Posts

Kanwil Kemenkumham Jateng berkolaborasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Lakukan Desk jelang Pengumpulan Data Dukung KKP HAM di Surakarta

Surakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan dan Jajaran berkolaraborasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Subkoordinator Sengketa Hukum dan HAM , Adigana Pranindinto beserta jajaran melakukan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta (27/02).

Kegiatan desk kali ini adalah lanjutan dari desk sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten banyumas dan kabupaten brebes serta berlangsung selama 2 (dua) hari dimana hari ini melibatkan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kab. Boyolali, kab sukoharjo, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kota Magelang, Kab. Jepara sedangakan untuk besok tanggal 28 februari 2024 dengan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kab. Klaten, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab. Semarang, Kab. Karanganyar, Kab Cilacap, dan Kab. Banyumas.

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan data dukung yang terdiri dari 120 Indikator yang akan dikumpulkan kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah OPD dalam melakukan perbaikan serta mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis.

Sebagai informasi batas waktu Pemerintah Daerah mengumpulkan data dukung KKP HAM ke Kanwil Kemenkumham paling lambat di pertengahan bulan maret.

DIREKTUR JENDERAL HAM : PERUNDUNGAN TIDAK BOLEH DIBIARKAN

SIARAN PERS NOMOR : HAM.1-HH.01.07-05/HUMAS/2024

Jakarta, portal.ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, prihatin dengan maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar belakangan ini. Salah satunya sebagaimana yang terjadi di Binus School Serpong. Hal ini menunjukan perundungan di kalangan generasi muda tidak memandang status sosial.

Continue reading “DIREKTUR JENDERAL HAM : PERUNDUNGAN TIDAK BOLEH DIBIARKAN”

Sinergitas Jelang Pelaporan Penilaian Kriteria KKP HAM, Kanwil Kemenkumham Jateng Bekerjasama Biro Hukum Setda Provinsi Lakukan Pendampingan Pengumpulan Data Dukung KKP HAM di Kabupaten Brebes

Brebes, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan beserta Jajaran bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah lakukan pendampingan kabupaten/kota peduli HAM di Kantor Bupati Brebes Lt.5 Command Center Kabupaten Brebes, Jumat (23/02).

Kegiatan diadakan di Gedung Command Center Kantor Bupati Brebes berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 22-23 Februari 2024 melibatkan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yaitu Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Batang, Kota Pekalongan, Kab. Kendal pada hari pertama, dan Kab. Demak, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar pada hari kedua.

Tujuan kegiatan ini untuk memeriksa kelengkapan data dukung yang terdiri dari 120 Indikator meliputi hak sipil dan politik dan hak ekonomi sosial dan budaya sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Kegiatan desk pengumpulan data dukung KKP HAM kabupaten/Kota ini untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dalam melengkapi dan melakukan perbaikan data dukung serta mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis sebelum di input ke dalam aplikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kegiatan Pemeriksaan data dukung ini berjalan dari pagi hingga sore menjelang petang yang terbagi dalam dua sesi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Dari adanya kegiatan ini diharapkan seluruh kabupaten/kota yang ada di jawa tengah mendapatkan predikat kabupaten/kota peduli HAM tahun ini.

Sekretaris Jenderal HAM, Aman Riyadi menghadiri kegiatan terkait seputar Tugas dan Fungsi Komnas HAM terkait Memperkuat Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komnas HAM melalui Sinergi Kelembagaan

Jakarta, portal.ham.go.id – Sekretaris Jenderal HAM, Aman Riyadi menghadiri kegiatan terkait seputar Tugas dan Fungsi Komnas HAM terkait Memperkuat Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komnas HAM melalui Sinergi Kelembagaan yang diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Kamis (22/02/2024).

Continue reading “Sekretaris Jenderal HAM, Aman Riyadi menghadiri kegiatan terkait seputar Tugas dan Fungsi Komnas HAM terkait Memperkuat Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komnas HAM melalui Sinergi Kelembagaan”

Hari Bhakti BSK ke-1

Jakarta, portal.ham.go.id – Hari Bhakti BSK (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) ke-1, Direktur YankoHAM, Dr. Pagar Butar Butar menghadiri kegiatan Rapat Kordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Graha Pengayoman, kamis (22/02/24). Rakornis bertemakan “Mewujudkan kebijakan yang berkualitas untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak” memberikan penghargaan dalam partisipasi penilaian indeks kualitas kebijakan kepada satuan unit kerja.

Continue reading “Hari Bhakti BSK ke-1”

Direktur Instrumen HAM Farid Junaedi mewakili KemenkumHAM hadir menjadi delegasi dalam dialog konstruktif dengan komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Swiss, portal.ham.go.id – KemenkumHAM turut serta dalam dialog konstruktif dengan komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Direktur Instrumen HAM Farid Junaedi mewakili KemenkumHAM hadir menjadi delegasi dalam forum yang digelar di Palais Wilson Jenewa, Swiss 20 -21 Februari 2024.

