Posts

Direktorat Jenderal HAM menggelar pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Gorontalo

Gorontalo, portal.ham.go.id – Bersama dengan Kanwil KemenkumHAM Gorontalo, Direktorat Jenderal HAM menggelar pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Gorontalo, Selasa (26/03). Acara pengukuhan GTD BHAM ini diikuti oleh sejumlah OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM menggelar pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Gorontalo”

18 Kabupaten/Kota Di Sulsel Terima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM

Makassar, portal.ham.go.id – Sebanyak 18 (Delapan Belas) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) terima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Continue reading “18 Kabupaten/Kota Di Sulsel Terima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM”

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkumham DIY Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Strategi Bisnis dan HAM

Yogyakarta, portal.ham.go.id – Kanwil Kemenkumham DIY menyelenggarakan acara Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Strategi Bisnis dan HAM pada Senin (25/3/2024). Acara ini diselenggarakan sebagai wujud dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat DIY yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Continue reading “Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkumham DIY Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Strategi Bisnis dan HAM”

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir dalam acara pisah sambut Kakanwil KemenkumHAM Gorontalo

Gorontalo, portal.ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir dalam acara pisah sambut Kakanwil KemenkumHAM Gorontalo. Agenda yang diselenggarakan di Aula Kanwil KemenkumHAM Gorontalo, Senin (25/3/2024) ini turut diikuti Direktur Kerja Sama HAM dan Direktur Instrumen HAM.

Continue reading “Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir dalam acara pisah sambut Kakanwil KemenkumHAM Gorontalo”

Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang terkait Data Dukung KKPHAM Tahun 2024

Semarang, portal.ham.go.id – Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM menerima kunjungan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka koordinasi dan konsultasi pemenuhan data dukung KKPHAM Tahun 2024, Senin (25/03).

Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Subkoordinator Bantuan Hukum dan HAM, Mashadi beserta jajaran diterima langsung oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti.

Mashadi dalam kesempatannya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pemenuhan data dukung KKPHAM tahun 2024.

“Dalam Koordinasi ini kami berharap Kabupaten Rembang bisa mendapatkan Penilaian Kota/Kabupaten Peduli HAM yang lebih baik dari tahun Kemaren”.

Lista dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Kanwil Jateng membuka pintu selebar-lebarnya bagi kab/kota untuk berkoordinasi dan konsultasi terkait pemenuhan KKPHAM sebelum mengumpulkan data dukung.

“Kami siap lakukan pendampingan untuk mengimplementasikan amanat Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM bahwa Pemenuhan data dukung KKPHAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelaksanaan P5HAM di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Data dukung KKPHAM Tahun 2024 adalah Kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2023”, jelas Lista.

Direktorat Jenderal HAM menggelar media dialogue bertajuk “Aspek HAM dalam Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim”

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar media dialogue bertajuk “Aspek HAM dalam Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim” di Hotel Orient Jakarta Pusat, Jumat, (22/3/2024). Agenda ini menghadirkan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, dan Ketua Lembaga Pemulian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagai narasumber.

Continue reading “Direktorat Jenderal HAM menggelar media dialogue bertajuk “Aspek HAM dalam Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim””

Kemenkumham Jabar Canangkan Deklarasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Seluruh Satuan Kerja

Bandung, portal.ham.go.id Kemenkumham Jabar terus berproses menuju kearah yang semakin baik, tentunya hal ini tidak lepas dari arahan Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya yang mencanangkan Tahun 2024 sebagai Tahun Prestasi di awal tahun 2024 yang lalu. Bukti nyata dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tersebut, Kemenkumham Jabar mencanangkan Deklarasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Di Seluruh Satuan Kerja ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis se Jawa Barat bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung Jl. Pacuan Kuda No.3 Sukamiskin Kota Bandung.

Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Kemenkumham Jabar dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Dan Satriana, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Dewa Putu Gede, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Tim Wilayah IV Ditjen Hak Asasi Manusia (Virtual) dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Barat. Pembacaan Deklarasi  P2HAM di Kemenkumham Jabar dibacakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi dan diucap ulang oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Barat.

Pada hari ini (Kamis, 21/03/2024) Kemenkumham Jabar melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM merealisasikan apa yang menjadi harapan dari masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat agar setiap Pelayanan yang diberikan oleh Kemenkumham Jabar dan jajarannya selalu berorientasi kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan Pencanangan Deklarasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) ini mengusung tema “Memberikan Pelayanan Publik yang cepat, tepat, berkualitas, non diskriminasi, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik terbaik berbasis HAM”. Hal ini merupakan suatu dukungan kepada Program Pemerintah sebagai wujud tindak lanjut kepedulian Pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini juga dalam rangka melaksanakan komitmennya pada upaya penghormatan, perlindungan, Pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28i ayat (4) yang menyatakan bahwa. “Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Adalah Tanggung Jawab Negara Terutama Pemerintah”.

