terjalin. “Sebelumnya di FH Unpad dan Komnas HAM sendiri membentuk Pos PAHAM (Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia). Saya pikir itu juga merupakan bagian dari kolaborasi yang baik untuk meninjau perspektif regional mengenai Human Rights,” kata Setiawan.

Studi-studi tentatif mengenai HAM yang dilakukan mahasiswa, peneliti, maupun dosen juga harus dikembangkan. Pasalnya, menurut Setiawan, studi-studi tersebut merupakan studi dasar dalam penelitian mengenai HAM guna menunjang kolaborasi lanjutan studi tersebut harus dikembangkan. “Kerja sama lain kiranya dapat digunakan oleh praktisi atau staf di Komnas HAM untuk melanjutkan studi di Unpad,” katanya.

Ia berharap, kerja sama Unpad dengan Komnas HAM ini akan menghasilkan implementasi nyata dan mempunyai “road map” kerja sama yang jelas dalam kurun waktu lima tahun. (Ant)

http://sosialbudaya.tvonenews.tv/berita/view/76070/2013/10/24/unpadkomnas_ham_kerja_sama_kembangkan_aspek_ham.tvOne

Implementasi Pasal 197 KUHAP Berpotensi Langgar HAM

JAKARTA– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menduga adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Pasal 197 KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu patut diduga ada pelanggaran HAM,” kata Komisioner Komnas HAM, Monegar Nasution, (23/10/2013).

Sebelumnya, MK memutuskan Pasal 197 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) inskonstitusional bersyarat. Artinya, surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan pasal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 197 KUHAP tersebut sempat menimbulkan polemik lantaran banyak terpidana tetap menjalani penahanan sebelum keluarnya putusan MK itu. Padahal, putusan MK itu sendiri bersifat tidak berlaku surut.

Dikatakannya, kelalaian pemerintah dalam mengeluarkan suatu produk hukum bisa dikatakan juga sebagai bentuk pelanggaran HAM. “Karena itu, kita melakukan pengumpulan data dan informasi ini (pelaksanaan Pasal 197 KUHAP), tidak lain adanya unsur patut diduga pelanggaran HAM,” katanya.

Ia menyebutkan, dirinya melakukan pengumpulan data dan informasi tersebut setelah mendapatkan laporan dari salah seorang warga yang menjadi korban dari pelaksanaan pasal tersebut, yakni pengusaha batu bara, Parlin Riduansyah yang saat ini harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Teluk Dalam, Banjarmasin.

“Sebenarnya warga yang menjadi korban dari penerapan pasal ini, bukan hanya Parlin tapi ada beberapa di daerah lain,” katanya.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pengumpulan data dan informasi di Banjarmasin dengan mendatangi pelapor sendiri, Kalapas Kelas I Teluk Dalam, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, dan Polda Kalsel. “Nantinya sampai di Jakarta, kita juga akan melakukan meminta informasi dari Kejagung, Kemenkumham, dan kepolisian,” katanya.

Dari hasil temuan itu, ditambahkan, akan dibawa ke dalam rapat komisioner guna menghasilkan rekomendasi yang akan dikirimkan ke pihak terkait. “Paling tidak dalam satu bulan sudah ada rekomendasinya,” katanya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemankumham) telah merampas kemerdekaan Parlin Riduansyah karena tidak segera membebaskan Parlin dari Lembaga Pemasyarakatan.

Padahal, eksekusi Parlin tidak sah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 22 November 2012 terkait uji materil  Pasal 197 Undang-undang (UU) Nommor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan Parlin. Yusril mengatakan, Kemenkumham telah menahan orang tanpa dasar hukum dan merampas hak asasi manusia jika tidak segera membebaskan Parlin karena sudah ada putusan MK tersebut. Yusril menyatakan Kemenkumham wajib  mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. “Harus dibaca kembali putusan MK itu,” katanya.  (ugo)   Tri Kurniawan – Okezone

http://news.okezone.com/read/2013/10/23/339/885894/redirect

BNP2TKI Gelar Diskusi Implementasi Rancangan Aksi Nasional HAM

Bogor, BNP2TKI, Kamis (17/10) – BNP2TKI terus berupaya meningkatkan pemenuhan hak-hak buruh migran atau TKI. Salah satunya menggelar diskusi implementasi rancangan aksi nasional HAM di Bogor, Kamis (17/10).