Continue reading “Direktur Instrumen HAM Farid Junaedi mewakili KemenkumHAM hadir menjadi delegasi dalam dialog konstruktif dengan komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”

Jelang Pengumpulan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM Kanwil Kemenkumham Jateng bersinergi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Lakukan Pendampingan KKP HAM di Banyumas

Banyumas, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Lista Widyastuti, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan dan Jajaran bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Subkoordinator Sengketa Hukum dan HAM , Adigana Pranindinto beserta jajaran melakukan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas (20/02).

Kegiatan diadakan di Gedung Pertemuan Graha Bhakti Praja berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 19-20 Februari 2024 dengan melibatkan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yaitu Kab. Banjarnegara, Kab Purbalingga, Kota Tegal, Kab Temanggung, Kab. Magelang, Kab Purworejo, Kab Wonosobo, Kab Pemalang, , Kab Kebumen, Kab. Brebes, Kab Pekalongan, dan Kab. Tegal.

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan data dukung yang terdiri dari 120 Indikator yang akan dikumpulkan kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah OPD dalam melakukan perbaikan serta mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis.

Pemeriksaan data dukung ini masih terus berjalan hingga sore menjelang petang.

Bahas Kerja Sama Penyusunan Raperda Kab. Magelang tentang Penanaman Modal dari Perspektif HAM, Kanwil Jateng Menerima Kunjungan dari DPMPTSP Kabupaten Magelang

Semarang, ham.go.id – Bidang Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang kali ini diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menerima kunjungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang, Kamis (15/02).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang yang diwakiki oleh Koordinator Jabatan Fungsional DPMPTSP Kab Magelang, L. Endang Ariyanti dan Analis Penanaman Modal DPMPTSP Kab Magelang, Aji

Endang dalam kesempatan ini menyampaikan rencana pada bulan Juli 2024 DPMPTSP akan mengadakan kegiatan Pembahasan Raperda Kab. Magelang tentang Penanaman Modal dari Perspektif HAM dan meminta rekomendasi narasumber dari Kemenkumham Jawa Tengah.

“Raperda ini merupakan pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal karena sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti”, lanjut Endang.

Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menyampaikan dasar hukum pembentukan perundang-undangan dan undang-undang terkait. Hawary juga menyampaikan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan peraturan perundangan-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

“Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa dalam Pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Selain itu dalam pembentukan produk hukum daerah, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia”, jelas Hawary.

“Dalam penyusunan Raperda ini, Hawary menjelaskan bahwa Berdasarkan perspektif HAM, Peraturan Daerah merupakan elemen terpenting dalam Pemerintahan Daerah yaitu Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM. Peraturan Daerah maupun produk hukum daerah lainnya juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya”, tambah Hawary.

Sebagai informasi, pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Non Diskriminasi, Kesetaraan Gender, Pembagian Urusan Pemerintahan, dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini diharapkan dalam pembentukan produk hukum daerah dapat memuat nilai – nilai hak asasi manusia dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Hadiri Pertemuan Pemantauan Komnas HAM RI di Provinsi Jawa Tengah dalam Persiapan Pemilu 2024 dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Semarang, ham.go.id – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang di wakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti beserta jajaran menghadiri pertemuan pemantau Komnas HAM RI di Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan pemilu serentak dari sudut pandang hak asasi manusia. Di ruang rapat Gubernur Jawa Tengah, selasa. (13/02).

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M. didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE.,MM. beserta jajaran menerima Ketua Tim Pemantau Komnas HAM RI, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M. Sc. beserta jajaran. Agenda pertemuan yaitu persiapan pelaksanaan pemilu 2024 dari sudut pandang hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan.

Membuka pertemuan Pj. Gubernur memaparkan terkait persiapan Provinsi Jateng dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Komnas HAM RI telah membentuk tim pemantau persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Sebagai upaya berkelanjutan Komnas HAM secara aktif berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara melalui Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam hal memilih dan dipilih serta hak-hak masyarakat kelompok rentan sejak 2018 hingga 2020. Komnas HAM tetap konsisten dalam berperan aktif guna menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat kelompok rentan dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dalam kesempatan yang baik tersebut Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti menyampaikan terkait dengan pemenuhan HAM bagi kelompok rentan. “bahwa dalam pelaksanaan salah satu fungsinya dalam menyelenggarakan layanan kepada kelompok rentan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Hal ini dikuatkan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA tanggal 4 Januari 2024 perihal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, pada prinsipnya agar kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM di daerah serta membentuk Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik berbasis HAM.

Lebih lanjut, “Dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, Kanwil Kumham Jateng telah melakukan pendataan kepada 49 satker pemasyarakatan, yaitu 32 Lapas dan 17 Rutan melalui google link yang dapat diakses seluruh Lapas dan Rutan. Kami selalu melakukan update data terkait Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan sehingga kami memiliki data pemilih teraktual. Terkait hal tersebut, kami juga bersinergi dengan Dukcapil setempat dan instansi terkait dalam memenuhi hak memilih WBP yang ada di provinsi Jawa Tengah”. Tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sesuai tema. Pertemuan di hadiri oleh KPU Provinsi Jawa Tengah; BAWASLU Provinsi Jawa Tengah; Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satuan Polisi Pamong Praja; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Skip to content