Yang menjadi landasan penting bagi warga negara untuk melaksanakan hak asasinya, baik dalam partisipasi publik, pada proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam rangka mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya bagian kedelapan tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, baik pada pasal 43 maupun pasal 44. 

Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya dalam petunjuk dan arahannya menyampaikan P2HAM merupakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Hukum dan HAM yang berpedoman pada prinsip-prinsip HAM, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan serta pentingnya UPT agar memahami latar belakang P2HAM. Pada penerapannya diperlukan pelayanan yang transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berdaya guna, aksesibilitas dan berkeadilan.

P2HAM sesuai Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 pasal 2a tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia bertujuan untuk : 1. Mewujudkan pelayanan Unit Kerja yang berpedoman  pada prinsip HAM, 2. Mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan  yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme dan 3. Mewujudkan kepastian Pungli, Suap, Bebas dari KKN dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas pelayanan publik yang diberikan. 

“Memberikan Pelayanan kepada masyarakat adalah amanat Undang-Undang. Saya berharap kegiatan ini bukan hanya sebatas ceremony, tapi dilakukan dengan tulus ikhlas dan berintegritas”. ujar Andika. Sejalan dengan itu Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Jabar mengusung sebagai tahun prestasi, Andika meminta kepada semua UPT bisa meraih Predikat WBK/WBBM di tahun 2024 ini. Menciptakan Layanan Publik berbasis HAM menjadi Prioritas Penting Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara atas pelayanan administratif yang disediakan oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Lebih lanjut Andika meminta Kanwil Jabar dan 51 UPT harus berpredikat P2HAM di tahun 2024 ini sesuai dengan arahan pimpinan. “Semoga langkah kita kedepan tetap loyal pada program organisasi. Semoga apa yang kita lakukan sekarang dan kedepan menjadi nilai ibadah dan bernilai prestasi pada akhirnya. Semoga kita sukses di dunia dan akhirat”. tutup Andika.*

(*Source by: https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kemenkumham-jabar-canangkan-deklarasi-pelayanan-publik-berbasis-ham-p2ham-di-seluruh-satuan-kerja?csrt=6753077225204663927 )

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra menjadi Saksi pada upacara Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Jakarta, portal.ham.go.id – Dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Nomor 19/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama yang dilaksanakan di Aula Oemar Seno Adji, Sentra Mulia pada Jumat, (22/03/2024).

Continue reading “Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra menjadi Saksi pada upacara Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”

Kemenkumham Aceh Ingatkan Kewenangan dan Tanggung Jawab Kepala Daerah atas Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Daerah

Idi, portal.ham.go.id – Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh mengingatkan bahwa setiap kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM Tahun 2021-2025 dimana secara eksplisit menyebutkan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi HAM,” ujar Kabid HAM, Irfan, Kamis (21/3/2024).

Hal itu diungkapkan Irfan pada Rapat Pelaksanaan Rencana Aksi HAM bersama dengan Pemkab. Aceh Timur di Aula Serbaguna Pendopo Idi, Aceh Timur.

Irfan melanjutkan, ada beberapa tahapan terkait waktu pelaporan capaian aksi HAM. Dimana Aksi HAM B04 adalah perencanaan suatu kegiatan aksi. Sedangkan aksi HAM B08 adalah pelaksanaan kegiatan dan aksi HAM B12 adalah evaluasi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.

“Tanggung jawab pelaksanaan HAM itu ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Kemenkumham mempunyai tugas untuk mengukur sejauh mana implementasi HAM, untuk itu kita patut bersinergi dan berkolaborasi dalam hal Rencana Aksi Nasional HAM,” tambah Irfan.

Disisi lain, Asisten II Setdakab Aceh Timur, Darmawan saat membuka rapat menyampaikan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan informasi serta pemahaman tentang pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM di wilayah kabupaten Aceh timur.

“Adapun tujuan dari Rapat ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaporan capaian aksi HAM serta menjaga sinergi dan kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Kabupaten/Kota,” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, Rencana Aksi Nasional HAM merupakan komitmen Negara terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM baik ditingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

“Untuk itu, pelaksanaan dan pelaporan rencana aksi HAM tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dapat terlaksana dengan baik,” lanjut Darmawan.

Seperti yang diketahui, pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kabid HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Irfan dan Kabag Hukum Setdakab Aceh Timur, Muchsin Muchtar.*

(*Source by: https://www.facebook.com/100069050505563/posts/726272883017722/?mibextid=xfxF2i)

Skip to content