Diskusi bertema “Peran Pemerintah dalam Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Pekerja Migran/TKI” yang diadakan oleh Direktorat Hukum dan Humas BNP2TKI ini dibuka olehKepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat dan menghadirkan nara sumber yaitu Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y Poeloengan, Direktur Informasi HAM Dirjen Kemenhum HAM Agung Santoso, dan Komisioner Komnas Perempuan Sri Nur Herawati.

Hadir pada acara itu Direktur Pemberdayaan BNP2TKI Arini Rahyuwati, Direktur Mediasi dan Pengaduan Teguh Hendro Cahyono, Direktur Penyiapan Pembekalan Pemberangkatan Arifin Purba, para Kepala Seksi Perlindungan BP3TKI dari Jakarta, Bandung, Serang, Makassar. Dari mitra pemerintah hadir Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), mantan TKI Noryati Solapari, Asosiasi Himsataki, Apjati dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JARI, SBMI, Migrant Care dan lembaga dunia yaitu, ILO Jakarta dan IOM Indonesia.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI Ramiany Sinaga selaku ketua panitia, kegiatan itu bertujuan membahas permasalahan dan pelanggaran HAM TKI/pekerja migran serta upaya-upaya pencegahan maupun penegakan dan pemenuhan hak asasi TKI.

Ramiany menuturkan, pemerintah Indonesia sudah setahun lebih meratifikasi Konvensi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990 menjadi UU Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran). Juga ada 8 konvensi ILO yang berkaitan dengan hak asasi pekerja yang disebutkan dengan Core Convention atau Fundamental Convention serta Konvensi Internasional lainnya seperti Konvensi CEDAW dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (The Rights of The Child).

Dengan meratifikasi berbagai Konvensi (Konvensi Internasional maupun Konvensi ILO) yang terkait dengan HAM tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sangat mengakui, menghormati dan menjungjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi pekerja migrant atau TKI.

Dia menjelaskan komitmen Indonesia dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM ini dirumuskan dalam rencana aksi nasional HAM sesuai Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 yang wajib dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintah.

Hingga kini kasus pelangaran HAM terhadap TKI masih terjadi terutama di negara-negara penempatan dan selama puluhan tahun TKI masih menghadapi persoalan seperti gaji tidak dibayar, kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, dan eksploitasi. (zul/toh/b)      (photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto)

http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8942-bnp2tki-gelar-diskusi-implementasi-rancangan-aksi-nasional-ham.html

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yankomas Wil II di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tim dari Ditjen HAM khususnya Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat melakukan Koordinasi dan Konsultasi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 dengan peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara,  dengan mengikut sertakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Tenggara, Korem 143/D, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Biro Hukum Sulawesi Tenggara, Setda Konsel Sulawesi Tenggara, BPN Sulawesi Tenggara, BPD Konawe dan Dispora Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak yang dikomunikasikan dalam rangka memberikan dorongan kepada pemangku kepentingan, menyangkut permasalahan yang dikomunikasikan serta tindak lanjut atas permasalahan tersebut.

Ancaman Mobil Murah

Kehadiran mobil murah yang diklaim ramah lingkungan, menjadi polemik panas dalam sepekan terakhir. Pemicunya adalah penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yang menilai kebijakan mobil murah bertolak belakang dengan upaya mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Salah satu langkah yang direkomendasikan pemerintah pusat adalah mengurangi jumlah mobil di DKI Jakarta.

Persoalan yang menyelimuti kehadiran mobil murah sejatinya tak sekadar berkaitan dengan kemacetan Jakarta, tetapi juga berdampak serius terhadap gagasan mobil nasional (mobnas). Kehadiran mobil murah menjadi disinsentif pengembangan mobnas.   Mengapa demikian? Hadirnya mobil murah tak bisa dielakkan karena disokong pemerintah pusat, menyusul terbitnya PP 41/2013 yang mengatur tentang insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi  produksi mobil ramah lingkungan.

Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak minimal 20 km per liter, dapat dipasarkan tanpa PPnBM.   Tak ayal PP itu menuai kritik, karena dianggap membuat persoalan transportasi di banyak kota besar, terutama di Jawa, yang sudah rumit, bertambah amburadul. Pemerintah dituding tak serius membenahi sistem transportasi umum. Di sisi lain, PP itu juga dianggap semakin mematikan gagasan Indonesia memiliki mobnas. Sebab, pihak yang paling diuntungkan dengan beleid itu adalah industri otomotif asing yang sudah siap dengan teknologi ramah lingkungan.

Tak bisa dielakkan, muncul tudingan terbitnya PP tersebut merupakan lobi industri otomotif asing yang sudah menginvestasikan dana besar di Indonesia. Mereka pun sudah mengeluarkan investasi besar untuk riset teknologi ramah lingkungan. Konsekuensinya, hasil riset itu harus diproduksi secara massal dan dipasarkan. Indonesia, dengan populasi lebih dari 240 juta orang, merupakan pasar potensial.

Kehadiran mobil murah tersebut, meskipun dibuat di Indonesia dan memiliki kandungan lokal yang tinggi, tidak bisa disebut mobnas. Sebab, prinsipalnya bukanlah pihak Indonesia. Dengan demikian, nilai tambah dari produksi mobil murah tersebut tetap saja mengalir ke negara asal prinsipal.

Padahal, sejak lama Indonesia berkeinginan memiliki industri otomotif berbasis mobnas, seperti yang dilakukan Malaysia dengan merek Proton, dan India dengan produk Tata. Mobnas yang sejati adalah produk otomotif yang murni karya anak bangsa, di mana paten atas mereknya dimiliki bangsa Indonesia. Tidak peduli berapa persen kandungan lokalnya, dan di negara mana diproduksi, selama menggunakan merek yang merupakan hak cipta milik bangsa Indonesia, itulah mobnas. Sayangnya, bertahun-tahun industri otomotif kita masih berbasis perakitan.

Pemerintah terkesan tak pernah memberi insentif dan dorongan produksi mobnas. Padahal, sudah sekian banyak prototipe mobnas dihasilkan putra-putri Indonesia. Sebut saja Kancil, Marlip, Komodo, Perkasa, dan yang terakhir Esemka. Namun, nama-nama itu tak pernah ditemui di jalanan. Perkembangan mobnas seolah masih berkutat pada tahap pencarian jati diri dan pengakuan, akibat minimnya dukungan pemerintah, baik fiskal maupun nonfiskal. Padahal, banyaknya prototipe menunjukkan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan mobnas.

Kehadiran mobil murah tak hanya menenggelamkan gagasan mobnas, tetapi juga makin menunjukkan karut marut pengelolaan sistem transportasi di kota besar. Pemerintah dikritik mengapa tidak memberi insentif secara maksimal pada pengadaan alat transportasi massal, seperti bus dan kereta api, termasuk insentif fiskal untuk suku cadangnya. Sebab, insentif ini berdampak langsung pada investasi dan biaya perawatan, yang oleh operator dibebankan kepada konsumen dalam bentuk tarif.

Insentif bagi mobil murah, menunjukkan pemerintah terjebak pada paradigma bahwa kepemilikan mobil merupakan indikator kemajuan sebuah negara. Paradigma itu salah. Justru sebaliknya, kemajuan sebuah negara atau kota, bukan karena orang miskin memiliki mobil, tetapi ketika orang kaya naik angkutan umum. Paradigma itulah yang dijadikan landasan bertindak mantan Wali Kota Bogota, Kolombia, Enrique Penalosa. Penalosa sukses membangun sistem transportasi massal berbasis bus, dan kini diadopsi di banyak kota, termasuk Jakarta.

Mobil murah yang baru diluncurkan, dikhawatirkan akan semakin memperparah kemacetan lalu lintas di kota besar, khususnya Jakarta. Di saat sistem transportasi umum belum tertata baik, wajar jika masyarakat justru bertumpu pada mobil murah untuk mendukung mobilitasnya.

Harus disadari, persoalan mobilitas hanya dapat dipecahkan dengan transportasi publik, bukan menambah mobil. Oleh karenanya, harus ada keinginan politik yang kuat dari pemerintah untuk berpihak pada transportasi umum, dengan memberi insentif secara maksimal. Sejalan dengan itu, perlu juga insentif untuk mendorong tumbuh kembangnya industri otomotif berbasis mobnas, bukan sekadar menjadi tukang rakit mobil milik bangsa lain.

 

Sumber : suarapembaruan.com

Menakar Pilkada Serentak

Pembahasan RUU tentang pilkada masih berlangsung alot di DPR. Meski demikian, DPR dan pemerintah telah sepakat agar pelaksanaan pilkada di Indonesia pada masa mendatang bisa berlangsung murah, baik dari sisi penyelenggaraannya maupun biaya sosial sebagai dampak dari pelaksanaan pilkada. Salah satu isu penting yang perlu dibahas serius antara DPR dan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pilkada murah adalah menyerentakan pilkada. Pilkada yang diselenggarakan serentak di satu provinsi bisa membuat biaya yang dikeluarkan akan menjadi efisien. Saat ini, Indonesia memiliki 33 provinsi dan 492 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pilkada untuk memilih kepala daerah masing-masing. Jika dihitung kasar dan tanpa Provinsi DI Yogyakarta yang tidak melaksanakan pemilihan gubernur, maka setiap lima tahun ada 525 pelaksanaan pilkada. Artinya, setiap empat hari digelar pilkada di Tanah Air. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, biaya peyelenggaraan satu pilkada kabupaten atau kota bisa mencapai Rp 25 miliar. Sedangkan, biaya penyelenggaraan pilkada provinsi, bisa mencapai Rp 100 miliar. Jadi, untuk keseluruhan biaya pilkada yang dikeluarkan pemerintah, menurut Fitra, bisa mencapai Rp 17 triliun. Itu baru dari sisi biaya. Jumlah pilkada yang banyak itu juga menimbulkan dampak sosial masyarakat di daerah. Menurut catatan Kemdagri, sejak pilkada langsung digelar pada 2005 hingga Agustus 2013, 75 orang meninggal dan 256 lainnya cedera. Belum termasuk kerusakan infrastruktur dan sarana umum akibat amuk massa yang menolak hasil pilkada. Jika dipetakan, paling tidak ada lima faktor penyebab pilkada di Indonesia masih sarat masalah. Pertama, profesionalitas dan independensi penyelenggara pilkada. Dalam setahun terakhir, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan 113 perkara pilkada. Dari jumlah itu, 97 perkara telah diputus dengan bermacam konsekuensi hukum, termasuk pemecatan 84 komisioner KPU di daerah.   Kedua, sistem peradilan sengketa pilkada. Sengketa pilkada yang dibawa ke MK ternyata banyak menimbulkan ketidakpuasan. Waktu yang diberi UU untuk menyelesaikan sengketa pilkada terlalu sempit, hanya 14 hari. Padahal, pilkada tidak hanya dilaksanakan di Jawa, tapi juga di daerah yang jauh dari Ibu Kota. Perlu waktu yang panjang untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membawanya ke Jakarta.   Ketiga, fungsi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) yang belum maksimal dalam mengawasi pelaksanaan pilkada. Kewenangan Panwaslu masih lemah. Mereka tidak bisa menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk dari pihak-pihak yang dirugikan. Keempat, moralitas aparat penegak hukum. Praktik suap yang dilakukan mantan Ketua MK Akil Mochtar menunjukkan moralitas penegak hukum dalam menangani sengketa pilkada masih buruk. Artinya, meski nantinya sengketa pilkada ditangani MA, tanpa ada perbaikan moral aparat tentu peristiwa penangkapan Akil akan terus terjadi.   Kelima, kondisi kesejahteraan di daerah. Kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih di bawah rata-rata tentu membuat mereka mudah dimanfaatkan para politisi yang ikut pilkada hanya untuk merebut kekuasaan dan sekadar memiliki kepentingan ekonomi, bukan untuk menjadi pemimpin yang peduli terhadap kondisi rakyat di daerah. Mereka akan mempengaruhi warga untuk memilih dengan iming-iming uang. Kondisi seperti ini menyuburkan praktik politik uang dan membuat biaya pilkada semakin mahal.   Bayangkan jika lima faktor itu belum bisa diatasi, namun sistem pilkada masih seperti saat ini. Energi bangsa kita habis hanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sebagai dampak pelaksanaan pilkada. Rakyat Indonesia pun akan terpecah-pecah hanya karena mendukung salah satu calon kepala daerah. Dengan fakta-fakta seperti itu, wajar jika banyak kalangan yang mendesak agar sistem pilkada di Indonesia perlu dikaji ulang. Untuk mengurangi biaya pilkada yang tinggi dan bisa menimbulkan dampak sosial yang besar itu pemerintah dan DPR patut mempertimbangkan pelaksanaan pilkada serentak. Pilkada serentak yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di satu provinsi. Jadi, dalam satu provinsi hanya digelar sekali pilkada dalam lima tahun, yakni pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Cara seperti itu bisa menghemat penggunaan logistik pilkada. KPU di daerah bisa menggunakan satu kertas suara saja yang memuat seluruh nama dan foto para kandidat kepala daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga bisa patungan untuk membiayai pelaksanaan pilkada.   Jika pilkada serentak dilakukan di setiap provinsi, berarti pelaksanaan pilkada di Indonesia hanya 33 kali setiap lima tahun. Jika dihitung kasar, pilkada hanya digelar setiap 2 bulan sekali. Dengan cara seperti itu, biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dan pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana pilkada untuk program-program kesejahteraan rakyat. Sumber: suarapembaruan.com

Sulitnya Akses Perbankan Bagi Penyandang Tunanetra

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) berharap ada peraturan yang jelas mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses perbankan. Sekjen Pertuni Rina Prasarani mengatakan, tak sedikit penyandang tunanetra yang tak bisa menjadi nasabah di sejumlah bank.
Salah satu persoalannya, kata Rina, lantaran pengajuan menjadi nasabah yang dilakukan penyandang tunanetra tersebut tak bisa dilakukan apabila tak ada yang mendampingi, seperti pengacara. Padahal, tunanetra tersebut bisa melakukan tandatangan sendiri. Harusnya, pihak bank memberikan pelayanan yang baik termasuk memberikan informasi seutuhnya kepada calon nasabah yang tunanetra itu.

“Padahal membaca itu bisa dikatakan dengan mendapatkan informasi,” kata Rina dalam sebuah diskusi bertema mendorong adanya kebijakan perbankan yang melindungi masyarakat di Jakarta, Rabu (25/9).
Menurutnya, jika pihak bank tak percaya kepada calon nasabah yang tunanetra untuk mengajukan formulir sendiri, maka petugas bank lah sebagai pihak yang memberikan informasi secara utuh. Rina mengatakan, ketidakpercayaan bank ini mencerminkan ketidakpercayaan perbankan pada petugasnya.

Ia mengatakan, sulitnya mengakses layanan perbankan ini membuat calon nasabah khususnya yang disabilitas atau tunanetra merasa diskriminasi. Keadaan ini dinilai kontradiksi dengan sikap pemerintah dan DPR yang telah meratifikasi UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
“Baru mau jadi nasabah sudah dipersulit. Harus ada peraturan yang jelas agar layanan masyarakat dipermudah,” ujar Rina.
Kepala Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain mengatakan, konsep akses kepada masyarakat harus diperjelas. Caranya, seluruh pihak harus dilindungi baik masyarakat umum, penyandang disabilitas hingga perusahaan yang berkaitan dengan perbankan tersebut.

“Kalau tidak ada regulasi negara yang melindungi masyarakat, saya kira ini akan terus bergulir. Maka harus menyentuh ke seluruh lapisan,” tutur Bahrain.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz menilai, ketidaknyamanan yang dialami para penyandang tunanetra atau disabilitas tersebut merupakan pelecehan hukum. Ia berjanji akan membawa persoalan ini dalam forum-forum resmi yang dilakukan Komisi XI. “saya baru dengar persoalan ini. Ini pelecehan hukum. Saya akan mengangkat di forum-forum resmi,” katanya.

Terhadap perlakuan bank yang diskriminasi kepada para penyandang disabilitas itu, lanjut Harry, perusahaan perbankan tersebut harus dikenakan sanksi. Bila perlu, sanksi yang dijatuhkan berat, hingga ditutupnya izin bank. Politisi dari Partai Golkar ini sepakat jika fasilitas yang disediakan oleh bank terhadap seluruh masyarakat harus sama.

“Harus sediakan fasilitas yang sama untuk akses bank. Pasti mereka akan minta tambahan biaya, saya pasti akan minta hitung-hitungannya,” kata Harry.
Sejalan dengan itu, Harry berencana akan memasukkan klausul kewajiban bank dalam memberikan akses luas kepada masyarakat dalam RUU Perbankan yang tengah dibahas di Komisi XI dan pemerintah. Klausul tersebut akan dimasukkan dalam persyaratan pendirian bank yang ada di RUU Perbankan.
“Harus ada fasilitas yang sama bagi sleuruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai catatan, dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menyebutkan termaktub secara jelas mengenai kewajiban bank terhadap nasabah.
Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank. Pada ayat (2) disebutkan bahwa informasi tersebut wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan. Sedangkan di ayat (3) dijelaskan, dalam pemberian informasi itu bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct).

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5242b2bed32df/sulitnya-akses-perbankan-bagi-penyandang-tunanetra

Rimini Meeting (3)

Konferensi tentang Religious Freedom: The Way to Peace (23/8/2013)–di mana saya menjadi salah satu pembicara–merupakan salah satu mata acara utama dalam Rimini Meeting. Tema dan pembicaraan dalam konferensi utama ini jelas tercakup ke dalam tema pokok Rimini Meeting, “Human Person: A State of Emergency”.

Argumen di balik tema ‘kebebasan beragama’ adalah bahwa meski dunia terus mengalami gelombang kebebasan dan demokrasi seperti terjadi dalam Arab Spring, tetapi tetap saja masih banyak warga dunia yang tidak memiliki religious freedom karena berbagai faktor politik, sosial, dan budaya yang dalam kasus dan segi tertentu menimbulkan ‘keadaan darurat’ kemanusiaan.

Saya agak terkejut ketika panitia mengatakan, audiens untuk konferensi utama dalam Rimini Meeting dalam beberapa tahun terakhir cukup konstan sekitar 7.000-an orang. Hal ini benar belaka ketika bersama pembicara lain saya menemukan auditorium Rimini Fiera yang dipadati audiens sekitar 7.000 sampai 8.000-an orang.

Inilah audiens terbanyak yang pernah saya temukan dalam konferensi mana pun. Inilah kesempatan pertama saya menyampaikan orasi di depan audiens internasional begitu banyak. Lazimnya begitu banyak konferensi internasional yang saya ikuti melibatkan audiens jauh lebih sedikit.

Berbeda dengan gejala kemerosotan perhatian dan minat pada agama di kalangan masyarakat Italia atau Eropa umumnya, audiens Konferensi Utama Rimini Meeting sangat antusias. Mereka memberikan tepuk tangan gegap gempita ketika rombongan para pembicara memasuki auditorium dan menaiki panggung. Tepuk tangan meriah juga membahana seusai masing-masing pembicara menyampaikan orasinya. Seusai konferensi, banyak audiens yang bersemangat ‘mengeroyok’ pembicara minta foto bersama atau alamat kontak.

Memulai percakapan dalam konferensi tentang ‘Kebebasan Beragama’ adalah Kardinal Jean-Louis Tauran. Kardinal Tauran yang kini bertanggung jawab untuk peningkatan kerja sama antaragama Vatikan dengan umat beragama lain menekankan pentingnya peningkatan kebebasan agama dalam berbagai aspeknya untuk setiap orang atau komunitas di mana pun di muka Bumi.

Kebebasan beragama mutlak guna membangun perdamaian dan kedamaian. Sebaliknya, ketiadaan atau kurangnya kebebasan beragama dapat menjadi salah satu sumber tensi dan konflik dalam masyarakat dan negara yang bisa mendatangkan keadaan darurat kemanusiaan dan peradaban.

Menurut Kardinal Tauran, kebebasan beragama berdasar pada sifat alamiah manusia untuk menjadi manusia seutuhnya seperti diinginkan Tuhan. Karena itu, kebebasan beragama mesti dihormati–paling tidak sejauh tidak melanggar kebebasan orang lain. Karena itu Tauran menegaskan, Vatikan sangat memberikan perhatian nasib kaum Kristianitas di negara-negara di mana kebebasan beragama tidak sepenuhnya terjamin. “Negara semestinya tidak campur tangan dalam urusan agama dan harus mengakui bahwa manusia secara alamiah bersifat religius dan agama adalah bagian integral masyarakat. Dunia tanpa Tuhan adalah dunia yang tidak manusiawi”, tegasnya.

Paul Bhatti, dokter yang juga tokoh Katolik asal Pakistan dan pimpinan Aliansi Kaum Minoritas Pakistan bercerita panjang lebar tentang nestapa kaum minoritas agama di negerinya. Tak kurang saudara kandungnya, Shahbaz Bhatti, terbunuh ketika menjabat menteri harmoni agama pada 2 Maret 2011.

Pembunuhan Shahbaz berkaitan dengan oposisinya terhadap UU Antipenodaan Agama yang menurut dia telah digunakan secara arbitrer untuk menindas kaum minoritas, baik di kalangan umat Islam maupun non-Muslim. Berikutan dengan pembunuhan tersebut, Paul Bhatti diangkat menggantikan saudaranya sebagai menteri untuk harmoni agama dan masalah minoritas Pakistan di masa Perdana Menteri Raja Pervaiz Ashraf.

Saya sendiri menyampaikan orasi yang substansinya tidak asing bagi masyarakat Indonesia, tapi tidak diketahui banyak masyarakat internasional. Kebebasan beragama di Indonesia mendapat jaminan UUD 1945 dan berbagai peraturan-perundangan lain. Meski sekitar 88,2 persen populasi Indonesia memeluk Islam, Indonesia bukan negara Islam–juga tidaklah Islam menjadi agama resmi negara. Sebaliknya Indonesia mengakui enam agama (state recognized religions): Islam, Katolik, Kristen (Protestan), Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap dan seluruh warga yang berbeda agama setara di depan hukum dan setara juga untuk menduduki berbagai posisi pemerintahan dan politik.

Franco Frattini, mantan menlu Italia (2002-2004 dan 2008-20011 dari Partai Forza Italia pimpinan Silvio Berlusconi) yang menyebut Indonesia sebagai “showcase” kebebasan dan kerukunan kegamaan menjadi pembicara terakhir dalam konferensi. Frattini terutama mengimbau bagi penghilangan apa yang dia sebut sebagai ‘penindasan’ (persecution) terhadap penganut Kristianitas di muka Bumi. Untuk itu, dia sering mengangkat pamflet yang menyebut ‘200.000.000’ umat Kristiani telah dan sedang menjadi korban penindasan di berbagai tempat dunia.

Frattini sah saja berbicara tentang penindasan terhadap pemeluk Kristianitas. Tetapi jelas, penindasan juga tak kurang dialami kaum Muslimin dan pemeluk agama-agama lain di berbagai tempat tertentu di muka Bumi. Inilah salah satu tantangan bersama umat beragama, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bersama berupaya menghapus berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan terhadap umat beragama untuk terciptanya perdamaian lestari.

Penulis : Azyumardi Azra
Sumber :Republika.co.id

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yankomas Wil II di Provinsi Papua

Tim dari Ditjen HAM khususnya Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat melakukan Koordinasi dan Konsultasi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 dengan peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua,  dengan mengikut sertakan Kepolisian Resort Jayapura Kota, Kasubbid Bankum Bid Kum Polda Papua, KasilidKrim POMDAM XVII/Cenderawasih Papua; Kumdam XVII/Cenderawsih Papua; Hakim Tinggi Jayapura; Biro Hukum Setda Provinsi Papua; Staf Komnas HAM Papua; untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak yang dikomunikasikan dalam rangka memberikan dorongan kepada pemangku kepentingan, menyangkut permasalahan yang dikomunikasikan serta tindak lanjut atas permasalahan tersebut.

Skip to content